Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Keselarasan pembangunan infrastruktur di wilayah padat penduduk sebagai simbol kemapanan tata kemasyarakat di suatu desa pada era diluncurkannya Alokasi Dana Desa oleh pemerintah pusat menjadi harga mati dan tolak ukur berhasil atau gagalnya kepemimpinan Kepala desa didesa yang dipimpinnya.
Dari pandangan itu , tidak sedikit kepala desa teropsesi sebaik mungkin merealisasikan anggaran pembangunan dari berbagai sumber yang diterima desa . Baik sumber anggaran APBN dan APBD berupa : Hibah BK, Dana Bagi Hasil , Dana Desa dst untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan Non Infrastruktur mendasar Musyawarah Desa ' Musdes ' Pra penetapan program prioritas desa.
Ia juga menambahkan , Untuk volume pekerjaan ; P.215 x L.3 m dan sampai hari ini sudah 75% selesai . Terkaid kendala , saya yakin semua dirasakan Desa akibat tersendatnya pengiriman material berupa paving karena mayoritas dari 213 desa di Ngawi membutuhkan paving untuk Program prioritasnya .
" Sementara untuk mewujudkan keselarasan pembangunan infrastruktur desa sekarang ini seperti membalikkan telapak tangan , yang menjadi masalah tidak teranggarkannya dana perawatan dan minimnya kesadaran masyarakat , lunturnya budaya gotong royong menyebabkan tidak sedikit jalan paving yang kondisinya parah karena disebabkan banyak faktor , mulai dari mutu paving , tanah bergerak , tonase kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan ,dst " , imbuhnya.
" Untuk meminimalisir dampak yang tidak kita harapkan , selaku kepala desa Jatipuro . Saya berharap untuk TPK memperhatikan kwalitas paving , kelas paving harus sesuai keperuntukannya jika tidak sesuai segera dikembalika ( retur ) pada distributor ", tegas Bambang P . ( Adv.Jatipura )
0 comments:
Posting Komentar