OPD Di Kecamatan Cepu Diduga Tidak Transparan Kegiatan Proyek Pavingisasi

Blora, OposisiNews.Co.Id - Tragis masih adanya salah satu Opd kecamatan cepu , demam pada awak media dan memilih untuk bungkam bila ada pertanyaan terkait kualitas matrial paving , pembagunan jalan lingkungan yang saat ini sedang berjalan.

Sejumlah pembangunan ( jaling) jalan lingkungan / pavingisasi Tahun anggaran 2023  di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah ,terkesan di tutup - tutupi oleh pihak Kecamatan dan pihak kelurahan,terkait  matrial paving yang di gunakan terkesan tidak mengutamakan kwalitas dan kwantitas bangunan , lebih ironis pengerjaannya terlihat asal jadi . 

Terpantau , pada pembagunan jalan lingkungan di Kelurahan Ngelo , sekilas matrial paving terlihat bagus dan pengerjaannya pun cepat selesai .Memang bagus lebih cepat selesai lebih baik akan tetapi warga merasa agak ragu - ragu dengan  kwalitas paving yang di gunakan seperti apa ?  

Dengan ada keluhan dari warga tersebut awak media kami bergegas menghubungi Lurah Ngelo, akan tetapi saat di konfirmasi  oleh awak media lewat jalur via WhatsApp terkait kwalitas paving, Lurah Ngelo terkesan tidak mengetahui kwalitas paving yang digunakan dan mengarahkan untuk menanyakan pada pihak pelaksana  yaitu CV sumber rizki. 

Sementara  dari pihak pelaksana kegiatan pembangunan proyek tersebut pihak rekanan enggan memberikan Klarifikasi dan terkesan menutup diri dari awak media .Dari adanya saling lempar jawaban  diantara Lurah Ngelo selaku PPKOM ( pejabat pembuatan komitmen) dengan pelaksana kegiatan  yaitu direktur CV sumber RIZKI menimbulkan persepsi negatif proyek yang dibiayai dari pajak restribusi senilai Rp 90.812.000  .

Setali dua uang  , camat cepu selaku pengguna anggaran  pembagunan pavingisasi tersebut saat di hubungi via WhatsApp oleh awak media , tidak / enggan memberikan klarifikasi terkait kwalitas paving yang digunakan di rt 01,02,rw 03 Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu  Kabupaten Blora. 

Atas kejadian itu semakin menambah daftar panjang carut marut pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD ditambah diduga lemahnya pengawasan inspektorat di Kabupaten Blora .( Why )