Harlah PPDI Ke 17 Kecamatan Pitu Diwarnai Kritik Dan Saran Anggota DPRD Ngawi

 Ngawi, OposisiNews.Co.Id - Menempati Pendopo desa Kalang , Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ) Kecamatan Pitu gelar Harlah Ke 17, Sabtu 24/06/2023.

Mengambil tema " Dengan Harlah PPDI Kita Tingkatkan Kinerja Menuju Desa Sejahtera " sebagai aplikasinya seperti yang diungkapkan Panitia Harlah , Warto , Kegiatan Harlah memang dipilih hari Sabtu pagi , alasannya menjaga keamanan perangkat yang desanya jauh dari lokasi kegiatan dan lebih utama kegiatan dilaksanakan diluar jam pelayanan masyarakat .

Kegiatan Harlah PPDI Kecamatan Pitu dihadiri , Kepala DPMD Ngawi beserta staf , Anggota DPRD Ngawi dapil 1 , Muspika , Kepala desa Se-Kecamatan Pitu , Pengurus PPDI Kab.Ngawi , Kapolsek & Koramil Kec.Pitu dan Semua Perangkat Desa Se-kecamatan Pitu .

Pada penyampaian aspirasi PPDI yang diwakili oleh Yasmiatun perangkat desa Cantel mengatakan , " Mewakili PPDI saya sampaikan tiga poin : poin 1. Memohon gaji ke 13 bagi perangkat desa , 2. THR bagi perangkat  dan ke 3. Jaminan kesehatan purna tugas perangkat desa ". 

Dalam sambutannya Wardi . Ketua PPDI Kab.Ngawi , Revisi UU desa terkaid jabatan Kepala desa sudah dibahas di pusat dan mudah-mudahan selesai tidak sampai bulan Desember , diusia ke 17  PPDI diharapkan kedewasaan untuk bertindak , berpikir dan bersikap tidak kanak-kanakan .

" Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perangkat , desa diwajibkan memasang Pingger Pin sebagai konsekwensi tuntutan kesejahteraan perangkat yang sudah diatur dalam Perda Kab Ngawi ", imbuhnya.

Kabul Tunggul Winarno . Kepala DPMD dalam kesempatannya menambahkan , Dari aspirasi PPDI akan kita sampaikan dan usahakan terakomodir dari 3 poin usulan , minimal 2 apirasi bisa terealisasikan karena semua ada prosesnya.

Di akhir kegiatan , Suntara salah satu anggota DPRD Kab .Ngawi dari 3 anggota DPRD dari dapil 1 ( Pitu-Ngawi-Kasreman ) yang hadir di Harlah PPDI Kec.Pitu memberikan saran pada anggota PPDI dan Kritik pada Pejabat pemerintah yang hadir .

" Tolong untuk kegiatan semacam ini jangan dimuati pesan dari partai politik oleh siapapun , banyak momen yang bisa dipakai untuk sosialisasi politik jelang pemilu 2024 , apalagi jika yang melakukan itu partai pemenang pemilu apa yang ngak bisa dilakukan ", kata Suntara yang dialamatkan pada jajaran birokrasi yang hadir.

" Sementara untuk anggota PPDI jangan merengek seperti yang disampaikan pada 3 aspirasi perwakilan PPDI , PPDI harus mampu berjuang mengembalikan tanah bengkok menjadi milik desa lagi seperti di Jogja , jangan ada lagi istilah tanah exs.bengkok , kalau itu teralisasi insyaallah kesejahteraan perangkat akan tercapai ", tutupnya ( Red** )