Pembangunan Kios Pasar Siluman Di Pusat Kecamatan Pangkur

 

UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Pembangunan infrastruktur dan Sarana pusat ekonomi rakyat di Kabupaten Ngawi semakin nyata dan menyasar dikalangan bawah ( rakyat kecil ) , seperti pembangunan infrastruktur Jalan , Kesehatan , Pendidikan dan Pasar desa.

Bahkan tidak main-main pemerintah mengelontorkan anggaran mulai dari sumber anggaran APBD , APBN baik dalam Bentuk Hibah dan Non Hibah bernilai Milyaran rupiah guna merealisasikan program-program di daerah baik dari usulan pemerintah daerah dan Pokir DPRD.

Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi merupakan salah satu desa barometer penerima dana hibah baik dari Daerah ( BK Pemkab Ngawi ) , Propensi  ( BK-Propensi ) untuk wilayah Ngawi Timur dengan nilai yang cukup Fantastis tiap tahun anggaran .

Namun dalam perjalanannya sangat disayangkan kurang adanya transparasi anggaran yang jelas-jelas sudah diatur dalam UU No 14 Th 2008 , berdampak program yang diterima desa Pangkur dianggap ' Surganya Mar-Up ' anggaran oleh sebagian warga yang kontra dengan pemerintahan desa Pangkur . 

Yono nama samaran warga desa pangkur yang enggan disebutkan namanya pada OposisiNews menuturkan , " Selama dibawah kepemimpinan Kepala desa sekarang , desa cukup maju pesat dalam pembangunan disegala lini , disayangkan anggaran untuk pembangunan itu dari mana ? Kadang warga dibenaknya bertanya tapi enggan pada tokoh masyarakat yang kebetulan sangat peduli dengan desa , beliau juga sebagai tokoh politik di DPRD Ngawi ".

" Selama kepemimpinan Suhardi desa telah membangun masjid besar desa , tower azan , sumur dalam , balai desa , Kantor desa dan sekarang yang masih dikerjakan kios pasar desa kesemua capaian itu warga tidak pernah tahu besar anggaran dan sumber anggarannya ' Non Papan Informasi Tiap Kegiatan ' sementara pemerintah juga mengelontorkan anggaran desa berupa Anggaran Dana Desa , maka jangan salahkan warga jika berasumsi pemerintah desa pangkur melakukan konspirasi Mar-Up anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat dengan melibatkan elit politik atau oknum tertentu ", imbuhnya.

Menanggapi tudingan miring itu , Suhardi Kades Pangkur melalui Watshapnya menerangkan , " Anggaran pembangunan 7 kios pasar desa yang menempati lahan TKD dari BK Propensi melalui SRJ wakil ketua DPRD Ngawi dengan total anggaran Rp 600 juta , kegiatan dilaksanakan oleh Okmas desa pangkur ".

" Sementara untuk pengelola kios direncanakan BUMDES Pangkur diperuntukan untuk warga pangkur , khususnya pedagang yang lama " , terang kades .

Lanjutnya , " Untuk pemanfaat kios akan dibebani biaya sewa soal besarannya nanti setelah jadi akan kita musyawarahkan . Terkaid papan informasi Lupa belum terpasang " , tutup Suhardi . ( Red** )

Editor.Bambang PW