Komisi IV DPRD Ngawi ' Warning ' DPUPR Dan PPK Rehabilitasi Jembatan Mboto

Ngawi, OposisiNews.Co.Id - Mengapresiasi pemberitaan rehabilitasi jembatan Mboto lemah putih yang lagi marak disoroti berbagai media karena dianggap asal-asalan , Komisi IV DPRD Ngawi ' SIDAK ' didampingi Kabid dan PPK DPUPR Ngawi turun lapangan tanpa mengadirkan rekanan CV Sinar Lawu .

Melihat hasil pengerjaan yang diinformasikan sudah dibenahi ulang oleh rekanan ' CV Sinar Lawu ' , anggota komisi IV yang gaek didunia kontruksi .Sudirman sangat kecewa dan memberikan warning pada DPUPR dan PPK untuk mengevalusi rekanan yang telah ditunjuk mengerjakan Swakelola Dana DAU tahun 2022 sebesar Rp 370.420.683.15

“  Oprit seharusnya sampai tengah jembatan , ini perbaikannya tidak maksimal dan asal - asalan . Tolong Dinas PUPR mengevaluasi ulang dan pelaksana segera memperbaiki ,” kata Sudirman anggota Komisi IV DPRD Ngawi. Senin , 24/10/2022.

Sudirman menambahkan  “ Pengawasan swakelola dari dinas teknis, harusnya  lebih teliti mengingat siapapun yang ditunjuk harus siap mengerjakan kegiatan .”

Kabid Dinas PUPR dan PPK  , Rachmat Fitrianto yang mendampingi sidak Komisi IV pada awak media menegaskan , " Kita akan segera memanggil rekanan seperti yang disampaikan Komisi IV untuk  menambah Oprit pada tengah jembatan dan rehabilitasi jembatan masih dalam masa perawatan rekanan ' CV. Sinar Lawu ".

Menanggapi hasil sidak Komisi IV dan tanggapan Kabid / PPK rehabilitasi jembatan mboto lemah putih , Bambang . Ketua Komunitas Warga Peduli Ngawi ' Kowpling ' mengatakan , " Seharusnya Komisi IV mengali informasi dari warga sekitar lokasi kegiatan proyek jembatan mboto , sudah berapa kali rekanan membenahi pekerjaan dan bagai mana cara rekanan membenahi karena dikwatirkan pekerjaan itu hanya bertahan 1 tahun bisa diasumsikan Pemerintah kontrak jembatan Mboto senilai Rp 370 lebih per 1 tahun  , tolong untuk semua yang terlibat dalam kegiatan di hering di DPRD Ngawi karena semua poin pekerjaan dikerjakan asal-asalan mulai dari pemadatan , Oprit dan sayap jembatan yang sudah mulai retak  ".

" Sementara untuk DPUPR khususnya Kabid / PPK nya harus tegas dalam pengawasan kegiatan swakelola , saya lihat langsung staf yang ditugaskan hanya tiduran dan ngopi diteras depan rumah warga sekitar kegiatan dan Kabid / PPK Jangan berorentasi masih pada masa perawatan dampaknya rekanan seperti mendapat angin segar ", imbuh ketua Kowpling. ( Red )