Dialog Sekda Dan Media Yang Difasilitasi OPD Kominfo Ngawi , 80 % Gagal Fokus

Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Menjelang  anggaran tahun 2023 , Sekertaris Daerah Kabupaten Ngawi dengan melibatkan semua OPD dan Awak Media Cetak dan Online membuka cran dialog mengambil tema ' Dialog Dalam Rangka Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kab.Ngawi .

Menempati Aula Argo Techno Park ( ATP ) Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi , semua awak media yang hadir diberi door prize kaos lengan panjang bertuliskan ' Pewarta ' yang mesti dikenakan oleh peserta ( awak media ) yang hadir sebelum acara dialog dimulai .Senin 26/10/2022.

Dialog yang direncanakan dimulai pukul 8.30 WIB baru bisa dilaksanakan kurang lebih pukul 10 WIB , kegiatan yang diinisiasi oleh Sekda dan diexsekusi oleh Diskominfo Ngawi diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan evaluasi terkaid Informasi publik , penyebaran informasi dan kerja sama dengan perusahaan pers .

Sebagai narasumber dialog seperti skedul acara hadir dipodium  Bupati / Wakil Bupati Ngawi , Ketua DPRD Ngawi , Sekda Ngawi dan Kadin Kominfo Ngawi .

Memasuki pembahasan dialog , narasumber memberikan kesempatan pada awak media bertanya sesuai tema yang diusung .

Gagal Fokus , Dialog justru digiring oleh awak media keluar dari jalur pembahasan yang dirasakan dititik beratkan pada janji politik dan kepentingan golongan namun tidak sedikit Awak media yang konsisten dengan tema , mulai dari pembahasan transparasi  kelayakan web pemerintah ( OPD ) yang dianggap kurang mampu memberikan  informasi akurat sebagai refrensi pemberitaan , pemerataan anggaran publikasi media dan masih adanya Kepala OPD yang alergi dengan awak media dalam memberikan informasi .

Disesion dialog terungkap adanya harapan pemerintah daerah menfasilitasi dan menganggarkan biaya UKW masing-masing person wartawan serta mengarah penghakiman pekerjaan teknis DPUPR yang dianggap kurang maksimal sementara kegiatan Non Fisik ( adminitrasi dan perencanaan pembangunan ) sebagai ladang Kolusi dan Korupsi justru tidak tersentuh / dibahas . 

Ironis , dialog yang dibuka dan materi yang jauh dari tema dialog justru ditanggapi oleh Bupati dan Ketua DPRD seperti pemberian lampu hijau penganggaran dana UKW untuk awak media pada tahun 2023 bahkan dari dialog bisa dirasakan Pemkab Ngawi seperti menutup mata adanya awak Media / PT Media yang beraliansi pada Dewan Pers Independen ( DPI ) yang tentunya Non Dewan Pers ( DP ).

" Ya , tolong terkaid biaya uji kopentensi wartawan ( UKW ) dikomunikasikan dengan wartawan yang ingin mengukuti , bagaimana kalau sementara kita rencanakan tiap wartawan yang mau mengikuti UKW dianggarkan 150-200 ribu " , terang Bupati .

Rencana pembiayaan UKW sempat ramai dan menjadi harapan baru saat Ketua DPRD Ngawi , Heru menimpali penjelasan Bupati Ngawi . " Jenengan menjanjikan ya mas , wah.....kenapa saya tidak tahu . Soal rencana alokasi anggaran nanti dulu nunggu proses Paripurna DPRD , bisa dimungkinkan akan dianggarkan lebih sampai 400 " , timpal Heru dipodium dialog disambut tepuk tangan wartawan yang hadir.

Sementara salah awak media yang hadir mewakili PT Oposisi Intermedia , Bambang Pimpred OposisiNews yang sejak awal menyimak dialog pada kesempatannya mengatakan ," Sebelumnya saya angkat topi dengan rekan-rekan dari PWI dan DP , Selaku perwakilan SPRI dan DPI terkaid Uji Kopentensi Wartawan , selaku awak media yang telah mengikuti dan lulus SKW yang diselenggaran LSP Pers , BNSP dan Kementrian Kominfo RI , mewakili kelembagaan kami , saya berharap Pemkab Ngawi memberikan / memfasilitasi kegiatan SKW yang diinisiasi LSP Pers, BNSP , SPRI dan DPI , terkaid anggaran sertifikasi dalam upaya peningkatan SDM wartawan sudah menjadi konsekwensi lembaga independen . Hal itu sudah menjadi program PT media masing-masing yang tergabung di DPI untuk bisa dibebankan pada PT atau wartawan masing .  sekali lagi kami mohon Pemkab Ngawi membuka mata jika selain DP di Kabupaten Ngawi juga ada DPI ".

" Terkaid dengan tema dialog , saya berharap pemerataan anggaran publikasi bisa dirasakan oleh semua media yang ada di Kabupaten Ngawi , sementara yang dirasakan masih seperti tahun-tahun sebelumnya , DI DUGA dimonopoli 1-2 media yang diyakini adanya konsensi politik atau pemegang kata kunci kejahatan adminitrasi dan Kewenangan di Kabupaten Ngawi " , terang Bambang.

Lebih lanjut , Bambang mengungkapkan , " Terkaid penyikapan hal-hal kurang pas dilapangan disebabkan kurangnya komunikasi OPD dan Awakmedia dalam perencanaan kegiatan , bahkan dimata media banyak kegiatan OPD yang tidak relefan dan tidak pantas dikerjakan sementara Pemerintah Pusat selalu menggaungkan pemulihan ekonomi rakyat pasca pademi Covid 19 ".

Sayang dari usulan terakhir dari media yang diundang , Narasumber kurang memberikan penjelasan dan mengakhiri dengan kegiatan resepsi ( Makan bareng ) yang telah disediakan panitia .  ( Red***)

Oleh .Bambang PW