Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » APD Ajang Empuk Temuan Ispektorat Dan BPK Tiap Musim Proyek Pemerintah

APD Ajang Empuk Temuan Ispektorat Dan BPK Tiap Musim Proyek Pemerintah

Written By BBG Publizer on Selasa, 20 September 2022 | 14.30

SMPN 1 Pangkur 

Ngawi, OposisiNews.Co.Id -
Alat Perlindung Diri ( APD ) tiap tahun anggaran pengerjaan kegiatan ( Proyek ) pemerintah menjadi ladang empuk temuan ispektorat dan BPK. 

Pasalnya masuknya APD pada kontrak kerja dan dianggarkan dalam pelaksanaannya  oleh sebagian rekanan hanya dianggap simbolis sebagai implementasi dilaksanakannya  Kewajiban rekanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. 

Mendasar Permen 08 itu dijelaskan  pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerjanya. K3 dimasukan dalam penganggaran kontrak maka wajib dilaksankan jika tidak akan menjadi temuan inspektorat dan BPK.

BOR APD
Dilematis , pemasangan bor APD ditiap kegiatan yang dibiayai pemerintah pada pelaksanaannya jarang ditemukan pekerja yang mengenakan APD mesti rekanan merasa telah melaksanakan kewajiban itu .

Hal itu terpantau oleh awak berita OposisiNews dalam pengerjaan rehabilitasi gedung SMPN 1 Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi , Jawa Timur oleh CV.Prabandaru dengan nomor kontrak 027/969/404.301/2022 ,nilai kontrak Rp 1.525.761.368.12 dengan waktu pengerjaan 120 hari kerja. Selasa 20/09/2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan itu tidak ditemukan satupun pekerja yang mengenakan APD sementara bor APD terpasang jelas dilokasi kegiatan .

Muji , direktur
 CV Prabandaru
Pada awak media OposisiNews . Muji direktur CV Prabandaru mengatakan , " Sebenarnya untuk APD sudah saya belikan karena memang dianggarkan dalam kontraknya , semua itu kembali lagi pada manusianya karena tidak sedikit mereka para pekerja dengan mengenakan APD justru merasa tidak nyaman dengan alasan gerah ( sumuk ) , jika saya ingatkan malah mengancam tidak ikut kerja . Repotkan ".

" Seharusnya pemerintah melalui dinas terkaid untuk tidak mewajibkan APD karena dirasakan sia-sia rekanan menganggarkan APD dan bahkan bisa menjadi buah simalakama pada rekanan , menjadi temuan saat dilakukan sidak ", ujarnya. ( Red )



Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon

CHANAL YOUTUBE

OPOSISI RECENT POST

    Oposisi Arsip