Pasuruan. OposisiNews.co.id - Ratusan warga Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dibuat geram dengan iming-iming program pembelian kendaraan 65% dan 70%.
Pasalnya, warga yang mengikuti program kepemilikan kendaraan bermotor yang dipromosikan tersebut merasa tertipu. Mesti sudah membayar cash , Kosumen masih dikejar-kejar debt collector.
Lebih miris lagi, beberapa oknum perangkat Desa Glagahsari ikut andil dan dibelakang layar program kepemilikan kendaraan bermotor 65% dan 70% tersebut.
![]() |
M Faishal Arif |
Dikatakan MFA bahwa dirinya tidak sendiri dan ada 7 orang yang terlibat bekerjasama untuk mempromosikan pada warga.
"Saya tidak sendiri, ada 7 orang yang ikut dalam menjalankan program kepemilikan kendaraan bermotor 65% dan 70% tersebut," ujar MFA saat ditemui di Kantor Desa Glagahsari, Jumat (05/08/2022) siang.
Bahkan, MFA menyebutkan 7 orang yang ikut andil dalam menjalankan program antara lain : Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua BumDes, Kepala Dusun, dan 2 orang lain yang bukan berada didalam struktur Kantor Desa Glagahsari.
Yang mencengangkan , menurut pengakuan MFA saat dimintai keterangan berapa orang atau nasabah yang mengikuti program kepemilikan kendaraan bermotor murah lebih dari 100 orang .
"Nasabah yang ikut program kepemilikan kendaraan bermotor 65% dan 70% ada sebanyak 100 an lebih dan hampir mendekati angka 200 orang," jelasnya.
Sementara itu Kepala Desa Glagahsari, Partika H, membenarkan adanya oknum perangkat desanya turut dalam program kendaraan tersebut.
"Saya sendiri bingung. Kalau ada warga mencari yang bersangkutan selalu di bicarakan di luar balai desa," kata Kades Glagahsari.
Saya tegaskan, tambah Kades Glagahsari, itu bukan program Bumdes Glagahsari, itu di luar program Desa Glagahsari.
Kepada awak media, Jumat (12/08/2022), salah satu warga yang merasa tertipu program kendaraan geram. Pasalnya, dirinya di ajak gabung di program kendaraan melalui Bumdes.
"Saya bingung karena uang sudah saya bayar lunas sesuai perjanjian. Saya tertarik ikut program mobil karena melalui Bumdes," ratap K, salah satu korban.
Hingga berita ini di terbitkan, para korban program kendaraan bingung harus mengadu ke siapa. Karena korban masih berharap uangnya di kembalikan sesuai perjanjian. (MU-SN).
0 comments:
Posting Komentar