Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Ini Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Lahat Tegaskan P3K Guru Harus Laksanakan Kewajiban Baru Bisa Menuntut Hak

Ini Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Lahat Tegaskan P3K Guru Harus Laksanakan Kewajiban Baru Bisa Menuntut Hak

Written By BBG Publizer on Rabu, 03 Agustus 2022 | 13.23


LAHAT, OposisiNews.Co.Id  -
Terkait keluh kesah Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru di Kabupaten Lahat,perihal pembayaran gaji kepada Komisi IV DPRD Lahat ,beberapa waktu lalu terjawab oleh Kandidik Lahat.

Menanggapi Polemik ditubuh P3K Guru tersebut,Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Drs H. Suhirdin,MM melalui Kasubag Keuangan, Kepegawaian dan BMD Dinas Pendidikan Hasferi Susanto,S.Pd.,MM menegaskan bahwa P3K Guru dituntut Kewajibannya terdahulu baru diberikan hak mereka sebagai P3K Guru tegasnya. 

Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) mereka keluar pada bulan Juni, maka dengan otomatis pemberian hak (gaji) mereka dibayarkan pada bulan berikutnya atau di bulan Juli. Kamis (28/07/22)

“Kami ASN juga begitu, melaksanakan kewajiban terdahulu baru mendapatkan hak sebagai ASN. Jangan berpikir mendapatkan hak jika kewajiban belum dilaksanakan,” tegasnya.

Selain itu sambungnya lagi,tentang kontrak P3K Guru beda dengan yang lain. Ada yang sampai lima tahun, sedangkan di Kabupaten Lahat hanya sebatas satu tahun lalu perpanjangan sebanyak 3 kali perpanjangan. Lagi-lagi itu sesuai dengan aturan yang ada yakni Permenpan nomor 28 tahun 2021 Bab 4 pasal 43.

“Mari kita berpikir dengan positif, dan bacalah aturan-aturan yang ada. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan disana sini,” lanjut Hasferi. 

Selanjutnya, untuk masalah Gaji ke 13, dirinya lagi-lagi menjelaskan bahwa, pahami tentang PP Nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan THR dan gaji THR kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022.

Dilanjutkannya, Pada Pasal 12 ayat 3 yg berbunyi besaran gaji ke 13 yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022.

Lebih lanjut ia meminta kepada P3K Guru agar mempertanyakan atau mendatangi Dinas Pendidikan atau menemui dirinya agar bisa memperjelas permasalahan ini sehingga tidak simpang siur.

“Temui saya dikantor, kita bicarakan persoalan ini agar tidak menjadi kegaduhan atau kesimpangsiuran,” pesannya .( prln)

Reporter.Parlin

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon

CHANAL YOUTUBE

OPOSISI RECENT POST

    Oposisi Arsip