Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » IRONIS, Siswa Tidak Boleh Mengikuti Ujian Gara-gara belum Bayar SPP Rp. 125.000,- di SMKN 1 Semen Kediri

IRONIS, Siswa Tidak Boleh Mengikuti Ujian Gara-gara belum Bayar SPP Rp. 125.000,- di SMKN 1 Semen Kediri

Written By BBG Publizer on Selasa, 15 Februari 2022 | 15.56


Kediri,oposisinews.co.id.--
Sungguh Ironis Dunia Pendidikan di Kabupaten Kediri Jawa Timur, gara-gara belum bayar uang SPP sebesar Rp. 125.000 perbulan selama 8 bulan, siswa tidak mendapatkan nomer ujian dan tidak boleh mengikuti Ujian Tengah Semester di SMKN 1 Semen Kabupaten Kediri. 


Menurut keterangan orang tua korban yang berinisial "S" Sempat mengeluhkan kepada Wartawan media ini Minggu 13/02 . "Kemarin Jumat sempat anak saya mau ambil nomor ujian di sekolah akan tetapi tidak diperbolehkan oleh guru wali kelasnya, katanya suruh buat surat pernyataan kapan mampu membayar uang spp selama 8 bulan dengan total perbulan Rp. 125.000,-, saat ini buat makan saja susah , saya cuman bekerja mengambil sampah dan kirim esbes, kalau saya buat surat berarti saya sudah janji, kalau tidak menepati gimana mas, saya bingung ini mas" Paparnya. 

Masih menurut keterangan "S" mengatakan "anak saya sebenarnya juga mendapat bantuan dari GNOTA sebesar Rp. 1.500.000,-, itupun juga langsung di potong oleh pihak sekolah, yang seratus ribu diberikan ke anak saya dan sisanya yang Rp. 1.400.000,- langsung di kelola sekolah katanya untuk biaya administrasi, uang gedung atau daftar ulang" Paparnya. 

Lanjutnya "kasihan anak saya jadi minder untuk sekolah, mentalnya juga terganggu, takut masuk sekolah, apa anak orang gak mampu tidak boleh ujian, situasi juga sulit cari uang, dapat untuk makan saja sudah bersyukur mas, ya kalau memang tidak boleh ujian, besok biar berhenti sekolah bantu saya bekerja saja mas" Pungkas "S" Selaku orang tua siswa. 

Terkait hal ini Hari Pras selaku Kepala SMKN 1 Semen saat dikonfirmasi Selasa 15/02/2022 di kantornya mengatakan , "Itu tidak benar hanya miss komunikasi saja, biar orangtuanya menghadap ke saya, tetap boleh ujian karena semua sudah diberi kode ujian per siswa, dan terkait bantuan GNOTA kalau diambil orang tua takutnya tidak tersalurkan, karena juga sudah ada posnya masing-masing untuk pembayaran kebutuhan anak di sekolah semisal kekurangan pembayaran" Jawabnya. 

Sementara M. Rifai , Koordinator wilayah Jawa Timur Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia (TRC PPAI) Kediri mengecam keras tindakan sekolah terkait hal ini, ditemui di kantornya Mojo, Rifai menilai pihak Sekolah tidak memiliki empati pada para orangtua yang terdampak ekonomi, sebab tetap menuntut orangtua membayar penuh SPP jika anaknya ingin ikut Penilaian Akhir Semester atau ujian akhir semester.

Dia menduga, strategi ini untuk menekan orangtua agar ada uang masuk ke kas sekolah.

"Ancaman anak tidak bisa mengikuti ujian UAS jika orangtua tidak membayar tunggakan SPP adalah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan, padahal semua pihak tahu bahwa pandemik COVID-19 berdampak besar pada ekonomi jutaan rumah tangga di Indonesia, jutaan pemutusan hubungan kerja, bahkan para pengusaha dan pedagang mengalami kehilangan penghasilan," jelas Rifai. 

Lebih lanjut, Rifai menegaskan kewajiban membayar SPP adalah kewajiban orangtua, namun ketika orangtua tidak bisa membayar karena kesulitan secara ekonomi, maka hak anak untuk ujian harus tetap dipenuhi oleh pihak sekolah. 

"Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat sosial, bukan mencari keuntungan semata. Hak anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah, meski pun orangtua menunggak SPP selama pandemik COVID-19. Hak anak dilindungi oleh UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak," tegas Rifai.

Lanjutnya"Dalam waktu dekat kita akan koordinasi juga dengan LSM di Kediri biar diadakan Demo di Depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Sekartaji Kota Kediri, dan di depan SMKN 1 Semen Kabupaten Kediri apabila hal ini tidak segera di sikapi, arogansi sekolah harus diberikan sangsi dan teguran keras, bila perlu copot Kepala Sekolahnya" Pungkas Rifai selaku koordinator TRC PPAI wilayah Jawa Timur.(DD)

Reporter.Dedy

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon

CHANAL YOUTUBE

OPOSISI RECENT POST

    Oposisi Arsip