Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Pengalokasian Dana Desa ( DD ) salah sasaran diduga dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Ngawi dilakukan secara sepihak oleh desa.
" Kenapa hanya desa saya ( Gemarang.red ) yang dipermasalahkan oleh wartawan sementara yang lainnya tidak '', Keluh Sunarni Kds Gemarang pada awak berita OposisiNews.
Exwan ( Humas Daup 7 PT.KAI ) saat dikonfirmasi awak berita OposisiNews terkaid pembangunan aset PJKA oleh desa , mengatakan ," Yang saya tahu sudah ada kordinasi antara pihak desa dengan PT KAI untuk selanjutnya akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku ".
Ketika diminta kejelasan bentuk kordinasi yang dilakukan , pihak Humas PT.KAI menegaskan , " Sementara surat yang telah kami luncurkan adalah perintah untuk mengehentikan karena pada saat pengerjaan waktu itu, belum ada kerjasama antara KAI Daop 7 dengan Pihak desa ".
Atas kejadian salah kamar penganggaran Dana Desa ( DD ) untuk kegiatan yang melenceng dari juknis DD diwilayah kerjanya , Camat Kedunggalar .Budi Santosa menanggapi , " Memang terkaid kesalahan penganggaran desa dari DD ,pihak kecamatan kecolongan . Seharusnya kejadian itu tidak akan terjadi karena tiap kegiatan ,.khususnya pembangunan infrastruktur melalui musdus , Musdes , Muscam sampai Musrenbang Kab ".
" Sejak mendengar akan kejadian itu kami ( kecamatan ) sudah proaktif melakukan kordinasi permasalah dengan kepala desa Gemarang " , Ujar Budi.
" Dari keterangan pihak desa , kepala desa Gemarang ( Sunarni .red ) pra pekerjaan sudah melakukan kordinasi dengan salah satu oknum yang mengaku dari PT KAI dan mengijinkan pembangunan TPT dan Normalisasi diatas tanah milik PJKA dengan catatan pihak desa memberikan kopensasi dengan nominal yang ditentukan oknum KAI tersebut ", urai camat.
Masih menurut keterangan Sunarni ( kds.red ) yang ditirukan camat Kedunggalar . " Kepala desa juga sudah berupaya menghadap ke PT KAI , namun dihalang-halangi oleh Oknum KAI yang minta kopensasi tersebut . Dengan kejadian sekarang ini saya ( camat.red ) berharap bisa menjadi pembelajaran bersama dan lebih - lebih kami berharap ada komplain dari PT KAI atas kejadian ini ", imbuhnya.
Budi Santosa juga menegaskan , " Pembangunan aset PJKA oleh masyarakat baik dari dana desa dan swadaya sebenarnya banyak terjadi karena menyangkut banyak aspek ditengah masyarakat , yang disayangkan exsen sosial PT KAI / PJKA ditengah sosial masyarakat belum nampak / terasa ", paparnya. ( Red )
0 comments:
Posting Komentar