Nagih Janji Seratus Hari Kerja Bupati Kediri

Kediri,OposisiNews.Co.Id -  Aksi massa ' Demo Damai ' ditengah pandemi Covid 19 di Kabupaten Kediri di depan gedung DPRD Kediri berjalan tertip dan terkendali .Selasa 15/6/2021

Dalam aksi yang digelar oleh aliansi penegak demokrasi Bhima Sakti dan LSM menuntut janji 100 hari kerja sejak terpilih menjadi Bupati Kediri , seperti yang telah Hadindhito Himawan janjikan saat ngopi bareng di pendopo kabupaten Panjalu Jayati pada 12 Maret 2021.

Topik demo yang digelar tidak lepas dari persoalan kepemilikan tanah areal CBD SLG yang berada diatas tanah miliki perorangan, pelayanan , reformasi birokrasi, persoalan lelang proyek , persoalan wilayah Desa Sepawon Kec. Plosoklaten dan OTT di kecamatan Purwoasri.

Demo Damai yang diikuti ratusan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti menuntut janji-janji bupati yang baru Hanindhito Himawan yang sudah di kesepakati disaat ngopi bareng.

Tomi Ari Wibowo ketua umum IPK (ikatan pemuda Kediri) dalam orasinya menyampaikan, " Bupati harus tegas dan jangan sampai kendor, janjinya harus di tepati sesuai kesepakatan dalam acara ngopi bareng di hari Jumat 12 Maret 2021 bulan lalu,jangan memberikan janji palsu kepada kita,buktikan janji-mu jangan ngopi saja,acara ngopi bareng ternyata tidak ada manfaatnya lebih baik di bubarkan saja”.

" Kami mewakili aspirasi masyarakat Kediri meminta  pihak pemerintah untuk tegas untuk menindak lanjuti,  karena selama ini belum ada sama sekali terkait aspirasi aliansi demokrasi Bhima Sakti di tindak lanjuti,” ujar Tomi.

Lain halnya yang diungkapkan Khoirul Anam dalam orasinya, “Acara ngopi bareng tiap Jumat di pendopo kabupaten Panjalu Jayati cuma menghabiskan anggaran, tidak jelas maksud dan tujuannya, soalnya setiap ada aspirasi dari masyarakat tidak ditanggapi seperti sengaja mempermainkan kita sebagai cocial control” Terang Khoirul Anam.

Lanjut Khoirul Anam , “Aspirasi harus secepatnya di tindak lanjuti, ini masalah serius, jika tidak ada tindak lanjutnya kami akan melaporkan ke kepolisian, kejaksaan bahkan nanti akan kita laporkan ke KPK,” Ujarnya dalam aksi.

Di sela - sela waktu menyampaikan Demo,dari pihak DPRD kabupaten Kediri mempersilahkan beberapa perwakilan ketua LSM untuk duduk bareng di ruang rapat DPRD yang di hadiri, wakil ketua komisi 1, Asisten bupati, Kesbangpol dan Inspektorat.

Lutfi wakil ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri menuturkan, “kita terima aspirasinya teman - teman akan kami tampung dan menindaklanjuti semua aspirasi dari temen-temen aliansi bimasakti dan LSM.”

" Kita akan laporkan dan sampaikan apa yang jadi permasalahan status kepemilikan tanah di SLG ke Ketua DPRD untuk di paripurnakan suapaya di bentuk PANSUS sesuai permintaan Aliansi Bhima Sakti dan Teman teman LSM,” ucap lutfi.

Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD kabupaten kediri, di lanjutkan menuju ke area (SLG) simpang lima gumul guna memasang banner yang bertuliskan “tanah ini dalam pengawasan dan pemantauan Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti” di duga milik perseorangan. ( Zn )

Reporter. Zaenal