Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » LSM Gerak Indonesia Meminta Proses Hukum Aktor dibalik Permintaan THR dari Kepala Desa Sekecamatan Purwoasri

LSM Gerak Indonesia Meminta Proses Hukum Aktor dibalik Permintaan THR dari Kepala Desa Sekecamatan Purwoasri

Written By BBG Publizer on Minggu, 16 Mei 2021 | 18.38


Kediri . OposisiNews.co.id - 
Minggu 16/05/2021 Maraknya Pemberitaan dan beredarnya video video terkait Bupati Kediri yang mendapati adanya dugaan Pungutan liar yang dilakukan camat Purwoasri, dengan meminta THR kepada para kepala Desa sekecamatan Purwoasri Kabupaten kediri, menyita Perhatian Publik.

M Rifa'i Salah Satu Aktivis  Penggiat Anti Korupsi angkat bicara Bila benar adanya Pungutan liar yang diduga dilakukan camat Purwoasri, Perbuatan tersebut bisa dikatakan termasuk pidana korupsi, jangan  hanya dipecat atau diberi Sanksi Administrasi, Proses hukum oknum camat tersebut, walaupun uang sudah dikembalikan akan tetapi tidak menghapus Perbuatannya dan itu akan menjadi tolak ukur keseriusan Bupati Kediri dalam Mereformasi birokrasi dikabupaten Kediri.

Dan Perlu dipertanyakan uang yang disetorkan  Kepala Desa sekecamatan purwoasri kepada oknum camat tersebut berasal dari mana, dari Pribadi ataukah dari dana kas desa, yang tentunya sekecil apapun harus bisa dipertanggung jawabkan, dan saya berharap Aparat Penegak Hukum harus bertindak tegas.

Ditempat terpisah Andri Ashariyanto. SH Ketua advokasi LSM Gerak Indonesia menegaskan " Bahwa Camat Porwoasri harus di tindak tegas jangan cuma di copot dari jabatannya saja karena apa yang di lakukan Camat Porwoasri tersebut sudah melanggar KUHP Pasal 423 Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang  dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun tahun" Tuturnya. 

Andri ashariyanto.SH  Ketua Advokasi LSM Gerak Indonesia menambahkan  Sidak Bupati Kediri Mas Dhito yang dilakukan Bupati Kediri sangat tepat,  tapi kita lihat saja keseriusan beliau, apakah ini hanya sebuah gebrakan diawal pemerintahannya atau hanya pemanis saja.

Saya  mendukung langkah Hanindito Himawan Pramana Bupati Kediri yang sudah menunjukan kinerjanya dengan baik, dan  bentuk konstitensinya agar birokrasi di Pemerintah Kabupaten kediri bersih dari praktek pungli. 

Ramai diberitakan media online dan cetak jika Bupati Kediri Hanin dhito Himawan Pramana Lakukan Sidak dan diduga adanya oknum kecamatan membandel tetap kumpulkan “THR” dari Kepala Desa diwilayah Kecamatan Purwoasri. Uang THR yang dikumpulkan itu diduga diprakarsai Camat Purwoasri berinisial MDS dan Kasi PMD DPT dari temuan  tersebut Bupati Kediri itu bakal menyerahkan disiplin pegawai ke Inspektorat dan BKD dengan disanksi berat.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana turun langsung dan amankan uang sebesar Rp. 15 Juta di Balai Desa Ketawang yang dijadikan tempat transaksi pengumpulan uang THR. Sebelumnya sebelum di Sidak sudah ada peringatan dari orang nomer satu di Kabupaten Kediri,namun kesannya tidak di indahkan akhirnya dilakukan sidak dan ada bukti uang yang terkumpul.

AKBP Lukman Cahyono SIK MH dikonfirmasi melalui telpon selulernya terkait adanya Pungutan liar yang  diduga melibatkan camat Purwoasri mengungkapkan saya akan berkoordinasi dengan Bupati karena di Pemkab ada inspektorat yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan internal dipemerintahan Kabupaten ungkapnya singkat (Mz)

Reporter.M Zaenal

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon

OPOSISI RECENT POST

    Oposisi Arsip