Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Kuasa Hukum Buruh PT SCS Siapkan 1.000 Dokumen Sebagai Barang Bukti

Kuasa Hukum Buruh PT SCS Siapkan 1.000 Dokumen Sebagai Barang Bukti

Written By BBG Publizer on Selasa, 02 Maret 2021 | 14.53


Madura.OposisiNews.Co.Id -
Dampak pemutusan kerja / kontrak kerja imbas Pandemi Covid19, PT SCS belum tunaikan / realisasikan Hak Pesangon ke 336 Buruh , memicu para buruh menempuh jalur hukum dengan menyiapkan 1.000 Dokumen guna memperkuat bukti Kuasa Hukum Buruh PT SCS dalam Sidang Pembuktian.

PT Sinar Central Sandang (PT SCS) yang beralamat di Jl. Raya Serpong KM 8, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemintalan benang. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini memiliki 336 pekerja/buruh, yang sebagian besar karyawan tersebut tergabung dalam Serikat Pekerja/Buruh SBSI 1992 PK SCS.

PT SCS kini terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum, setelah para buruh melayangkan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 11 November 2020. Gugatan dari para buruh dilakukan karena PT SCS hingga saat ini belum menunaikan hak-hak buruh berupa upah pesangon, setelah dinyatakan berhenti beroperasi per 24 Juni 2020 karena mengalami kerugian akibat dampak pandemi Covid-19. 


Kuasa hukum para buruh, Muhamad Toyib, mengatakan, setelah menyatakan mengalami kerugian, PT SCS tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Public Independen sebagaimana diatur di dalam PKB antara pekerja/buruh dengan Perusahaan.

"Setelah resmi ditutup, seharusnya PT SCS menjalankan kewajibannya dengan membayar upah pesangon para buruh. Tuntutan pesangon serta hak-hak lainnya adalah sebesar Rp61 miliar. Tapi nyatanya sampai sekarang belum ada kejelasan", jelas Muhamad Tiyob dalam keterangan pers yang dirilis hari ini.

Muhamad Toyib melanjutkan, saat ini para buruh masih melakukan penjagaan terhadap aset milik PT SCS. Namun diketahui, pihak perusahaan telah mengeluarkan asetnya berupa kapas sebanyak lebih dari 244 ton dan benang sebanyak 1.388 bale, dengan nilai lebih dari Rp. 15 Miliar. Pengeluaran benang dan kapas tersebut di klaim oleh pihak PT SCS adalah milik pihak ketiga yaitu PT SRITEX. 

“Barang-barang yang telah diambil tersebut di jadikan permohonan sita jaminan didalam gugatan yang telah di ajukan di PN Serang. Dengan demikian terdapat konsekuensi yuridis yaitu sebelum adanya putusan pengadilan yang incraht sita jaminan tersebut yang berupa benang dan kapas menjadi status quo," lanjutnya. 

Adapun benang dan kapas tersebut yang menurut mereka (Perusahaan PT SCS) adalah milik PT. SRITEX, maka PT Sritex seharusnya menjadi Tergugat Intervensi jika barang benang dan kapas tersebut memang benar miliknya.

Proses gugatan saat ini sudah masuk kedalam agenda pembuktian dari pihak penggugat. Pihak penggugat sudah menyiapkan 700 BUKTI SURAT terkait pembuktian terhadap hak-hak para buruh.

Namun, pada tanggal 1 Maret 2021 sidang ditunda dikarenakan Hakim pengganti yang memimpin persidangan saat itu menyatakan harus istirahat setelah menjalani vaksinasi. Sidang ditunda sampai tanggal 8 Maret 2021.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Toyib selaku kuasa hukum menyatakan akan menambah bukti-bukti menjadi sebanyak 1000 untuk menuntut pihak PT SCS yang tidak memberikan hak-hak buruh yang yang berjumlah sebesar Rp61 miliar.

Meski demikian, pihak buruh mengatakan masih membuka pintu mediasi kepada pihak perusahaan. 

"Kami tetap membuka komunikasi untuk bermediasi dengan PT CSC," ujar Muhamad Toyib yang merupakan pendiri RUMAH HUKUM 24 JAM muhamad toyib,S.H ( AIW )

Reporter.A.Indra Wijaya

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon

OPOSISI RECENT POST

    Oposisi Arsip