Dewan Angkat Bicara dengan Adanya Rencana Boikot Musrenbang APD

Blitar,OposisiNews.Co.Id -Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar mendesak kepada pemangku kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk segera merealisasikan program-program yang telah dihasilkan dari Musrenbang tahun 2020 di tahun 2021 ini, hal ini disampaikan Humas APD Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, saat hearing APD dengan DPRD Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu.

Mereka menyampaikan, jika tidak segera di realisasikan, seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Blitar sepakat akan memboikot agenda tahunan tersebut, karena dinilai tidak efektif.

"Kami (APD) akan lakukan pemboikotan musrenbang dan bahkan APD akan bersurat kepada Bupati, Gubernur serta Presiden untuk menghapus agenda tahunan tersebut kalau tidak segera di realisasikan, tolong hal ini dicatat," tegas Kepala Desa Karangsono Tugas Nanggolo Dili Prasetiono,  yang biasa di panggil Bagas, waktu itu.

Bagas juga menyampaikan, saat anggota dewan melakukan reses di daerah pilihan (Dapil) masing-masing, kemudian diteruskan dengan agenda pembahasan bersama untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di situlah, Bagas menduga ada terjadi konspirasi bagi-bagi anggarannya.

"Sehingga, hasil Musrenbang tergeser, diganti dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) dari konstituen," bahkan ada yang hilang tidak jelas tanpa konfirmasi terang Bagas.

Selanjutnya, di tempat terpisah dan waktu yang berbeda, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menanggapi hal tersebut, Kita menyampaikan pokok pokok pikiran DPRD yang itu merupakan salah satu implementasi dari tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat , sebagai penyampai aspirasi warga yg telah memilih dan mempercayai utk memperjuangkan usulan dan unek uneknya.

"Memang anggaran terbatas , sementara kebutuhan belanja terus meningkat tiap tahun, apalagi sekarang kan pandemi covid-19. Sehngga ada relokasi dan refokusing belanja anggaran, nah inilah masalahnya, mana yg digeser dan mana yang dipertahankan, atau cukup dikurangi besaran anggarannya, itu yang kita berharap agar hasil musrenbang tahun lalu 2020 yang sudah teranggarkan di APBD 2021 ini, untuk semaksimal mungkin diupayakan agar tetap bisa direalisasikan," papar Wito.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan, Memang menggeser, menunda,atau mempertahankan sepenuhnya kewenangan Bupati. "Kami di DPRD tidak wajib atau harus diajak membahasnya, tapi kami berharap hasil musrenbang untuk tetap direalisasikan agar fungsi musrenbang dapat dirasakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kepercayaan publik,"  pungkasnya.(GUS)