Surat Pemberitahuan Di Tolak Polresta, Puluhan Pimpinan LSM Tergabung Aliansi Bimasakti Tetap Akan Demo Kantor BPN

Kediri.OposisiNews.co.id - Kamis 04/02/2021 Buntut Panjang dari tidak transparannya Mega Proyek Simpang Lima Gumul ' SLG' yang diduga melibatkan oknum pejabat pemerintah di Kabupaten Kediri kian santer menjadi  menjadi topik perbincangan dikalangan Pengiat sosial di Kabupaten Kediri.

Kasus dugaan mar-up aset pemerintah Kediri menjadi perhatian serius puluhan LSM yang tergabung dalam Aliansi BIMA SAKTI untuk melakukan aksi masa , mulai dari demo BPKAD , Kejaksaan Negri Kediri bahkan direncanakan Aliansi Bima Sakti akan kembali menggelar Demo masa di Kantor BPN Kediri.

Mendasar pantauan berita OposisiNews , demo yang dialamatkan ke BPN Kediri buntut gagalnya Audensi antara BPN dan Pimpinan LSM yang tergabung Aliansi pada hari Selasa 02/02/2021.

Dari rangkaian peristiwa mulai dari Demo masa sampai gagalnya Audensi dengan BPN Kediri , puluhan pimpinan LSM semakin terobsesi membongkar dan mengungkap fakta dari mega proyek Simpang Lima Gumul (SLG). Aksi masa jilid ke II akan digelar pada hari Rabu 10/02/2021 di depan kantor BPN Kediri. 

Lebih mengejutkan ketika salah satu aktifis perempuan yang tergabung dalam aliansi Bima Sakti berinisial SI ( 55 th ) di markas Ikatan Pemuda Kediri ( IPK ) mengungkapkan , " Pada hari Rabu ,siang tanggal 03/02/2021 saya sebagai delegasi Bima Sakti untuk mengantarkan surat pemberitahuan rencana ujuk rasa pada tanggal 10/02/2021 di BPN Kediri ditolak oleh Polresta Kediri Kota".

" Kedatangan saya diterima oleh Kasat , Kasi Intel dan Kanit Polresta Kediri Kota , ketiganya menolak surat pemberitahuan demo dengan alasan pandemi Covid 19 dan berpesan surat pemberitahuan harus diantar sendiri oleh kordinator aksi , Khoirul Anam " , terang SI .

Dengan ditolaknya surat pemberitahuan demo itu , salah satu anggota Aliansi Bima Sakti berinisial TM ( 40 th ) memberi ide " Kirimkan surat pemberitahuan demo tersebut langsung kepada Kapolresta Kediri lewat JNE saja kalau dari pihak anggota Polresta menolaknya, Yang penting kita sudah mengikuti prosedur yang ada dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan saat demo berlangsung ", ucapnya.

Seperti yang sering kita ucapkan disaat demo sebelumnya dan Audensi yang gagal terfasilitasi BPN , Puluhan LSM yang tergabung dalam Aliansi Bima Sakti hanya menuntut transparasi dan kejelasan aset pemerintah Kediri di SLG . Karena samapai sekarang titik koordinatnya belum jelas .

"Apabila nantinya  aset daerah  di Simpang Lima Gumul tersebut sudah jelas milik daerah , kami harap dikembalikan Ke Pemkab kediri " , tegas Kordinator Bima Sakti .

"Tuntutan aliansi Bima Sakti sebenarnya simpel , yaitu  kejelasan aset -aset yang ada di area simpang lima gumul ", jelas Isminah Pengiat sosial IPK . ( iSK Tim )