Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » 7 Tahun Tidak Terendus , Dugaan Bancakan Dana Sewa Ruko Pasar Hewan Porwokerto Mulai Mendapatkan Titik Terang

7 Tahun Tidak Terendus , Dugaan Bancakan Dana Sewa Ruko Pasar Hewan Porwokerto Mulai Mendapatkan Titik Terang

Written By BBG Publizer on Selasa, 12 Januari 2021 | 17.09


Kediri , OposisiNews.Co.Id -
Dugaan terjadinya Bancakan dana sewa kios / Ruko pasar hewan desa Porwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri pada tahun 2013-2014 di era kepemimpinan LMD ( Kepala desa Porwokerto ) disinyalir bakal menyeret banyak pihak ( perangkat desa Porwokerto ) dalam lingkaran dugaan korupsi PADes Purwokerto.

Berkat investigasi awak berita OposisiNews dilapangan dan direspon aktif  warga khususnya penyewa bangunan ruko , kemelut adanya dugaan korupsi PADes dengan obyek sewa bangunan Ruko Pasar Hewan mulai mengarah ke titik terang , siapa pelaku penerima dan aktor dibelakang sewa Ruko yang disinyalir sengaja tidak memasuk pada adminitrasi pendapatan desa Purwokerto.

Dari keterangan salah satu penyewa Ruko yang ditemui awak berita OposisiNews , Rudi ( nama samaran ) disela-sela melayani pembeli di kiosnya ia menjelaskan , " Untuk Ruko ini bukan Sewa tahunan namun sewa hak bangunan selama 25 tahun dengan nilai rupiah Rp 65 juta pada tahun itu ( 2014.red ) dan uang itu diterima oleh perangkat desa Porwokerto ' SP ' ( Kasun ) "

" Untuk penyewa ruko lainnya mungkin nilai sewanya tidak sama dimungkinkan bisa lebih rendah , kalau saya pribadi kebetulan bukan warga desa Porwokerto ", imbuhnya.

Dugaan penyalah gunaan kewenangan Kepala desa dan dugaan korupsi PADes Porwokerto tahun 2013-2015 semakin kuat dengan terdapatnya surat perjanjian yang ditandatangani  Kepala desa Porwokerto ( LMD ) , Kasun ( SP ) , Kaur Kesra ( MM ) berperan sebagai saksi dengan penyewa ( RAR ) sebagai pihak ke dua. Tertanggal 15 Januari 2013.

Dalam surat perjanjian nomor 16/PSA/I/2013 yang dikuatkan oleh 7 dasar hukum : UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP no 3 tahun 2005 ditetapkan dengan UU no 8 tahun 2005 , PP 72 Tahun 2005 tentang desa , Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 13 tahun 2004 tentang Kepala desa dan perangkat desa , Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 tahun 2004 tentang penyusunan PAPBDes,Peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 17 tahun 2004 tentang Peraturan desa , Peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 14 tahun 2004 tentang Sumber PADes dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 159 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kesiri nomor 14 tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan perangkat desa. 

Dalam surat pengaturan sewa menyewa  itu jelas disebutkan nilai sewa hak guna bangunan dengan munculnya sertifikat hak pakai bangunan kios 4x7 M persegi yang berdiri diatas tanah milik desa Porwokerto sebesar Rp 69.5 juta selama 25 tahun terhitung mulai 26/12/2013 berakhir 26/12/2038 .

Munculnya kasus dugaan Korupsi PADes Porwokerto karena tidak respeknya pemerintahan desa Porwokerto yang baru akan aduan warga terkaid carut marutnya kondisi kios / ruko pasar hewan selama ini , bahkan desa terkesan tidak tahu menahu sewa menyewa dan kondisi kios / ruko pasar hewan bahkan diduga selama ini tidak ada laporan pertanggung jawaban keuangan terkaid sewa menyewa ruko  .( ISK/Red **)     

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK edisi I Tahun 2021

Icon

OPOSISI RECENT POST

    Oposisi Arsip