Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » SIKAP KRITIS BUKAN ANARKIS

SIKAP KRITIS BUKAN ANARKIS

Written By BBG Publizer on Kamis, 15 Oktober 2020 | 19.27


Ngawi , OposisiNews.Co.Id -
Catatan kecil dari Ngawi menuju Jakarta. Sebuah perjuangan rakyat kecil dari Ngawi untuk Indonesia. Lahirnya generasi muda yang peduli terhadap masa depan dan nasib bangsa menjadi harapan baru untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Di tengah hiruk pikuk demontrasi penolakan terhadap Omnibus Law yang terjadi di berbagai kota, muncul pejuang konstitusi dari kota Ngawi.

Jovi Andrea Bachtiar SH
Masyarakat Ngawi memilih jalur yang lebih konstitusional untuk menyampaikan aspirasinya. Walaupun mengkritisi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR, DPD dan Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 tetapi tidak melakukan demontrasi besar-besaran yang berujung anarkis. Beberapa pemohon mengajukan Uji Formil UU Cipta Kerja melalui Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi yang terdiri dari:

- Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. 

- Jovi Andrea Bachtiar, S.H. 

- Galang Brillian Putra, S.H. 

- Happy Hayati Helmi, S.H.

- Zico Leonard Djagardo, S.H.

- Yasin Hasan, S.H.

Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dari berbagai latar belakang yang berbeda, mengingat UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur tentang ketenagakerjaan, namun terdapat 11 Kluster yang di antaranya adalah kluster pendidikan, lingkungan, masyarakat adat, dll.

Alasan yang mendorong untuk mengajukan Uji Formil UU Cipta Kerja karena dianggap bertentangan dengan Prosedur & Syarat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di antaranya :

Melanggar Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, hurus f dan huruf g UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, yaitu :

Huruf a : Asas Kejelasan Tujuan

Huruf e : Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Huruf f : Asas Kejelasan rumusan

Huruf g : Asas Keterbukaan

Selain itu berkaitan dengan munculnya 3 Naskah RUU yang memicu terjadinya polemik., yaitu:

-Naskag RUU dengan 905 halaman (Saat persetujuan bersama Presiden dan DPR tertanggal 5 Oktober 2020)

-Naskah RUU dengan 1035 halaman (draf final pertama)

-Naskah RUU dengan 812 halaman (Naskah Final kedua)

Terhadap perubahan naskah dari 905 ke 1035 halaman seharusnya jika ada perbaikan seharusnya hanya berupa perbaikan teknis penulisan saja (typo/salah ketik, spasi, paragraf, dll) tetapi tidak dibenarkan adanya perbaikan secara substansi materi muatan. Namun, kami menemukan banyak perubahan substansi muatan, dan hal itu bertentangan dengan Pasal 72 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbarui dengan UU No. 15 tahun 2019.

Oleh karena itu, para pemohon melalui Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi melalkukan perlawanan secara konstitusional, yakni melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Apapun hasilnya catatan kecil dari Ngawi ini sangat inspiratif. Semoga bisa mengisnpirasi masyarakat Indonesia untuk lebih elegan dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan dan nasib bangsa sudah sewajarnya kita bersikap kritis tetapi harus bisa menghindari cara-cara anarkis. Kita gunakan jalur secara konstitusioanal sesuai prosedur yang benar.  ( BHR )

Penulis.Budi Hantara.

Editor.Bambang Pw



Home » » 39 Pj Kades Diminta Penjabat Bupati Hudiyono Tancap Gas Lakukan Sosialisasi Operasi Yustisi di Tingkat Desa

39 Pj Kades Diminta Penjabat Bupati Hudiyono Tancap Gas Lakukan Sosialisasi Operasi Yustisi di Tingkat Desa


SIDOARJO - OposisiNews.co.id - Sebanyak 39 aparatur sipil negara (ASN) dilantik Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono jadi Pj. Kades untuk ditempatkan di 39 desa yang tersebar di 12 kecamatan karena masa jabatan kepala desanya sudah habis. 

Hudiyono minta ke 39 Pj Kades yang baru saja dilantik segera melakukan koordinasi dengan RT/RW mensosialisasikan akan diberlakukannya operasi yustisi di tingkat desa.

Pj. Kades juga diminta aktif turun langsung ke warganya. Menyampaikan target Pj. Bupati Sidoarjo dalam dua minggu kedepan Sidoarjo berubah jadi kuning. 

“Pj. Kades harus aktif turun ke bawah komunikasi langsung dengan RT/RW melakukan sosialisasi dan mengajak warganya untuk saling mengingatkan. Setiap keluar rumah selalu pakai masker. Karena dalam dua minggu ke depan ini operasi yustisi akan dilakukan masif di kecamatan sampai ke desa-desa. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Ini semata-mata agar Sidoarjo segera berubah jadi  zona kuning”, kata Hudiyono usai melantik Pj Kades di Pendopo Delta Wibawa. Rabu, 14/10/2020.

Pj Bupati Hudiyono bersama jajaran forkopimda sudah turun ke lapangan dan membuktikan langsung antara hasil operasi yustisi yang sudah menindak lebih dari 5.600 pelanggar dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang menurun.

“Jika operasi yustisi ini dilakukan dengan masif hingga ke tingkat kecamatan dan desa maka dalam dua minggu Sidoarjo sudah bisa berubah jadi zona kuning”. Ujar Hudiyono.

Hudiyono menambahkan yang harus dikejar sekarang adalah action-nya harus menyeluruh, yang bergerak bukan hanya tingkat kabupaten saja, harus bersama-sama. Ada wilayahnya forkopimda, ada wilayah kecamatan ada wilayah desa, ada wilayah industri. "Semua harus jalan, kalau ada yang tidak jalan satu saja maka hasilnya tidak akan maksimal", ujarnya.

“Kades harus bergerak sampai rumah tangga, tapi harus dilakukan sosialisasi dulu. Yustisi internal desa harus dilakukan terlebih dulu, jika ada RT/RW yang tidak pakai masker harus diingatkan. Jangan sampai nanti di internalnya perangkat desa sendiri tidak disiplin protokol kesehatannya, kemudian warganya juga di ingatkan jangan sampai banyak yang tidak tahu akhirnya kena operasi yustisi”, kata Hudiyono.

Pemkab Sidoarjo saat ini sudah mempersiapkan sekolah tatap muka yang akan dibuka apabila dalam dua minggu ke depan sudah berubah jadi zona kuning. Sekolah yang dibuka nanti sementara hanya untuk tingkat SMP, dan terbatas untuk sekolah yang sudah siap penerapan protokol kesehatannya. Jumlah siswa juga dibatasi maksimal 20 persen saja. (ir / kominfo // Bag).

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon