Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » 733 Pelanggar Protokol Kesehatan dari 18 Kecamatan se-Sidoarjo Disidangkan

733 Pelanggar Protokol Kesehatan dari 18 Kecamatan se-Sidoarjo Disidangkan

Written By BBG Publizer on Kamis, 24 September 2020 | 15.32


Sidoarjo,OposisiNews.co.id -
Sebanyak 733 pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo,  bertempat di GOR Sidoarjo, mengikuti sidang tindak pidana ringan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.kamis 24/9/2020.


Mulai pagi sampai sore hari para pelanggar dari 18 kecamatan, bergantian mengikuti sidang sesuai wilayah kecamatan masing-masing. Tentunya dalam pelaksanaan sidang tetap memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. Seperti di tempat sidang yang ada di GOR Sidoarjo, warga yang mengikuti sidang harus cuci tangan dulu, dicek suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, serta tempat duduk tertata sesuai aturan physical distancing.


Di lokasi sidang tindak pidana ringan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, tampak hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo untuk melihat langsung jalannya sidang. 


733 pelanggar yang telah mengikuti jalannya sidang, dapat langsung membayar denda administratif Rp. 150 ribu di meja bank yang ada di lokasi. "Uang dari sanksi denda para pelanggar ini masuk ke dalam kas daerah, yang diperuntukan sebagai dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Seperti pembelian APD, cairan disinfektan, masker, dana penggali kubur korban Covid-19, dan lainnya," jelas Plh. Bupati Sidorjo Ahmad Zaini.


Terkait kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan sudah mulai meningkat. "Kini jarang sekali bahkan kita susah mencari pelanggar protokol kesehatan di jalanan, sudah mulai banyak yang patuh menggunakan masker. Pengelola tempat usaha juga semakin patuh aturan ini," jelas Kombes Pol. Sumardji.


Namun demikian, lanjut Kombes Pol. Sumardji, hal itu tidak mengendurkan petugas untuk terus melakukan razia protokol kesehatan melalui Operasi Yustisi. Bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP akan terus menggelar razia khususnya di tempat keramaian. 


“Akan terus kami masifkan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk juga sidang yang tidak terjadwal berupa sidang di tempat setiap Senin dengan titik lokasi yang berpindah-pindah berdasarkan kordinasi bersama pihak Dinas Kesehatan terkait mana wilayah yang perkembangan terkonfirmasi Covid-19,” terangnya.(Bag)

Home » » Paslon dan Timses Wajib Patuh Protokol Kesehatan, Polresta Sidoarjo Sebar Maklumat Kapolri

Paslon dan Timses Wajib Patuh Protokol Kesehatan, Polresta Sidoarjo Sebar Maklumat Kapolri


Sidoarjo ,OposisiNews.co.id -
Usai diterbitkannya Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2020, di Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo mulai memasang serta menyebarluaskan banner maklumat tersebut di sejumlah titik. Rabu ,23/9/2020.


Penyebarluasan dan pemasangan maklumat, antara lain dilakukan di kantor KPU, Bawaslu, kantor polisi, kantor kecamatan, balai desa, posko paslon cabup-cawabup, tempat-tempat umum, fasilitas publik, dan masih banyak lagi.


Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengatakan, tujuan dari disebarkannya maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, tak lain adalah agar dipahami betul oleh masyarakat, khususnya bagi para Paslon Cabup-Cawabup dan timses supaya mematuhi protokol kesehatan baik dalam tahap kampanye hingga berakhirnya Pilkada 2020 nanti.


“Situasi kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo yang kondusif, serta perkembangan Covid-19 di wilayah kita yang sudah terkendali jangan sampai tidak kita jaga dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan,” katanya.


Kombes Pol. Sumardji, juga berharap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020 jangan sampai menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Hanya karena tidak mentaati peraturan protokol kesehatan.


Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan 2020. Terdapat empat poin yang ditekankan Kapolri dalam maklumat tersebut, salah satunya menekan klaster Virus Corona di Pilkada. 


Maklumat bernomor MAK/3/IX 2020 diterbitkan pada tanggal 21 September 2020. Kapolri mengeluarkan maklumat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Maklumat Kapolri ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi yang mewaspadai timbulnya potensi klaster baru, salah satunya adalah Pilkada.


Berikut beberapa poin penekanan dari maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020:


1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.


2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:


a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.


b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakal masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.


c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.


d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.


3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.khatanya , (Bag).

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon