Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » 3 Juta Masker Sudah Dibagikan Kepada Masyarakat

3 Juta Masker Sudah Dibagikan Kepada Masyarakat

Written By BBG Publizer on Rabu, 19 Agustus 2020 | 19.58

SIDOARJO,OposisiNews.co.id - Hampir 3 juta masker sudah dibagikan kepada masyarakat oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo. Namun jumlah tersebut masih kurang dengan kebutuhan masker di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo Ir. Dwidjo Prawito M.MT usai menerima bantuan 15 ribu masker dari kantor wilayah III BCA Jatim yang diterimanya di pendopo Delta Wibawa,

Rinciannya bantuan yang diberikan sebanyak 10 ribu masker kain, 5 ribu surgical mask atau masker medis dan 500 APD coverall. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah III BCA Franky Chandra Kusuma juga menyerahkan bantuan 5 ribu masker kain kepada Asparindo (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) yang diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Drs.Ec. Tjarda, MM.rabu, 19/8/2020.

Dwidjo sendiri mengatakan kebutuhan masker tidak dapat diperkirakan. Masker akan terus dibutuhkan. Pasalnya masker terus dipakai untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19. Oleh karenanya dirinya berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang memberikan bantuan berupa masker. Berapapun bantuan masker yang diterimanya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Masker itu akan sangat dibutuhkan sampai kapanpun"ucapnya.

Dwidjo juga mengatakan minimal setiap orang memiliki 3 masker. Lebih bagusnya lagi memiliki tujuh masker. Agar masker yang dipakai setiap hari selalu ganti. Jika tidak memiliki masker yang cukup hendaknya selalu mencuci masker setelah dipakai. Agar nantinya dapat digunakan kembali. Namun berbeda dengan masker medis. Pasalnya penggunaan masker medis hanya sekali pakai. Dirinya berharap saat ini seluruh masyarakat selalu memakai masker. Dengan begitu akan mengurangi penularan Covid-19.

"Kita berharap masyarakat tetap memakai masker untuk menjaga dirinya, keluarganya, maupun yang lainnya sebab dengan memakai masker kita bisa mengurangi penularan Covid-19,"ujarnya.

Terkait bantuan masker yang diterimanya kali ini, pihaknya akan segera membagikan kepada masyarakat. Pendistribusiannya akan dilakukan secara bertahap. Untuk masker kain akan dibagikan langsung kepada masyarakat. Sedangkan masker medis akan didistribusikan kepada tenaga medis oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah III BCA Franky Chandra Kusuma mengatakan bantuan masker kali ini merupakan Gerakan Pakai Masker (GPM) BCA secara nasional. Sementara ini baru dilakukan di enam kabupaten/kota. Di Jawa Timur diberikan kepada Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Tujuannya untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu melalui pemberian masker diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan masker dengan benar. Pasalnya dirinya melihat masih banyak masyarakat yang belum peduli untuk memakai masker.

"Disiplin utama untuk mencegah penularan virus itu adalah jaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker,"ucapnya. (Bag)
Home » » Pemberlakuan Sanksi Siap Dijalankan, Masyarakat Sidoarjo Dihimbau Taati Protokol Kesehatan

Pemberlakuan Sanksi Siap Dijalankan, Masyarakat Sidoarjo Dihimbau Taati Protokol Kesehatan

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, seperti tercantum dalam Inpres nomor 6 tahun 2020 petugas gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP di Sidoarjo melakukan patroli ke sejumlah tempat kerumunan massa.

Sasaran patroli pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, antara lain cafe, warung kopi, warung makanan, rental game, pusat belanja, dan tempat hiburan. Kehadiran petugas gabungan di beberapa tempat tersebut, sempat mengejutkan pengelola dan pengunjung. Bahkan ada beberapa dari mereka yang kurang mematuhi protokol kesehatan.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji memimpin langsung jalannya patroli gabungan, Selasa Ia tampak juga menghimbau kepada pengelola cafe dan warkop, agar menyediakan tempat cuci tangan, cairan hand sanitizer, melayani pengunjung dengan jumlah 50 persen dari kapasitas daya tampung, menjaga kebersihan lokasi maupun karyawannya, serta mewajibkan memakai masker baik kepada pengunjung maupun pengelolanya.selasa,18/8/2020.

Tempat-tempat yang ditengarai berkumpulnya banyak orang di satu titik, yang tidak mau menjalankan protokol kesehatan dengan baik, maka akan diberikan edukasi agar masyarakat menyadari betapa pentingnya disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan harus wajib dilakukan, kami dari Polri, TNI juga Satpol PP tidak akan pernah lelah dalam mengedukasi kepada seluruh masyarakat Sidoarjo, arti pentingnya protokol kesehatan," terang Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.

Ditambahkannya, edukasi pendisiplinan protokol kesehatan terhadap masyarakat sebagai implementasi dari Inpres nomor 6 tahun 2020, akan dilakukan hingga 23 Agustus 2020.

"Sedangkan mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai sebulan kemudian, akan dilakukan penindakan tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yaitu dengan pemberian sanksi, baik dari sanksi sosial maupun sanksi administrasi," tegasnya.(Bag)
Home » » Polresta Sidoarjo Salurkan 918 Paket Sembako dari Kapolri ke Masyarakat

Polresta Sidoarjo Salurkan 918 Paket Sembako dari Kapolri ke Masyarakat

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Bantuan sosial berupa sembako dari Kapolri bagi masyarakat terdampak Covid-19, kembali disalurkan Polresta Sidoarjo dan polsek jajaran.  melaksanakan apel pagi sebanyak 918 paket sembako diberangkatkan.rabu ,19/8^2020.

Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana memimpin apel pemberangkatan bantuan sosial dari Kapolri. Ia menyampaikan bahwa bantuan ini sebagai bakti Polri kepada Negara, bersamaan peringatan 75 tahun Republik Indonesia.

“Dalam nuansa peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 di tengah pandemi Covid-19, Polri peduli kepada masyarakat terdampak. Diharapkan bantuan sosial ini dapat meringankan beban mereka,” ujar AKBP Deny Agung Andriana.

Situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada aspek sosial, kesehatan dan perekonomian global, membuat Polri terus bergerak menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

“Teknis penyaluran bantuan sosial akan dibagikan secara door to door oleh bhabinkamtibmas bersama babinsa dan perangkat desa, langsung ke rumah-rumah warga terdampak, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita,” pungkasnya.(Bag)
Home » » Pendataan Penerima Bansos Covid19 Disinyalir Syarat Nepotisme

Pendataan Penerima Bansos Covid19 Disinyalir Syarat Nepotisme

Blora.OposisiNews.Co.Id -Program bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 tersebar di Kabupaten Blora Jawa Tengah banyak meninggalkan luka pada masyarakat miskin yang tidak terkafer bantuan.

Dari pantauan berita.OposisiNews tidak sedikit warga yang ber-ekonomi sejahtera terakses bantuan dampak Covid 19 sementara warga miskin terdampak Covid 19 justru terlupakan . Akibatnya muncul kecemburuan akan kesenjangan prilaku pada pemilik kebijakan yang dianggap lelai berpihak pada warga miskin bahkan terkesan terjadinya praktek Nepotisme antara pemilik / pelaksana kebijakan dengan penerima .

Terjadinya salah sasaran pemberian bantuan pada warga yang ber-ekonomi bagus ( kaya ) mengusik salah satu pengiat sosial di wilayah Cepu gerah dan melakukan investigasi .”Mudah mudahan tidak ada unsur urusan pribadi “Ucapnya.

Adanya indikasi salah sasaran ( disengaja ) oleh oknum pendataan bantuan Covid 19 sudah acap kali mewarnai halaman media sosial , online , cetak dan Elektronik disejumlah tempat ditanah air tidak hanya di Kabupaten Blora , namun tidak sedikit oknum pendataan bantuan Covid yang bergeming dari pemberitaan media.

Aneh ,Kementerian Sosial yang menyediakan empat macam bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memakan anggaran Rp 64,67 triliun.Ditambah dua macam bansos yang masing-masing disediakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,Hingga Total untuk Penanggulangan Covid 19 dari pemerintah pusat  senilai 695,1 trilyun yang belum terserap maksimal,Dengan dukungan anggaran yang besar, alih-alih berjalan lancar justru  distribusi bansos ini dirasakan banyak menimbulkan pergolakan rakyat ditingkat bawah.

Salah satu gagalnya bantuan bansos Covid 19 menurut salah satu aktivis sosial Cepu , Dwi di sebabkan, tiap-tiap bansos itu didistribusikan oleh kementerian dan pemerintah daerah tidak ada kepaduan dalam jadwal distribusinya bahkan Nama penerima bantuan-pun baru diketahui perangkat desa dan RT/RW saat bansos didistribusikan sehingga mempersulit antisipasi distribusi bansos yang tidak tepat sasaran.

"Salah sasaran bansos kepada orang kaya ( ekonomi cukup/lebih )  tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Hampir sebagaian besar Desa di wilayah  Kabupaten Blora  ditemukan Keluarga yang sebenarnya memiliki Hak sebagai Keluarga Penerima Manfaat ternyata tidak menerima ", imbuh Dwi.

Sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa untuk pendataan untuk terus dilakukan karena dipastikan pendataan masih kurang valid dan diharapkan warga miskin yang berhak menerima bansos jangan sampai  yang terlewatkan.

Seperti contoh yang terjadi di Kota Blora,tepatnya di wilayah Kelurahan Bangkle di Kecamatan Kota Blora Kabupaten BLORA,Mbah karsi Seorang Janda Tua penjual Warung Makan Kecil kecilan yang terlupakan dari Bantuan dampak Covid 19 . " Kula gak tahu entuk bantuan  pak” ( saya tidak pernah mendapat bantuan )  Ujar Karsi pada Awak OposisiNews.

Mbah Karsi yang tinggal dan ikut anaknya menempati kontrakan rumah yang beralamat di Rt 01 Rw 02 Kelurahan Bangkle Kecamatan Kota Kabupaten Blora , sejak adanya Covid 19 dan program BANSOS untuk Penanggulangan Covid 19 pada bulan April 2020  belum pernah tersentuh bahkan terkesan dilupakan.

Walaupun ada pihak yang sudah berupaya mengusulkan agar Mbah Karsi bisa mendapatkan Bantuan  tetapi sampai dengan saat ini Usulan tersebut terkesan diabaikan, terbukti pada hari Selasa  18/8/2020  saat Pembagian Program Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS)  senilai 200 ribu rupiah  di Kantor Kelurahan Bangkle Kecamatan Kota Blora , Mbah Karsi tetap tidak masuk sebagai warga penerima karena belum adanya perubahan nama penerima bansos oleh oknum panitia / petugas.

” Saya tetap tidak menerima mesti sudah diusulkan yang aneh kenapa yang lebih baik ekonominya dari saya bisa menerima setelah diusulkan ", kata Mbah Karsi pada Berita OposisiNews.

Akibat kondisi itu , awak BeritaOposisi coba mendatangi kantor Kelurahan Bangkle dan di temui Perangkat , mengatakan  “Nama Mbah karsi Merupakan salah satu warga yang namanya  terdaftar ada dalam daftar nama Yang akan diusulkan sebagai  Penerima Program Bansos untuk pencairan bulan depan”Jelas Pengakuan Salah satu Perangkat Kelurahan Bangkle.Tetapi kenyataannya setelah diusulkan berulang kali Mbah Karsi tetap belum menerima Bansos tersebut.(DWI/IPUNG)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon