Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Siap 24 Jam , Sidoarjo Diharapkan Mampu Bangkitkan Kesadaran dan Mendisiplinkan Protokol Kesehatan

Siap 24 Jam , Sidoarjo Diharapkan Mampu Bangkitkan Kesadaran dan Mendisiplinkan Protokol Kesehatan

Written By BBG Publizer on Rabu, 15 Juli 2020 | 20.49

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Sidoarjo Siap 24 Jam tahap V dilaunching Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di Makodim 0816 Sidoarjo, Program Kodim 0816 Sidoarjo tersebut dititik beratkan untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Rabu, 15/7/2020.

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin menyambut baik terlaksananya program Sidoarjo Siap 24 Jam. Program seperti ini bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo Siap 24 Jam juga sebagai langkah antisipasi munculnya kerawanan-kerawanan disintegrasi bangsa.

"Secara spesifik kegiatan Sidoarjo Siap 24 Jam tahap V tahun 2020 merupakan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kewaspadaan yang tinggi pada komponen masyarakat untuk mampu dan menghadang gerakan oknum atau kelompok-kelompok yang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan menjatuhkan pemerintahan yang sah,"ucapnya.

Disamping itu Wabup H. Nur Ahmad Syaifuddin juga berharap kegiatan Sidoarjo Siap 24 Jam beriringan dengan fase kehidupan transisi new normal. Dengan begitu akan mampu membangkitkan kesadaran dan mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Dikatakannya sampai hari ini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo masih cukup signifikan.
Pemkab Sidoarjo telah bekerjasama dengan semua komponen masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang terjadi. Penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 secara promotif, preventif maupun kuratif sudah dilakukan.

Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. Inf. Muhammad Iswan Nusi mengatakan program Sidoarjo Siap 24 Jam untuk menyatukan tiga pilar yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya Pemkab Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo. Melalui kegiatan Sidoarjo Siap 24 Jam diharapkan terjaminnya keamanan ketertiban masyarakat yang ada di Sidoarjo.

Letkol. Inf. Muhammad Iswan Nusi mengatakan kegiatan patroli gabungan menjadi bagian dari kegiatan Sidoarjo Siap 24 Jam. Pengamanan ditempat-tempat keramaian akan dilakukan bersama. Selain itu terdapat kegiatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Dirinya berharap kegiatan pengamanan akan terintegrasi melalui Sidoarjo Siap 24 Jam yang akan dilaksanakan selama 3 bulan. (Ng)
Home » » Tambah 1 Orang Terconfirm positip Covid19

Tambah 1 Orang Terconfirm positip Covid19

Jubir Covid19 Kab.Magetan
Magetan, OposisiNews.Co.id - Selasa  14 Juli 2020, berdasarkan update peta sebaran covid-19 terpantau tambahan 1 orang terconfirm postif yang terdaftar sebagai pasien ke-127 AB 43th, kelamin Laki-laki warga Kec. Parang. Kab.Magetan ,Jawa Timur.

Dari jejak rekam  pasien  berasal dari Kab. Tulungagung yang  menjenguk orang tuanya di Magetan, karena sakit maka berobat ke dokter di Magetan. Pada pemeriksaan rapid hasilnya reaktif, akhirnya di rujuk ke RS rujukan pemerintah di Magetan untuk dilakukan Swab ternyata hasilnya postif dan sekarang melakukan perawatan di RS tersebut."keterangan jubir covid magetan

Tracking dan pemeriksaan Swab sudah dilakukan hari ini dan isolasi wilayah terdampak juga sudah dilakukan oleh Forkopimca Parang.

Dengan bertambahnya 1 pasien ini, maka hari ini jumlah  keseluruhan yang terconfirm positif covid-19 menjadi 127 orang. Pasien sembuh 82 pasien. Meninggal dunia 4 orang dan yang masih dirawat menunggu sembuh 41 pasien.

Sementara pasien dalam pengawasan sampai malam hari ini sebanyak 115 pasien. Yang dinyatakan sembuh 70 pasien Dan 25 pasien Meninggal dunia. Menyisakan  20 kasus PDP.

Sedangkan yg ODP sebanyak 414 Orang. Yang dinyatakan sembuh 342 orang dan meninggal dunia 14 Orang. Menyisakan 58 kasus ODP.

Di sampaikan juga Jubir covid atau kepala dinas kominfo kab.Magetan Jangan lengah, mari terus kita biasakan budaya hidup bersih dan sehat, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada serta tak lupa untuk terus berdoa meminta perlindungan Allah SWT. (DW/mar)
Home » » Disinyalir Terjadi Pungli , Pelanggan Air PAM Migas Geram

Disinyalir Terjadi Pungli , Pelanggan Air PAM Migas Geram

Kwitansi resmi dikeluarkan PPSDM Migas
Blora.OposisiNews.Co.Id-Perihal Surat jawaban terkait Permohonan Pelanggan terkait  Pemasangan Jaringan Air Bersih  yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak Dan Gas bumi (PPSDM MIGAS) Yang berkantor di Jalan Sorogo 1 Cepu Blora Jateng , tidak linier dengan kondisi lapangan.

Surat balasan dari PPSDM MIGAS berupa jawaban yang Sifat isinya Pemberitahuan tentang Ketentuan Pembayaran  untuk biaya Pemasangan dan Perawatan Jaringan Sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian dan ketentuan yang ada surat tertanggal 7 November 2019  dan  di tanda tangani oleh Sri wahyu handayani , Kepala Bagian Tata Usaha PPSDM MIGAS Cepu Kabupaten Blora , dikotori oleh oknum pegawai aktif Migas dan Purna migas untuk melakukan aksi Pungli pada pelagan baru.

Dalam Surat dengan jelas secara fleksibel menerangkan kwajiban pelanggan untuk memenuhi adminitrasi pembayaran bagi pelanggan baru air PAM secara kontan dan angsuran .

Hanya dalam pelaksanaanya menyisakan tanya para pelanggan baru PAM adanya penarikan iuran diluar ketentuan yang telah terinformasikan PAM pada pelanggan terkaid biaya adminitrasi pemasangan pelanggan baru.

Diduga adanya beberapa oknum  Pegawai Migas yang masih Aktif/pensiun yang bertempat tinggal di Perumahan RSS Karangboyo Cepu  membentuk kelompok/Paguyuban untuk merencanakan etikat jahat , salah satunya meminta tambahan pembayaran iuran kepada Para Pelanggan baru Air Pam Migas sebesar Rp.2,5 Juta.

Sementara Pelanggan Baru Air Pam Migas yang melakukan Pemasangan Jaringan Air Pam Migas tersebut  sudah membayar kontan Sebesar Rp.7,5 juta dengan dibayarkan sesuai mekanisme Pembayaran dan Ketentuan yang ada dalam isi surat jawaban dari PPSDM MIGAS,

Tidak sedikit pelanggan baru PAM Migas dengan terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam Rp 2,5 juta dengan asumsi total anggaran pelanggan baru Air PAM Migas sebesar Rp 10 juta ( total Rp 7,5 juta + Rp 2,5 juta ).

 “Saat diminta tambah 2,5 juta saya tidak bisa berbuat apa-apa apalagi menolak  karena saya butuh Air Bersih ”Ucap Pelanggan baru yang meminta merahasiakan namanya.

Bahkan tidak sedikit pelanggan yang menjadi korban pungli iuran adminitrasi diluar kesepatan / aturan PAM Migas yang identitasnya untuk dirahasiakan .  " Alasan penambahan adminitrasi diluar kesepatan sebesar Rp 2,5 juta/ pelanggan baru air PAM Migas , semata-mata hanya merupakan uang Fy ( uang trima kasih ) dari pelanggan PAM kepada pemrakarsa ( pelopor ) yang pertama kali mengusulkan jaringan Pipa Untuk Air Pam Migas di Perumahan RSS Karangboyo yang sifatnya Harus Dibayar ", Ucap Pelanggan Baru PAM Migas menirukan Ucapan salah satu  PNS yang ikut tergabung dalam  kelompok tersebut .

Cukup Ironis jika Alasan klasik diterapkan oleh para oknum untuk menjalankan niat jahatnya , mereka meminta tambahan Iuran sebesar Rp.2,5 juta kepada Pelanggan baru Air Pam Migas hanya memanfaatkan waktu / tanggal dan hari baru karena merasa bertempat tinggal paling lama/Senior di RSS Karangboyo, terlebih memprihatinkan PPSDM Migas terkesan tutup mata akan terjadinya Pungli yang jelas melibatkan oknum pegawai migas aktif / purna migas.

 ”Tarikan Uang sebesar Rp.2,5 juta untuk tambahan iuran pembayaran pada Pelanggan baru Air Pam Migas ini tidak prosedural dan merupakan Pungli”Tegas salah satu Pelanggan baru dengan geram.

 “Kwitansi tanda terima tanpa ada  validasi dari PPSDM MIGAS di duga illegal dan oknum PNS Migas berinisial WE aktor dari semua ini ” tambahnya.

Sementara pengiat sosial Cepu ,Dwi angkat bicara ," Penarikan iuran atau Pungutan yang tidak jelas peruntukan dan alasannya apalagi dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PPSDM MIGAS CEPU Merupakan Pelanggaran Berat termaktub pada Pasal 423 KUHP yang berbunyi :

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Terkait dengan Pungutan liar juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Demikian disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 87 tahun 2016 ini , jelas Dwi

Pada berita Oposisi Dwi juga mengatakan , bahwa Satgas Saber Pungli terkaid kasus ini harus hadir karena SSP mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian dan pemerintah daerah.

"Pelaku Pungli juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apalagi pelakunya jelas PNS jelas layak dijerat Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun juga ada ketentuan pidana lain yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 E UU Tipikor ", imbuhnya.

"Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 E di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun," tutup Dwi .

Dalam Penegakan hukum terhadap Oknum ASN/PNS yang melanggar Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Bab II pasal 4 bahwa Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang juga menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

Dari pantauan awak media dilapangan , sebagian pelanggan baru menolak membayar iuran tambahan Rp 2,5 juta bahkan pelanggan baru sempat menolak bakal melaporkan ke kantor pusat dan aparatur hukum . Dampaknya pelaku penarikan ciut nyali untuk memaksa para pelanggan baru membayar iuran.

Dari Kejadian tersebut menimbulkan rasa iri dari sebagaian besar Pelanggan baru Air Pam Migas yang beberapa waktu lalu telah membayar  iuran Rp.2,5 juta . “Saya ingin meminta kembali uang Rp.2,5 juta yang dulu saya setor”.Ucap Pelanggan yang beberapa waktu lalu telah menyetorkan uang tersebut.( D.IPUNG)

Reporter.Dwi P
Editor.Bambang PW

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon