Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Warga Plumpung Digegerkan , Penemuan Mayat Mengapung Dikali

Warga Plumpung Digegerkan , Penemuan Mayat Mengapung Dikali

Written By BBG Publizer on Sabtu, 11 Juli 2020 | 16.42

Magetan,OposisiNews.Co.id -Warga Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan digegerkan dengan penemuan mayat yang mengapung di sungai barat jembatan pondok Al-Hidayatul Mudtadiin Desa Plumpung Rt 08, Rw 01, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Sabtu (11/7/ 2020).

Penemuan mayat tersebut berawal ketika saksi Budi Hargo (30th) berangkat ke sawah lewat jalan jembatan barat Pondok Al-Hidayatul Mudtadiin dan setelah sampai sawah sekitar pukul 08.30 Wib Budi Hargo kembali lewat jalan jembatan lagi untuk ke warung membeli kopi dan aqua. Namun ketika setelah selesai dari warung Budi Hargo kembali ke sawah lewat jalan semula  melihat seperti boneka mengapung di sungai.

“Waktu saya dari warung mau kembali kesawah melihat seperti boneka, mau saya lempar batu namun di sampingnya ada sepeda motor.Saya kaget dan memanggil bapak yang di sawah untuk melihat ternyata Mayat orang.” Ungkapnya.

Mendapat informasi dari masyarakat Polsek Plaosan langsung menurunkan Tim  evakuasi yang di pimpin Kapolsek Plaosan AKP. Munir, S.H., M.Hum dan di bantu oleh BPBD,puskesmas plaosan dan warga,dengan memakai perlengkapan baju APD/sesuai protokol kesehatan.

Kapolsek Plaosan AKP. Munir, S.H., M.Hum. mengatakan, Korban atas nama Tusaji Alias Munji (35th), korban beralamat di Dukuh. Jegolan Desa. Tempuran, Kecamatan Paron, Kababupaten Ngawi.

“Kondisi mayat sudah melepuh membusuk, korban diduga mengalami keterbelakangan mental. Saat ditemukan posisi mayat tertimpa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No Pol AE 3157 KX di sungai bawah jembatan,"ujarnya

Sebagai barang bukti Polisi mengamankan Sepeda motor suzuki shogun warna hitam No. Pol 3157 KX, Celana panjang warna hitam, Kaos lengan panjang warna biru. Dan selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga Dan pihak keluarga korban telah menerima atas kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak akan menuntut pihak manapun. ( UM )
Home » » Terkait Reklamasi Pantai Kupa Mallusetasi, Mantan Kapolres Barru Tidak Terlibat

Terkait Reklamasi Pantai Kupa Mallusetasi, Mantan Kapolres Barru Tidak Terlibat

Barru.OposisiNews.Co.Id - Kisruh kasus dugaan reklamasi pantai Kupa Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan berbuntut pada ditetapkannya mantan Kapolres Barru, AKBP BR sebagai pesakitan. Kasus yang bermula dari laporan Ahmad Manci ke Polda Sulsel ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Barru dan telah digelar beberapa kali persidangan.

Dalam perkara reklamasi pantai tersebut, AKBP BR dituduh terlibat langsung pada kegiatan fisik reklamasi pantai Kupa Mallusetasi dan pembangunan bangunan fisik di atasnya. Padahal menurut pengakuan pemilik lahan, Jamal Tajuddin, mantan Kapolres Barru AKBP BR tidak tahu-menahu dan tidak terlibat sama sekali pada kegiatan fisik pekerjaan reklamasi Pantai Kupa di Mallusetasi itu.

Jamal berkali-kali membantah keras keterlibatan mantan Kapolres Barru AKBP BR dalam perkara ini. “Saya sendiri yang melakukan kegiatan fisik, bukan mantan Kapolres Barru AKBP BR,” tegas Jamal.

Ironi memang, sambung Jamal, saya sudah beberapa kali dipanggil ke Krimsus Polda Sulsel dan diperiksa. Saat pemeriksaan, Jamal disuruh mengaku supaya menyebut bahwa yang menyuruh dirinya melakukan reklamasi dan pembangunan di tempat itu adalah Kapolres Barru (mantan Kapolres Barru - red) AKBP BR.

Jamal bersikeras mengatakan kepada penyidik bahwa hal itu tidak benar. “Tidak benar Pak. Saya sendiri sebagai pemilik lahan yang melakukan pekerjaan fisik reklamasi pantai tersebut. Itupun sebenarnya bukan reklamasi, hanya pembuatan tanggul pemecah ombak. Pak Kapolres Barru (mantan Kapolres Barru - red) AKBP BR tidak terlibat,” kata Jamal kepada penyidik Krimsus Polda Sulsel.

Dia juga meminta agar Polisi tidak melibatkan BR dalam masalah ini. “Jangan libatkan beliau,” pinta Jamal.

Begitu seterusnya, aku Jamal, pada setiap kali pemeriksaan selalu didahului kata-kata bilang saja Pak Kapolres Barru (mantan Kapolres Barru - red) AKBP BR yang suruh. Namun, Jamal tetap bersikeras dan tetap pada prinsipnya bahwa dia sendiri (Jamal - red) yang melakukan pekerjaan fisik pembuatan tanggul pemecah ombak (bukan reklamasi). Hal itu disampaikan Jamal saat diwawancarai oleh pewarta media ini beberapa waktu lalu.

Mengapa saya buat tanggul pemecah ombak? Yah, karena samping kiri lahan milikku, kata Jamal, semua sudah bikin tanggul pemecah ombak. Itupun kami lakukan setelah mengantongi izin penguasaan lokasi dari Gubernur Sulsel serta Dinas PU pengairan.

“Setelah terbit izin penguasaan, perlahan-lahan kami membuat tanggul pemecah ombak untuk mengatasi hempasan air yang senantiasa naik di rumah milikku ketika ombak besar,” kata Jamal memelas.

Menurut pengakuan Jamal, pengerjaan pembuatan tanggul pemecah ombak belum tuntas dilakukan. “Baru sebatas pembuatan pondasi dengan ukuran 20 x 150 meter. Sementara, di samping kiri milikku sudah lama terbangun. Ada yang menambah panjang 50 meter dan itu sudah masuk reklamasi sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil. Dalam aturan itu disebutkan bahwa reklamasi diukur dari pinggir jalan lurus ke pantai minimal 50 meter, itu sudah masuk reklamasi,” papar Jamal.

Oleh karena itu, Jamal mempertanyakan mengapa pembuatan pondasi pemecah ombak miliknya dipersoalkan. “Kenapa saya saja yang diperiksa, sementara sebelah kiri lahan milikku (tetangganya – red) ada yang mencapai 100 meter, ada yang 200 meter menjulang keluar, ke tengah laut? Bahkan ada yang mencapai 400 meter, itu hanya dijadikan tontonan petugas,” sergah Jamal.

Sementara saya, kata Jamal lagi, lahan tersebut pemberian orang tuaku, hanya 20 meter keluar saya pondasi untuk pembuatan tanggul pemecah ombak (bukan reklamasi), dipersoalkan. “Dimana letak keadilan?” tanya Jamal gusar.

Anehnya lagi, masih kata Jamal, kenapa mantan Kapolres Barru AKBP BR yang terseret, dituduh terlibat, sementara dirinya sendiri selaku pemilik lahan yang mengerjakan? “Ironi memang Pak, kenapa orang lain yang dituduh?” tanya Jamal lagi.

Jamal terheran-heran dan bingung, kenapa mantan Kapolres Barru AKBP BR selalu disebut-sebut terlibat. “Ada apa di balik semua ini?” keluh Jamal masgul.

Seusai menghadiri sidang kedua yang mendudukkan mantan Kapolres Barru, AKBP BR, sebagai tersangka, wartawan sempat mewawancarai Jamal Tajuddin selaku pemilik lahan yang menjadi objek reklamasi. Jamal mengakui bahwa dirinyalah yang membangun pondasi tanggul pemecah ombak dengan biaya Rp. 110 juta. 22 nota pembelian materialnya, berupa pembelian pasir dan batu gunung serta semen sudah disita penyidik Krimsus Polda Sulsel.

Jamal juga mengakui bahwa di atas lokasinya, ia telah membangun fisik bangunan 3 buah rumah yang dibuat pada tahun 2008, jauh sebelum mantan Kapolres Barru Dr. Burhaman, SH., MH, bertugas di Barru sebagai Kapolres. “Bangunan fisik 3 buah di atas lahan saya itu sudah ada sejak 2008, sementara Pak Burhaman bertugas sebagai Kapolres Baru dari Februari 2017 hingga Desember 2019. Jadi, laporan Ahmad Manci itu tidak benar,” ungkap Jamal.

Sebagai pemilik lahan, Jamal Tajuddin mempersilahkan oknum pelapor untuk melihat sendiri bahwa tidak ada usaha (kegiatan) di atas lokasi yang diperkarakan itu. “Silahkan datang lihat lokasi saya, tidak ada kegiatan usaha di atasnya,” beber Jamal.

Iapun menyampaikan bahwa ukuran lokasi miliknya hanya seluas 20 x 150 meter, sementara laporan resmi Ahmad Manci ke Polda Sulsel seluas 40 x 170 meter. “Bohong, pabelle-belle. Ini contoh kecil bahwa laporan Ahmad Manci palsu dan mengada-ada,” pungkas Jamal Tajuddin menggunakan istilah lokal, pabelle-belle (bahasa Bugis: bohong). ( Red )


Home » » Ekonomi Masyarakat Morat Marit Akibat Covid, Pemko Langsa Malah Kucurkan 1,5 M Untuk Lembaga Vertikal

Ekonomi Masyarakat Morat Marit Akibat Covid, Pemko Langsa Malah Kucurkan 1,5 M Untuk Lembaga Vertikal

LANGSA.OposisiNews.Co.Id -Kendati dalam situasi sulit yang dirasakan oleh masyarakat ditengah pandemi covid 19, Pemerintah Kota Langsa tetap mengucurkan anggaran untuk lembaga vertikal, yaitu untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa yang bersumber dari Apbk Langsa TA.2020 senilai hampir 1,5 miliar.

Padahal saat refocusing anggaran, banyak kegiatan rutin di sejumlah skpk dan termasuk juga belanja untuk kepentingan publik yang dipangkas dan dialihkan demi menunjang tercukupinya anggaran belanja bagi percepatan penanganan covid 19 ini. Namun sepertinya Pemerintah Kota Langsa tetap membatu dengan langkah dan kebijakannya yang  justru dinilai banyak pihak melangkahi nilai kepatutan sebagai suatu kesalahan besar yang dapat melukai hati masyarakat.

Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum, bahwa hibah kepada institusi tersebut sebenarnya telah berlangsung selama tiga tahun anggaran secara berturut-turut, yaitu sejak 2018, 2019 dan di 2020 ini yang kesemuanya masih berkutat seputaran pembangunan sarana dalam komplek perkantoran kejaksaan Negeri Langsa.

Namun untuk tahun ini persoalannya berbeda. Dengan kondisi perihatin di tengah penyebaran wabah Covid 19, dimana sejumlah anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK difokuskan demi percepatan penanganan wabah dan ketahanan ekonomi masyarakat, justru Pemerintah Kota Langsa masih saja menggelontorkan anggaran belanja untuk lembaga vertikal yang notabene memiliki anggaran tersendiri dari induknya di pusat. Sehingga memunculkan spekulasi bahwa kebijakan penganggaran belanja untuk Kejaksaan Negeri Langsa sebagai upaya untuk tetap menjaga cerita romansa yang mesra.

"Kemungkinan hal itu sebagai upaya "balas budi" agar hubungan eksekutif dan yudikatif tetap harmonis," duga Sayed Zahirsyah Almahdaly, Direktur Eksekutif Lsm Gadjah Puteh.

Tak perlu lama, anggaran sebesar itupun digelontorkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pada Kejari Langsa, seperti yang tertera pada plank proyek dengan nomor kontrak SPK/PUPR-CK/TDR/APBK/IV/2020, tertanggal 30 April 2020. Dengan jenis kegiatan "Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kejaksaan Negeri Langsa", senilai Rp. 1.498.331.000 yang bersumber dari Apbk kota Langsa tahun anggaran 2020.

Gadjah Puteh juga menilai, langkah tersebut adalah sia-sia dan tidak bermanfaat bagi masyarakat yang saat ini ekonominya morat marit karena dampak daripada pengambilan kebijakan pencegahan covid 19 ini.

"Tak ada urgensi apapun hingga pemko harus tetap mengalokasikan anggaran daerah terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penanganan covid. Akan lebih baik jika dana tersebut digunakan untuk ketahanan dan perbaikan ekonomi masyarakat. Kalau tidak dalam situasi perihatin seperti ini saja langkah yang diambil itupun masih tak elok rasanya. Apalagi saat situasi seperti ini." ucap Sayed.

Ia juga menilai bahwa hal tersebut merupakan pemborosan dan menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Kita harapkan agar segala bentuk penggunaan anggaran dan dana dalam masa covid ini dapat di audit oleh BPK RI, hingga jangan sampai ada para pemegang kebijakan yang menyelewengkan uang rakyat," tutupnya.

Hal itu dibenarkan oleh PPTK proyek tersebut, Syahril, ketika dipertanyakan oleh Lsm Gadjah Puteh, Rabu (08/07/2020).

Menurutnya, ada tiga item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rekanan (red- CV Aceh Cremonia Construction), selain rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (kajari), pagar dan gudang barang bukti (BB)
Home » » Desa Jogorogo , Canangan Sebagai Pailot Projek Kampung Tangguh Semeru Di Wilayah Ngawi Selatan

Desa Jogorogo , Canangan Sebagai Pailot Projek Kampung Tangguh Semeru Di Wilayah Ngawi Selatan

Tiga Pilar Desa/Kampung Tangguh Semeru ( Babinsa , Babinkamtibmas dan Pemerintah Desa )
Ngawi,OposisiNews.Co.Id - ' Jogorogo ' nama yang tidak asing dan familier ditelinga para pecinta treveling wisata alam . Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi merupakan desa penyangga wisata alam di wilayah Ngawi Selatan .

Lokasi desa yang strategis menjadi terminal ( Pos Wisata ) para wisman domistik dan manca negara untuk berbelanja hasil bumi berupa buah-buahan , umbi-umbian dan sayur mayur sebelum dan sesudah menentukan kunjungan lokasi wisata yang akan dan telah dikunjungi , menjadikan desa Jogorogo kontinyu melakukan pembenahan Infrastruktur dan menjaga kondusifitas desa , mulai dari sektor keamanan , ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Jogorogo ditengah merebaknya pedemik Covid 19 , memasuki tatanan baru ' New Normal ' desa Jogorogo canangkan status sebagai Desa / Kampung Tangguh Semeru' . Sebagai pailot projek desa tangguh di kecamatan jogorogo.

Pengalangan Donasi
Kampung Tangguh Semeru
Role Mode sebagai Desa / Kampung Tangguh mengedepankan asas Gotong Royong diperlukan komitmen dan kekompakan pemerintah desa ( perangkat desa ) , Babinkamtibmas , Babinsa dan tokoh masyarakat .

Desa Tangguh Semeru atau yang acapkali disebut Kampung Tangguh Semeru adalah wujud kegotong Royongan dan partisipasi  warga masyarakat dalam bentuk donasi dan pengadaan Lumbung Pangan untuk membantu Pemerintah didalam mencegah Penyebaran Mata Rantai Virus Covid 19 dan membantu meringankan warga terdampak dan juga masyarakat ekonomi lemah.

Donasi bisa berasal dari
1.Seluruh ASN yg ada dilingkung desa Jogorogo seperti edaran Bupati Ngawi.
2.Seluruh perbankan dan lembaga keuangan yang ada di wilayah Desa Jogorogo.
3. Seluruh pengusaha yang ber- KTP desa jogorog dan semua yang mempunyai usaha di wilayah desa jogorogo.
4.Kelompok Tani.
5.Organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah desa jogorogo.
6.Warga masyarakat yang mampu menyumbang sebagian hartanya.
7.Swadaya Pemerintah Desa dan semua lembaga desa , dan terakir .
8.Bantuan pemerintah.

Wujud Donasi bisa berupa :
-Uang Tunai,Bahan Makanan pokok, Peralatan medis dan perlengkapan posko dan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan posko kampung tangguh.
Secara urgen peruntukan Donasi untuk mengerakan fisi misi Kampung Tangguh dalam pembiayaan   : -Operasional  dan kegiatan Posko , Bantuan Warga yang terdampak dan yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun. ( Ptk.red )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon