Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Tangani Sengketa Pemberitaan, PPWI Apresiasi Polres Nabire dan Pewarna Lakukan Mediasi

Tangani Sengketa Pemberitaan, PPWI Apresiasi Polres Nabire dan Pewarna Lakukan Mediasi

Written By BBG Publizer on Kamis, 09 Juli 2020 | 20.00

Nabire.OposisiNews.Co.Id - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengapresiasi langkah Kapolres Nabire dan jajarannya yang telah melakukan mediasi antara pelapor yang keberatan tentang pemberitaan dengan para wartawan dari beberapa media di Nabire, Papua. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Persatuan Wartawan Nabire (Pewarna) yang telah mendampingi para rekan jurnalis selama penyelesaian sengketa pers itu. Pertemuan mediasi berhasil dilakukan di Gedung Mapolres Nabire, yang dihadiri oleh para pihak bersengketa, Rabu, 8 Juli 2020.

“Saya atas nama PPWI menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Nabire dan Kasatreskrim Polres Nabire serta seluruh jajarannya yang telah berupaya mempertemukan semua pihak dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Juga, saya berterima kasih kepada Pewarna yang telah turut serta dalam mengawal masalah itu hingga tuntas dengan kesepakatan damai antar pelapor dan wartawan,” ungkap Wilson melalui saluran teleponnya, Rabu, 9 Juli 2020.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga memberikan apresiasi kepada pihak pelapor yang bersedia memahami sistem kerja pers yang memiliki pola kerja tersendiri, yang dijamin oleh peraturan yang ada di negara ini. “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, telah bersedia bertemu untuk diskusi, tukar pikiran, klarifikasi, dan mencari solusi damai atas persoalan yang muncul sebagai dampak pemberitaan,” sambung Wilson Lalengke yang menyelesaikan studi pascasarjananya di Birmingham University, Inggris belasan tahun lalu itu.

Untuk diketahui publik bahwa beberapa waktu lalu, salah satu wartawan PPWI di media Papualives.com, Andreas Rumyaan, dilaporkan oleh Tony Mayor, warga Nabire, yang keberatan atas pemberitaan yang melibatkan istrinya, seorang dokter yang ditugaskan sebagai salah satu anggota tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Intan Jaya. Berita yang dikomplain tersebut dimuat beberapa media online berjudul "Pewakilan Tim Covid-19 Kabupaten Intan Jaya Santai Nikmati Minuman Beralkol di Nabire". Berita yang dimuat di Papualives.Com itu akhirnya sempat viral di masyarakat lokal dan nasional beberapa waktu lalu.

Menanggapi pemanggilan polisi atas anggota PPWI itu, Wilson Lalengke, menyarankan semua pihak untuk bertemu dan saling memberikan klarifikasi atas pemberitaan. "Kebebasan pers adalah salah satu perwujudan dari demokrasi. Berkembangnya demokrasi suatu bangsa secara baik dan sehat sangat ditentukan oleh peran strategis pers di dalamnya. PPWI mendorong semua pihak untuk menggunakan jalur penyelesaian sengketa pers yang disediakan oleh UU No. 40 tahun 1999, yakni melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan mengkriminalisasi wartawan. Musyawarah untuk mencari jalan damai menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai dampak dari aktivitas jurnalisme di masyarakat demokratis,” urai jebolan master di bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia ini.

Senada dengan Wilson, Pimpinan Redaksi Papualives.Com, Fransiskus Kobepa, yang medianya merupakan anggota PPWI Media Group mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, wartawan dilindungi UU No. 40/1999 tentang Pers. “Tidaklah tepat, bila ada keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, pihak keberatan langsung melaporkan pidana ke polisi. Bila ada keberatan atas isi suatu karya jurnalistik, ada tahapan klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga aduan mengenai pemberitaan kita harus pahami, dan ini menjadi pelajaran kita bersama agar tidak salah mengambil langkah," kata Kobepa kepada pewarta media ini.

Dalam kesempatan mediasi di Mapolres Nabire Rabu kemarin, selain Pimpinan Redaksi Papualives.Com dan Pengurus Pewarna, juga hadir dari pihak media yang menerbitkan berita terkait, yakni Papua.Kabardaerah.Com, dan Propapua.Com. Dari pihak pelapor, hadir Tony Mayor beserta istrinya, dokter Jiki, dan beberapa perwakilan keluarga. Akhir dari mediasi dan klarifikasi ini, dokter Jiki dan suami menerima dengan baik permintaan maaf dari rekan jurnalis atas pemberitaan dan akan memuat hak jawab, koreksi, dan klarifikasi dari mereka, Acara ditutup dengan saling memaafkan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (FRK/Red)
Home » » Panen Raya dan Tebar Benih di Tambak Kalanganyar, TNI-Polri Sinergitas Wujudkan Ketahanan Pangan

Panen Raya dan Tebar Benih di Tambak Kalanganyar, TNI-Polri Sinergitas Wujudkan Ketahanan Pangan

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Program ketahanan pangan menyambut tatanan hidup baru ' New Normal ' dilakukan TNI-Polri secara virtual oleh Panglima TNI dan Polri diikuti jajaran Polda dan Kodam, melalui panen raya, tebar benih ikan, peresmian 7.024 di kampung tangguh nusantara dan bakti sosial.

Kegiatan ketahanan pangan ini dihadiri Kapolda Jawa Timur Ijen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto, bersama pejabat utama Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. M. Iswan Nusi, Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, PJU Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo dan instansi terkait lainnya.

Setelah mengikuti Program Ketahanan Pangan secara virtual bersama Panglima TNI dan Kapolri, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II, Plt. Bupati Sidoarjo dan pejabat lainnya melakukan panen raya dan tebar benih ikan bandeng di tambak Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo kamis , 9/7/2020.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyempatkan menyapa Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, terkaid Kampung Tangguh yang digagas oleh Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran mengatakan, Kampung Tangguh Semeru ini adalah Program kolaboratif yang berbasis kepada partisipasi masyarakat. Jadi kekuatan Kampung Tangguh ini adalah kekuatan kolaborasi antar seluruh komponen yang ada dari forkopimda dari perguruan tinggi serta rekan-rekan media dari pengusaha dan tentunya berbagai kelompok kelompok dalam masyarakat.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga harus dengan baik ditaati masyarakat. “Sampai saat ini yang kami hadapi adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk berperilaku disiplin,” lanjutnya.

Program Ketahanan Pangan secara virtual bersama Panglima TNI dan Kapolri ini mengambil tema 'Masyarakat Produktif Wujudkan Ketahanan Pangan '.

Program ini diikuti oleh 34 Polda diseluruh Indonesia serta TNI. Setelah melakukan tanya jawab, Panglima TNI menyampaikan pula, bahwa kekuatan penyelesaian pandemi Covid19 ini tidak lepas dari peran tiga pilar. Yakni, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta Kepala Desa. Seluruh komponen harus bekerjasama untuk memerangi penyebaran Covid-19 secara bersama-sama.( Bg )
Home » » Sedati dan Waru, Kapolda Jatim Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Sedati dan Waru, Kapolda Jatim Tekankan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran
turun langsung ke masyarakat guna penanganan Covid-19. Sebagaimana disampaikan kepada anggota Bhabinkamtibmas di wilayah Kecamatan Sedati dan Kecamatan Waru, Sidoarjo menjadi perhatian orang nomer satu di Polda Jatim.

“Pro aktif mengecek dan berkomunikasi dengan warganya terkait perkembangan Covid-19, harus terus dilakukan Kapolsek dan para bhabinkamtibmas. Serta jalin sinergitas bersama TNI, Dinkes maupun instansi terkait. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kita,” pesan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran, saat kunjungan kerja ke Polsek Sedati, Kamis 9/7/2020.

Selain itu, Kapolda Jatim juga berpesan kepada para bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya agar tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Serta jangan berhenti mengingatkan warga supaya patuh terhadap segala peraturan protokol kesehatan. Seperti penggunaan masker, physical distancing, cuci tangan menggunakan sabun atau cairan hand sanitizer, keluar rumah seperlunya saja, dan sebagainya.

Kampung Tangguh Semeru harus tetap jalan. Guna membangun kesadaran serta kedisiplinan masyarakat, akan pentingnya penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dengan kedisiplinan yang tinggi dimulai dari diri kita dan masyarakat, ia berharap mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Sedati dapat segera teratasi.

Penekanan terhadap penanganan Covid-19 kepada para bhabinkamtibmas di wilayah Sedati, juga disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji. “Kapolsek dan bhabinkamtibmas agar memahami atensi dari Kapolda Jatim, terkait penanganan Covid-19 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Datakan secara ril setiap perkembangannya, dan jalin sinergitas bersama tiga pilar dalam penanganan Covid-19,” khatanya.( Bg, Tok )
Home » » PLAT BETON MELINTANG DI JEMBATAN DESA TANGGUNGAN – DESA PANDAN NGRAHO ANCAM PENGGUNA JALAN

PLAT BETON MELINTANG DI JEMBATAN DESA TANGGUNGAN – DESA PANDAN NGRAHO ANCAM PENGGUNA JALAN

Bojonegoro.OposisiNews.Co.Id - Belum genap setahun pekerjaan proyek penggantian plat beton jembatan penghubung  desa Tanggungan  dan desa Pandan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro kondisi mulai rusak , banyaknya cor penutup plat beton yang sudah terkelupas tergerus air hujan mengakibatkan plat beton jembatan banyak yang muncul kepermukaan dikwatirkan mengancam keselamatan pengunan jalan terutama penguna jalan dimalam hari .

Tudingan negatif masyarakat pada pengerjaan proyek yang dianggarkan ratusan juta dari APBD Bojonegoro tahun 2019 tidak bisa terelakan.

Pada berita OposisiNews Warga desa pandan ( lokasi jembatan ) tuding kontraktor Penyedia jasa proyek jembatan  kurang bertanggung jawab dan asal mengerjakan.  “Pekerjaan proyek ini dikerjakan asal asalan ,saat itu pembangunan belum ada sebulan Plat Beton jembatan sudah mulai terlihat karena Cornya kurang tebal dan terkelupas” Ucap Warga desa Pandan  yang  tiap hari melewati jalan tersebut.

Lain halnya yang diungkapkan kepala desa Tanggungan , Saedan . Kepala Desa tidak tahu menahu perihal pekerjaan jembatan dan mengukapkan " Itu proyek pekerjaan dinas PU bojonegoro yang dikerjakan diper tengahan tahun 2019 bukan proyek Desa”Ujar Kades Tanggungan.

Banyaknya warga desa kedua wilayah yang kerap mengakses jembatan mengeluhkan lambannya Pemkab Bojonegoro khususnya DPU Bina Marga Bojonegoro mensikapi rusaknya jembatan , warga mengancam akan menutup jembatan karena tidak ingin banyak korban yang terjatuh tersangkut besi beton jembatan ,'' Baru saja ada seorang ibu mengendarai kendaraan bermotor pedal motor tersangkut plat hingga terjatuh ” Ungkap Warga desa pandan tersebut dengan nada kesal.

Mengacu UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi , Penyedia jasa kontruksi jembatan tidak bisa lepas tanggung jawab dan harus sigap membenahi karena masih dalam tahap perawatan Jembatan dan PPK harus memanggil pihak rekanan untuk kembali membenahi .
.
Dengan menilik dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang yang ada, sangat jelas bahwa antara penyedia jasa dan pengguna jasa bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang telah dibuat kontrak antar Penyedia Jasa dan pengguna yang diwakili oleh pemerintah dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Terjadinya kegagalan pekerjaan karena kesalahan penyedia jasa, maka penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat.

Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah, bahwa pengguna barang atau jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang atau jasa milik negara, daerah masing-masing kementerian, lembaga, dalam kontrak bertindak atas nama Negara apabila tidak memenuhi kewajibannya terhadap proses pembayaran yang harus dilakukan kepada penyedia jasa, menurut UU 18 TH 1999 tersebut  dinyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak .

Menurut Analisa hukum bahwa proyek pembangunan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha atas dasar kesepakatan atau kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau mengadakan suatu barang tertentu atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah.

Bahwa pada saat perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara penyedia jasa dan pengguna jasa karena pekerjaan konstruksi telah dimenangkan melalui pelelangan pekerjaan konstruksi secara formal kemudian pada saat pekerjaan konstruksi berjalan bukan tidak mungkin terjadi masalah hukum dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik atau pengguna jasa konstruksi belum menata keuangan proyek konstruksi tersebut dalam anggaran berjalan.

 Hal inilah dapat menjadi persoalan hukum antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi.bahwa dalam pelaksannaan proyek dalam Penyelengaraan konstruksi melibatkan rangkaian proses pekerjaan konstruksi meliputi : perencanaan konstruksi, pelaksanaan fisik beserta pengawasan konstruksi, pengoperasian serta pemeliharaan bangunan/infrastruktur, hingga proses pembongkaran sesuai kebutuhan.dan  masing-masing bertanggung jawab secara sinergi dan profesional juga transparan serta pertanggung jawaban dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan akhir yang sama.

Saat Awak OposisiNews yang mencoba mengkonfirmasikan kondisi jembatan hanya bisa ditemui staf  Kabid Jalan Jembatan DPUPR Bojonegoro , disayangkan  sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut. (DWI/IPUNG )
Home » » Kepala BPN Jakarta Selatan Hadiri Sertijab Kepala BPN Jakarta Pusat

Kepala BPN Jakarta Selatan Hadiri Sertijab Kepala BPN Jakarta Pusat

Jakarta.OposisiNews.Co.Id - Kepala Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan, Ilyas Tedjo, menghadiri Sertijab Kepala BPN Jakarta Pusat. Senin (6/7/2020) di kantor BPN Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pejabat lama Kepala BPN Jakarta Pusat, digantikan Syamsul Bahri.

Dalam kesempatan itu, Syamsul Bahri meminta maaf dan juga memberikan penghargaan atas pengabdian pejabat sebelumnya selama menjabat di BPN/ATR Jakarta Pusat. Dia juga berharap, semua pihak bisa mendukung Program Promosi Daerah.

Ke depannya antara Pemkot Jakarta Pusat dan BPN/ATR dapat lebih baik lagi nantinya. "Mari kita bangun sinergi antara pemda dan BPN/ATR, karena tanpa persatuan tidak akan bisa kita berbuat apa-apa," katanya dengan penuh harap.

Sementara itu, Kepala BPN Jakarta Selatan, Ilyas Tedjo Prijono, S.H., mengatakan sangat senang dengan bertugasnya Syamsul Bahri, ditempatkan di Jakarta Pusat, serta berharap bantuannya dalam menjalankan tugasnya.

“Yang pasti, yang sudah dirintis pejabat sebelumnya harus dilanjutkan; apa yang perlu diperbaiki, utamanya pelayanan, dan bidang pelayanan publik ini yang paling utama, adalah bagaimana bisa membuat masyarakat tersenyum,” ucap Tedjo Ilyas dengan wajah yang cerah. (JNI/Red)
Home » » PBB Kaitkan Aljazair Atas Penangkapan Sewenang-Wenang di Tindouf

PBB Kaitkan Aljazair Atas Penangkapan Sewenang-Wenang di Tindouf

Rabat.OposisiNews.Co.Id - Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang telah dibentuk berdasarkan resolusi 1991/42 dari Komisi Hak Asasi Manusia sebelumnya. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat Komisi dan pada sesi ke-87 (27 April - 1 Mei 2020), mengeluarkan pendapat No. 7/2020 tentang situasi El Fadel Breica, seorang aktivis Saharawi di kamp Tindouf (Aljazair). Kelompok kerja ini secara langsung melibatkan Aljazair dalam pendapatnya mengenai Saharawi yang disebutkan di atas, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di wilayahnya, sebuah negara yang, menurut pakta internasional yang diratifikasi pada 12 September 1989, menetapkan dalam pasal 2, paragraf 1, bahwa "Setiap negara yang terikat pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan memastikan kepada semua individu di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini". Karena itu jelas untuk menetapkan bahwa semua fakta yang terkait dengan konsep-konsep ini dan yang terjadi di Tindouf adalah tanggung jawab mereka.

Terakhir pada tahun 2019, Polisario bereaksi terhadap tantangan baru pluralisme demokrasi, seperti pada kesempatan lain dalam situasi yang sama, dengan penahanan ilegal dan perlakuan memalukan dari tiga anggota ISC (Sahrawi Initiative for Change) antara Juni dan November dalam apa yang disebut sebagai "kasus blogger", Sahrawi Fadel Breica - berkebangsaan Spanyol - Mulay Abba Buzeid dan Mahmud Zeidan, fakta-fakta yang banyak dilaporkan oleh media-media Spanyol, meskipun pemerintah Aljazair tidak menyiarkan situasi tersebut.

Saat ini, kasus Fadel adalah masalah kemanusiaan yang diputuskan oleh Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang (WGAD), mengenai penahanan sewenang-wenang dan tanggung jawabnya sebagai konsekuensi. Dalam catatan peristiwa dan setelah pertimbangan setelah investigasi berikutnya, Breica ditangkap di luar kerangka hukum apa pun di Tindouf, Aljazair, pada 18 Juni 2019, oleh agen militer dari Front Polisario, menggunakan kekuatan untuk menempatkannya di dalam kendaraan.

Dia kemudian diisolasi selama sepuluh hari, tanpa akses ke dunia luar, dan kehilangan perlindungan hukum dan integritas fisik dan moralnya terancam serius; Dia juga menyimpulkan bahwa alasan utama penculikan, penganiayaan dan penahanannya adalah karena komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi Polisario, menambahkan bahwa penahanannya juga menjadi penyebab dari kasusnya. partisipasi, di depan kedutaan besar Aljazair di Madrid, dalam sebuah pertemuan untuk mengklaim keberadaan mantan penasihat Sekretaris Jenderal Polisario, Ahmed Khalil, yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia, yang diculik pada Januari 2009 di Aljir, serta untuk setelah secara terbuka menyatakan kritik terhadap kepemimpinan Polisario, khususnya pengalihan bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk para pengungsi Saharawi.

Selama empat bulan dia kehilangan kebebasannya, dia tidak bisa menantang ilegalitas penahanannya, juga tidak dibawa ke hadapan hakim. Kelompok Kerja ingat bahwa setiap orang yang ditahan memiliki hak untuk menantang keabsahan penahanannya di pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 9, paragraf 4 Kovenan.

Kelompok Kerja PBB ini, setelah penahanan ilegal dan sewenang-wenang terhadap Fadel Breica, telah mendesak Pemerintah Aljazair untuk memastikan bahwa penyelidikan menyeluruh dan independen dilakukan terhadap peristiwa yang disebutkan di atas dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap mereka, dan bertanggung jawab atas pelanggaran haknya. Kompensasi itu disediakan untuk kerusakan yang diderita sesuai dengan hukum internasional. Bahwa Pemerintah harus menggunakan semua cara yang tersedia untuk menyebarluaskan pendapat ini seluas mungkin. Dan bahwa pemerintah harus menyediakan informasi yang diminta dalam waktu enam bulan setelah transmisi pendapat ini. Namun demikian, berhak untuk mengambil tindakan tindak lanjut jika informasi baru mengenai masalah tersebut menjadi perhatiannya.

Ini akan memungkinkannya untuk melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang kemajuan yang dibuat dalam mengimplementasikan rekomendasinya atau jika, sebaliknya, tidak ada yang dilakukan dalam hal ini. Akibatnya, jalan telah dibuka bagi ratusan korban untuk menuntut pertanggungjawaban dari para penyiksanya dan perbaikan materi dan moral atas kerusakan yang telah mereka derita.

Kelebihan lain dari putusan PBB-WGAD, dan yang tidak kalah penting, adalah pengungkapan wajah sebenarnya dari para pembela HAM yang menunjukkan ketidaktahuan total tentang pelanggaran yang dilakukan di kamp Tindouf oleh mereka yang bertanggung jawab atas Polisario. (PERSISMA/Red)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon