Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan Partisipasi SPO 2020

Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan Partisipasi SPO 2020

Written By BBG Publizer on Rabu, 08 Juli 2020 | 15.40

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Tingkat partisipasi Sensus Penduduk Online (SPO) 2020 yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat kedua atas tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti SPO 2020 yang digelar beberapa bulan lalu. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan S.Si, M.Si kepada Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di pendopo Delta Wibawa, Rabu, 8/7/2020.

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin bersyukur atas prestasi tersebut. Hal itu membuktikan sinergi antar unsur pemerintah telah berjalan baik. Dikatakannya keberhasilan tergantung dari sinergitas dan kerjakeras. Hasilnya respon masyarakat Sidoarjo terhadap SPO 2020 sangat bagus. Sebanyak 579 ribu penduduk Sidoarjo telah mengikuti SPO 2020. Dirinya berharap respon masyarakat pada sensus penduduk tahap kedua yang digelar nanti akan tetap bagus.

“Kami bersyukur bisa saling bantu-membantu, bersinergi, berkolaborasi sehingga kita mendapat peringkat kedua,”ucapnya.

Wabup H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan dukungan SPO 2020 dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kegiatan SPO 2020 dilakukan diseluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun dunia pendidikan. Dikatakannya data sensus penduduk sangat penting keberadaannya. Data tersebut dapat menjadi referensi dalam mengambil kebijakan pemerintah daerah. Sehingga nantinya kebijakan yang akan diambil akan tepat sasaran.

“Kalau kita membuat kebijakan publik maupun apapun maka data BPS sangat penting sehingga program kita sesuai kebutuhan yang ada, jangan kita membuat program-program tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,”ucapnya.

Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan menjelaskan kegiatan SPO 2020 dilaksanakan mulai bulan Februari kemarin. Berakhirnya akhir Maret. Karena ada Covid-19, SPO diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Dari hasil evaluasi pelaksanaannya, Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat kedua partisipasi masyarakatnya terhadap SPO 2020. Atau sekitar seperempat jumlah penduduk Sidoarjo telah mengikuti SPO 2020.

“Prestasi ini tentunya bukan semata-mata dari BPS Kabupaten Sidoarjo tetapi ini juga dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui ASN nya melalui sosialisasi,”ucapnya.

Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan mengatakan sensus penduduk akan kembali digelar bulan September tahun 2020 ini. Namun pelaksanaannya tidak secara online. Strategi DOPU atau Drop Off Pick Up yang akan coba dipakai dalam pelaksanaan sensus penduduk nantinya. Teknisnya yakni kuesioner sensus penduduk disebar dan akan diambil setelah di isi. Namun dirinya akan kembali memfasilitasi bila ada permintaan sensus penduduk online.

“Ini sementara uji coba, nanti dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita putuskan (strategi pelaksanaan sensus penduduk), tapi yang pasti nantinya ada sensus penduduk lanjutan pada bulan September 2020,”ucapnya. ( Bg,Tok)
Home » » Bupati Resmikan Hasil Bhakti Sosial Bedah Rumah Dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Bupati Resmikan Hasil Bhakti Sosial Bedah Rumah Dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Add. Bupati Tulungagung, bersama karang taruna kelurahan bago, usai resmikan hasil bedah rumah dari BAZNAS
Tulungagung.OposisiNews.co.id- Pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS), Karang Taruna Citra Manunggal RW. 3 Lingkungan 4 Kelurahan Bago dan masyarakat sekitar meresmikan hasil Bakti Sosial dan Bedah Rumah di Rumah Bapak Kadis (69) yang hidup sebatang kara. Selasa, (07/07/2020) pukul 07.00 WIB.

Tujuan kegiatan ini guna meringankan beban perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Hasil bakti sosial ini berupa bedah rumah semi permanen dengan ukuran 3x5 m yang dihuni oleh Bapak Kadis dengan nilai Rp. 10.000.000,00 dan diresmikan oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M, yang didampingi Ketua Baznas Tulungagung, Ketua PCNU Kab. Tulungagung serta Kepala OPD Kab. Tulungagung.

Dalam sambutannya Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M.,menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan bantuan tersebut.

 "Yang mana pada pagi hari ini kita telah meresmikan dan sekaligus menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin kurang mampu berupa bantuan bedah rumah. Dari rumah seadanya kita bantu menjadi rumah semi permanen," ucapnya.

Add. Bupati bersama
 Ketua BAZNAS Tulungagung
Selain meresmikan bantuan bedah rumah, Bupati Maryo Birowo  juga berikan bantuan paket sembako kepada warga yang kurang mampu di wliayah kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung.

"Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga kurang mampu, yaitu antara lain untuk pembangunan bedah rumah semi permanen yang berasal dari Baznas Kabupaten Tulungagung, sedangkan sembakonya berasal dari pemerintah Kabupaten Tulungagung," terang Maryoto.

Sementara Ketua Baznas Kabupaten Tulungagung, Drs. H.M. Fathurrouf, M.Pdi mengatakan bahwa, kriteria penerima bantuan bedah rumah adalah rumah yang tidak layak huni dari keluarga kurang mampu.

"Kiita survei lalu kita Verifikasi, dan di berikan bantuan dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pemberian bantuan Baznas Tulungagung. Biasanya berkolaborasi dengan Komunitas-komunitas lain seperti Karang taruna dari Pemkab maupun dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung," tuturnya.

Ketua Baznas juga menyampaikan bahwa, Baznas Tulungagung Juga menyalurkan bantuan untuk fakir miskin sebatang kara.

"Baznas Tulungagung juga menyalurkan bantuan untuk fakir miskin sebatang kara dengan biaya hidup sebesar Rp. 300.000,- Per Bulan seperti yang di simboliskan tadi. Ini untuk 2 bulan yaitu bulan Maret dan April tahun 2020," ungkapnya. ( AG )

Pewarta : A.purnomo.

Home » » Pemdes Dinden Prioritaskan Dua Titik Infrastruktur Desa

Pemdes Dinden Prioritaskan Dua Titik Infrastruktur Desa

Kantor desa Dinden , Kec.Kwadungan , Kab.Ngawi
Ngawi,OposisiNews.co.id - Sejak bergulirnya Alokasi Dana Desa , desa edemik banjir tahunan di wilayah Ngawi Selatan ( Desa Dinden ) setapak demi setapak rampungkan pembangunan infrastruktur dan tempat-tempat pelayanan publik warganya.

Didukung sumber anggaran dana desa ( DD ) tahun 2020 , Pemdes desa dinden , Kecamatan Kwadungan ,Kabupaten Ngawi lanjutkan pembangunan pavingisasi ( jalin ) di dusun dinden 1 sampai dusun dinden 2 dengan volume kegiatan 600x3,5 m teranggarkan Rp 460.600.000 ( DD )

Lokasi kegiatan infrastruktur
Pavingisasi di dsn Dinden I
Pada berita OposisiNews , Suroso.Kasun 1 selaku Ketua TPK kegiatan fisik desa mengatakan , ' Selain merampungkan pavingisasi yang teranggarkan Dana Desa Tahap I dan II , kami telah rampungkan prioritas ke 2 pembangunan infrastruktur desa berupa Talud Penahan Tanah ( TPT ) di dusun dinden 3 dengan anggaran Rp 185.693.000 ( DD ).

" Untuk kendala dilapangan , saya yakin dirasakan oleh semua desa mulai dari pergeseran anggaran dana desa untuk penanganan Covid 19 , pengurangan tenaga kerja dampak diberlakukannya protokoler kesehatan merebaknya Covid 19 . Mesti demikian desa Dinden tetap menerapkan skema Padat Karya Tunai ( PKT ) dengan melibatkan warga lokal desa " , imbuhnya.

Pasca merebaknya virus Corona dan memasuki New Normal kondisi Kantipmas desa Dinden terpantau relatif kondusif , masyarakat desa tetap melakukan aktifitas pertanian karena masyarakat desa dinden merupakan masyarakat agraris ( petani dan buruh tani ) , tanpa meninggalkan protokoler kesehatan dan hal tersebut tidak lepas dari berhasilnya Pemdes Dinden melalui PPKD Covid 19, Tarmuji ( Bayan ) mensosialisakan Protokoler kesehatan pada masyarkat desa tanpa harus cemas yang berlebihan.

" Mendasar hasil Musyawarah Desa Khusus ( Mukdesus ) , pemdes Dinden mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa ( BLT-DD ) dengan besaran anggaran sejumlah Rp 600 ribu / bulan selama 3 bulan pada 22 KK yang layak menerima sesuai surve Tim Surve Desa ( PPKD , Perangkat , RW dan RT ) " , ujar Tarmuji.Bayan.

" Sementara untuk tanggap wabah Corona dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai merebaknya virus , kami ( PPKD.red ) telah melakukan tindakan presfektif penyemprotan disinfektan disemua dusun dan gedung kewenangan pemerintah desa , penyediaan tempat cuci tangan ditiap lokasi kumpulnya warga dan pemberian masker gratis pada semua warga " jelas Tarmuji mengakiri perbincangannya.
 ( Rif,red )

Home » » Selalu Dipungli, Sejumlah Pedagang Lokbin Johar Baru Mengadu ke DPRD

Selalu Dipungli, Sejumlah Pedagang Lokbin Johar Baru Mengadu ke DPRD

KOPI, Jakarta – Sejumlah pedagang lokasi binaan (Lokbin) UKM Johar Baru, Jakarta Pusat merasa dirugikan akibat berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Selain dipungli, para pedagang juga diresahkan oleh adanya praktek premanisme di tempat mereka mencari nafkah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejumlah pedagang yang menempati lokasi binaan yakni Pasar Gembrong Lama, mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka diterima oleh Ketua Fraksi Golkar, Basri Baso di Gedng DPRD pada Senin, 6 Juli 2020.

Pada kesempatan temu audiensi dengan Anggota Dewan itu, para pedagang menyampaikan segala unek-unek mereka terkait pengalaman selama berusaha di Lokbin yang disediakan Pemerintah. “Kami tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Kami akan menuntut hak kami yang sudah lama dijalani, yang bukan hanya dengan modal dengkul,” tegas para pedagang itu.

Selain anggota DPRD, hadir juga dalam kesempatan itu Plt. PPKUKM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu dan Ricard Bangun. Mereka diundang hadir oleh Dewan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pengaduan para pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Gembrong Lama, Lokbin Abdul Gani Jalur, Kecamatan Johar Baru.

Menanggapi keluhan para pedagang, Basri Baco atas nama fraksinya di DPRD DKI Jakarta menyatakan secara tegas agar pemasalahan yang dihadapi warga tersebut segera dituntaskan. “Ini masalah harus segera diusut dan kembalikan hak para pedagang," tegas Basri Baco.

Pungli dan premanisme, tambah Basri Baco, harus diberantas dan bila terbukti (petugas yang melakukan pungli) segera dipanggil dan pecat. “Telah lama mereka berjualan, para pedagang adalah tulang punggung bagi keluarganya,” imbuh Basri Baco.

Dalam pertemuan audiensi dan tanya jawab dengan Dinas PPKUKM yang difasilitas DPRD tersebut, para pedagang membawa bukti keabsahan UMKM masing-masing sebagai bukti bahwa mereka adalah para pedagang yang sah di lokbin tersebut.

"Ini instruksi dari Peraturan Pemerintah dan Pergub Nomor 30 2019. Kalau ada yang dilanggar serta ditemukan praktek pungli, maka kami akan segera memecatnya," tandas Plt. PPKUKM, Elizabeth Ratu merespon para pedagang. (WIN/Red)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon