Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Viral Berita Penggadaian KJP, Polsek Kalideres Dihubungi Banyak Pihak

Viral Berita Penggadaian KJP, Polsek Kalideres Dihubungi Banyak Pihak

Written By BBG Publizer on Kamis, 02 Juli 2020 | 23.30

Jakarta Barat,OposisiNews.Co.Id – Kepolisian Sektor (Polsek) Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat, mengaku didatangi dan dihubungi banyak pihak terkait viralnya pemberitaan tentang ratusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang berada di tangan polisi Polsek Kalideres. Hal itu disampaikan Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet R., SH, MM kepada media saat disambangi di kantornya, di Mapolsek Kalideres, Kamis, 2 Juli 2020.

“Karena pemberitaan tentang KJP itu, saya jadi repot, banyak pihak menghubungi saya. Ada wartawan, dewan, dan atasan saya, menanyakan soal KJP,” ujar Kapolsek Slamet.

Sebagaimana sudah diketahui secara luas bahwa beberapa waktu lalu, aparat Polsek Kalideres telah mengamankan tidak kurang dari 500 KJP di Mapolsek Kalideres. 200 buah KJP disita dari beberapa wartawan Bidikfakta.Com dan sisanya 300-an buah diambil dari penadah gadai KJP berinisial TA. Untuk 300-an KJP yang terakhir ini, Kapolsek Slamet membantahnya. Namun, dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa 300 buah KJP juga disita petugas dan diamankan di Mapolsek.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang pertama kali mengungkap kasus penggadaian KJP ini ke publik, mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada para pihak yang sudah memberikan perhatian pada masalah ini. “Kasus penggadaian KJP sudah terjadi secara massif di berbagai wilayah di Jakarta. Selain di Kalideres, Jakarta Barat, praktek serupa juga diduga terjadi di dua tempat berbeda di Jakarta Timur. Saya mengapresiasi perhatian beberapa pihak, sudah merespon informasi yang kita sampaikan melalui media massa,” tutur Wilson kepada redaksi melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis, 2 Juli 2020.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga mengatakan bahwa dirinya melihat sendiri saat dua staf dari Dinas Pendidikan yang menyambangi Polsek Kalideres untuk berkoordinasi terkait KJP itu. “Kebetulan saya sedang di Polsek Kalideres pada hari Senin (30 Juni 2020) lalu, ada dua orang yang mengaku dari staf Dinas Pendidikan, tapi saya tidak sempat tanya kantor Dinas Pendidikan mana, apakah provinsi, kota, atau subdinas kecamatan. Saya dengar saat bicara dengan polisi di ruangan penyidik, mereka mengatakan datang untuk urusan KJP,” jelas Wilson.

Selain itu, dari jaringan PPWI masuk informasi bahwa esoknya, Selasa, 1 Juli 2020, Mapolsek Kalideres juga didatangi pihak Kantor Gubernur DKI Jakarta bersama media TV-One. “Mungkin mereka datang untuk klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran pemberitaan yang beredar soal penyitaan KJP dari rentenir yang beralamat di Jl. Manyar, RT 002 RW 015 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,” kata sumber yang minta namanya dirahasiakan.

Walaupun pemberitaannya sudah direspon sedemikian rupa, Wilson mengatakan dirinya agak pesimis persoalan ini akan ditindaklanjuti dengan serius. Pasalnya menurut dia, pihak Polsek Kalideres terkesan membela penadah KJP itu. “Pada pertemuan tadi siang, Kapolsek Slamet terlihat kurang senang dengan pengungkapan kasus penggadaian KJP tersebut. Kapolsek mengatakan kepada saya, apakah salah jika si pedagang (si penadah KJP – red) menerima KJP untuk pembelian pakaian sekolah yang dijualnya? Saya balik bertanya, jika si pedagang memegang 500-an KJP, apakah itu sesuatu yang wajar? Justru Polisi harus bertanya dan mengusutnya, mengapa KJP bisa berada di tangan satu orang dalam jumlah yang sangat banyak untuk waktu tertentu yang panjang?” urai alumni pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris ini dengan nada prihatin.

Bahkan lebih jauh, Wilson mengatakan Polsek Kalideres terkesan membela perilaku oknum TA, penadah KJP yang digadaikan. “Sulit yaa kita membersihkan bangsa ini dari perilaku melanggar aturan yang ada. KJP diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu agar lancar proses pendidikannya, namun justru ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan Pemerintah tersebut. Sayangnya, aparat juga terkesan tutup mata terhadap pelanggaran semacam itu, justru terkesan memback-up-nya. Sayang sekali yaa,” pungkas Wilson yang juga menyelesaikan pascasarjananya di bidang Applied Ethics di Belanda dan Swedia itu menyesalkan. (APL/Red)
Home » » Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dari BPK RI Jawa Timur Tahun 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dari BPK RI Jawa Timur Tahun 2020

 Bupati Bersama Ketua DPRD Tulungagung, Saat Menandatangani  Laporan Hasil Pemeriksaan Dari BPK RI Jawa Timur
Tulungagung.OposisiNews.co.id-Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan Video Conference (Vidcon) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jawa Timur tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Selasa, (30/06/2020). pada pukul 15.00 WIB

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Sumarsono, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si., Inspektur Kabupaten Tulungagung, serta Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan  disebutkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahanya. Pemerintah Kabupaten/ kota telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah Daerah, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk di lakukan Audit.

"BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur telah berkenan melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan audit rinci yang telah di laksanakan beberapa minggu yang lalu," ucapnya.

Bupati Tulungagung, mewakili Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur beserta Jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2019.

"Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini, dan untuk masa mendatang berharap akan lebih baik lagi," tutur Maryoto.

Seusai Acara Video Conference di Lanjutkan dengan Penyerahan hasil Laporan Keuangan pemerintah Daerah dari Bupati Tulungagung Kepada Ketua DPRD Tulungagung. ( Ag.Hm )

Pewarta : A.purnomo/hms
Home » » Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., Bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Saat Rapat Paripurna
Tulungagung.OposisiNews.co.id- Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo,M.M., menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran 2019. Penyampaian berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (2/07/2020).

 Bupati Tulungagung, Drs.Maryoto Birowo, M.M., Menyerahkan RAPERDA  Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran 2019 Kepada Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S. Sos., Daat Rapat Paripurna.
Dalam penyerahan raperda tersebut Bupati Maryoto Birowo juga menyampaikan perolehan opini  wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima Pemkab Tulungagung, setelah setahun sebelumnya hanya mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

“Dalam penyampaian raperda tadi kami sampaikan pada dewan terkait evaluasi pemeriksaan BPK RI. Sudah ada perubahan dari tahun 2018 yang predikatnya WDP menjadi WTP pada tahun 2019,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai rapat paripurna.

Menurut dia, kenaikan peringkat opini dari BPK RI itu menandakan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung semakin membaik. “Alhamdulilah naik lagi menjadi WTP,” tuturnya.

Rapat paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  tahun anggaran 2019 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos. Ia didampingi pimpinan DPRD Tulungagung lainnya yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs H Asmungi MSi.

Seperti rapat-rapat paripurna sebelumnya, rapat paripurna penyerahan raperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 hari ini, Kamis (2/7), juga tidak dihadiri semua anggota dewan. Hanya pimpinan dewan dan ketua fraksi saja yang hadir di ruang rapat paripurna lantai II. Selebihnya mengikuti rapat paripurna dengan virtual dari rumah masing-masing.

Plt.Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Yuwono Pramudianto, mengungkapkan, rapat paripurna tetap dilaksanakan secara virtual karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

 “Yang hadir di Kantor DPRD hanya sebagian saja. Anggota dewan lainnya melalui video conference,” katanya.

Selanjutnya Yuwono menandaskan tidak hanya dari kalangan anggota dewan yang mengikuti pelaksanaan rapat paripurna dengan media virtual, tetapi juga pada kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung.

“Dari eksekutif yang hadir di kantor dewan hanya Bupati, kemudian Sekda dan para Asisten Sekda,” tuturnya.

Rencananya, anggota DPRD Tulungagung akan membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan Bupati Maryoto Birowo tersebut. Setelah itu baru mereka akan kembali menyelenggarakan rapat paripurna untuk menetapkan atau mengesahkan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  tahun anggaran 2019 menjadi perda.
( Ah,HM )

Pewarta : A.purnomo/hum.
Home » » Polresta Sidoarjo Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama TA 2020

Polresta Sidoarjo Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama TA 2020

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Polresta Sidoarjo mengikuti video conference dengan agenda pengambilan sumpah, pembacaan dan penandatanganan pakta integritas panitia dan peserta calon anggota Polri penerimaan Terpadu Taruna Akpol dan Tamtama TA. 2020 oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Kamis 2/7/2020.

Dalam rangkaian kegiatan di laksanakan pembacaan pakta integritas oleh perwakilan panitia dan perwakilan peserta seleksi dan orang tua, kemudian pengambilan sumpah oleh Kapolda Jatim kepada seluruh Panitia dan Peserta Seleksi, serta Penandatanganan naskah pakta integritas pleh para panitia, peserta, dan orang tua yang juga diikuti di masing-masing polres jajaran.

Selain dihadiri Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji dan pejabat utama, Penandatanganan Pakta Integritas dan berita acara pengambilan sumpah juga dihadiri peserta atau pendaftar, juga orang tua peserta.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menjelaskan bahwa pada penerimaan Polri, kita berkomitmen pada prinsip, bersih jujur transparan dan akuntabel pada proses perekrutan.

"Percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri, karena masuk Polri tidak dipungut biaya alias gratis," tegasnya.

Ia juga menghimbau kepada para orang tua dan peserta agar tidak percaya dengan berbagai oknum yang menjanjikan kelulusan anggota Polri. Belajar dan berlatih, ikuti seluruh tahapan dengan serius, bersungguh-sungguh dan jangan lupa memohon doa kepada Tuhan.khatanya,( Bg ,Tok )
Home » » 58 Anggota Polresta Sidoarjo Dapatkan Kado Kenaikan Pangkat

58 Anggota Polresta Sidoarjo Dapatkan Kado Kenaikan Pangkat

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Dalam suasana peringatan Hari Bhayangkara ke-74 tahun 2020. Sebanyak 58 anggota Polresta Sidoarjo mendapatkan kado istimewa, berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Kenaikan pangkat 58 anggota Polresta Sidoarjo berlangsung melalui Upacara Korp Raport anggota Polri dan PNS Polresta Sidoarjo, di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, yang diikuti Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana, pejabat utama dan kapolsek jajaran, Kamis 2/7/2020).

Mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, upacara kenaikan pangkat atau korp raport itu sendiri dilaksanakan secara virtual bersama dengan upacara yang sama di Mapolda Jatim yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, S.I.K., M.Si.

Kapolda Jatim Mohammad Fadil Imran menyampaikan, kepada seluruh anggota di jajaran Polda Jawa Timur, para Kapolres bersama anggotanya terus menjalin sinergitas dengan instansi terkait, akan penerapan secara maksimal dari protokol kesehatan pencegaha Covid-19. Salah satunya adalah pentingnya penggunaan masker bagi masyarakat.

Sedangkan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, usai upacara korp raport mengucapkan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut hendaknya menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani masyarakat serta mengabdi sesuai dengan Tupoksi yang diemban pada satuan masing-masing.

“Tantangan kedepan bukan semakin mudah. Dengan pangkat baru yang saudara sandang saat ini membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar. Khususnya dalam berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.( Bg )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon