Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Pemkab Sidoarjo Sependapat Dengan DewanTerkait Raperda Inisiatif Sistem Online Pajak Daerah

Pemkab Sidoarjo Sependapat Dengan DewanTerkait Raperda Inisiatif Sistem Online Pajak Daerah

Written By BBG Publizer on Jumat, 12 Juni 2020 | 20.43

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Rapat paripurna kedua DPRD Kabupten Sidoarjo dengan agenda penyampaian pendapat wakil bupati Sidoarjo terhadap nota penjelasan DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang sistem online pajak daerah digelar di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Tiga pendapat disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH dalam kesempatan tersebut.jumat, 12/6/2020.

Namun sebelumnya Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah dari penerimaan pajak daerah telah dilakukan.  Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pelaporan pajak daerah serta pemberian informasi perpajakan daerah kepada wajib pajak saat ini sudah melalui aplikasi. Seperti aplikasi e-SPTPD, e-PBB, e-BPHTB. Selain itu terdapat sistem cetak mandiri STPPD, PBB, cetak reklame dan pemasangan sistem perekam transaksi kepada obyek pajak.

Kemudahan lainnya dalam pembayaran pajak daerah ujar Wabup juga sudah dilakukan Pemkab Sidoarjo. Salah satunya bekerjasama dengan bank persepsi  atau bank umum. Sehingga pembayaran pajak saat ini sudah bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Baik pembayaran tunai maupun non tunai dapat dilakukan melalui  Payment Point Online Bank (PPOB) atau e channel indomaret, alfamart maupun melalui e commerce seperti tokopedia, bukalapak, link aja, atau traveloka.

Namun demikian kata Wabup, pelayanan online dan kemudahan pembayaran pajak masih belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak. Pemkab Sidoarjo sendiri telah memiliki regulasi dalam pelaksanaan intensifikasi pajak daerah. Regulasi sebagai payung hukum tersebut juga untuk mewujudkan tranparansi pelaporan pajak daerah yang dilakukan wajib pajak. Regulasi tersebut antara lain Perda nomer 47 tahun 2015 tentang online sistem pelaporan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Disamping itu pengaturan pembayaran pajak atau pelaporan pembayaran pajak secara elektronik tertuang dalam Perbup Sidoarjo terkait tata cara pemungutan pajak pajak. Termasuk Perbup Sidoarjo nomer 22 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak. Namun implementasi pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak secara online masih kurang maksimal.

Melihat kondisi tersebut ujar Wabup, eksekutif sependapat dengan legislatif terkait perlunya Perda sistem online pajak daerah. Perda tersebut digunakan sebagai regulasi dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak secara online. Dengan sistem online pajak daerah tersebut administrasi perpajakan akan lebih tertib serta lebih transparan dan realtime terkait laporan pembayaran maupun penerimaan pajak.

"Kami mengapresiasi inisiatif rancangan peraturan daerah dari dewan perwakilan rakyat tentang sistem pajak daerah secara elektronik,"ujarnya.

Wabup juga mengatakan Pemkab Sidoarjo telah memberikan keringanan terhadap wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Relaxasi pembayaran pajak sudah dilakukan sejak PSBB yang pertama diberlakukan.

Sementara itu pendapat wakil bupati terkait Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang sistem online pajak daerah diantaranya perumusan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet perlu ditinjau ulang. Pasalnya jenis pajak tersebut tidak termasuk dipungut diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Kedua perumusan ketentuan pidana terkait wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam denda paling banyak tiga kali pajak daerah terhutang juga perlu ditinjau. Alasannya rumusan tersebut dalam implementasinya sulit dilaksanakan karena Raperda tentang sistem online pajak daerah bukanlah regulasi yang mengatur penetapan pajak daerah.  Sehingga tidak mungking terjadi pajak daerah yang terhutang. Ketiga perumusan ketentuan lain-lain menurutnya tidak perlu dituangkan didalam Perda. Pasalnya tanpa adanya rumusan dalam pelaksanaan Perda tersebut bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala badan pelayanan pajak daerah.

"Semoga dengan pembentukan Raperda ini bisa menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem pajak daerah secara elektronik",harapnya. (Bg)
Home » » Sekdes Banjarejo Tertangkap Basah Bobol Kotal Amal Masjid

Sekdes Banjarejo Tertangkap Basah Bobol Kotal Amal Masjid

Pelaku pembobol kotak amal masjid Al Ikhsan ( ECU.34 th ) kaos putih diapit dua petugas dari Polsek Padas menunjukan lokasi kejadian ' TKP '
Ngawi, OposisiNews.co.id – Lagi-lagi publik tersentak akibat ulah nekat ECU yang nota bene menjabat Sekretaris Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang tertangkap basah saat menjalankan aksi konyolnya membobol kotak amal masjid.

Kotak amal yang dijarah
Aksi Eko Candra Utama,34 th ( ECU ) sejak awal gelagatnya sudah dicurigai takmir masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa/Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, terbukti ketika ada kesempatan memanfaatkan sepinya jemaah , ECU mendekati kotak amal dan mengambil uang didalamnya . Tanpa ba-bi-bu takmir masjid yang mengetahui aksi ECU langsung menangkap pelaku . Jum'at .12/06/2020 pukul 10.00 wib.

Kendaraan plat merah
Pelaku dilokasi kejadian
Usut punya usut kedatangan ECU menyatroni Kotak amal masjid dilakukan sendirian dengan mengendarai kendaraan ( speda motor ) plat merah wilayah Magetan.

Awal kejadian tertangkap basahnya ECu  setelah seorang takmir masjid. Amir Syaifudin mencurigai dan mendapati orang tidak di kenal sedang mengutak atik kunci kotak amal. Setelah diamati orang tersebut ternyata sedang memegang beberapa lembar uang kertas di tangan kiri dan tangan kanannya memegang segepok kunci." Kata kapolsek padas

Uang dan Kunci duplikat
Pelaku menjadi BB
Dari tangan pelaku i, petugas menemukan uang Rp 54 ribu , Kunci duplikat dan sepeda motor jenis Honda Grand berplat merah nopol AE 2941 NP diamankan sebagai barang bukti.

Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif dan tujuan pelaku melakukan aksi nekatnya , membobol kotak amal masjid karena jika ditilik banyaknya mata kunci duplikat  yang dibawanya , pelaku diduga spesialis pembobol kotak amal masjid . ( US ) 

Reporter.Umar S
Editor.Bambang Pw
Home » » Kapolresta Sidoarjo Beri Semangat Kampung Tangguh Semeru Desa Wonokasian Wonoayu

Kapolresta Sidoarjo Beri Semangat Kampung Tangguh Semeru Desa Wonokasian Wonoayu

Sidoarjo, OposisiNews.co.id -Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji berharap keberadaan Kampung Tangguh Semeru tetap ada. Bahkan, meski pandemi Covid-19 nanti berakhir. Dia menyebut keberadaan kampung tangguh dapat membuat ketangguhan di desa maupun perkampungan.

“Selain bisa menekan penyebaran virus corona, kampung tangguh juga bisa membuat tangguh keamanan, tangguh kebersamaan, tangguh gotong royong, tangguh pangan dan ketangguhan lainnya,” tegasnya Kombespol Sumardji ketika meninjau Kampung Tangguh di Dusun Kramat, Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Jumat 12/6/2020.

Menurutnya, dengan adanya kampung tangguh, keluar masuk orang di sebuah desa, akan lebih mudah diawasi.

“Tiga pilar, Bhabinkamtibmas, Babinsa dibantu peran serta warga juga lebih gampang mengawasi warga agar tertib mematuhi aturan protokol kesehatan,” terang Kombes Pol. Sumardji

Kapolresta Sidoarjo menambahkan, personel kepolisian yang sebelumnya berjaga di check point di jalan protokol saat ini sudah ditarik untuk berjaga di lingkup desa seiring berakhirnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dia berharap, meskipun PSBB telah berakhir, warga lebih patuh terhadap aturan protokol kesehatan. Apalagi, sampai saat ini, semua kecamatan di Kota Delta sudah berwarna merah terkait persebaran corona.

“Warga harus taat karena kedisiplinan menentukan keberhasilan untuk menghentikan pandemi covid-19​ ini,” tambah Kombes Pol. Sumardji.

Ia juga menghimbau agar warga selalu memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

Sementara, Pj Kepala Desa Wonokasian Karen Agung Wibowo menjelaskan di desanya ada 8 check point dan 16 portal. “Warga kami dibantu linmas sangat antusias menjaga kampungnya. Pagi hingga sore hari yang berjaga linmas dari desa sedangkan malam hari warga yang berjaga,” Khatanya, Karen Agung Wibowo.  ( Bg )
Home » » PJU Mati selama 1 Tahun, Masyarakat Desa Koting B , Resah

PJU Mati selama 1 Tahun, Masyarakat Desa Koting B , Resah

Jalan Negara Desa Motong B, Kecamatan Koting , Kabupaten SIKKA , Flores Timur ' Padam selama 1 Tahun '
Sikka,OposisiNews.co.id- Selama satu tahun Penerangan Jalan Umum ' PJU ' disepanjang Jalan Negara di Desa Koting  B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, tidak pernah menyala,Jum'at (12/06/2020).

Dari informasi yang terkonfirmasi awak media OposisiNews , Petrus Paulus salah satu warga desa Koting B,Dusun Baolokan mengatakan " Sudah cukup lama PJU jalan Negara tepatnya di desa Koting B , Padam . Warga berharap pihak PLN secepatnya bisa membenahinya jangan terkesan membiarkan dan sangat disayangkan jika jalan kecamatan jika malam gelap gulita ",ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wilhelmus Weron ketua RT 001 RW 006  , "Benar PJU Jalan Negara sudah kurang lebih 1 tahun padam , bola lampu ada tapi entah kenapa sampai sekarang tidak pernah dinyalakan. Warga  merasa takut  dan terganggu ketika ada kebutuhan mendadak saat malam hari dan harus waspada dengan aktivitas kejahatan ,mabuk-mabukan dan jidakan tempat pacaran anak-anak muda sampai larut malam akibatnya banyak orang tua dan warga yang merasa cemas ".

"Saya mewakili warga berharap  ' PJU' disepanjang jalan negara di Desa Koting B, Kecamatan Koting secepatnya dibenahi dan bisa dinyalakan seperti sebelumnya ,"ucap Wilhelmus Weron.

Masalah lampu jalan ini seringkali kami usulkan kepada pemerintahan desa, akan tetapi selalu di jawab dengan kata, "Nanti,"
lanjut Wilhelmus.

Di wilayah Desa Koting B, Kecamatan Koting sendiri memiliki 2 gardu untuk 12 Rt dan 3 Dusun. Tiga dusun tersebut masing-masing merupakan dusun Baolokan, Wajongngaur, dan Koja Gete yang selama terdampak dari padamnya PJU yang tidakstidak kunjung tertangani. ( EY )

Reporter. Ernensia Yunita
Editor.Bambang PW
Home » » Kampung Tangguh Desa Sidomulyo Madiun, Zero Covid-19

Kampung Tangguh Desa Sidomulyo Madiun, Zero Covid-19

Penyerahan sembako secara simbolis oleh TNI dan Polri didamping Kds Sidomulu .
Madiun, Oposisinews.co.id - Keberhasilan Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang berhasil memutus penyebaran sekaligus pencegahan wabah virus corona , kini sandang predikat Desa Tangguh Nusantara

H.Setyo Margono
Kds Sidomulyo
Kepala Desa Sidomulyo Drs H Setyo Margono, keberhasilan pemerintah desa menekan angka orang positif covid-19 menjadi Zero sebagai wujud peran serta Warga yang Proaktif melaporkan diri ke Relawan Gugus tugas di Balai Desa Sidomulyo.

Tentunya semua tidak lepas dari komitmen dan keseriusan tiga pilar  TNI- Polri, BPBD dan Satuan Gugus Tugas Penangulangan dan Penyebaran Cobid-19 dari Pemerintah Kabupaten Madiun." Selama pandemi virus corono 3 pilar desa Sidomulyo sipakan kurang lebih 81 personil untuk menjaga dan memutus rantai penyebaran Covid-19 ", ujar kades.

Dalam kawasan kampung tangguh di Desa Sidomulyo tetap menerapkan langkah-langkah protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya yaitu tempat cuci tangan , ruang isolasi, Dapur Umum dan Lumbung Pangan.

Pantauan Oposisinews.co.id ,Setyo Margono mengatakan , " Untuk menjadi Desa Zero Covid-19 dengan status desa tangguh nusantara. Kita ( pemdes Sidomulyo.red ) siapkan bantuan sembako dan membuka kran donasi serta peran peduli warga mampu dan perangkat desa untuk berdonasi pada masyarakat tidak mampu / membutuhkan pasca Covid 19

"Baik bantuan dari Tinggkat Pusat, Propinsi, Daerah,  Desa sendiri juga menyiapkan bantuan yang dikumpulkan dari donasi dan didata oleh bendahara Desa Tangguh Nusantara.

Kurang lebih 695 Kepala Keluarga mendapatkan bantuan di Desa Sidomulyo. Sementara untuk BLT DD kita memanfatkan ketua RT, jadi semua penerima bantuan merupakn usulan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) Sehingg bisa tepat sasaran.

Sementara bantuan dari Pusat tidak mendasar data dari desa, melainkan dari Data Bes. Sehingga penerima bantuan yang dulunya memang orang miskin dengan berjalanya waktu mereka sekatang sudah menjadi kaya. Sehingga tidak tepat sasaran.

Harapan kita sebagai kepala desa, kedepan data penerima bantuan datanya dari desa. Data merupakan usulan dari tingkat RT sehingga datanya bisa valit dan tepat sasaran. (As)

Reporter.Agus
Editor 
Home » » 3 Tahun Dana BLM- PUAP Ngendon Di Rekening Gapoktan Selopuro , Dinas Pertanian Terkesan Tutup Mata

3 Tahun Dana BLM- PUAP Ngendon Di Rekening Gapoktan Selopuro , Dinas Pertanian Terkesan Tutup Mata

Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Masih hangat Kasus penjualan diesel hibah siluman yang dilakukan SN ( Kasi Pelayanan desa Selopuro ) , SN kembali diguncang dugaan penyelewengan dana BLM-PUAP ' Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Agribisnis Pedesaan sebesar Rp 100 juta.

Dari data yang terhimpun Tim Investigasi OposisiNews , BLM - PUAP tahun 2017 yang ter-transper ke Rekening Gapoktan , diduga sampai sekarang Tahun 2020 ( 3 th )  masih Ngendon di Rekening Gapoktan. Akibat tidak terserap dan termanfaatkan pada anggota kelompok tani yang membutuhkan berdampak muncul presepsi negatif yang di alamatkan pada pengurus dan ketua pengelola anggaran BLM- PUAP.

" Selama menjadi kelompok tani dan anggota Gapoktan , pengurus PUAP tidak pernah ada kegiatan diduga dana Rp 100 juta hanya dinikmati / disalah gunakan oleh segelintir oknum ( person ) pengurus dan pengelola dana PUAP , bahkan diduga bendahara BLM PUAP adalah istri ketua Gapoktan ikut memainkan peran ngendonya dana PUAP ", ucap salah satu anggota kelompok sebagai Nara sumber pemberitaan OposisiNews yang enggan namanya disebutkan .

Ia juga menambahkan , Selama ini kelompok tani merasa dibodohi oleh pengurus BLM-PUAP , pasalnya sebelum program itu diluncurkan dan disalurkan ke rekening Gapoktan , anggota kelompok tani disuruh mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebagai syarat pengajuan dan pencairan dana PUAP .

" Sampai sekarang , dana BLM-PUAP digunakan siapa , untuk apa dan bagaimana LPJ pengunaan anggaran serta perkembang modal PUAP tidak pernah dilaporkan oleh Pengurus PUAP Selopuro ", imbuhnya.

Pada berita OposisiNews , SN .Ketua Gapoktan tidak menampik dan membenarkan jika dana BLM-PUAP sejak kepemimpinanya sampai sekarang belum pernah dicaikan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan anggota kelompok tani desa Selopuro .

" Selama ini dana PUAP masih ada direkening dan saya memang tidak akan mencairkan karena kawatir dana itu tidak berkembang justru hilang " , ujar SN

" Kekwatiran itu bukan tanpa alasan , karena tabiat-tabiat sembrono dan gampangne ( memudahkan ) anggota kelompok untuk tidak / enggan mengembalikan dana itu sangat besar dengan alasan ' Uang Hibah Pemerintah " , imbuhnya.

" Jika anggota mau mencairkan anggaran BLM-PUAP silahkan dengan syarat posisi saya selaku Ketua digantikan dulu " , tegasnya.

Lain halnya yang dijelaskan oleh Perangkat desa P , berinisial KR , " Saya tidak yakin jika BLM-PUAP tidak dicairkan , kalau memang benar tidak dicairkan selama tiga tahun .Bagaimana Laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) Gapoktan pada Dinas Pertanian selaku Penanggung Jawab dan Pembina Gapoktan Pertanian ".

" Saya yakin semua itu modus pengurus BLM-PUAP Selopuro , Jelas diduga kuat terjadi pemalsuan dokumen pengusulan hingga pemanfaatan dana BLM PUAP. SN bisa menjadi tersangka dalam kasus ini karena diduga dan dengan jelas tidak melaksanakan tugas sebagai ketua Gapoktan dan kewajibannya selaku Penyelia Mitra Tani (PMT),” ungkap KR.

" Semestinya Aparatur hukum ( Polri ) dan Kejaksaan bergerak cepat untuk pengumpulan data dan menetapkan. SN dan Pengurus BLM PUAP desa Selopuro menjadi tersangka Bancakan dana PUAP , karena informasi awal dari media sudah jelas dari pengakuan ketua PUAP yang mengarah dugaan telah terjadi tidak pidana korupsi secara bersama-sama dana BLM-PUAP " , imbuhnya.

" Yang lebih mengherankan Dinas terkaid ( Pertanian ) dan Ispektorat kabupaten Ngawi , Kerjanya Apa ? Sampai hal itu tidak terendus selama 3 tahun ", tutup perbicangan KR dengan awak media OposisiNews . ( Red )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon