Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » LSM AMPTA Berikan Tanggapan Atas Aksi Koboy Oknum DPRD Di Pendopo Bupati Tulungagung

LSM AMPTA Berikan Tanggapan Atas Aksi Koboy Oknum DPRD Di Pendopo Bupati Tulungagung

Written By BBG Publizer on Jumat, 05 Juni 2020 | 18.56

Add. Pecahan Botol Bir Bitang Berserakan Di ruang tunggu Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso
Tulungagung.OposisiNews.co.id- Insiden pemecahan Toples dan Botol Bir yang di duga di lakukan anggota legislatif (SH) di Pendopo Bupati Tulungagung pada jum'at (29/05) lalu masih menyisakan misteri.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos.saat di hubungi awak media juga enggan berkomentar mengenai kejadian Pengrusakan dan Pengancaman di Pendopo oleh 2 orang yang salah satunya adalah oknum anggota DPRD Tulungagung.

Ia hanya merespon dan membenarkan tentang adanya rapat di DPC Partainya pada hari Selasa (03/06) sore. Namun dia menyampaikan tidak ikut dalam rapat DPC tersebut karena ada rapat Forkompinda.

Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Susilowati mengklarifikasi atas insiden pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh 2 orang yang salah satunya adalah oknum anggota DPRD dari partainya.

Klarifikasi yang disampaikan Susilowati melalui pesan whatsapp, saat di hubungi awakmedia pada Kamis (04/06) menyampaikan bahwa, kemarin (Rabu, 03/06) telah menggelar rapat internal DPC Partai. Selain itu DPC partai juga memanggil Sdr. Suharminto untuk dimintai keterangan atas kebenaran dari kejadian pengrusakan dan pengancaman yang terjadi di Pendopo Tulungagung Jumat sore.

Menurut Susi, dari hasil keterangan Sdr. Suharminto bahwa kejadian pecahnya Toples dan Botol miras bukan dilakukan oleh Suharminto seperti kabar yang tersiar, dan Suharminto menyampaikan permintaan maaf kepada Partai dan masyarakat Tulungagung atas beredarnya berita yang meresahkan tersebut.

“DPC Partai sudah memanggil sdr. Suharminto. Selanjutnya DPC akan melaporkan hasil rapat kepada DPP melalui DPD Partai,” jelasnya.

Ketika disinggung mengenai kondisi Suharminto saat insiden itu, Susi menjawab bahwa sdr. Suharminto tidak dalam keadaan pengaruh minuman keras, dan Susi tidak menjawab mengenai siapa yang membawa miras ke Pendopo tersebut. Mengenai sanksi terhadap sdr. Suharminto, Susi menyerahkan semua ke DPD atau DPP partai.

“Kita serahkan ke DPD atau DPP Partai, kan sudah kita laporkan kesana,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, kepada OposisiNews.co.id, LSM AMPTA, (Aliansi Masyarakat Peduli Tulung Agung) memberikan tanggapan secara resmi.

Add. Ketua LSM AMPTA,
 (Aliansi Masyarakat
 Peduli Tulungagung)
 Hery Widodo
TANGGAPAN LSM AMPTA ATAS KLARIFIKASI KOBOI YANG TERLALU PREMATUR.

1. Bahwa kami menyesalkan adanya klarifikasi dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Tulungagung, karena:

a. Keterangan yang diperoleh DPC PDI Perjuangan hanya keterangan sepihak dari yang bersangkutan;

b. Apabila Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Tulungagung serius dalam mengurai permasalahan tersebut, seharusnya mendorong Polres Tulungagung untuk segera melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari pihak-pihak yg terlibat dalam kejadian itu serta melihat hasil rekaman CCTV;

c. Ketua DPC PDI Perjuangan terlalu gegabah mempercayai yang bersangkutan apabila dirinya tidak dalam kondisi mabuk, tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu.

2. Bahwa kami juga menyesalkan klarifikasi dari yang bersangkutan, yang mengatakan dirinya ke Pendopo akan Syawalan, dan memberikan pengakuan jika dirinya kecewa dikarenakan sudah 4 kali berkunjung tidak pernah ketemu. Klarifikasi ini sangat janggal, karena kalau betul kehadirannya untuk Syawalan, mengapa harus kecewa ketika 4 kali kunjungan tidak pernah bertemu. Sejak kapan ada orang kecewa atau marah tidak bisa ketemu karena niat Syawalan?!

Terlebih anjuran pemerintah kepada umat Muslim untuk berhari raya tidak dengan berkunjung, tapi cukup dengan menggunakan Media Sosial?!  Berarti ada anggota Dewan yang tidak mematuhi anjuran Pemerintah?!

3. Kami menyesalkan statemen Kasat Reskrim Polres Tulungagung, yang mengatakan bahwa Polres menunggu Laporan Masyarakat. Bukankah Kasat Reskrim sudah menilai bahwa perkara tersebut bukan Delik Aduan tapi merupakan Pidana Murni? Sejak kapan perkara pidana murni membutuhkan ada laporan sebelumnya, baru melakukan penindakan?!

Dan kami juga merasa kecewa dengan statemen Kasat yang mengatakan, bahwa kalau sudah saling memaafkan, maka Polres tidak akan memaksakan melanjutkan perkara pidananya. Bukankah adanya perdamain itu tidak akan berakhir kalau perkara tersebut merupakan pidana murni? ( AG.P )

Pewarta : A.purnomo.
Editor.Bambang PW
Home » » Polresta Sidoarjo Salurkan Bantuan Beras Kemenparekraf

Polresta Sidoarjo Salurkan Bantuan Beras Kemenparekraf

Sidoarjo.OposisiNews.co.id -  Dampak wabah Virus Corona melanda masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tidak sedikit yang terdampak dari ketersediaan kebutuhan pangan. Karenya dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga turut mengulurkan bantuan sembako berupa beras. Agar pendistribusian ini efektif dan tepat sasaran, bantuan tersebut disalurkan melalui Polresta Sidoarjo dan jajarannya.

"Pendistribusian bantuan beras dari Kemenparekraf, dilakukan oleh bhabinkamtibmas masing-masing membawa empat sak beras seberat 5 kilogram. Serta masing-masing polsek 200 kilogram," ujar Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana, dalam apel pemberangkatan bantuan sosial di Mapolresta Sidoarjo, Jumat 5/6/2020.

Polresta Sidoarjo sendiri sudah merinci dan mendata para penerima bantuan sosial. Paket sembako itu diberikan pada janda, fakir, miskin, serta warga yang terdampak Covid-19. Pada kesempatan kali ini, bantuan dari Kemenparekraf diperuntukan bagi pelaku pariwisata terdampak Covid-19. Seperti PKL, UKM, perajin, dan sebagainya.

"Mereka sangat membutuhkan bantuan, karenanya kami bergerak cepat menyalurkan bantuan ini kepada mereka," imbuh Wakapolresta Sidoarjo.

Bantuan beras ini dibagikan Babinkamtibmas ke rumah-rumah warga yang sebelumnya sudah didata secara valid. Proses distribusi secara door to door diharapkan bisa lebih efektif, serta tepat sasaran. Karena tujuan pendistribusian sembako ini membantu warga terdampak di tengah pandemi covid-19 di Sidoarjo.khatanya, ( Bg )
Home » » Kejar Pelaku Perampasan HP, Polisi Sidoarjo Alami Patah Kaki

Kejar Pelaku Perampasan HP, Polisi Sidoarjo Alami Patah Kaki

Sidoarjo.OposisiNews.co.id - Kejahatan jalanan kembali terjadi, kali ini korbannya Adelia, wanita 22 tahun asal Kludan, Tanggulangin, handphone miliknya dirampas dua orang pria mengendarai motor,  sekitar pukul 14.30 Wib di dekat Kantor Pos Sidoarjo Jalan Teuku Umar, Wates, Sidoarjo. kamis, 4/6/2020.

Saat kejadian perampasan tersebut, aksi dua pelaku yang membawa kabur handphone milik Adelia, diketahui tiga orang saksi. Satu diantaranya adalah Bripka Romi Andriansyah, anggota Reskrim Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo.

“Saat melintas di Jalan Teuku Umar dan melihat ada perampasan Hp, saya langsung mengejar pelaku yang kabur mengendari motor suzuki tornado. Saya terus mengejarnya kemudian di pertigaan Jalan Kedondong, Suko, saya tarik bajunya. Namun, pelaku menangkisnya dan saya terjatuh,” ungkap Bripka Romi Andriansyah.

Terjatuh di lokasi, motor Bripka Romi tergelincir dan benturan keras ke Pos Kamling mengakibatkan kaki kirinya patah. Sedangkan pelaku berhasil kabur ke arah utara.

Setelah itu upaya mengejar pelaku, dilakukan Polsek Sidoarjo Kota. Dengan melacak identitas pelaku melalui nopol kendaraannya. Diketahui motor tersebut dipakai oleh Wijaya Azliansyah. Dari situlah anggota Polsek Sidoarjo Kota melakukan penangkapan pelaku di sebuah kos, di Jenggolo, Sidoarjo.

Dari pengakuan pelaku, ia melakukan aksinya bersama seorang kawannya dengan sebutan Ambon. Yang kini masih dalam pengejaran Polisi.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menghimbau kepada masyarakat, agar selalu waspada dan hati-hati akan barang berharga kita saat berada di jalan. Karena tindak kriminal dapat terjadi kapan saja. Ia juga mengunjungi Bripka Romi di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong. Dan berharap agar anggotanya dapat segera pulih kembali, operasi kaki dapat berjalan lancar.khatanya ,( Bg )
Home » » Aksi Koboy Oknum Dewan Di Pendopo Bupati Tulungagung.

Aksi Koboy Oknum Dewan Di Pendopo Bupati Tulungagung.

Add. Kapolres Tulungagung, AKBP. Eva Guna Pandia, Saat Di Wawancarai Awak Media
Tulungagung.OposisiNews.co.id-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Tulungagung (AMPTA) mengecam keras aksi koboy yang di lakukan oknum anggota legislatif DPRD Tulungagung, (SH) 50 tahun di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Jum'at,(29/05/2020) sekitar jam 18.00 WIB.

Add. Ketua LSM AMPTA,
 Hery Widodo
Kepada OposisiNews.co.id, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Tulungagung (AMPTA), Hery Widodo mengatakan, aksi koboy yang di lakukan oknum anggota legislatif tersebut berawal saat yang bersangkutan ingin menemui Bupati di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

"Oknum legislator ( SH ) bersama seseorang berinisial (y) , keduanya mengendarai mobil menuju pendopo. Setibanya di gerbang masuk pendopo yang dijaga Satpol PP, kendaraan mereka masuk dengan leluasa karena petugas sudah familiar dan mereka masuk ke ruang tunggu hendak bertemu dengan Bupati, Maryoto Birowo," terangnya.

Lebih lanjut di sampaikan Hery, oleh karena saat itu Bupati tidak berada di tempat, diduga kecewa oknum anggota legislatif tersebut melakukan tindakan tidak etis layaknya pejabat pemerintahan yang membuat suasana kesekretariatan bupati sontak diselimuti ketegangan. Setelah mendapat laporan ada tamu, sempat sebelum kejadian bupati Tulungagung. Maryoto menghubungi (SH) namun ketika akan di temui (SH) keburu meninggalkan tempat setelah terjadinya insiden memalukan yang dilakukan SH.

Add. Pecahan Botol Bir Bitang
 Berserakan Di ruang tunggu Pendopo
 Kongas Arum Kusumaning Bongso
" Dari Informasi yang terkumpul, bersangkutan berdua belum sempat bertemu dengan Bupati karena sesuatu hal kepemerintahan. Yang jelas, toples jajan yang terbuat dari kaca pecah dan berserakan di lantai. Dan yang lebih mengejutkan lagi ada sebuah botol Bir Bintang ' Gibys ' yang tutupnya sudah terbuka dan pecah tertinggal di pendopo," Aksi arogan dan tidak ber-etika tersebut seharusnya tidak di lakukan di pendopo , apalagi dilakukan oleh Yang Terhormat Oknum DPRD ," ungkap Hery.

Atas insiden tersebut, Hery Widodo selaku Ketua LSM AMPTA, meminta pihak Polres dan Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas kejadian yang di duga di lakukan oknum tersebut dan memberikan sanksi hukum kepada kedua oknum tersebut apapun motif yang melatar belakangi karena telah menciptakan ketidak nyamanan seseorang dan lembaga pemerintah .

Hery Widodo menegaskan, meski hingga saat ini belum ada yang melaporkan secara hukum, aksi tersebut tidak diperlukan adanya pelaporan, mengingat saat kejadian ada anggota Satpol PP dan anggota Polres yang belakangan ke lokasi. Sehingga atas nama hukum mereka wajib melakukan penindakan atas dugaan perbuatan pidana di pendopo.

"Oleh karena itu saya mendesak Polres untuk segera menindaklanjutinya. Jika oleh anggota tidak dilaporkan maka anggota tersebut bisa terancam pidana, karena tidak melakukan pembiaran atas dugaan terjadinya tindak pidana," ungkap Hery, Senin, (01/06/2020).

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, saat di hubungi awak media membenarkan kejadian tersebut. Namun pihaknya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib karena telah merusak sarana milik pemerintah dan menciptakan ketidak nyamanan dilingkup pemerintah daerah Tulungagung khususnya sekretariatan bupati.

"Iya, dia marah. Saya sudah telepon, tunggu lima menit tapi tidak mau. Untuk sementara tidak melapor, harus sabar dulu," ujar Maryoto, Senin (01/05).

Kini, aksi koboy oknum DPRD atas pemecahan toples dan botol bir di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso sudah dalam penanganan pihak Kepolisian Resort Tulungagung. Kamis,(04/06/2020).

Kapolres Tulungagung, AKBP. Eva Guna Pandia, membenarkan adanya aduan tersebut.

"Iya betul. Memang ada yang membuat aduan di kantor kita (Polres Tulungagung) dan di terima oleh anggota," ucapnya.

Menurut Kapolres, pengaduan tersebut di lakukan oleh regu jaga Satpol PP yang piket di pendopo pada saat kejadian jum'at (29/05/2020) sore. Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan memanggil pelaku pelemparan toples dan botol bir di pendopo Bupati Tulungagung.

"Pelapornya adalah Petugas Satpol PP yang jaga saat kejadian itu. Akan di lakukan penjadwalan pemanggilan saksi dan pelaku. Segera nanti Kasat Reskrim yang menjadwalkan," ujarnya.

Dalam pantauan OposisiNews, atas kejadian tersebut beredar isu bahwa (SH) yang merupakan anggota legislatif yang di duga melakukan aksi dengan memecahkan toples dan botol bir di pendopo Bupati telah di jemput paksa pihak kepolisian.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Tulungagung dengan tegas membantahnya. Pihaknya juga menyanggah jika sudah meminta rekaman CCTV di pendopo atas kejadian tersebut.

"Tidak benar. Cuma isu. Jangan terpengaruh isu yang tidak benar. Hari ini kita cuma menerima aduan dari petugas penjagaan pendopo. Terkait dengan CCTV, tidak menutup kemungkinan jika rekaman CCTV tersebut akan di jadikan barang bukti. Nanti akan kita telusuri lagi," tandasnya.( AG.P )


Pewarta : A.purnomo.
Editor.Bambang PW

Home » » Pasmar 2 di Libatkan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

Pasmar 2 di Libatkan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melibatkan Pasmar 2 dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH mengatakan keterlibatan semua pihak dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti keterlibatan Pasmar 2 kali ini. Dikatakannya kerjasama seperti ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo dengan Pasmar 2.

“Kami sudah banyak melakukan (kerjasama) dengan TNI dan Polri, kami senantiasa bersinergi”ucap Wabup saat melakukan MoU pembangunan kabupaten dengan Pasmar 2 di markas Pasmar 2 Gedangan, Kamis, 4/6/2020.

Wabup H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan kerjasama seperti ini sangat diperlukan. Dirinya melihat potensi Pasmar 2 dalam percepatan penanganan Covid-19 sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan dilibatkannya Pasmar 2 dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

“Saat ini kita harus bekerjasama sehingga  SDM yang ada yang sangat diperlukan bisa bermanfaat untuk Kabupaten Sidoarjo,”ujarnya.

Wabup yang akrab di panggil Cak Nur tersebut mengatakan Pemkab Sidoarjo berencana membuat tempat isolasi pasien Covid-19 di hall gedung Mall Pelayanan Publik/MPP. Pasmar 2 akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasional ditempat tersebut. Nantinya paramedis dari Pasmar 2 diharapkan dapat terlibat didalamnya.

“Kami mengharapkan kerjasama bantuan dari Pasmar 2 khususnya dari paramedis,dokter maupun perawat sehingga kebutuhan ruang isolasi di Kabupaten Sidoarjo dapat terpenuhi,”ucapnya.

Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi ucapkan terimakasih atas dilibatkannya Pasmar 2 dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Dikatakannya keterlibatan Pasmar 2 seperti ini merupakan bagian dari tugas TNI. Pasmar 2 akan sepenuhnya membantu Pemkab Sidoarjo dalam  upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami ini berada di Sidoarjo (markas komando Pasmar 2), yang menggerakkan prajurit marinir Pasmar 2 ini ada ditempat bapak, jadi berpotensi untuk membantu sepenuhnya Kabupaten Sidoarjo dalam berbagai hal,”ucapnya.

Oleh karena itu Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi meminta Pemkab Sidoarjo tidak ragu meminta bantuan bila diperlukan. Dikatakannya pasukan Pasmar 2 tidak hanya memiliki kemampuan militer saja. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas non militer juga dimiliki. Nantinya batalyon zeni dan batalyon kesehatan dari Resimen Bantuan Tempur yang akan terjun membantu pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

“Sebenarnya tugas kita nasional, keseluruh wilayah tanah air, kita berada di Sidoarjo silahkan dimanfaatkan dengan baik, kami siap membantu apa saja yang bisa dikerjakan prajurit Pasmar 2,”ujarnya.

Dalam MoU pagi tadi, Wabup didampingi oleh Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini serta Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman. (Bg)
Home » » PEMBAGIAN BANSOS E WARUNG DI KELURAHAN CEPU ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DATA BST KEMENSOS RI TUMPANG TINDIH DENGAN DATA BLT DD

PEMBAGIAN BANSOS E WARUNG DI KELURAHAN CEPU ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DATA BST KEMENSOS RI TUMPANG TINDIH DENGAN DATA BLT DD

Cepu,OposisiNews.Co.Id-Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Cepu Pembagian Kartu ATM Untuk warga Cepu  yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (PKM) dilakukan kamis 4/6/2020.

Menurut Kepala Kelurahan Cepu pada awak media mengatakan bahwa Kartu ATM sebagai persyaratan untuk mengambil Uang senilai 200 ribu yang digesek dengan sisitem BRI-LINK di tempat/warung yang telah ditunjuk ,dan warga nantinya akan mendapatkan sembako sesuai nilai 200 ribu tersebut ,Tetapi disayangkan saat pembagian bansos E-Warung di kelurahan Cepu tersebut sebagaian besar warga kurang mematuhi protokol kesehatan
warga berkerumun sambil berdesakan mengabaikan adanya sosial distancing,

Kepala desa Endah.W pada OposisiNews  mengeluhkan dengan petugas  Bank BRI yang dinilai kurang pintar menerapkan tata cara pembagian dengan cara memanggil satu persatu warga sesuai dengan nomor urut,sementara warga yang dipanggil tidak ada Petugas tetap menunggu hingga proses pembagian memakan waktu yang lama, situasi ini membuat orang berkerumun semakin banyak dan resiko penularan cluster covid 19.

”Mestinya petugas BRI melayani warga  yang ada dulu ,bila yang dipanggil tidak ada ditinggalkan dulu dilanjut ke nomor selanjutnya ”,Keluhnya

Endah W juga menyampaikan Bahwa “Untuk Program Bantuan Sosial (BANSOS) untuk warga Kelurahan Cepu yang telah dibagikan berjumlah 4 jenis bantuan yakni

" 1. Program Keluarga Harapan (PKH),2.Bantuan Sosial Tunai (BST),3,Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan 4. Bantuan Pangan Non TUNAI (BPNT) Atau istilah lain E-Warung”Jelasnya.

Ketika dikonfirmasi awak media terkaid Sistem Pendataan dengan Warga yang tercatat sebagai KPM atau Keluarga Penerima Manfaat untuk Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Kepala kelurahan cepu untuk nilai Rp 600 ribu yang rencana diberikan selama 3 bulan belum bisa terkonfirmasikan karena Kepala Kelurahan masih mengikuti Acara pembagian Kartu ATM.

Sebagaian besar Kepala desa di wilayah Blora mengeluhkan dengan pengiriman data yang mendadak dari Kemensos RI untuk warga penerima BST atau Bantuan Sosial Tunai Sementara Data sebagaian warga yang dikirim ke desa tersebut  sudah tercatat di desa sebagai warga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) mengakibatkan Data ganda dan menjadi PR Desa untuk secepatnya melakukan revisi data guna meminimalisir kesalahan yang dianjurkan pemerintah pusat melalui Permendes .

Lain halnya yang diungkapkan aktifis Anti Korupsi Cepu pada OposisiNews , Semestinya untuk status desa tidak perlu adanya Program BST yang bersumber dari anggaran    KEMENSOS RI senilai @ Rp 600 Ribu/penerima selam 3 bulan , karena Dari arahan Presiden jokowi bahwa untuk Warga yang bermukim di Desa bukan di wilayah status Kelurahan / Kota   untuk menanggulangi warga yang terdampak Covid 19  cukup diambilkan dari Sumber anggaran Dana Desa (DD) sesuai prosentase batas maksimal yang telah ditetapkan  ,hal tersebut telah  sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

"Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendata , menganggarkan dan mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi ", tambahnya.

Adapun alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes, bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan ,Kenapa Kemensos RI juga menyalurkan BST  Bantuan Sosial Tunai pada desa berdampak terjadinya tumpang tindih data desa  karena kebutuhan warga desa yang terdampak dengan katagori miskin sudah terkafer Anggaran Dana Desa ( BLT-DD ) sesuai prosentase maksimal anggaran mendasar besaran Dana Desa masing - masing desa dengan diterbitkannya PERMENDES PDTT.

Variasi jumlah penerima BLT Bansos yang rata-rata 8 - 28 penerima / desa menjadikan ruang empuk terjadinya ' Korupsi Dana Sosial ' karena kurangnya pengawasan dan pengawalan kevalidasinya penerima yang sudah dihanguskan karena ' Dobel program dan Meninggal yang masih belum ter-refisi di data Kemensos.

Dengan adanya carut marut data dari Kemensos RI menimbulkan dugaan dan kecurigaan ' negatif tingking ' dari beberapa aktifis anti korupsi pada Kementerian Sosial adanya kesengajaan  manipulasi data yang ujung-ujungnya dijadikan bancakan untuk melakukan korupsi .

Upaya meminimalisir terjadinya Korupsi Dana Bansos ,  Aktifis Anti Korupsi CEPU mengatakan, Secepatnya perlu adanya koordinasi terkait sinkronnya data penerima BST dan BLT DD Antara Kementerian Sosial dengan Kemendes PDTT yang nilainya diterima warga sebesar Rp 600 ribu/penerima terinformasikan secara transparan di ruang publik .  (DW)

Reporter.Dwi Purwanto

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon