Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » WARGA KAPUAN CEPU URUNGKAN PERGI KE JAKARTA KARENA TIDAK MEMILIKI SIKM

WARGA KAPUAN CEPU URUNGKAN PERGI KE JAKARTA KARENA TIDAK MEMILIKI SIKM

Written By BBG Publizer on Kamis, 28 Mei 2020 | 20.51

Cepu,OposisiNews.Co.Id-Warga desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten blora Suradi & keluarga kamis 28/5/2020 mesti mengurung niat untuk bepergian ke Jakarta setelah diperingatkan oleh Perangkat desa setempat karena yang bersangkutan tidak mengantongi Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta .

Suradi sebelumnya tidak mengetahui adanya aturan dari pemprov DKI bila saat ini Pengendara yang mau masuk Jakarta wajib memiliki SIKM, Selain menerapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemprov DKI  Jakarta juga mewajibkan adanya Kepemilikan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) bagi Pemudik yang mau masuk dan keluar Jakarta.

Karena ketatnya pemprov DKI dalam mengatasi penyebaran COVID 19,Saat ini Banyak Pengendara yang akan masuk jakarta diharuskan putar balik karena tidak memiliki SIKM,Sosialisasi  ke daerah / luar jakarta adanya SIKM Jakarta memang kurang begitu masif ,akibatnya banyak Pengendara/Pemudik yang mau ke Jakarta tidak mengetahui aturan  SIKM JAKARTA sehingga harus memutar balik setelah di larang Masuk jakarta oleh Petugas yang berjaga di Area cek point. 

Menurut sumber berita nasional , Dalam mencegah penularan Covid-19 Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pergub tersebut menjadi landasan hukum sekaligus acuan bagi masyarakat yang terpaksa keluar Jabodetabek pada masa pandemi.

Namun demikian, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan izin. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bila masyarakat di Jakarta yang ingin keluar kota atau meninggalkan Jabodetabek wajib membuat Surat Izin Keluar Masuk ( SIKM) dari Pemprov DKI. Pemudik tidak bisa kembali ke Jakarta SIKM sendiri hanya akan diberikan bagi masyarakat yang bekerja pada 11 sektor yang telah dikecualikan.

Mulai dari sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar/ utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, serta kebutuhan sehari-hari.
 
Pengalihan tersebut sebagai upaya penyekatan gelombang pemudik setelah warga merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H . Selain warga yang bekerja di 11 sektor yang diperbolehkan mengurus SIKM  masyarakat juga  bisa mengajukan SIKM untuk keperluan mendesak, seperti membutuhkan pelayanan medis, atau mengunjungi keluarga  sakit keras maupun meninggal dunia.

Dijelaskan pada Pasal 6 Bab IV, proses pengajuan SIKM dapat langsung diakses secara daring melalui situs corona. jakarta.go.id dengan melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut berdomisili Jakarta • Pengantar RT dan RW yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas • Surat Pernyataan Sehat Bermaterai • Surat Keterangan dari tempat kerja non-Jabodetabek (untuk perjalanan berulang) • Surat Keterangan Perjalanan Dinas (untuk perjalanan sekali) • Pas foto berwarna .

Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) berlaku baik bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik Jakarta ataupun tidak. Sementara untuk warga yang memiliki KTP dengan domisili Jabodetabek, masih boleh melakukan pergerakan asal tak keluar dari wilayah Jabodetabek tanpa perlu mengurus SIKM tersebut.(DWI/IPUNG)
Home » » Pro-kontra Pengalangan Donasi Covid 19 Di Depan Gerbang Tahun Politik Pilkada Ngawi

Pro-kontra Pengalangan Donasi Covid 19 Di Depan Gerbang Tahun Politik Pilkada Ngawi

Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Pengalangan Donasi Covid 19 melalui digital terkumpul  Rp 132 juta yang disiarkan live di 19 kecamatan di kabupaten Ngawi mendapat kritikan tajam dari segala lapisan unsur pengiat sosial Ngawi bahkan mendapat kritikan tajam oleh politikus gaek Ngawi  melalui jejaring sosialnya ' FB ' .

Selain Pengalangan Donasi Covid 19 , even yang digelar dan disiarkan live di 19 Kecamatan se-kabupaten Ngawi sebagai wujud kepedulian dan mengenang berpulangnya maestro campur sari asal Ngawi  ' Didi Kempot ' yang berjuluk Bapak Donasi Covid19 yang telah mampu mengumpulkan pundi donasi 7,6 milyar untuk peduli covid 19 .

Pada berita OposisiNews ,Pegi Camat Kasreman yang merupakan kordinator even konser live di kecamatan Se-Kabupaten Ngawi mengatakan , semua kegiatan donasi pengalangan dana Covid19 di 19 Kecamatan terkumpul Rp 132 juta dan telah saya serahkan pada Pemkab Ngawi .

" Mesti dalam tajuk konser live pihak penyelenggara ( kecamatan ) juga melakukan pembatasan undangan yang hadir  dan tidak lepas mengikuti SOP protokoler Covid 19 ", imbuhnya.

Namun apa yang dikatakan camat Kasreman tidak berbanding lurus ( sepaham ) dengan kaca mata pandang politikus Ngawi dan Masyarakat setempat ( Kasreman ) berakibat munculnya pro-kontra yang sempat ramai diperbincangkan dihalaman media sosial ( FB ) di Kabupaten Ngawi.

" Saya dan warga sempat kaget dan tidak percaya ketika ada keramaian dipendopo kecamatan Kasreman yang mengundang penyayi electon ditengah pembatasan sosial yang dikoar-korkan pemerintah melalui kampanye memerangi wabah corona ", ujar Mugi warga Kasreman.

" Saat digelarnya acara live electon dan banyak udangan yang berjoget ria , warga sini hanya lalu lalang dijalan depan kecamatan dan melihat dari jauh serta merekam dengan telpon selulernya kegiatan karena untuk mendekat masih takut dengan wabah Corona yang ternyata hanya dibesar-besarkan ", imbuhnya.

Lain halnya yang dituliskan diberada FB-nya tokoh politik Ngawi yang bertuliskan ' Bagaimana pendapat anda , padahal izin keramaian ditutup , katanya tidak boleh berkerumun lebih dari 5 orang ..alasannya ini untuk menggalang dana Covid 19 , apakah bisa dibenarkan ya ? Dan apakah ada undang2 yang memperbolehkan kalau konser untuk menggalang dana Covid 19 diperbolehkan ?

Pro-Kontra cara pandang dalam Pengalangan dana Covid19 ditengah pembatasan sosial ditengah masyarakat juga sempat menjadi sorotan pengliat sosial LSM Komunitas Warga Peduli Ngawi , Arif.

" Pro-kontra cara pandang itu hal wajar jika dihubungkan dengan pembatasan sosial dan tahun politik jelang Pilkada Ngawi , tinggal bagai mana kita membijaki dan mengikuti cara padangnya ", ujar Arif.

" Jika dihubungkan dengan aspek pandang pembatasan sosial jelas pemengku kebijakan khususnya birokrat Ngawi salah kaprah karena tidak mampu memberi tauladan apa yang dianjurkan dan dikampanyekan Sosial & Pysikal Distencing , Stay at Home maka jangan salahkan pola pandang sederhana masyarakat bahkan cemooh pedas yang dialamatkan pada pemerintah , ibarat kata ' Ra Isa Digugu Lan Ditiru ( Tidak bisa dipegang kata-katanya dan dicontoh ) ", katanya.

" Lain halnya ketika pemangku kebijakan mengkampanyekan New Normal ( Tatanan Baru ) mensikapi belum surutnya ancaman Corona ditengah sikap dan langkah yang mesti dipatuhi masyarakat untuk bisa melakukan aktifitas wajar seperti semula tanpa harus meninggalkan SOP Protokoler Covid 19 " , imbuh Arif.

" Lebih extrim lagi jika kejadian konser donasi pengalangan dana Covid19 diseret pada pola pandang politik , pasti runyam apalagi Kabupaten Ngawi dalam waktu dekat akan menggelar pesta demokrasi ' Pilkada ' , bahkan perlu menjadi catatan para pemangku kebijakan di Ngawi . New Normal baru wacana dan tidak kalah serius hasil dari Pengalangan dana harus ada transparasi untuk meminimalisir anggapan ' Corona adalah proyek besar ' jelas dampaknya rakyat akan semakin tidak percaya pada para pemimpinya ", ujar Arif mengakhiri perbincanganya denga OposisiNews. ( red.bb ) 



Home » » Tim PPID dan Humas BBVet Wates Yogyakarta Mengikuti DJO-PR

Tim PPID dan Humas BBVet Wates Yogyakarta Mengikuti DJO-PR

Yogyakarta,OposisiNews.Co.Id – Sebelas orang anggota Tim PPID dan Humas Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) Yogyakarta mengikuti Diklat Jurnalistik Online Pasca Ramadhan (DJO-PR), Rabu, 25 Mei 2020, melalui fasilitas jaringan WhatsApp Group. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit PPID dan Humas BBVet Wates bekerjasama dengan PPWI Nasional. Diklat jurnalistik online dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai hari ini hingga Jumat, 28 Mei 2020 mendatang, dari pukul 09.30 samapi 12.30 WIB setiap harinya.

Sebagai pemateri pada diklat kali ini, penyelenggara menghadirkan narasumber dari PPWI, yakni Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Materi diklat terdiri dari 4 materi pokok, yakni Dasar-dasar Bahasa Indonesia, Cara Praktis Membuat Artikel/Berita, Editing atau Penyuntingan Artikel, dan Cara Praktis Mengunggah Berita di Media Online.

Menurut pemrakarsa acara diklat, drh. Basuki Rochmat Suryanto, tujuan utama dari pelaksanaan diklat jurnalistik ini adalah agar peserta dari Tim PPID dan Humas BBVet Wates mampu menulis berita dan membuat press release. “Kita berharap melalui kegiatan diklat jurnalistik online ini para peserta bisa meningkatkan kemampuannya dalam menulis berita dan membuat press release,” jelas Basuki yang merupakan Ketua Tim PPID dan Humas BBVet Wates.

Basuki juga menambahkan bahwa dengan adanya diklat ini diharapkan setiap personil PPID dan Humas BBVet Wates dapat berkontribusi aktif terhadap penulisan berita. “Saya berharap melalui diklat ini setiap personil nantinya dapat berkontribusi aktif menulis berita yang akan disampaikan kepada masyarakat,” tambahnya.

Di hari pertama diklat, para peserta dibimbing untuk memahami dan mampu membuat kalimat-kalimat berita menggunakan pola kalimat yang benar sesuai kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. “Setiap kalimat dalam sebuah berita harus ditulis dengan pola kalimat SPOK (Subyek + Predikat + Obyek + Keterangan – red). Judul berita dan seluruh paragraf tulisan kita, pola kalimatnya harus jelas subyeknya, predikatnya, obyek, keterangan dan seterusnya,” terang Wilson yang sudah melatih ribuan warga masyarakat non-wartawan itu.

Jika pola kalimat yang dibuat dalam sebuat tulisan, kata Wilson, tidak jelas struktur SPOK-nya, maka pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tidak akan tersampaikan dengan baik dan tepat. “Pola kalimat dengan rumus SPOK ini sangat penting dan wajib dipatuhi agar pesan yang ingin disampaikan jelas maknanya, pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka,” tambah alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Basuki sebagai salah satu peserta diklat mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga mengikuti pelatihan ini. "Saya sangat bangga mengikuti Diklat Jurnalis Online ini dan saya juga berharap agar teman-teman mengikuti diklat ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam hal reportase dan pembuatan berita secara tepat, cepat dan benar," ucap Basuki kepada media seusai pembelajaran hari ini.

Senada dengan Basuki, peserta diklat lainnya, Hapsari, menyatakan bahwa dirinya amat bersemangat mengikuti DJO-PR ini. “Sangat menarik dan saya sangat bersemangat mengikutinya. Semoga pelatihan ini bisa menambah ilmu kita dalam menulis berita yang baik dan benar serta membawa kemajuan bagi Humas dan PPID BBVet Wates khususnya,” ujar Hapsari.

Tim Humas Balai Besar Veteriner Wates mempunyai agenda rutin berupa peningkatan kualitas personal yang diadakan secara berkala setiap tahun. Tahun ini program tersebut direncanakan bersinergi dengan program Diklat Jurnalistik Online Ramadhan dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di bulan Ramadhan 1441 H lalu. Namun, karena berbagai hambatan akhirnya diundur ke hari ini, Rabu, 27 Mei sampai dengan Jum`at, tanggal 29 Mei 2020.

Kegiatan diklat ini kemudian diberi nama DJO-PR (Diklat Jurnalistik Online Pasca Ramadhan – red), yang diikuti oleh 11 (sebelas ) peserta dengan berbagai latar belakang tugas di BBVet Wates. Peserta antara lain merupakan Staff Laboratorium, Sekretaris, Medik Madya, Staff Logistik Balai, Petugas Keamanan, Staff Tata Usaha, Petugas Perpustakaan dan Paramedik Veteriner, yang kesemuanya tergabung dalam Tim Humas BBVet Wates.

Diklat di hari berikutnya, dengan materi Editing atau Penyuntingan Artikel, direncanakan akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Pasti lebih seru dan menarik. (BAS/Red)
Home » » Terkait Polemik Deddy Corbuzier Vs Kemenkumham, Ini Komentar Praktisi Hukum Dolfie Rompas

Terkait Polemik Deddy Corbuzier Vs Kemenkumham, Ini Komentar Praktisi Hukum Dolfie Rompas

Jakarta,OposisiNews.Co.Id - Kemenkumhan tidak dapat menyalahkan Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Supari pada hari Rabu, tanggal 20-5-2020 lalu, dengan alas an tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Hal ini ditegaskan praktisi hukum Dolfie Romas, S.Sos, SH, MH, ketika dimintai komentarnya terkait polemik yang belakangan ini antara Deddy Corbuzier dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana diketahui bahwa Deddy, nama panggilan Deddy Corbuzier, baru-baru ini melakukan wawancara ekslusif dengan Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan RI di era pemerintahan Presiden SBY. Materi wawancara berkisar pada isu Virus Corona atau Covid-19 yang disinyalir merupakan pandemi dengan melibatkan kepentingan kelompok tertentu. Video hasil wawancara tersebut kemudian diunggah di media virtual Youtube.

Video itu akhirnya menuai tanggapan keras dari Kemenkumham karena narasumber Deddy masih merupakan tahanan Rutan Pondok Bambu, yang kebetulan saat wawancara itu sedang opname di RSPAD. Kemenkumham beralasan bahwa Deddy harus memiliki izin dari Kemenkumham untuk melakukan waawancara dengan Siti Fadilah yang masih berstatus tahanan. Siti Fadilah Supari selama ini ditahan di Rutan Pondok Bambu karena kasus dugaan korupsi yang oleh Siti Fadilah tidak pernah dapat dibuktikan.

“Pada saat itu Deddy Corbuzier sedang menjalankan fungsi pers, dengan melakukan kegiatan jurnalistik dimana Deddy Corbuzier memiliki kemerdekaan yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 28 UUD 1945, merdeka dalam mengeluarkan pendapat dan pikirin. Deddy Corbuzier memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” jelas Rompas yang belasan tahun sebagai wartawan sebelum beralih profesi sebagai praktisi hukum atau pengacara..

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, lanjut Rompas, bahkan menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. “Bahkan, dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi ‘Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara’ dan ayat 2, ‘Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran’,” sebut Rompas.

Apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dalam mewawancarai seseorang, siapa pun itu dan dimanapun orang itu berada, tidak ada yang salah, karena mewawancarai seseorang tidak perlu meminta izin kepada pihak lain, selain kepada orang yang akan diwawancarai karena menyangkut hak asasi. Undang-Undang Pers bahkan ditegaskan barang siapa yang secara melawan hukum menghalang-halangi, menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers yaitu untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dapat dikenai pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Seharusnya Kemenkumham tidak perlu mempermasalahkan kegiatan jurnalistik yang dilakukan Mas Deddy karena itu sudah diatur dalam undang undang tentang kemerdekaan pers. Yang perlu dipermasalahkan adalah konten atau isi dari wawancaranya, apakah ada yang tidak sesuai fakta,” tegas Rompas.

Perlu diingatkan juga untuk bahwa kemerdekaan pers sangatlah penting. Kemerdekaan menyatakan pikirin dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. (DRS/Red)
Home » » Desa Sumber Maksimalkan 9 Proyek Infrastruktur Desa Di Tengah Pergeseran Anggaran Infrastruktur Rp 70.4 juta

Desa Sumber Maksimalkan 9 Proyek Infrastruktur Desa Di Tengah Pergeseran Anggaran Infrastruktur Rp 70.4 juta

Kantor desa sumber , Kec.Pangkur , Kab.Ngawi
Ngawi, OposisiNews.Co.Id - Geliat pembangunan infrastruktur desa Sumber Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ditengah pademi Covid 19 sebagian kegiatan mengalami pergeseran anggaran yang mengakibatkan menurunnya volume pekerjaan.

Terjadinya pergeseran anggaran bukan tanpa sebab , karena pemerintah melalui Permendes telah menginstruksikan semua desa se-Indonesia untuk mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai ( BLT-DDS ) pada warga terdampak berkisar 25%-30% sampai 35% ( batas maksimal ) yang diambilkan dari sumber anggaran Dana Desa ( DD ) 2020 namun semua terpentalkan dengan disusulnya SE Bupati Ngawi yang mengintruksikan desa menganggarkan 5% ( awal ) dari Dana Desa yang sebelumnya desa telah diintruksikan mengalokasikan dana 20 juta guna penanganan penanggulangan wabah Corona dimasyarakat untuk penyemprotan Disefeksitan tiap dusun secara kontinyu dan pembagian masker pada warga.

" Untuk Bantuan Langsung Tunai ' BLT-DDS , pemerintah desa sumber mengalokasikan anggaran Rp 50.400 juta untuk 28 KK warga terdampak yang tidak terakses oleh program sosial yang lain , ini semua sebagai wujud kepatuhan Kepala Desa akan komando dari Pemkab Ngawi  ", ucap Kades Sumber,Yasir

" Total anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk wabah Corona sebesar Rp 70.400 juta , otomatis desa melakukan pergeseran sebagian pagu anggaran infrastruktur yang dibiayai Dana Desa 2020 karena untuk menghilangkan salah satu kegiatan infrastruktur sangat tidak mungkin ", tegasnya.

" Memang khususnya BLT-DDS yang diambilkan dari Dana Desa sempat menjadi polemik ditengah masyarakat karena tidak mungkin semua warga yang terdampak bisa menerima BLT-DDS karena adanya larangan dobel penerimaan bantuan bagi warga penerima  program sosial yang lain seperti PKH dan hal itu sering kali tidak dimengerti oleh warga , namun dengan pendekatan secara presuasif semua bisa teratasi ", imbuhnya.

Drainase Dusun sumber III
Sementara dari 10 kegiatan pembangunan infrastruktur desa Sumber salah satu kegiatan dibiayai oleh PAD sebesar Rp 8.750 juta guna perawatan jalan desa sedang 9 kegiatan infrastruktur dibiayai Dana Desa 2020 , untuk infrastruktur yang terencana dianggarkan pada tahap I DD telah kelar dilaksanakan dibawah TPK Sudiyono ( Kasun Sumber II ) berupa Drainase di dusun Sumber III dengan volume 170 'M besar anggaran Rp 135 juta dari Dana Desa 'DD'.

" Untuk kegiatan infrastruktur yang dibiayai Dana desa tahap I sudah rampung yang dikerjakan oleh warga sekitar dan tetap mematuhi ajuran pemerintah dengan menerapkan protokoler Covid 19 ( jaga jarak , Ber-masker dan cuci tangan ) ", ujar Ketua TPK.

Papan informasi
Transparasi APBDes
Sumber 2020
10 kegiatan infrastruktur desa Sumber yang dibiayai Dana Desa 2020 sebesar Rp  1.016.194.000 , berupa 1. Normalisasi dusun sumber III RT 01/RW 01 Rp 17.715.000 ( DD ) 2. Perawatan jalan desa sumber Rp 8.750.000 ( Pad ) 3.PKT Normalisasi jalan sawah desa Sumber 1 Rp.9.730.000 ( DD ) 4.Drainase dusun sumber III RT06/RW 03 Rp 41.770.000 ( DD ) 5.Drainase dusun sumber III RT06/RW 03 Rp 135.000 ( DD ) 6. Drainase Dusun sumber III RT06/RW 03 Rp 179.600 ( DD ) 7.TPT RT 01 RW 01- RT 03 RW 02 Rp 189.190 ( DD ) 8.Drainase Dusun Sumber I RT 01 rw 01 Rp 90.600 ( DD )9.Pembangunan Plat jembatan dusun sumber 1 RT 01 RW 01 Rp.8.229 ( DD ) dan 10..Paving RT 01 RW 01 SD RT 03 RW 02 Rp 164.300 ( DD ) .Arf-Adv Sumber


Home » » Hasil Tes Swab 25 Sampel Asal Kabupaten Sikka Dinyatakan Negatif

Hasil Tes Swab 25 Sampel Asal Kabupaten Sikka Dinyatakan Negatif

Sikka,OposisiNews.co.id -  Hasil pemeriksaan swab dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) dari Laboratorium RSUD W.Z. Yohanes Kupang terhadap 25 sampel swab asal Kabupaten Sikka yang dikirim pada Rabu, 20/5/2020 yang lalu dinyatakan negatif.

Hal itu, disampaikan Juru Bicara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Sikka, Petrus Helermus dalam konferensi pers, bertempat di Posko Covid-19,  Kantor Dinas Kesehatan di Maumere, 28/5/2020.

Dijelaskannya, 25 sampel tersebut merupakan mereka yang telah melakukan kontak dengan 27 pasien positif covid-19 menurut hasil tracking dari tim identifikasi Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka.

"Untuk itu bisa disimpulkan senentara bahwa tahap awal belum terjadi transmisi lokal. Kita lagi tunggu sampel kedua yang kita kirim untuk kontak erat yang lain. Kalau ada swab yang positif berarti kita masuk transmisi lokal," jelas Helermus.

Tambah Helermus, penanganan terhadap 25 pasien tersebut masih dilakukan sesuai protokoler, menunggu petunjuk dari Kupang sehingga yang dikarantina bisa dipulangkan.

Lebih lanjut Ia mengatakan, hari ini dilakukan uji laboratorium lanjutan terhadap 27 pasien positif Covid-19 guna memastikan apakah masih tetap positif atau negatif.

"Jika terkonfirmasi negatif, kita bisa pulangkan yang diisolasi di rumah sakit," kata Helermus. ( EN )

Reporter : Ernensia
Home » » Kejari Magetan Apresiasi Wadah Insan Pers ' IJM '

Kejari Magetan Apresiasi Wadah Insan Pers ' IJM '

Magetan.OposisiNews.co.id -  Kejaksaan Negeri magetan sambut kedatangan insan pers dari wadah organisasi wartawan di magetan Yang tergabung di ikatan jurnalis magetan(IJM).(27/05/2020)

M. Rizal SumadiPutra kepala kejaksaan magetan mengungkapkan terima kasih atas kedatangan teman - teman wartawan.
Kajari tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai segala tujuan yang diharapkan tanpa ada peran wartawan di belakangnya. Karena wartawan dan medianya berperan sangat sentral dalam mendukung pembangunan di segala sektor termasuk dengan Kejaksaan.

“Wartawan merupakan mitra dalam tugas. Kalau tidak ada wartawan maka kami juga tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, karena pada prinsipnya wartawan adalah penyampai informasi kepada masyarakat. Orang yang selalu berada di lapangan serta sebagai kontrol sosial yang aktif menjalankan tugasnya, tanpa wartawan yang meliput segala kegiatan kami, maka apa yang kami kerjakan akan menjadi sia-sia karena tidak ada orang yang mengetahuinya,” ujar Kajari

Kajari meminta wartawan kooperatif, dapat memberikan saran, kritikan dan informasi namun yang bersifat membangun.Hal itu diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan fungsi dan tugas Kajari ke depannya.

Di kesempatan yang sama Ketua Ikatan jurnalis magetan (IJM) Agus Suyanto mengatakan kedepannya kita bisa sinergi dan babu membahu dalam pemberitaan ataupun yang terjadi di magetan
" saat ini saya mengajak rekan - rekan pers yang bergabung di IJM ke kejaksaan negeri .magetan(Kajari). Untuk silaturahmi dan memperkenalkan teman-teman wartawan IJM pada kejaksaan" tutur ketua IJM

Agus juga berharap kedepannya teman-teman insan pers IJM bisa  bersinergi dan bekerja sama dalam pemberitaan ataupun hal yang ada demi kemajuan magetan.

" Saya berharap bersama-sama teman Ijm kedepannya nanti bisa saling bersinergi dalam pemberitaan , bahu membahu dan berkesinambungan untuk magetan bersama kejaksaan , tentunya para insan pers khususnya yang tergabung dalam IJM akan lebih profesional dalam pemberitaan serta menjaga kebersamaan dalam segala hal terkaid kejurnalistikan , ucap Ketua IJM.

Pada kesempatan Silaturohim itu ,  Ketua IJM mengapresiasi tanggapan kepala kejaksaan negeri magetan akan sikap pro-aktif dan ajakan mensinergikan kerja sama yang apik  dalam hal yang bersifat membangun magetan" tegas Agus

Silaturohim insan pers ke kantor kejaksaan negeri magetan diakiri dengan pemberian tumpeng dari ketua IJM pada Kepala Kejari Magetan sebagai simbolis perkenalan Wadah wartawan IJM ke Kajari magetan.( UM )
Reporter.Umar S

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon