Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Polisi Terus Semprot Disinfektan Wilayah Zona Merah , Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Polisi Terus Semprot Disinfektan Wilayah Zona Merah , Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Written By BBG Publizer on Rabu, 13 Mei 2020 | 21.10

Satbrimob Polda Jatim lakukan penyemprotan Disinfeksitan di Wilayah Zona Merah Kecamatan Taman - Sidoarjo
Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Guna menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo, upaya penyemprotan disinfektan terus dilakukan. sejumlah tempat oleh KBR Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersama Polsek Taman.Rabu , 13/5/2020.

Beberapa tempat sasaran penyemprotan, antara lain Masjid Baiturrahim Jalan Raya Wonocolo Taman, Masjid Ryadus Sholihin Gang IV, Kelurahan Taman, Mapolsek Taman dan sejumlah wilayah lain di Kecamatan Taman.

Kapolsek Taman Kompol Herry Setyo Susanto mengatakan, penyemprotan ini sebagai upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan Taman.

“Sebagaimana kita ketahui hasil evaluasi PSBB tahap pertama, Kecamatan Taman menduduki peringkat kedua setelah Kecamatan Waru. Sebagai kecamatan yang angka penyebaran Covid-19 paling tinggi,” ujarnya.

Karenanya, menurut Kapolsek Taman Kompol Herry salah satu upaya adalah dengan meningkatkan rutinitas penyemprotan disinfektan, serta memberikan himbauan atau sosialisasi ke warga.(bg)

Reporter.Subagyo SH
Editor.Bambang PW
Home » » Rekomendasi DPRD Tulungagung Atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019

Rekomendasi DPRD Tulungagung Atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019

Add. Bupati bersama Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung saat Rapat Paripurna di ruang Graha Wicaksana
Tulungagung.OposisNews.co.id- Rapat Paripurna DPRD Tulungagung dengan agenda menyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung  tahun anggaran 2019 di laksanakan di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung. Rabu, (13/05/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., di hadiri Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo,M.M., para wakil ketua DPRD Tulungagung, ketua fraksi DPRD Tulungagung, dan Sekda Kabupaten Tulungagung, Drs.Sukaji, M.Si. Sementara peserta rapat dari anggota DPRD Tulungagung lainnya serta kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung mengikuti rapat paripurna di kediaman masing-masing melalui teleconference.

Bupati , Ketua Dan Wakil Ketua DPRD
 Tulungagung saat Rapat Paripurna
 di ruang Graha Wicaksana
Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso, M.Pd. saat membacakan Rekomendasi DPRD Tulungagung atas LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2019, mengatakan bahwa, rekomendasi DPRD merupakan hasil kerja DPRD yang dibantu oleh komisi dalam merangkum berbagai masukan, saran, catatan, strategis, dan evaluasi akhir bagi Bupati Tulungagung.

Adapun masukan, saran, dan catatan dalam rekomendasi tersebut di antaranya untuk urusan wajib bidang pendidikan, diharapkan melaksanakan pemerataan dalam penempatan guru PNS di sekolah-sekolah. Hal tersebut dikarenakan kondisi sekarang masih ada kesenjangan antara sekolah satu dengan lainnya.

Demikian pula dengan urusan kesehatan, disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana di RSUD dr Iskak serta tunjangan bagi tenaga medis non PNS, utamanya yang menangani penderita Covid-19.

Sedang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ada beberapa catatan strategis, yakni alokasi anggaran di Dinas PUPR sangat besar sekitar 163,8 miliar, namun hanya terserap sekitar 59 persen.

"Ini menunjukkan kinerja yang sangat buruk dan tidak profesional,  padahal masih banyak jalan dan infrastruktur yang rusak yang harus diperbaiki,” paparnya.

Menanggapi rekomendasi dari DPRD Tulungagung tersebut, Bupati Maryoto Birowo, mengakui berdasar evaluasi dewan masih ada kekurangan yang dilakukan Pemkab Tulungagung. Utamanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

“Nanti kami akan tindaklanjuti (rekomendasi DPRD Tulungagung) itu. Kami akan fokuskan pada infrastruktur jalan,” katanya.

Lebih lanjut di sampaikan Maryoto, akibat dari pandemi Covid -19 penganggaran di Pemkab Tulungagung mengalami pergeseran.

“Pengaruh Covid-19 membuat pergeseran anggaran barang dan jasa sampai 50 persen. Begitu juga dengan belanja modal sampai 50 persen,” pungkasnya. ( AG.P )

Pewarta : A.purnomo/hms.
Editor.Bambang PW

Home » » Menjelang Buka Giling PT. PG Candi Baru Serahkan Bantuan 1000 Paket Sembako

Menjelang Buka Giling PT. PG Candi Baru Serahkan Bantuan 1000 Paket Sembako

Doc.Peduli Covid19 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PG Candi Baru
Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Direktur PT. PG Candi Baru Audry Haris Jolly Lapian yang baru satu minggu menduduki kursi jabatan di PT. PG. Candi Baru sidoarjo,  bersilaturrahmi kepada Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH. di Pendopo Delta Wibawa.Rabu , 13/5/2920.

Selain bersilaturrahmi dan  menyerahkan sumbangan berupa 1000 paket sembako, Jolly  juga melaporkan bahwa pada bulan Juni mendatang PT. PG Candi Baru mulai buka giling. Dan pada saat proses buka giling PG.Candi Baru akan  mendatangkan kurang lebih 1000 orang tenaga tebang tebu dari luar kota Sidoarjo yaitu dari Lumajang dan Ngawi hal ini dikarenakan kalau hanya mengandalkan tenaga tebang dari Sidoarjo saja tidak mencukupi.

Untuk  itu pihak perusahaan PG Candi Baru komitmen  mematuhi SOP kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan RI. upaya  pertama yang akan di tempuh yaitu: sebelum mendatangkan tenaga dari luar akan dilakukan mengecekan kesehatan di wilayah asal, selain itu dilaksanakan juga karantina mandiri dengan menggunakan barak-barak yang di lokasi kebun sehingga meminimalis terjadinya interaksi yang terlalu instens pada masyarakat setempat, disamping itu juga akan dilakukan penanganan kesehatan untuk para tenaga kerja seperti penyemprotan desinfektan dan tempat cuci tangan juga pemberian vitamin.

“Hasil produksi gula pada masa buka giling ini diperkirakan  kurang lebih 30 ribu Ton sedang penjualan gula yang tadinya ditangani pusat mulai tahun ini sudah diserahkan ke masing-masing pabrik sehingga pada kesempatan ini PT. PG Candi Baru  mencoba untuk ikut berpartisipasi dalam menstabilkan harga gula khususnya di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu di kisaran Rp. 12.500'- per kg di tingkat masyarakat”katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin selaku Ketua  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo menerima secara langsung sumbangan peduli Covid19 dari Dewan Komisaris dan Direksi PT.PG Candi Baru.

Dan pada kesempatan itu pula Wakil Bupati juga menyampaikan pada saat Proses Buka Giling nanti selama covid belum terselesaikan maka pemerintah menyarankan isolasi mandiri pada tenaga yang datang dari luar Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan, sehingga proses produksi bisa berjalan dengan baik, dimana hasil produksi juga dapat dan SOP kesehatan juga berjalan.

“Saya mengucapkan terimasih atas kerjasama ini semoga segalanya bisa berjalan dengan baik, khususnya pada saat buka giling nanti juga berjalan dengan baik sehingga kebubutuhan pangan khususnya gula dikabupaten Sidoarjo bisa terselesaikan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka peluang kerjasama dalam menyuplai gula di Kabupaten Sidoarjo dan diharapkan agar harga gula di Kabupaten Sidoarjo bisa kondusif dan stabil” tambahnya”. (Bg)

Reporter.Subagyo SH
Editor.Bambang PW
Home » » DPRD Flores Timur Soroti Anggaran Penanganan Covid-19

DPRD Flores Timur Soroti Anggaran Penanganan Covid-19

Flotim, OposisiNews.co.id - Sebagai lembaga yang memiliki hak budget, DPRD Flores Timur mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.

Untuk itu, barisan wakil rakyat yang diketuai oleh Robertus Rebon Kereta, S.Pd, dalam forum rapat bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di ruang rapat Bale Gelekat, Senin, 10 Mei 2020, memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait penanganan Covid-19.

Dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S.Pd, sebagai representasi rakyat, pihaknya telah melalui tahapan membangun komitmen kelembagaan untuk bersinergi bersama pemerintah dalam melakukan upaya penanganan Covid-19, mulai dari pembahasan anggaran hingga pada persetujuan mengenai anggaran penanganan Covid-19.

"Kami telah melakukan monitoring ke sejumlah kecamatan dan desa. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi terkait penanganan Covid-19 ini," ungkap Robert.

Sementara itu, terkait penyaluran bantuan dari pemerintah yang belakangan ini menuai polimik di tengah masyarakat, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) , Lambertus Nuho Baon, Herman Vicki Betan dari PDI-P, Yohanes Ola Tobi, S.Fil, dari Nasdem , senada menyoroti kelalaian instansi terkait dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan, baik bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Sebab, berdasarkan  monitoring, ditemukan ada pihak yang tergolong mampu tercover dalam data bantuan tersebut, seperti PNS dan Pensiunan.

"Data bantuan masih carut-marut. Kita berharap kepada instansi terkait agar kembali melakukan validasi dan verifikasi data agar penyalurannya lebih tepat sasaran," kata Baon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Flores Timur, Rufus Koda Teluma, S.Sos, Plt. Kepala Dinas Sosial ( Dinsos ), Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos,  pada kesempatan tersebut menanggapi komentar tersebut dengan memberikan sejumlah penjelasan terkait kondisi penyaluran bantuan tersebut.

Rufus menjelaskan, proses pendataan BLT dilakukan oleh Relawan Desa dan pendataan akan fokus pada tingkat RT/RW. Menurut Rufus, ketentuan regulasi pendataan yang ideal adalah sesuai validasi dan akurasi hingga pada finalisasi data yang dilakukan melalui musyawarah desa.

Terkait polimik yang sedang terjadi di tengah masyarakat, Rufus memastikan pihaknya akan kembali melakukan monitoring dan akan kembali melakukan verifikasi data sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Ia menambahkan, sejauh ini baru 55 desa di Kabupaten Flores Timur yang menyalurkan BLT, untuk itu, Ia berharap kepada desa-desa yang belum menyalurkan agar segera melakukan pendataan sesuai petunjuk regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal yang sama disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial, Anselmus, bahwa pihaknya ( Dinsos.red ) akan kembali melakukan verifikasi data. Ia mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data yang digunakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Ia menambahkan," Jika pada data tersebut tercover nama PNS, maka yang bersangkutan terdaftar pada DTKS sebelum menjadi PNS". (Att)

Reporter : Marten
Editor.Bambang PW
Home » » Sebanyak 84 KK Di Desa Ulak Lebar Menerima BLT

Sebanyak 84 KK Di Desa Ulak Lebar Menerima BLT

Lahat, OposisiNews.Co.Id– Alokasi Dana Desa (ADD) Ulak Lebar Kecamatan Kota Lahat tahun 2019 tahap pertama yang dialihkan dalam bentuk bantuan langsung kepada masayrakat yang terkena imbas dari pandemi viirus Covid-19.

Sesuai arahan Bupati Lahat dalam pandemi Covid-19 ini, agar Alokasi Dana Desa beberapa persen di jadikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Selasa (12/05/20)

Tercatat sebanyak 84 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak merasa lega dengan kebijakan yang diambil pemerintah dan warga terdampak berharap BLT Dana Desa secepatnya bisa dimanfaatkan jelang Idul Fitri 2020

Kades Ulak lebar kecamatan kota Lahat Evi Fitrianti mengatakan, bantuan yang diberikan kepada 84 KK berasal dari Tiga Dusun yang ada dengan harapan warga terdampak Covid19 dapat merasakan efek positif dari dana yang ada mengingat pandemi Corona sudah berimbas bagi perekonomian masyarakat.

“Sebelum bantuan diberikan warga terlebih dahulu didata sehingga penerima benar-benar tepat sasaran. Dana yang diberikan sebesar Rp.600 ribu per KK yang berasal dari ADD tahun 2020,” kata Evi Fitrianti.

Bupati Lahat Cik Ujang SH menyampaikan, sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kades Ulak lebar kepedulian terhadap warga yang terkena imbas pandemi Corona.

Cik Ujang, menghimbau kepada seluruh Pemdes yang ada dikabupaten Lahat untuk segera melakukan langkah presfektif mendata , menganggarkan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga didesanya yang tidak mampu secara ekonomi.

“Bantuan yang diberikan jangan tebang pilih dan pastikan warga penerima adalah yang benar-benar tidak mampu karena ini adalah bantuan bencana yang dialokasikan dari dana desa sehingga harus benar-benar tepat sasaran peruntuhannya,”imbuhnya.

Ditempat terpisah, Ramli (48th) salah satu penerima BLT dana desa mengungkapkan, sangat senang dan berterima kasih atas kepedulian Pemdes ulak Lebar dan Pemkab Lahat. Dengan bantuan yang diberikan akan sangat bermanfaat mengingat selama pandemi Corona sulit mencari nafkah serabutan dan berimbas buruk pada pemenuhan kebutuhan dirumah.

warga sangat berterimakasi dengan adanya BLT ini kami bisa memenuhi kebutuhan hidup beberapa waktu kedepan dan semoga kegiatan ini terus berlanjut sampai situasi benar-benar stabil. Mewakili warga lainnya kami sangat berterima kasih kepada bu Kades Evi Fitriyanti dan Bupati Lahat,” ucap Ramli.( PR )

Reporter. (Parlin )
Home » » Pelanggaran PSBB di Sidoarjo Akan Dikenai Sanksi Sosial

Pelanggaran PSBB di Sidoarjo Akan Dikenai Sanksi Sosial

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid Dua di Kabupaten Sidoarjo mulai berlaku, Selasa 12/5 hingga 14 hari kedepan. Ada beberapa peraturan baru didalam Perbup, termasuk sanksi bagi warga yang melanggar selama pelaksanaannya.

Sebagaimana disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji kepada awak media di Mapolresta Sidoarjo, Bahwa dalam aturan baru ini Pemerintah lebih fokus dalam penanganan Covid-19 di desa-desa dan perkampungan penduduk. Memaksimalkan tugas dan keterlibatan RT, RW, sampai tingkat kelurahan serta peran para relawan, khususnya unsur tiga pilar. Selasa 13/5/2020.

Kemudian pembeda dari jilid pertama, dalam PSBB jilid dua ini menurut Kapolresta Sidoarjo ada aturan baru, bagi warga yang keluar rumah harus membawa KTP, surat keterangan dari tempat kerja, plus surat keterangan dari RT / RW di tempat tinggalnya. Jika tidak, maka bakal kena sanksi.

"Misalkan warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya. Saat kembali ke Sidoarjo dan melalui pemeriksaan petugas check point harus menunjukan KTP, surat keterangan dari tempat kerja bila ada, dan terpenting adalah menunjukan surat keterangan dari RT/RW tempat tinggalnya. Dan, bila tidak dilengkapi surat keterangan RT/RW maka kami minta untuk putar balik," jelas Kombes Pol. Sumardji.

Sedangkan untuk sanksi, tetap ada teguran lisan dan tertulis sampai dengan pencabutan ijin usaha bagi pengelola tempat usaha yang melanggar peraturan PSBB. "Tetapi disamping itu yang terbaru dalam pemberian sanksi di PSBB jilid dua adalah adanya sanksi sosial," tegasnya.

Sanksi sosial ini tujuannya selain memberi efek jera, juga untuk mengedukasi warga yang melanggar tentang bahaya Covid-19. Kapolresta Sidoarjo menyebut contoh dari sanksi sosial, seperti pelanggar dipekerjakan di dapur umum peduli Covid-19, ikut memakamkan warga yang meninggal dunia, membersihkan tempat ibadah, tempat fasum, dan beberapa bentuk sanksi sosial lainnya.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji berharap dalam pemberlakuan sanksi sosial di PSBB jilid dua ini, dapat menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya wabah Virus Corona. Seperti di wilayah Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman belakangan ini, yang lonjakan Covid-19 begitu cepat akibat kesadaran masyarakatnya jauh dari harapan. "Karenanya saya optimis, pada PSBB jilid dua ini penyebaran Covid-19 dapat kita tekan," pungkasnya.(bg)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon