Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Gubernur Jatim Kunjungi Dapur Umum Peduli Covid-19 Sidoarjo

Gubernur Jatim Kunjungi Dapur Umum Peduli Covid-19 Sidoarjo

Written By BBG Publizer on Rabu, 06 Mei 2020 | 19.47

Khofifah Indar Parawangsa cek kesiapan dapur Umum PSBB kab.Sidoarjo
Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Di sisa waktu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penanggulangan Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal menggandeng UMKM dan PKL dalam penyediaan makanan untuk sahur dan buka puasa.

Hal tersebut seperti disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Dapur Umum Peduli Covid-19 di Polresta Sidoarjo Jalan Cemengkalang, Sidoarjo, Rabu 6/5/2020.

"Sejak diberlakukannya PSBB di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dapur umum guna menyediakan makanan untuk warga terdampak Covid-19 telah berjalan baik," ungkap Gubernur Jatim Khofifah.

Karena kebutuhan pencukupan bahan pangan ini begitu tinggi. Setiap hari menyediakan ribuan makanan untuk warga selama pelaksaan PSBB. Berikutnya, pemerintah akan melakukan perluasan dengan memberdayakan UMKM dan PKL setempat.

PKL sekitar dan pelaku UKM akan diberi jatah atau pekerjaan untuk pengadaan makanan. Setiap satu UMKM atau PKL bakal diberi tugas menyediakan 50 bungkus makanan untuk sahur dan 50 bungkus makanan untuk buka puasa.

Artinya setiap UMKM atau PKL bisa mendapat order 100 bungkus setiap hari. Di setiap titik, bakal ada sekitar 20 PKL atau UMKM yang diberdayakan dalam program ini.

“Sehingga tujuan daripada penggandengan UMKM dan PKL selama pandemi virus Corona atau Covid-19 ini, mereka para pelaku UMKM dan PKL dapat terus bergerak,” imbuh Khofifah.

Dalam upayanya menggerakkan aktivitas PKL dan UMKM, Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa pasar takjil atau pasar dadakan yang biasanya buka saat Ramadan bakal mulai dibolehkan. Namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu, atau tetap sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Kami juga sudah berkordinasi dengan masing-masing sekda terkait dibolehkannya kembali pasar takjil. Tapi intinya, masyarakat harus tetap menjaga kedisiplinan dan kepatuhan. Karena itu kunci agar covid-19 tidak menyebar,” pungkasnya.(bg)

Reporter.Subagyo SH
Editor.Bambang PW
Home » » Wartawan Korban Penghinaan Menilai Putusan Sela PN Yogyakarta “Aneh Tapi Nyata”

Wartawan Korban Penghinaan Menilai Putusan Sela PN Yogyakarta “Aneh Tapi Nyata”

Yogyakarta,OposisiNews.Co.Id- Saksi korban wartawan media online yang menjabat Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) Ir Soegiharto Santoso alias Hoky menanggapi serius atas putusan sela yang ditetapkan majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait perkara penghinaan dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Lilik Nurani SH bersama hakim anggota Asep Permana SH. MH dan Nasrulloh SH menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta tidak berwenang mengadili terdakwa Michael, warga Jalan Pajajaran Bogor Jawa Barat, atas kasus turut serta menghina dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Ir Soegiharto Santoso alias Hoky melalui akun media sosial Facebook.

Hoky yang juga menjabat Wakil Pemimpjn Redaksi Media Info Breaking News, menilai putusan tersebut adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum. “Bahkan dapat dikatakan putusan tersebut aneh tapi nyata,” tandas Hoky kepada wartawan melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (06/05/20) di Jakarta.

Sebab, menurut Hoky, perkara yang sama dengan terdakwa Ir. Faaz Ismail telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan hukuman pidana penjara selama 3 bulan, dan putusan itu telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perkara nomor: 7/PID.SUS/2020/PT YYK, dan kasus tersebut masuk dalam satu berkas laporan polisi nomor: LP/362/VII/2017/DIY/SPKT tertanggal 20 Juli 2017 di Polda DIY bersama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi.

Lebih lanjut Hoky menambahkan, berdasarkan yurisprudensi kasus serupa, Pengadilan Negeri Yogyakarta pernah menyidangkan dan memutus kasus penyebar berita hoax yang mencatut nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, yaitu terdakwa Rosyid Nur Rohum SIP warga Oku Timur Sumatera Selatan yang divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.  “Faktanya kan sudah ada dua kasus serupa yang telah divonis bersalah PN Yogyakarta, jadi putusan sela atas laporan saya oleh majelis hakim adalah aneh tapi nyata,”ungkap Hoky.

Menanggapi putusan sela tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta P.F.N.A. Noenoehitoe SH mengatakan, pada prinsipnya pihaknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim sehingga mengambil upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, 04 Mei 2020. “Semoga upaya hukum kami tersebut dikabulkan (majelis hakim),” ujar JPU.

Disebutkan juga, locus delicti atau tempat kejadian perkara ITE mengacu pada teori akibat (de leer van het gevolg) yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik. Dalam perkara penghinaan terhadap Hoky, para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban pada Jumat tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Gallery Prawirotaman di Jalan Prawirotaman 2 Nomor 839B Yogyakarta.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP APKOMINDO Vincent Suriadinata SH MH mengatakan, mengacu dari 2 perkara yang sudah diputus oleh PN Yogykarta baik terdakwa Ir Faaz Ismail maupun Rosyid Nur Rohum SIP, menunjukkan bahwa dalam perkara ITE diterapkan teori akibat perbuatannya adalah dilihat di mana perbuatan itu dilakukan, bukan saat melakukannya di mana. Sehingga putusan sela atas nama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum,” urai Vincent.

Melalui press releasenya, Hoky mengaku melakukan perlawanan terhadap para terdakwa karena merasa dikriminalisasi selama berkali-kali. Fakta hukumnya Hoky sempat dikriminalisasi melalui laporan polisi sebanyak 5 kali, antara lain di Polres Jakarta Pusat, Bareskrim Polri, serta di Polres Bantul. Selain itu, menurut Hoky, hingga saat ini sudah ada 18 perkara di pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana yang berkaitan dengan organisasi APKOMINDO dan sudah berposes selama 7 tahun lamanya.

Puncaknya, Hoky menuturkan, dirinya pernah ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul atas rekayasa hukum pihak kelompok para terdakwa, namun telah divonis tidak bersalah oleh PN Bantul dan kasasi JPU telah ditolak oleh MA dengan Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018.

Hoky juga merasa tidak diperlakukan secara adil oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, sehingga pihaknya terpaksa melayangkan pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dan ke Komisi Yudisial RI serta ke Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hoky menambahkan, dirinya melayangkan laporan dan aduan tersebut agar dugaan ketidakadilan, keberpihakan dan ketidakpedulian serta ketidakdisiplinan para Terlapor yakni Majelis Hakim di PN Jaksel dapat diusut. “Saya pribadi tetap percaya dan menjunjung tinggi institusi Pengadilan akan bekerja secara profesional, berintegritas tinggi, transparan dan tidak memihak untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum di Republik Indonesia,” imbuhnya.

Hoky juga memberi apresiasi terhadap pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengundangnya untuk mendengarkan keterangan secara langsung terkait aduannya pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020. Red**
Home » » Puluhan Wartawan Sidoarjo Jalani Rapid Test Hasilnya Negatif

Puluhan Wartawan Sidoarjo Jalani Rapid Test Hasilnya Negatif

Wartawan Se-Kab.Sidoarjo jalani Rapid-test Covid 19
Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Puluhan wartawan yang bertugas melakukan peliputan di lingkungan Pemkab Sidoarjo menjalani rapid test yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 31 orang wartawan yang mengikuti rapid test semuanya menunjukkan hasil negatif Covid-19. di Ruang Delta Graha Kantor Pemkab Sidoarjo.Rabu , 6/5/2020.

Profesi wartawan dinilai termasuk Orang Dengan Resiko (ODR) terpapar karena sehari-hari meliput pemberitaan perkembangan Covid-19. Seperti meliput di rumah sakit rujukan Covid-19 dan meliput pemakaman dengan prosedur Covid.

Selain itu, seringnya awak media berinteraksi dengan banyak orang  juga rentan potensi jadi Carrier atau Orang Tanpa Gejala (OTG). Kasus OTG justru dinilai sangat berbahaya karena bisa menyebarkan virus secara diam-diam tanpa disadari atau disebut silent carrier.

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nur Ahmad Syaifuddin meminta agar dengan sukarela wartawan yang meliput di Sidoarjo mau mengikuti rapid tes yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

“Kalau menurut saya wartawan harus di rapid test, semoga teman-teman wartawan bersedia di test semua dan mudah-mudahan hasilnya negatif semua”,kata Nur Ahmad.

Dalam prosedur rapid test jika ada yang terkonfirmasi positif maka akan dilakukan tindakan observasi dan selanjutnya akan dilakukan proses pengambilan specimen tes swab. Dari hasil tes swab inilah nanti yang akan menentukan, jika hasil swab positif maka akan dirujuk di rumah sakit rujukan Covid-19.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kusdianto mengucapkan terimaskasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah bersedia dilakukan rapid test.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo serta Dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang memfasilitasi pelaksanaan rapid test tersebut berharap agar rekan-rekan wartawan yang selama ini secara intens atau sering melakukan peliputan perkembangan Covid-19 bisa bekerja dengan tenang.

“Harapan kami dengan dilakukannya rapid test untuk rekan-rekan wartawan khususnya yang sering meliput perkembangan Covid-19 bisa bekerja dengan tenang. Alhamdulillah hasilnya semua negatif. Meski hasilnya menunjukkan negatif aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Seperti wajib pakai masker dan jaga jarak atau physical distancing”, imbau Kusdianto. (Bg)

Reporter.Subagyo SH
Editor.Bambang PW
Home » » Desa Sambirejo Kecamatan Geger Siapkan 2 Posko Isolasi Pemudik

Desa Sambirejo Kecamatan Geger Siapkan 2 Posko Isolasi Pemudik

Madiun.OposisiNews.Co.Id -Antisipasi warganya yang  nekat mudik dari luar daerah apalagi dari wilayah Zona merah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kepala daerah dan kepala desa di wilayah Madiun khususnya desa Sambirejo kecamatan Geger

Kecemasan itu tampak sedang di rasakan oleh desa sambirejo kec Geger kab.madiun dalam mempersiapkan posko isolasi bagi pemudik yang nekat tidak mentaati imbaun pemerintah pusat untuk menunda mudik tahun ini ( 2020.reds ) menunggu pandemi covid 19 mereda.

Kepala desa Sambirejo, Supriyanto selaku tim gugus desa penanganan dan pencegahan penularan virus corona telah mengantisipasi kenekatan dan kebandelan pemudik yang nekat mudik dengan alasan yang beraneka ragam dengan menyiapkan  2 ruang posko isolasi di gedung sekolah paud desa .

"Protap aturan harus di taati oleh pemudik ,mereka harus karantina mandiri selama 14 hari di rumah,menjaga jarak dengan penghuni rumah.tim gugus akan berkordinasi dengan para ketua rt untuk melaporkan langsung ke tim gugus apabila mereka melanggar protap dan aturan ,semisal nekat keluar rumah ke  tetangga atau kemana akan di ambil dengan tegas untuk dilakukan isolasi di pos isolasi yg sudah di siapkan " , ujar Kades.

"Untuk tanggung jawab itu di serahkan kepada sertu samsuri dan aiptu aris usman selaku babinsa dan babin kamtibmas desa sambirejo'',imbuhnya.

Di samping itu Supriyanto selaku Kepala desa Sambirejo juga menghimbau masyarakat sadar dan peduli ,saling bergotong royong,saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain melawan dan memutus mata rantai penyebaran pandemi covid 19 ini diwilayah Madiun khususnya Desa Sambirejo,sehingga kehidupan bermasyarakat akan kembali normal lagi seperti sedia kala. ( ags.adv)
Home » » 301 Orang Nongkrong di Warkop Langgar Jam Malam PSBB dan 4 Orang Terduga Positif Covid-19

301 Orang Nongkrong di Warkop Langgar Jam Malam PSBB dan 4 Orang Terduga Positif Covid-19

Sidoarjo,OposisiNews.ci.id -Seminggu berjalan penerapan pemberlakuan jam malam dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo, seolah masih susah menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Setelah sebelumnya 250 orang terjaring razia pemberlakuan jam malam PSBB di Kabupaten Sidoarjo, dan saat dilakukan rapid test terdapat lima orang diduga positif Covid-19. Tidak membuat jera masyarakat. dini hari masih banyak masyarakat yang nekat berada di luar rumah.rabu , 6/5/2020.

Terdapat 301 orang terjaring razia petugas gabungan yang asik nongkrong di warkop dan kluyuran di luar rumah. "Malam ini kembali kami lakukan razia masyarakat yang berada di luar rumah, berkerumun di warkop saat pemberlakuan jam malam PSBB," ujar Kabagops Polresta Sidoarjo Kompol Mujito

Mereka yang terjaring dibawa ke Mapolresta Sidoarjo. Untuk dilakukan tindakan, diperiksa kesehatannya, dicek suhu tubuh, dan terpenting adalah juga dilakukan rapid test secara acak untuk 85 orang.

"Hasil dari 85 rapid test malam ini, ada 4 orang terduga positif Covid-19. Yang kemudian akan kami tindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan swab, guna memastikan positif atau tidaknya Covid-19 dalam tubuh mereka," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Syaf Satriawarman. 

Kadinkes Kabupaten Sidoarjo Syaf Satriawarman menambahkan, jika dari hari sebelumnya pelaksanaan PSBB ini seakan belum membuat masyarakat jera. Bahkan jumlah orang yang didapat dari penjaringan razia sebelumnya malah lebih banyak saat ini. "Karenanya kepada masyarakat, agar mentaati segala peraturan PSBB di wilayah kita supaya upaya pemutusan mata rantai Covid-19 ini dapat dengan cepat teratasi," imbuhnya.(bg)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon