Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Dakwaan JPU Tidak Terbukti, Agus Butarbutar Harus Bebas Murni

Dakwaan JPU Tidak Terbukti, Agus Butarbutar Harus Bebas Murni

Written By BBG Publizer on Selasa, 28 April 2020 | 18.50

Agus Butarbutar
 dan istrinya Juniar
Jakarta.OposisiNews.Co.Id - Agus Butarbutar dalam persidangan di PN Jakarta Utara, Rabu, 22 April 2020, menyatakan bahwa ia sangat menyesalkan penangkapan dan penahanan dirinya. "Saya sangat menyesalkan dan minta ampun karena saya disekolahkan orang tua sampai sarjana hukum bukan untuk dipenjara. Dan saya menyatakan tidak pernah memalsukan surat pernikahan Juniar alias Vero dengan Basri Soedibyo,” ujar Agus Butarbutar menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Agung Purbantoro, SH, MH, saat persidangan via telecoference.

Sebagaimana santer diberitakan di berbagai media online beberapa waktu lalu bahwa Agus Butarbutar diperhadapkan ke meja hijau atas dugaan pemalsuan surat nikah istrinya Juniar dengan almarhum suaminya, Basri Soedibyo. Anak Basri dari istri pertamanya melaporkan ibu tirinya, Juniar alias Vero, itu ke polisi atas tuduhan tidak pernah menikah dengan almarhum bapaknya dan mengatakan bahwa surat nikah yang dimiliki Juniar adalah palsu. Agus akhirnya ikut terseret atas peran oknum penyidik Polda Metro Jaya yang menuduh Agus ikut serta dalam proses pembuatan surat nikah palsu istrinya, Juniar.

Selain pengakuan Agus Butarbutar bahwa tidak pernah melakukan pemalsuan surat nikah, para saksi dari pihak terdakwa Agus maupun JPU memberikan keterangan di persidangan yang sama sekali tidak mendukung dakwaan JPU. Seluruh saksi dalam kesaksiannya menyatakan tidak mengetahui tentang pemalsuan surat nikah dan keterlibatan Agus Butarbutar dalam kasus ini.

Jika pada persidangan pidana yang lain, fakta-fakta dan keterangan saksi saling bersesuaian dan menguatkan surat dakwaan, maka dalam kasus Agus hal tersebut tidak terjadi atau justru kebalikannyalah yang mengemuka. Dengan demikian, walau Jaksa tetap menuntut Agus, Majelis Hakim semestinya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum. “Tidak ada peran Agus yang terlihat dalam kasus itu, maka dia seharusnya dibebaskan,” ujar seorang sahabat  Agus yang selama ini tertarik mengikuti persidangan kasus pemalsuan akta nikah itu di PN Jakarta Utara, Jumat (24/4/2020).

Terdakwa Agus sendiri membantah dakwaan JPU Suwartin dalam Pasal 266 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 244 KUHP atau memasukkan keterangan palsu pada akta pernikahan antara Basri Seodibyo dengan Juniar alias Vero. Dalam sidang yang digelar melalui video teleconverence, Rabu (22/4/2020), Agus Butarbutar mengatakan dirinya menikah dengan Juniar di Singapore pada bulan November 2019 setelah sebelumnya Juniar menjanda setelah suaminya Basri Soedibyo meninggal.

Saat majelis hakim menanyakan Agus Butarbutar kapan bertemu dengan Pdt MH Hosea, Agus Butarbutar menjawab bahwa ia bertemu Pdt Hosea saat penetapan di PN Jakarta Utara. “Pertama bertemu pada saat mau sidang saksi penetapan PN Jakarta Utara untuk proses pembuatan catatan sipil pernikahan antara Juniar alias Vero dengan Basri Soedibyo,” ungkap Agus.

Kembali hakim bertanya, sejak kapan mulai ketemu Juniar, Agus Butarbutar menjawab akhir Maret atau awal April 2019.

Siapa yang mengajukan penetapan ke pengadilan, tanya Hakim lagi, Agus menjawab “Juniar.”

Penetapan PN Jakarta Utara menyatakan perkawinan sah dan memerintahkan pencatatan pada Dukcapil Jakarta Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan Juniar-Basri dicatatkan pada negara melalui Dukcapil,” tandas Agus Butarbutar.

Selain itu, Agus Butarbutar juga menyebutkan bahwa sejak Mei 2019, dia dengan Juniar sudah berpacaran dan pergi ke mana-mana selalu berdua. Ke luar kota, ke luar negeri berdua, seolah di mana ada Juniar di situ ada Agus Butarbutar. Demikian juga sebaliknya di mana ada Agus Butarbutar di situ juga ada Juniar.

“Saya bukan kuasa hukum Juniar, Juniar adalah pacar saya, maka ke manapun Juniar pergi selalu saya dampingi. Adapun pembuatan surat kuasa oleh Juniar kepada saya karena ada permintaan dari instansinya sendiri (kantor Juniar)," tegas Agus Butarbutar.

Selain Hakim, Penasehat hukum Agus, Halim SH juga bertanya, apakah nama Agus Butarbutar ada tertulis sebagai saksi atau sebagai advokat terhadap Juniar, dijawab tidak. Apakah terdakwa juga membayar Pdt MH Hosea? “Saya tidak pernah pegang uang, apalagi untuk itu,” jawab Agus Butarbutar.

Apakah pekerjaan terdakwa? Saya karyawan dan pengusaha, bukan advokat. Apakah terdakwa pernah mengusai tanah warisan almarhum Basri Soedibyo? Dijawab Agus, tidak pernah karena di atas tanah tersebut dipasang pelang oleh polisi.

Apakah terdakwa yang mengurus akta waris? Dijawab Agus, Notaris Vita, setelah membaca penetapan pengadilan lalu minta dibuatkan surat pengantar RT/RW, kelurahan dan diserahkan ke notaris dan notaris buat surat ke Dirjen AHU. Apakah terdakwa pernah membalik nama sertifikat atau menggadaikannya? Agus menjawab; tidak pernah, tetapi sertifikat itu sudah disita Polda dan diserahkan pada Kejaksaan.

Keterangan dua saksi meringankan, Robert Sitinjak SH dan Hotman Siagian SE, berikut saksi mahkota Juniar alias Vero sama sekali tidak mendukung surat dakwaan JPU. Justru saksi-saksi itu merasa heran kalau sampai Agus didakwa melakukan tindak kejahatan.

Saksi mahkota Juniar alias Vero menjelaskan perkawinannya dengan Basri Soedibyo pada tanggal 11 Februari 2017 di Kalingga Raya 12 Perumnas Tangerang yang diberkati Pdt MH Hosea. Bahkan Pdt MH Hosea sendiri menyerahkan surat akta perkawinan itu kepada Basri yang kemudian diserahkan kepadanya untuk disimpan. Juniar menyebutkan bahwa Basri Soedibyo sendiri yang datang ke Pantai Mutiara dan menyerahkan sertifikat tanah asli kepada Juniar sebagai hadiah.

Dengan keterangan Agus Butarbutar dan para saksi yang meringankan Agus Butarbutar dalam sidang tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suwartin dinilai tidak dapat membuktikan dakwaannya terhadap Agus Butarbutar dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan itu juga sama sekali tidak mendukung surat dakwaan JPU. Yang ada, keterangan saksi saling bersesuaian menguatkan tidak adanya tindak pidana dilakukan Agus Butarbutar.

"Saya berharap dan meminta kepada Majelis Hakim untuk obyektif dalam mengambil keputusan dalam sidang berikutnya, dan Agus Butarbutar lepas dari dakwaan, serta dinyatakan bebas murni," ungkap Amran, salah satu sahabat Agus Butarbutar. (AMR/Red)


Home » » Perspektif Islam tentang Mudik di Masa Pandemi Covid-19

Perspektif Islam tentang Mudik di Masa Pandemi Covid-19

_Oleh: Amiruddin Kuba_

Jakarta - Mudik adalah sebuah pekerjaan rutin yang dilakukan oleh seseorang menjelang hari Raya Islam seperti Idul Fitri. Pergerakan orang-orang mudik biasanya sudah terlihat seminggu sebelum perayaan idul fitri. Puncaknya dapat kita saksikan 1 atau 2 hari menjelang hari “H” idul fitri. Tidak ada yang aneh terkait mudik selama ini. Mengapa? Karena mudik adalah sarana untuk bersilaturrahim dan berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung setelah berpisah selama sekian bulan dan atau tahun. Mudik juga biasanya dimanfaatkan untuk berbagi rejeki kepada keluarga atau tetangga dan orang lain dari sebagian rejeki penghasilan di tempat kerja masing-masing. Namun karena adanya kasus pandemi covid-19, maka kebiasaan mudik menjadi tinggal angan-angan atau mimpi saja.

Bulan Maret lalu muncul wacana pemerintah akan melarang mudik ke kampung halaman masing-masing. Pemerintah juga mewacanakan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah tertentu khususnya daerah yang terkena zona merah pandemi covid-19. Wacana ini bertujuan muliah yaitu dalam rangka memutus mata rantai pandemi covid-19 agar tidak meluas di masyarakat. Tidak lama kemudian, wacana PSBB benar-benar menjadi kenyataan. DKI Jakarta merupakan kota pertama yang memberlakukan PSBB melalui Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomer 33 Tahun 2020 yang berlakui sejak tanggal 10 April 2020. Langkah yang diambil oleh DKI Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa kota yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kota lainnya di Indonesia termasuk kota Makassar. Berselang beberapa hari kemudian, setelah mendengarkan hasil evaluasi dan berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dimana ada 68 persen warga yang menyatakan tidak akan mudik sementara sisanya bersikukuh mudik sebanyak 24 persen dan bahkan 7 persen sudah mudik duluan. Berdasarkan data ini, Presiden Joko Widodo kemudian mengumumkan larangan mudik mulai terhitung sejak tanggal 24 April hingga 1 Juni 2020. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana Islam memandang soal mudik dan PSBB? Apakah larangan mudik atau pemberlakuan PSBB pernah ada dalam sejarah Islam?

Pentingnya Menjaga Diri dan Keluarga

Dalam al-qur’an dikatakan, “Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka” (Qs. At-Tahrim/66: 6). Ayat ini berisi perintah Allah Ta’ala kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini menjadi pengingat bagi setiap Muslim yang beriman. Sebab ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ibnu Abbas r.a. dalam sebuah majlis ilmu pernah berkata bahwa makna “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta perintah untuk berdzikir kepada-Nya. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka”. Hal senada dikatakan oleh Muqatil, Ad-Dhahak dan Ali bin Abi Thalib ra.

Dalam konteks pelarangan mudik oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 dan bertepatan dengan bulan ramadhan, maka pelarangan ini adalah hal yang sudah bijak dan benar. Bisa dibayankan jika kita tetap melakukan atau nekat mudik, maka hal ini bisa berdampak pada diri dan keluarga kita di kampung. Boleh jadi kita secara tampak tidak menunjukkan gejala apa-apa akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang hingga di kampung halaman bisa saja kita terkena covid-19. Akibatnya, keluarga yang kita datangi bisa tertular pandemi covid-19. Sebaliknya, boleh jadi kita akan yang akan tertular dari keluarga yang ada di kampung. Jika kondisi demikian, maka kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjerumuskan keluarga kedalam kebinasaan. Dengan kata lain, kita bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak menjaga diri dan keluarga sebagaimana disinggung dalam ayat dan perkataan Ibnu Abbas di atas. Disinilah pentingnya untuk tidak mudik agar diri kita dan keluarga bisa selamat dari pandemi covid-19 dan tentu selamat dunia akhirat. Apalagi dalam situasi bertepatan bulan ramadhan, sebaiknya dimanfaatkan untuk beribadah lebih khusu’ di rumah saja bersama keluarga.

Mentaati Pemerintah adalah Perintah Nash

Keinginan untuk mudik ramadhan dan idul fitri tahun ini pupus sudah. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan terkait larangan mudik. Bukan tanpa alasan, pemerintah ingin melihat rakyatnya selamat dari penyakit menular baru ini. Pemerintah ingin memutus mata rantai pandemi covid-19 sesegera mungkin demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masing-masing pihak untuk menahan diri sementara melakukan mudik di kampung halaman. Sebagai rakyat atau umat yang baik, sudah selayaknya untuk mengikuti apa yang telah diputuskan pemerintah. Apalagi dalam keadaan darurat pendemi covid-19 saat ini, sudah pasti kita semua was-was dan perlu mengambil langkah preventif dalam mencegah tertularnya pandemi covid-19.

Ketaatan kepada keputusan pemerintah sebetulnya telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya yang berbunyi,” Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa/4:59). Menurut Ibnu Abi ‘Izz dalam Syarah Aqidah Thahawiyah dalam Syarh Aqidah Ath Thahawiyah bahwa hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) walaupun mereka berbuat dzalim. Keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Berdasarkan ayat dan pendapat Ibnu Abi ‘Izz di atas jika dikaitkan dengan kasus pandemi covid-19, maka dapat dipahami bahwa mentaati pemerintah (ulil amri) untuk tidak mudik adalah perintah nash yang wajib diikuti.

Larangan Mudik dalam Sejarah Islam

Sebagaimana dalam pengantar saya di atas, telah dijelaskan untuk pertama kalinya DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB secara resmi kemudian diikuti oleh sejumlah kota lain. Pemerintah pun telah memutuskan untuk melarang mudik ramadhan dan mudik lebaran. Tujuannya jelas, untuk memutus mata rantai dan meluasnya penyakit menular (tha’un) yang dikenal sebagai pandemi covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan kemudian adalah apakah larangan mudik sudah pernah ada dalam sejarah Islam? Kalau kita menelusuri dalam sejarah Islam, ternyata larangan untuk tidak meninggalkan kota (mudik) yang terdapat wabah penyakit menular (tha’un) - seperti pandemi covid-19 saat ini- telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Salah satu hadis yang terkait hal ini yaitu hadis yang cukup masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda: _“Tha’un adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”_

Pesan dalam hadis ini sangat jelas dimana nabi melarang kita untuk tetap berada pada suatu kota/daerah yang di dalamnya terdapat penyakit menular (tha’un). Sebaliknya, Nabi juga melarang kita untuk tidak memasuki sebuah kota/daerah yang di dalamnya ada tha’un. Dalam konteks kasus pandemi covid-19 yang menimpa dunia termasuk Indonesia, maka larangan pemerintah untuk tidak meninggalkan kota dan melarang pihak luar untuk masuk di suatu kota, pemberlakuan PSBB, termasuk melarang beroperasi keluar masuk moda transportasi di wilayah tertentu seperti pesawat komersial domestik dan internasional, kereta api, bus penumpang antar kota dan kendaraan lainnya adalah sebuah keputusan yang sangat sejalan dengan hadis Nabi di atas. Tujuannya jelas, demi kemaslahatan bersama. Dalam pengertian lain, larangan mudik adalah sebuah langkah antisipasi (preventive) agar kasus pandemi covid-19 merebaknya secara luas.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah usul fikih yang berbunyi, “dar’ul mafâsid muqoddam ‘alâ jalbil masholih” yang berarti “menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan. Sementara kaidah pokoknya berbunyi “adh-dhororu yuzâlu” yang berarti “bahaya haruslah dihilangkan”. Kata al-Mafâsid dimaksudkan untuk berbagai hal yang menimbulkan bahaya, dan bahaya itu sendiri, sesuatu yang melukai, menimbulkan kesulitan, kesempitan, atau berdampak buruk pada diri seseorang, masyarakat luas atau orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah jika kita mengapresiasi dan mengikuti keputusan larangan mudik demi untuk kemaslahatan bersama. Mengurunkan niat untuk tidak mudik juga salah satu cara menyelematkan jiwa keluaga/saudara kita di kampong halaman. Mengurungkan niat saja sudah mendapat pahala apalagi jika kita benar-benar menjalankan niat itu dengan tidak mudik tentu pahalanya lebih banyak lagi. Lebih baik kita konsentrasi menjalankan ibadah puasa dengan tenang, sembari berdoa agar kita dan keluarga kita di kampung senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan terhindar dari pandemi covid-19. Semoga! Wallahu A’lam

_Amiruddin Kuba, Alumni Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, Kepala Seksi Kemahaiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Dewan Pengawas Nasaruddin Umar Office (NUO) Foundation, Founder Balqis Foundation Jakarta_
Home » » Pengerjaan Proyek Tol BORR Seksi IIIA Selesai Tepat Waktu

Pengerjaan Proyek Tol BORR Seksi IIIA Selesai Tepat Waktu

Bogor.OposisiNews.Co.Id - Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan dengan membangun sejumlah sarana dan prasana. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas transportasi, baik darat, laut, maupun udara.

Sejalan dengan itu, Pemerintah tetap melanjutkan pengerjaan Proyek Toll BORR Seksi IIIA, jalur Sentul Selatan hingga Simpang Yasmin, Bogor, dengan nilai proyek kurang lebih 4T. PT Marga Sarana Jabar (MSJ), pelaksana proyek Toll BORR Seksi IIIA, mengharapkan proyek selesai tepat waktunya.

Kepala proyek, Yusuf Luqman, mengatakan penuntasan pekerjaan proyek tersebut telah mencapai 95%. “Insya Allah tidak lama lagi akan selesai tepat waktunya, kendati cuaca saat ini hujan terus, tetapi para pekerja tetap melaksanakan pekerjaan dengan semangat dan hati-hati,” terang Luqman.

Terkait wabah Corona yang sedang menyerang saat ini, kata Yusuf Luqman, para pekerja proyek PT PP menggunakan standar prosedur sesuai anjuran Pemerintah. Para pekerja diwajibkan menggunakan masker dan tentunya APD lengkap.

“Para pekerja juga wajib diukur suhu tubuhnya sebelum masuk proyek dan peralatan proyek selalu disemprot disinfektan. Klinik atau dokter selalu standbay 24 jam melayani semua pekerja selama pendemi corona ini,” imbuh Lukman lagi.

Terkait situasi dan penerapan K3, hingga saat ini dari jumlah pekerja yang mencapai 200 orang lebih di Proyek Toll Seksi 3A, kata Yusuf Luqman, masih zero accident. “Walaupun ada yang jatuh atau luka-luka sedikit masih wajar, tidak fatal,” ujar Luqman meyakinkan.

Di akhir wawancra via telp, Selasa (28/4/2020), Yusuf Luqman mohon doa restu agar pekerjaan ini dapat selesaikan tepat waktu. Kendala lain proyek ini adalah pembebasan lahan yang tinggal sedikit lagi oleh pemkot Bogor. (JNI/Red)
Home » » PSBB Sidoarjo Mulai, Gugus Tugas Pantau Pos Check Point

PSBB Sidoarjo Mulai, Gugus Tugas Pantau Pos Check Point

Pos Check Point PSBB 
Sidoarjo,OposisiNews.co.id -  Hari ini 28/04/2020 dimulainya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sidoarjo melakukan pengecekan di beberapa pos check point perbatasan wilayah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Hal ini untuk memastikan kesiapan dari beberapa pos tersebut dalam menjalankan program PSBB.

Bahkan di lokasi check point perbatasan Sidoarjo-Surabaya, di Bundaran Waru serta depan pos lantas Waru, juga dilakukan pengecekan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, dan Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono pada Selasa .

“Sesuai  jadwal pukul 24.00 WIB akan di berlakukan PSBB dengan dimulainya mengecek kendaraan yang melewati titik-titik check point yang ada di tiga kota Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.

Dalam pelaksanaan PSBB ada beberapa orang yang masih diperbolehkan untuk melakukan mobilitas antar kota. Misalkan orang yang benar bekerja akan tetap diperbolehkan masuk, ojek online yang membawa pesanan makanan. Kemudian ambulan, angkutan ekspedisi, angkutan yang membawa sembako dan mungkin juga orang orang tertentu yang memang ada kepentingan mendesak.

Terkait pengecekan pos check point di beberapa perbatasan Sidoarjo, menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji bahwa pihaknya memastikan segala kesiapan personel gabungan dalam melakukan pengecekan setiap kendaraan yang masuk ke Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Ya Selasa dini hari ini 16 titik check point mulai beroperasi. Setiap kendaraan yang melintas diperiksa petugas, serta harus melalui Protokol kesehatan agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Selasa 28/4/2020.

Dijelaskan lebih jauh, kegiatan seperti ini bakal dilakukan selama status PSBB diberlakukan. Bagi warga Sidoarjo yang tidak memiliki kepentingan mendesak dan urgen diharapkan tetap berada di rumah. Bagi yang berada di luar serta saat berkendara juga diwajibkan pakai masker. Serta tetap menjaga jarak.

Ke-16 titik pos check point tersebut, antara lain, Jembatan Ngelom Taman, Simpang Empat Bypass Krian, Mlirip Rowo Tarik, Simpang Tiga Pakerin Prambon. Lalu Bundaran Waru, Pondok Tjandra Waru, Brebek industri Waru, Pintu Tol Medaeng Waru, Pintu Tol Brebek lndustri Waru, Pintu Tol Tambak Sumur Waru.

Kemudian ada juga di depan Pusdik Gasum Porong, Simpang Empat Arteri Baru Porong, Pabrik Gula Krembung, Simpang Empat Pilang Wonoayu, Pintu Tol Porong, dan Pintu Tol Sidoarjo.( bg )

Reporter .Subagyo SH
Editor.Bambang PW
Home » » Bhabinkamtibmas Sidoarjo Dibekali Penggunaan APD dan Penanganan Korban Covid-19

Bhabinkamtibmas Sidoarjo Dibekali Penggunaan APD dan Penanganan Korban Covid-19

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Terus bertambahnya tingkat penyebaran Virus Corona (Covid-19) di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo, tentunya harus dibekali dengan pengetahuan tata cara penanganan korban Covid-19, termasuk bagi para Bhabinkamtibmas jajaran Polresta Sidoarjo.

Melalui pelatihan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan cara penanganan korban Covid-19, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung di Gedung Serba Guna Polresta Sidoarjo, Senin 27/4/2020.

"Polresta Sidoarjo memberikan bekal kepada bhabinkamtibmas terkait pengetahuan tentang tata cara penggunaan APD dan penanganan korban yang benar juga aman," ujar Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Dodot Dwianto.

Melalui pelatihan ini pula, diharapkan para Bhabinkamtibmas saat terjun memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah merebaknya Covid-19, diharapkan dapat mengetahui prosedur penanganan Covid-19. Seperti halnya pengukuran suhu tubuh, memahami SOP Penggunaan dan Pelepasan APD (Alat Pelindung Diri) setelah selesai melakukan Penanganan korban Covid-19, dan sebagainya.

"Yang pertama harus kita pahami adalah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sehingga kita tidak terpapar Covid-19 dalam melaksanakan tugas," kata Supat Setia Hadi, pemateri dari Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Agar Bhabinkamtibmas memahami SOP tentang penanganan hingga pemulasaraan jenazah korban virus corona (Covid-19).

Lebih lanjut diharapkan dengan dilaksanakannya pelatihan tersebut dalam melaksanakan tugas penanggulangan korban Covid-19. "Bhabinkamtibmas dapat mengantisipasi keselamatan dirinya masing-masing dan tidak terpapar virus corona. Serta Bhabinkamtibmas mampu menyampaikan ke masyarakat terkait cara penanganan orang yang terpapar covid-19," pungkas Kompol Dodot.( bg)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon