Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Bantuan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19

Bantuan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19

Written By BBG Publizer on Senin, 27 April 2020 | 21.21

TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., menerima bantuan Alat kesehatan (Alkes) bagi para medis dari Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Senin, (27/04/2020).

Bantuan Alat Kesehatan (Alkes) dari Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli tersebut diwakilkan kepada Sugiyo Utomo dan di terima langsung oleh Bupati yang didampingi oleh Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Tulungagung.

Sugiyo Utomo mengatakan bahwa, bantuan yang diberikan kepada Pemkab Kali ini berupa Alat Kesehatan APD yang terdiri dari Baju Hazmad sekitar 1.058 buah, 1.100 pasang Sarung Tangan, Masker sekitar 2.500 pics, dan cairan Handzanitizer sebanyak 10 L.

"Pemberian bantuan ini dimaksudkan  untuk membantu Pemkab Tulungagung dalam penanganan Covid -19 di wilayah Kabupaten Tulungagung," ucapnya.

Selain memberikan bantuan alat kesehatan kepada Pemkab Tulungagung, Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli juga memberikan bantuan berupa nasi bungkus sebanyak 400 kotak setiap harinya kepada warga terdampak Covid di wilayah Tulungagung dengan tempat  di Klenteng Tri Darma Tulungagung.

Sugiyo berharap, dengan adanya niat baik yang dilakukan oleh Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli ini bisa memberikan manfaat kepada warga dan APD yang diberikan juga bisa digunakan sebaik-baiknya .

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., usai menerima bantuan APD dari Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada para pengusaha Tulungagung yang tergabung dalam Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli atas bantuan yang diberikan tersebut.

“Bantuan yang diberikan berupa alat Kesehatan oleh Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli ini merupakan bantuan yang kedua. Yang pertama dengan bantuan serupa, dan sesuai dengan rencana nanti akan diberikan sembako kepada warga Tulungagung. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha Tulungagung yang tergabung dalam  Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli karena telah peduli dengan sesama dengan memberikan bantuan tersebut, semoga bermanfaat untuk kita semua“pungkasnya. ( AG.P )

Pewarta : A.purnomo/ hms.

Home » » Pelabuhan Ketapang Marak Pungli, Pengemudi Minta Kemenhub Segera Tertibkan

Pelabuhan Ketapang Marak Pungli, Pengemudi Minta Kemenhub Segera Tertibkan

Kapal Roro pengangkut truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi_
Banyuwangi.OposisiNews.Co.Id - Para pengemudi truk mengeluhkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang marak di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di dermaga LCM, PT. ASDP. Para pengemudi truk merasa keberatan atas pembayaran tiket jeramba sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap kali masuk kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menurut para pengemudi truk, mereka sudah membeli tiket yang ada kode barcodenya di loket PT. ASDP sesuai tarif golongan kendaraan masing-masing, yang telah disediakan sesuai aturan dari pihak PT. ASDP.

"Tapi koq masih ada lagi pembayaran tiket tambahan yang harus dibayar oleh pihak pengemudi truk di saat truk mau masuk ke dalam kapal?" ujar salah satu sopir truk mempertanyakan dan minta namanya dirahasiakan, Kamis, 26/03/2020.

Dan yang paling ironisnya, sambung narasumber itu, pihak pelaku pungli mengejar pengemudi truk ke dalam kapal, meminta uang tiket jeramba ke pengemudi dan saling cekcok mulut. Pengemudi bersihkeras menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar kewajibanya sebagai pengguna jasa pelayaran sesuai tiket resmi yang ditetapkan pengelola pelabuhan.

Informasi yang dihimpun awak media , ternyata yang melakukan pungutan liar (tiket jeramba - red) tersebut adalah salah satu asosiasi yang bernama Serikat Pekerja Jasa Pelabuhan (SPJP) yang dipimpin oleh Jamhari selaku ketua. SPJP ini beranggotakan 48 orang. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh I Made Cahyana Negara, selaku Dewan pembina SPJP, pada Senin malam (06/04/2020).

Saat awak media mengkonfirmasi ke Ketua SPJP, Jamhari, via telepon terkait legalitas pungutan tiket jeramba yang dikeluarkan oleh SPJP, Jamhari mengungkapkan bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan ijin dari pihak ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan). Bahkan kata Jamhari, pihaknya mempunya MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak ASDP Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Masuk dalam jajaran pengurus SPJP, antara lain kepala desa dan para pekerja jasa pelabuhan. Pihak asosiasi setiap bulannya memberikan kontribusi ke pihak Kepala Desa Ketapang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menurut pengakuan Jamhari, ia mengatakan bahwa dirinya didampingi I Made Cahyana Negara, seorang anggota DPRD Banyuwangi, sebagai Dewan Pembina. “Saya didampingi Pak Made sebagai dewan pembina. Beliau selaku pembina di asosiasi yang saya pimpin yaitu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPRD)," kata Jamhari, 27 Maret 2020.

Selanjutnya, dia melanjutkan bahwa ia amat berharap kegiatan penarikan dana dari para sopir truk itu tidak dipermasalahkan. "Saya minta ke pihak media jangan sampai permasalahan ini mencuat ke publik terkait pungutan tiket jeramba. Dan jangan diutak-utik asosiasi yang saya pimpin ini karena asosiasi ini butuh pekerjaan untuk kebutuhan keluarga, saya mohon dengan hormat jangan diutak-utik lagi,” ujar Jamhari.

Sementara itu, Maneger Oprasional PT. ASDP Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Heru, mengaku terkejut saat dikonfirmasi tentang adanya praktek pungli tiket jeramba yang disebut Jamhari sudah disetujui pihak ASDP. "Pihak kami PT. ASDP tidak pernah memberikan ijin kepada asosiasi untuk melakukan pungutan tiket jeramba tersebut. Meskipun itu dilakukan di kawasan lingkungan PT. ASDP, namun pihak PT. ASDP tidak tahu-menahu," ungkap Heru.

Heru menolak dikaitkan dengan kegiatan penarikan biaya Rp. 4.000,- dari setiap pengemudi truk yang melewati Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. "PT. ASDP tidak tahu-menahu soal itu, apa lagi terkait pungli tiket jeramba, itu di luar tanggung jawab kami," tegas Heru.

Pada saat yang sama, Heru juga menyampaikan bahwa pihak PT. ASDP Pelabuhan Ketapang melakukan penarikan atau pembelian tiket menggunakan tiket dengan sistem terpadu. "Pihak ASDP pernah menawari pihak asosiasi untuk masuk sebagai tenga kerja security," imbuh Heru.

Pewarta media ini selanjutnya menghubungi Dewan Pembina asosiasi tersebut, I Made Cahyana Negara, melalui telepon, Jum’at, 17/04/20. Made menjelaskan bahwa memang benar tiket jeramba yang dikeluarkan asosiasi tersebut tidak ada surat perintah kerja dari pihak PT. ASDP sebagai legalitas resmi.

Dalam pengakuanya juga menyebutkan selaku Dewan Pembina di asosiasi, ia berharap bahhwa apabila pungutan liar tersebut ditiadakan/dihentikan pihaknya sangat setuju. "Saya setuju dihentikan pungli di Pelabuhan Ketapang, dengan catatan harus ada skema yang jelas dari pihak PT. ASDP dan dari Gabungan Pengusaha Pelayaran (GPP) untuk menggantikan penghasilan asosiasi tersebut, supaya pendapatanya legal,“ jelas I Made.

Berdasarkan hasil penelusuran media ini dari semua pihak yang terkait, diduga kuat adanya kong-kalikong terkait pungli antara pihak SPJP dengan oknum PT. ASDP dan oknum Kepala Desa Ketapang yang disebut-sebut Ketua Asosiasi Jamhari. Untuk diketahui bahwa Pelabuhan Penyebrangan Ketapang-Gilimanuk merupakan pintu keluar-masuknya kendaraan yang menuju Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan volume kendaraan ribuan per harinya.

Ketika awak media melanjutkan pengumpulan informasi dengan menemui para pengemudi/sopir truk yang tergabung dalam wadah Persatuan Sopir Seluruh Indonesia (PSSI) pada Kamis (09/04/20), mereka mengatakan sangat keberatan dan kecewa dengan adanya pungli tiket jeramba karena tidak sesuai dengan aturan PT. ASDP. Dan, terkait persoalan pungli ini, para pengemudi memohon kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia segera menertibkannya.

"Kami semua berharap Kemenhub dapat segera menertibkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, alias pungli ilegal, itu," pungkas narasumber, seorang sopir truk bersama rekan-rekannya. (AMH/Red)
Home » » PT.BA Berikan Bantuan 10 Ton Beras dan APD Untuk Penanganan Dampak Covit - 19 di Kabupaten Muara Enim dan kabupaten Lahat

PT.BA Berikan Bantuan 10 Ton Beras dan APD Untuk Penanganan Dampak Covit - 19 di Kabupaten Muara Enim dan kabupaten Lahat

PT.Bukit Asam  Tanjungenim berikan bantuan peduli Covid19 senilai 5 milyar untuk dua Pemkab ( Lahat dan Muaraenim ) Kamis 23/04/2020

Muaraenim,OposisiNews.Co.Id- Wujud kepedulian PT Bukit Asam (PTBA) Tanjungenim terhadap penanganan dampak Covid-19, dengan memberikan bantuan puluhan ton beras dan APD kepada Pemkab Muaraenim dan Pemkab Lahat di Kantor Pemkab Muaraenim, Kamis (23/04/20).
Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh SM CSR Zulfikar Azhari didampingi SM Pengelolaan Aset Umum dan Balitas PALBA Venpri Sagara, kepada Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH, didampingi Sekda Muaraenim Ir Hasanudin MSi dan pejabat terkait.

Menurut SM CSR Zulfikar Azhari, pemberian tersebut sebagai bentuk wujud kepedulian PTBA kepada Pemkab Muaraenim dan Pemkab Lahat dalam penanganan Covid-19 ini.

Dia berharap mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat dan tepat sasaran untuk distribusikan  kepada yang berhak menerimanya.

Adapun bantuan tersebut, kata Zulfikar berupa beras 10 ton yang terdiri dari 5 ton untuk Pemkab Muaraenim, 3 ton untuk Kecamatan Lawang Kidul dan 2 ton Kecamatan Tanjung Agung.

Sedangkan 5 ton untuk Kabupaten Lahat yakni 3 ton Pemkab Lahat, 1 ton Kecamatan Merapi Timur dan 1 ton Kecamatan Merapi Barat.Selain bahan pokok , PTBA juga mendistribusikan bantuan APD berupa jaket hazmat, pelindung wajah dan masker kain.

Secara keseluruhan PTBA telah memberikan bantuan di wilayah operasi PTBA sebesar Rp 5 miliar ada yang berbentuk uang, sembako, APD.

Sementara itu Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH didampingi Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin MSi, sangat mengapresiasi atas bantuan perlengkapan dan bantuan Covid-19 dari PTBA, sebab bantuan seperti ini sangat diperlukan pada saat ini.

Karena untuk penanganan Covid-19 ini, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab bersama termasuk perusahaan dan seluruh elemen masyarakat terutama kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Muaraenim dan kabupaten Lahat .( PR)

Reporter. Parlin
Editor.Bambang PW
Home » » Langkah Strategis Bupati Tulungagung Dalam Penanganan Covid-19

Langkah Strategis Bupati Tulungagung Dalam Penanganan Covid-19

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, saat memberikan keterangan melalui Teleconference
Tulungagung .OposisiNews.co.id- Menyikapi tentang perkembangan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Bupati Tulungagung,Drs.Maryoto Birowo, M.M.,memberikan keterangan melalui teleconference. Minggu, (26/04/2020)

Dalam teleconference tersebut, Bupati mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengambil langkah dalam penanganan yakni, menetapkan Desa Jabalsari sebagai desa prioritas penanganan dengan melakukan isolasi wilayah.

Pemkab Tulungagung  juga akan melaksanakan tracing dengan penelusuran warga yang diduga berinteraksi dengan (MA), sekaligus melakukan rapid test terhadap sekitar 900 warga, baik dari Desa jabalsari maupun luar Jabalsari. 

"Dan sampai hari ini terus berlangsung sampai selesai. Dengan hasil sementara 15 warga positif rapid, dan warga yang sudah terindikasi rapid sudah menjalani karantina di rusunawa IAIN Tulungagung," terangnya.

Bupati menegaskan, akan membatasi wilayah Jabalsari untuk arus keluar masuk warga yang menjalankan aktifitas.

"Hal ini di lakukan untuk memudahkan pemantauan,"tandasnya

Dalam memenuhi kebutuhan warga masyarakat Desa Jabalsari, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga telah Memberikan bantuan sembako pada masyarakat Jabalsari yang terdampak Covid-19.

"Mulai hari ini, minggu, 26 April 2020, yang di berikan 500 paket pada tahap pertama sambil menunggu perkembangan dan pendataan yang terus di lakukan," ungkap Bupati.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menghimbau, kepada masyarakat untuk tetap tenang, jangan mudah terpancing oleh berita yang tidak benar atau hoax tentang covid-19.

"Tetap patuhi instruksi, petunjuk, atau SOP, yang telah di tetapkan pemerintah," pungkasnya.( AG-P )

Pewarta , A.purnomo.

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon