Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Bupati Tulungagung Berikan Bantuan Sembako Sebagai Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19

Bupati Tulungagung Berikan Bantuan Sembako Sebagai Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19

Written By BBG Publizer on Jumat, 17 April 2020 | 20.38

 Bupati , Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung
Tulungagung.OposisiNews.co.id- Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M, bersama ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ny. Siyuk Maryoto Birowo, memberikan bantuan kepada masyarakat Tulungagung yang terdampak virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Tulungagung.

 Bupati Tulungagung,
 Drs. Maryoto Birowo, M.M.,
 Saat Berikan Bantuan
 Kepada Pasukan Hijau
Bantuan sembako yang diberikan bupati secara simbolis kepada 20 orang penerima bantuan di antaranya, Jukir Tulungagung, Tukang ojek pangkalan Tulungagung, Petugas Kebersihan, penjual sayur ,petugas kebersihan pasar, serta petugas cleaning service Pendopo dan Kantor Pemkab Tulungagung, di laksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.Jum’at, (17/04/2020).

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M dalam sambutannya mengatakan bahwa, bantuan kali ini di berikan kepada 510 warga Tulungagung yang bekerja di sektor informal seperti tukang parkir hingga pasukan hijau, juga termasuk petugas kebersihan pasar sebagai upaya dalam menyikapi penanggulangan pandemi covid-19.

"Dari masing-masing penerima, mendapatkan sembako berupa beras sebesar 10 Kg  per paketnya dengan jumlah sebanyak 510 yang diberikan kepada pekerja sektor Informal," ucapnya.

Terkait bantuan ini Pemkab Tulungagung sudah menginventarisasi warga Tulungagung yang berhak mendapat bantuan.

"Data ini sudah kami kumpulkan dari berbagai institusi, jajaran OPD, jajaran pemkab, kemudian data disinkronisasikan. Hingga saat ini yang tercatat di Dinas Sosial sejumlah 81.000 warga yang berhak menerima bantuan," ujar bupati.

Bupati juga menyampaikan sumber dana bantuan sosial sebagai upaya penanganan dampak Covid-19 berasal dari alokasi Dana Desa sejumlah 59M juga alokasi dana dari Kabupaten Tulungagung. Sehingga total kurang lebih 137 M.( AP )

Pewarta : A.purnomo/hms.

Home » » Ungkapan Kasi Intel Kajari Magetan Untuk Pemdes "Sebaiknya Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Selalu Berkordinasi Dengan Dinas Terkait dan juga APIP"

Ungkapan Kasi Intel Kajari Magetan Untuk Pemdes "Sebaiknya Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Selalu Berkordinasi Dengan Dinas Terkait dan juga APIP"

Kajari Magetan ( Kasi Intel )
Sudi Haryansah
Magetan,OposisiNews.co.id - Penanganan covid 19 membuat Kepala Kajari Magetan melalui  Kepala seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Magetan, Sudi Haryansah, angkat bicara. minta pada pemerintah desa dalam melangkah Berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa  Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD dalam Melakukan pencegahan.17/04/2020

Dimana pemerintah desa harus melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, Mendata penduduk yang rentan sakit," seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.

Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa, alat kesehatan untuk deteksi dini, "paparnya berdasarkan SE Kemendes

Kasi Intel Kejari Magetan, Sudi Haryansah mengatakan , Pemdes harus Penyiapan ruang isolasi di desa.Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 ( Zona merah ) untuk melakukan isolasi diri.Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.

Terkaid logistik  harus jelas dan transparan ,logisti seperti apa dan darimana, karena melakukan isolasi merupakan membatasi ruang gerak orang yang di isolasi, ujar Kasi Intel.

" Dana Desa dapat digunakan utk penanganan penyebaran covid -19, namun harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan sesuai dengan tingkat kebutuhan penanganan, dan dalam penanganannya harus selalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang (gugus tugas),  melakukan perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan menjadi penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak, serta Keadaan Luar Buasa (KLB) covid 19, Sebaiknya Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa selalu berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan juga APIP".imbuhnya

Lanjud kasi Intel Kejari magetan," Tidak setuju bila mana mengisolasi warga tanpa ada kejelasan logistiknya, perlu banyak kajian dan investigasi data kondisi warga yang akan atau harus menjalani isolasi seperti orang tua sebatang kara , keluarga tidak mampu maka harus ada protokol kesehatan yang jelas atau keteria yang pasti pada masyarakat yang akan di isolasi. Sebab yang lebih jelas tentang kesehatan itu tim medis. Orang yang di isolasi itu masuk keteria apa dan bagaimana penanganannya" tegas Sudi Haryansah

Masih menurut Sudi Haryansah.kasi Intel Kejari Magetan,bahwa pemerintah desa bisa melakukan peralihan dana desa untuk penanganan covid itu juga sudah ada aturannya. Terkait pemberian BLT pada masyarakat ,Harus berdasarkan keteria yang sudah di tuangkan dalam aturan, pihak desa juga harus selalu koordinasi dengan pihak terkait atau diperjelas dahulu dengan pemerintah daerah. Bila pemerintah kabupaten Magetan sudah berikan Keputusan/Perbup,barulah melakukanya. Jangan sampai nanti salah tapsir atau tidak tepat sasaran. Saya meminta ikutilah aturan yang sudah ada."pangkasnya. ( US )
Home » » Forkopimda Kabupaten Sidoarjo Cek Kesiapan Dapur Umum Terdampak Covid-19

Forkopimda Kabupaten Sidoarjo Cek Kesiapan Dapur Umum Terdampak Covid-19

Persiapan dapur umum penanganan dampak Covid-19 di halaman Mako Polresta Sidoarjo. Jum'at 17/04/2020
Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Plt. Bupati , Ketua DPRD , Kapolresta , Dandim 0816 dan Kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo melakukan pengecekan kesiapan dapur umum penanganan dampak Virus Corona (Covid-19) yang ada di halaman Mako Polresta Sidoarjo, Jumat 17/4/2020.

Dalam kesempatan ini, Forkopimda Kabupaten Sidoarjo mengecek kesiapan sinergitas antar instansi , terkait pelaksanaan dapur umum terdampak Covid-19 apabila di wilayah Kabupaten Sidoarjo diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mengingat dari perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo yang terus bertambah. Ada 11 Kecamatan berstatus zona merah dari total 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengungkapkan, hari ini terdapat tambahan empat pasien positif asal Sidoarjo yang dirawat di Surabaya.

"Kami lakukan pengecekan kesiapan dan kelengkapan dapur umum dan juga para relawan, terkait penyediaan bahan makanan bagi warga terdampak Covid-19. Dan setelah kami lihat bersama-sama, soliditas dari sinergitas antar instansi di dalam dapur umum ini sudah kuat dan bagus," ujar Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin.

Nur Ahmad, yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sidoarjo, menyebut saat ini pihaknya sudah akan membahas terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jika nanti keadaan sudah memang tidak bisa ditanggulangi dengan cara yang lain seperti physical distancing dan sebagainya, maka Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan PSBB.

Terkait kesiapan Polresta Sidoarjo dalam penanganan Covid-19 dan pelaksanaan dapur umum, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengatakan, bahwa pihaknya dari waktu ke waktu terus memonitor perkembangan penyebaran Covid-19, dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk sinergitas Polri bersama jajaran TNI.

"Pagi tadi kami dari Polresta Sidoarjo juga membagikan ratusaan paket sembako kepada warga terdampak Covid-19. Lalu disusul pendirian dapur umum di halaman mako kami, serta saya cek langsung kesigapan dan kesiapan pengurus bhayangkari dan polwan kita bersama anggota TNI, BPBD, tagana dan relawan dalam memasak. Jadi apabila harus diberlakukan PSBB, kami nyatakan semua sudah siap," jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji,

Setelah melakukan pengecekan dapur umum dampak Covid-19, jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo membagikan 1.000 kotak nasi ke beberapa wilayah. Makanan tersebut dibagikan kepada tukang becak, tukang ojek online, tukang parkir, tuna wisma, sopir angkutan umum, buruh, dan warga lain yang terdampak dari Covid-19.( bg)
Home » » KORPRI Sidoarjo Salurkan 6.974 Paket Sembako Senilai 1 Milyar Lebih

KORPRI Sidoarjo Salurkan 6.974 Paket Sembako Senilai 1 Milyar Lebih

KORPRI Sidoarjo berbagi 6.974 paket sembako
Sidoarjo,OposisiNews.co.id -  Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Sidoarjo berhasil mengumpulkan 6.974 paket sembako. Paket sembako tersebut berasal dari dana pribadi para pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo.

Ribuan paket sembako tersebut disalurkan kepada keluarga kurang mampu, korban pemutusan hubungan kerja, pasukan kuning, pekerja kebersihan pasar, dan tukang parkir.

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Zaini menyampaikan paket sembako yang dibagikan tersebut diantaranya berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg dan mie instan.

“Nilai setiap paket 150 ribu. Total nilainya 1 milyar 47 juta rupiah”, katanya.

“ KORPRI peduli, KORPRI berbagai sasarannya warga miskin diluar PKH (Program Keluarga Harapan) non BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai), warga terdampak kebijakan pencegahan penyebaran covid-19, korban PHK yang belum mendapatkan hak-haknya, pedagang kaki lima, tukang parkir, petugas kebersihan pasar, pasukan kuning dan tukang becak, tadi sudah diserahkan secara simbolis”, ujar Zaini.

Hari ini, secara serentak seluruh unit KORPRI di kabupaten Sidoarjo akan menyalurkan semua paket sembako kepada warga yang berhak mendapatkan. Jum'at , 17/4/2020.

Zaini minta maaf apabila jumlah paket sembako tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan.

“Mohon maaf jumlah paket sembako yang kita bagikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan, karena dana yang terkumpul tersebut merupakan dana pribagi dari para pegawai pemkab Sidoarjo, bukan dana APBD. (Bg)
Home » » Wilson Lalengke: Media Online Menggebrak, Media Cetak dan TV Merengek

Wilson Lalengke: Media Online Menggebrak, Media Cetak dan TV Merengek

Keterangan foto: Wilson (kanan) berbagi sembako bantuan warga kepada pengemudi Ojek Online
Jakarta.OposisiNews.Co.Id – Perusahaan pers mainstream bersama organisasi pers konstituen Dewan Pers baru-baru ini beraudiensi dengan pemerintah, menyampaikan keluhan mereka terkait kinerja perusahaan yang sedang megap-megap akibat bencana Virus Corona. Di bawah komandannya, Ketua DP, M. Nuh, didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi I DPR RI, team pers konvensional itu bertemu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Sabtu, 11 April 2020.

Menurut berita yang dilansir inews.id, hadir dalam pertemuan team DP dengan Menko Airlangga via teleconference, selain Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, juga terlihat para konstituen DP, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Serikat Media Siber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia dan Forum Pemred.

Mewakili kelompok yang diklaim sebagai ‘kalangan pekerja pers Indonesia’ itu, Ketua DP M. Nuh menyampaikan uneg-uneg perusahaan dan pekerja pers disertai permintaan agar pemerintah turun tangan membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi ‘dunia pers’ saat ini. M. Nuh juga menyampaikan sejumlah usulan mengenai perlunya perlindungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan Pers Nasional di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Tidak tanggung-tanggung, ada sembilan poin usulan DP kepada Pemerintah RI melalui Menko Airlangga. Usulan itu mulai dari penghapusan kewajiban pembayaran pajak perusahaan pers, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang, pembayaran premi BPJS, dan subsidi listrik. Bahkan, DP juga meminta pemerintah membantu biaya pengadaan kertas koran dan subsidi paket internet murah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan keprihatinannya yang amat mendalam atas kekerdilan dan kesesatan pikir para perusahaan pers, pekerja pers, dan organisasi pers bersama pembinanya, Dewan Pers, itu. “Pertama, saya menampaikan rasa prihatin kepada kawan-kawan pekerja pers bersama induk semangnya, para pengusaha pers. Juga rasa prihatin saya kepada teman-teman organisasi pers binaan Dewan Pers. Saya sangat prihatin karena pola pikir mereka yang kerdil dan sesat dalam menghadapi bencana Covid-19 ini,” ujar Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menurut tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan masyarakat yang terzolimi akibat pemberitaan di negeri ini, DP dan kawan-kawannya itu semestinya menyadari bahwa dunia pers sekarang sudah mengalami loncatan perubahan yang sangat jauh, ibarat dari bumi meloncat ke langit. Wilson menjelaskan bahwa dalam kondisi rakyat yang terlunta akibat bencana Virus Corona saat ini, negara harus prioritas fokus membantu rakyat, termasuk di dalamnya para wartawan. Rakyat butuh makan untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemic Covid-19.

Nah, agar uang rakyat dapat dikelola tepat sasaran, kata Wilson, negara harus fokuskan bantuan ke rakyat, bukan perusahaan pers. “Perusahaan pers itu adalah entitas bisnis, prinsip mereka adalah hukum ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya meraih untung sebesar-besarnya. Pemerintah tidak boleh bantu mereka, apalagi dalam kondisi begini, keuangan negara menipis, kebutuhan rakyat menggunung. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu yang bantu negara,” tegas lulusan program pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu.

Lebih jauh, Wilson menyindir kelakuan Dewan Pers bersama para underbow-nya tersebut  terkait independensi pers yang selama ini menjadi jargon pers nasional Indonesia. “Miris sekali, dengan terpaan bencana virus Covid-19, Anda sudah merengek-rengek menyerahkan leher independensi Anda untuk ditebas oleh pihak pemerintah. Kelompok pers apa Anda itu, jika bukan pecundang! Buang ke laut saja baju independensi pers Anda dan balik kampung cangkul kebun, lebih bermakna hidupmu,” ujar Wilson yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengkritik kinerja Dewan Pers yang masih memelihara pola pikir dunia pers kolot bin jadul.

Tidak hanya sampai di situ, Wilson juga mengatakan bahwa ia sedih ketika melihat Ketua Dewan Pers tidak cerdas dalam mengelola dunia pers di tanah air. “Tapi lebih menyedihkan lagi melihat kawan-kawan konstituen dewan pers yang memilih dia sebagai Ketua Dewan Pers. Dunia pendidikan saja amburadul saat dia jadi menteri pendidikan, lah sekarang diambil jadi komandan dunia pers Indonesia, yaa hancurlah kita semua,” jelas Wilson yang merupakan salah satu pendiri SMA Plus Provinsi Riau dan pemilik SMK Kansai Pekanbaru ini.

Sesungguhnya, tambah Wilson, perkara kesulitan yang dihadapi dunia pers saat ini dapat disiasati melalui berbagai strategi tanpa harus membebani pemerintah. Bahkan, menurut dia, dunia pers dapat membantu pemerintah, tidak hanya dalam bentuk pemberitaan dan dukungan sosial, tapi bisa dalam bentuk dana untuk mengisi kas negara.

“Pers, dalam hal ini perusahaan pers bersama pekerja pers dan berbagai pihak terkait pers, sesungguhnya bisa bantu negara ini. Bukan hanya bantu pemberitaan dan dukungan sosial-politik agar keadaan bangsa ini kondusif, stabil dan aman, tapi juga bisa bantu dana ke pemerintah. Jadi, kalau kawan-kawan itu mengemis bantuan uang ke pemerintah, itu salah besar dan memalukan,” urai Wilson yang juga menyelesaikan studi pasca sarjananya di Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia dalam bidang Applied Ethics itu.

Salah satu cara mengatasi masalah keuangan perusahaan pers yang menjelang kolaps itu, saran Wilson, adalah dengan membangun atau mengalihkan sistim publikasi dari konvensional ke fully-digitalized publication. “Sederhananya, hentikan dunia cetak sekarang juga, bangun media online yang benar-benar modern, profesional, canggih, dan terpercaya serta massif. Media online itu 1000 kali lebih murah dibandingkan versi cetak yang coba dipertahankan Dewan Pers dengan mengemis kertas ke Airlangga itu. Cobalah hitung dengan baik dan jujur, jika Anda berpindah dari konvensional ke full digital atau dalam jaringan (daring), dana operasional bulanan akan berlebih, dan itu bisa kalian sumbangkan ke negara,” urai Wilson panjang lebar.

Menurut mantan dosen paruh waktu Universitas Bina Nusantara Jakarta ini, PPWI sebagai organisasi yang kecil saja bisa galang dana bagi membantu sesama warga yang kesulitan hidup akibat bencana Corona yang melanda dunia ini. “Walau kecil dana yang terkumpul melalui kegiatan Diklat Jurnalistik Corona yang sedang kita jalankan saat ini, tapi ini adalah fakta bahwa jika pers mau melakukan penggalangan dana dengan cara yang cerdas, masalah keuangan pers dapat diatasi. Memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan tanpa haru mengemis ke pemerintah,” cetus Wilson yang juga merupakan Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini yakin.

Pada kesempatan yang sama, Wilson juga menyentil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz yang menurutnya 11-12 (sama – red) dengan Ketua DP. “Saya heran, Meutya Hafidz itu orang pers yang duduk di lembaga terhormat DPR RI, tapi pola pikirnya masih jadul dan wawasan kurang. Saya menonton acara sidang Komisi I yang dipimpin Meutya membahas kisruh Dirut TVRI beberapa waktu lalu melalui streaming audio visual Facebook. Bagus dan genuine. Kita setiap hari bisa menonton kegiatan apa saja dari belahan dunia manapun melalui internet. Sekarang peredaran informasi jauh lebih massif di media online, serta media dan jejaring sosial dibandingkan televisi, apalagi media cetak. Artinya, dengan memanfaatkan sumber daya media publikasi yang super duper murah, kegiatan inseminasi program pemerintah dan pihak manapun bisa dilakukan dengan lancar dan nyaman. Tidak perlu minta dana inseminasi program dari pemerintah seperti yang dilakukan M. Nuh dan didukung Meutya itu,” imbuh Wilson.

Untuk itu, Wilson menyerukan kepada semua pihak agar bekerjalah dengan cerdas dalam menyikapi situasi sulit bangsa ini. Pers harus berupaya menemukan dan melakukan langkah-langkah inovatif yang solutif dalam mengembangkan dunia pers nasional yang maju, cerdas, bermanfaat, dan paling penting tetap menjaga independensi pers itu sendiri.

“Kepada Pemerintah, saya sarankan, jangan penuhi rengekan Dewan Pers dan para underbow-nya itu. Mereka tidak lebih dari rombongan wabah parasit yang menggerogoti keuangan rakyat yang sangat dibutuhkan rakyat dalam kondisi bencana corona hari-hari ini,” pungkas Wilson Lalengke yang juga adalah anggota JICA Alumni Association of Indonesia (JAAI) itu. (APL/Red/PU)


OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon