Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Perusahan di Sidoarjo Peduli Wabah Covid-19

Perusahan di Sidoarjo Peduli Wabah Covid-19

Written By BBG Publizer on Senin, 06 April 2020 | 15.45

Sidoarjo,Oposisinews.co.id -Beberapa perusahaan di Kabupaten Sidoarjo tunjukkan kepeduliannya terhadap wabah Covid-19. Mereka secara suka rela menyerahkan bantuan APD (Alat Pelindung Diri) kepada Pemkab Sidoarjo. Ada tiga perusahaan yang membantu lewat kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) nya. Diantaranya PT. Sekar Laut, PT. Minarak Brantas Gas dan PT. Angkasa Pura 1 Airport. Bantuan APD dari PT. Sekar Laut yang diberikan senilai Rp. 100 juta. Sedangkan PT. Minarak Brantas Gas memberikan bantuan berupa 10 stel baju alat pengaman diri, 500 lembar masker serta hand sanitizer 20 liter. Sedangkan dari PT. Angkasa Pura 1 Airport membantu 4 unit fasilitas hand wash portable serta 250 liter disinfektan dan 150 liter hand sanitizer. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di Pendopo Delta Wibawa, Senin, 6/4/2020.

Wakil Bupati Sidoarjo yang juga ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo menyambut baik kepedulian perusahaan terhadap pencegahan wabah Covid-19. Kepedulian seperti ini diharapkan dapat ditiru oleh perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dikatakannya Kabupaten Sidoarjo sendiri berusaha semaksimal mungkin dalam menangani wabah Covid-19. Bahkan anggaran kegiatan yang sekiranya bisa ditunda dialihkan untuk penanganan wabah tersebut. Wabup menghitung sampai dengan saat ini anggaran penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai Rp. 114 milyar.

“Kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita tunda atau tidak kita laksanakan pada saat situasi seperti ini, akhirnya kami alihkan untuk kegiatan gugus tugas  penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo ini,”ucapnya.

Menurut Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, anggaran penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo jauh dari kata cukup. Pasalnya apa yang ditangani tidak hanya satu. Tidak hanya masalah preventiv maupun kuratif saja. Namun masalah dampak sosial juga menjadi pemikiran Pemkab Sidoarjo. Oleh karena itu Wabup berharap semua komponen ikut bersama-sama menangani wabah Covid-19.

“Pemerintah Kapaten Sidoarjo sekaligus gugus tugas ini bukan hanya mengandalkan APBD saja tetapi kami berharap semua komponen yang ada di Sidoarjo ikut bersama-sama menangani wabah Covid-19, salah satunya dari pihak swasta seperti pengusaha,”ucapnya.

Wabup berharap dikondisi seperti ini semua pihak dapat saling bergandeng tangan. Bukan sebaliknya berfikir untuk keselamatan dirinya sendiri. Semua pihak diharapkan bahu membahu mencegah penyebaran wabah Covid-19 tersebut. Dikatakannya virus corona menimbulkan dampak yang besar bila penyebarannya tidak bisa ditekan. Salah satu dampaknya adalah perekonomian yang jatuh.

“Mari kita bekerja keras, potensi yang ada kita berikan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19,”ujarnya. (Bg).
Home » » Pelantikan kepala desa terpilih wilayah kecamatan Kasiman dalam Pilkades 2020 Bojonegoro melalui video telecomference

Pelantikan kepala desa terpilih wilayah kecamatan Kasiman dalam Pilkades 2020 Bojonegoro melalui video telecomference

Bojonegoro,Oposisi News.Co.Id-
Pelantikan Kepala Desa sebagai tahapan pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2020,di wilayah kecamatan Kasiman dilaksanakan secara sederhana di pendopo kecamatan Kasiman imbas maraknya wabah Corona dan larangan pengumpulan masa ( social Distensing , Psykal Distensing ) oleh pemerintah .

Untuk tahapan akhir dari Pilkades yang sudah diatur dalam PP dan UU serta wujud kepatuhan larangan mengumpulkan masa oleh pemerintah , Pemkab.Bojonegoro mengantisipasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah calon kepala desa terpilih secara jarak jauh melalui video teleconference sebagai upaya pencegahan / memutus ratai virus Corona (covid-19) di kabupaten Bojonegoro.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pelantikan calon kepala desa dengan jarak jauh melalui video teleconference sehubungan adanya kejadian luar biasa (KLB) pandemi virus Corona (covid-19) yang mengacu pada surat keputusan kepala BNPB no 13 A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit terkait virus Corona di Indonesia yang substansinya menetapkan darurat bencana di Indonesia diperpanjang hingga 29 Mei 2020 dan instruksi Bupati No 2 tahun 2020 tentang penetapan kejadian luar biasa (KLB) dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona (covid-19) dikabupaten Bojonegoro.

Kepala dinas kepemberdayaan masyarakat dan desa (DPMP) Machmudin AP.MM. kepada OposisiNews menuturkan bahwa berdasarkan rakor pelantikan pengambilan sumpah calon kades terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2020 kabupaten Bojonegoro akan  dilaksanakan jarak jauh melalui video teleconference yang dilakukan secara bergantian.

Khususnya wilayah kecamatan Kasiman tahap ke 2 dilaksanakan pada hari Senin 06-04-2020 yang dilaksanakan dipendopo kecamatan Kasiman . Pelantikan dihadiri oleh  camat selaku saksi ,petugas KUA selaku saksi rohaniawan, Kapolsek,Koramil,beserta calon kepala desa terpilih yang akan dilantik dan BPD serta Panitia PILKADES .

"Kami selaku perwakilan dari  Bupati Bojonegoro, Hj Ana muawwanah yang berada di kecamatan Kasiman dan selaku camat Kasiman  mengucapkan banyak terima kasih kepada calon kepala desa yang terpilih pada tahun 2020 serta Badan Pengawas Desa ( BPD ) setempat , saksi  masing-masing , rohaniawan dan tidak terkecuali  rekan media dan  LSM yang hadir dalam acara pelantikan kepala desa dipendopo kecamatan Kasiman." Pungkas bapak Drs.Agus Purwanto ,MSi.  selaku camat kecamatan Kasiman kabupaten Bojonegoro. (Why)
Home » » Terkait Dakwaan Nikah Palsu, Alumni Lemhannas Berharap Hakim Membebaskan Terdakwa

Terkait Dakwaan Nikah Palsu, Alumni Lemhannas Berharap Hakim Membebaskan Terdakwa

Add. Agus Butarbutar dan istrinya Juniar
Jakarta.OposisiNews.Co.Id – Sebuah kasus unik tentang nikah palsu sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara saat ini. Pasangan suami-istri, Agus Butarbutar SH (54) dan istrinya Juniar (53) diajukan ke pengadilan atas laporan pelanggaran pidana pembuatan akta perkawinan antara Juniar dengan mantan suaminya almarhum Basri Sudibyo yang diduga palsu. Keduanya didakwa melanggar pasal 264 dan/atau 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Kasus ini unik karena beberapa hal, antara lain Agus Butarbutar sebagai suami Juniar saat ini ikut diseret ke pengadilan sebab diduga ikut serta dalam tindak pidana yang disangkakan kepada istrinya. Sesuatu yang absurd bagi seseorang suami ikut terlibat membuatkan surat nikah istrinya dengan lelaki lainnya, dengan dalih apapun juga.

Keunikan lainnya adalah karena pernikahan antara Juniar dengan almarhum Basri Sudibyo benar-benar pernah terjadi sebagai fakta. Hal itu dibuktikan dengan adanya prosesi pernikahan melalui pemberkatan pernikahan di sebuah gereja oleh seorang pendeta. Namun, diklaim sebagai nikah palsu.

Menanggapi kasus tersebut, Wilson Lalengke yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 menyayangkan tentang konflik keluarga itu masuk ke ranah pengadilan. “Sebenarnya, kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus menyisakan penderitaan kepada setiap pihak yang sebenarnya punya pertalian kekeluargaan itu,” ujar Wilson di Jakarta kepada pewarta media ini, Minggu, 5 April 2020.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga (PPWI) itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pola penyelesaian persoalan keluarga semacam ini oleh aparat penegak hukum. “Polisi sebenarnya harus juga berfungsi sebagai mediator dalam kapasitasnya sebagai pelayan, pengayom, pelindung, dan penolong masyarakat. Bukan justru menjadi provokator dan membantu menjerumuskan warga yang berkonflik ke dalam situasi yang makin sulit. Ketika persoalan masuk ke meja hijau, apapun hasilnya, keretakkan hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga itu sudah terjadi dan makin merusak,” beber lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Demikian juga pihak kejaksaan, sambung Wilson, sebaiknya harus mereformasi pola penanganan perkara di pengadilan. “Tidak memelihara mind-set bahwa jika terdakwa dibebaskan, berarti JPU kalah. Bukan begitu. Yang harus ditanam dalam pikiran seorang jaksa adalah bahwa ia berfungsi menghadirkan kebenaran dan keadilan di pengadilan. Jadi, jika tuduhan kekurangan bukti, atau tidak bisa dibuktikan, maka jaksa harus menuntut bebas para terdakwa yang dituntutnya. Memang ini aneh, tapi itulah esensi tugas aparat penegak hukum itu, menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat,” urai Wilson yang juga menyelesaikan program pasca sarjanannya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu.

Melihat esensi tuduhan nikah palsu antara Juniar dan almarhum Basri Sudibyo yang diperkarakan itu, kata Wilson, hal ini juga menurut dia tidak pada tempatnya. Sebuah pernikahan tidak hanya melibatkan seseorang dua orang, tapi juga beberapa pihak lain. “Pernikahan Juniar dengan almarhum itu misalnya, diresmikan di gereja oleh seorang pendeta, dan pasti disaksikan banyak jemaatnya. Jika pendetanya (berdasarkan informasi yang beredar) dianggap palsu, maka yang semestinya dituntut adalah sang pendeta itu, sebagai pendeta palsu. Bukan pasangan suami-istri yang dituduh berbuat nikah palsu,” jelas Wilson menambahkan.

Bagaimana dengan dokumen nikah yang dianggap palsu? Menjawab pertanyaan ini, Wilson mengatakan bahwa harus dibuktikan apakah ada dokumen nikah yang asli yang dipasukan atau dibuatkan dokumen lain seolah-olah sebagai dokumen yang aslinya. “Dalam konteks ini, harus ada dua dokumen, salah satunya asli, dan satunya lagi diduga palsu. Jika ada dua dokumen yang sama, dapat diduga ada tindak pidana pemalsuan,” kata Wilson.

Kedua, pemalsuan dokumen terjadi jika data, informasi, keterangan, dan lain-lainya dalam dokumen itu tidak sesuai dengan fakta alias dokumen bohong. “Sepanjang isi dokumen nikah antara Juniar dan almarhum suaminya itu sesuai fakta yang ada, maka dokumen itu menurut saya tidak palsu,” tegas alumni Ketua Asosiasi Persaudaraan Indonesia Maroko itu.

Oleh karena itu, dari semua fenomena ini, Wilson Lalengke berharap agar Hakim PN Jakarta Utara yang menyidangkan kasus itu dapat bersikap arif dan bijaksana dengan membebaskan para terdakwa, Agus Butarbutar dan istrinya Juniar. “Peradilan kita di negeri ini sebenarnya ibarat zombie, ada wujud tapi kehilangan roh. Kearifan dan sikap bijaksana para hakimlah yang jadi harapan kita untuk mengembalikan roh kebenaran dan keadilan berbasis kemanusiaan di tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih,” tutup alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad 21 ini. (APL/Red)

Referensi:
1. https://www.projustisianews.com/berita-pengadilan/lasman-siahaan-memintapn-jakut-terima-permohonan-agus-butar--butar/
2. https://www.tabloidskandal.com/fakta/agus-dan-istrinya-minta-penangguhan-penahanannya-dikabulkan.html

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon