Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » KOMISI B DPRD BLORA INSPEKSI MENDADAK KETERSEDIAAN LPG DI TENGAH PANDEMI CORONA

KOMISI B DPRD BLORA INSPEKSI MENDADAK KETERSEDIAAN LPG DI TENGAH PANDEMI CORONA

Written By BBG Publizer on Sabtu, 04 April 2020 | 19.08

Sidak komisi B DPRD
Blora 
Blora.OposisiNews.Co.Id- Dalam mengantisipasi adanya  Kelangkaan LPG Ditengah masyarakat sebagai akibat dampak dari  wabah corona yang sekarang terjadi, Komisi B DPRD Kabupaten blora bergerak cepat melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) di beberapa tempat seperti pada Selasa 31/3/2020 di PT.Dinar Prabawa Utama yang  beralamat di desa Trembul Kecamatan  B DPRDNgawen.

Komisi B DPRD Blora mengharapkan pada PT. Dinar Prabawa Utama sebagai pensuplay LPG pada masyarakat Blora tetap konsisten dan memastikan Suplai LPG Subsidi aman & lancar.
 
Informasi yang berkembang dengan adanya Wabah Pandemi Virus Corona/Covid-19 selain berdampak berhentinya sebagaian kegiatan Sektor Industri dan distribusi  juga mempengaruhi stok atau ketersediaan LPG ukuran 3kg di beberapa daerah di Indonesia.

Munawar Anggota DPRD Komisi B sebagai Pimpinan rombongan saat Sidak mengatakan, “Kami hanya ingin memastikan ketersediaan gas ukuran 3 kg di tengah menyebarnya virus corona“.

Dalam keadaan kondisi kedaruratan karena adanya  terpaan Pandemi COVID-19 pemenuhan kebutuhan Primer dengan ketersediaan Gas LPG dan bahan bakar sangatlah penting untuk masyarakat oleh Pertamina tetap terjamin, ungkap salah seorang staf PT tersebut.

Sedangkan untuk SOP ditengah pandemi Corona Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya :

1. Perusahaan melakukan pemeriksaan suhu kepada setiap karyawan yang akan memulai dan mengakhiri shift bertugas.
2. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak dengan konsumen sekitar 1,5 meter.
3. Petugas SPBU juga menggunakan sarung tahan berbahan karet saat proses penerimaan dan pengiriman serta menghindari menyentuh wajah.
4. SPBU menyediakan hand sanitizer atau alcohol lebih dari 60% di area dengan tingkat interaksi yang tinggi.

Karyawan diwajibkan membersihkan tangan setiap kali melayani transaksi.Untuk menghindari pembelian berlebih maupun aksi ambil untung pengecer, agen dan pangkalan elpiji diinstruksikan untuk tidak melayani pembelian tabung elpiji subsidi 3 kg baru. Konsumen hanya diperbolehkan menukar tabung elpiji 3 kg kosong dengan yang isi di pangkalan, maksimum 2 tabung per konsumen.

"Kami berharap masyarakat tetap tenang. Belilah LPG sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Stok LPG yang tersedia di Fuel Terminal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 16 hari ke depan," Jelas Munawar dari Komisi B DPRD Blora sekaligus Politisi dari PKB. (DWI)
Home » » Baksos dan Cegah Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sidoarjo Kota

Baksos dan Cegah Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sidoarjo Kota

Sidoarjo ,OposisiNews.co.id -Segala upaya menangkal penyebaran Virus Corona (Covid-19), terus dilakukan Polri bersama masyarakat.Kapolsek Sidoarjo Kota bersama komunitas SYD, Galena, ILS dan Forest. dabtu , 4/4/2020.

Bentuk kegiatan tersebut, dilakukan dengan penyemprotan disinfektan di beberapa jalan protokol Sidoarjo Kota. Selain melakukan penyemprotan disinfektan.

Dalam kesempatan ini, Polsek Sidoarjo Kota bersama beberapa komunitas tersebut memberikan himbauan pencegahan Covid-19. Antara lain, membiasakan hidup sehat dan bersih, menyampaikan metode cuci tangan yang benar, menjaga jarak interaksi atau dilarang berkerumun dan beberapa himbauan lainnya terkait pencegahan penularan Covid-19.

Kapolsek Sidoarjo Kota Kompol Supiyan, pada kesempatan ini mengatakan, kegiatan ini merupakan kepedulian komunitas SYD, Galena, ILS dan Forest bersama Kepolisian dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Virus Corona.

Melalui kesempatan ini pula, Juga dilakukan bakti sosial pembagian sembako kepada kaum duafa dan tukang becak di sepanjang perjalanan penyemprotan disinfektan.(bg).
Home » » Peduli Penanganan Covid-19, PPWI Sumsel Bagikan Makanan Gratis

Peduli Penanganan Covid-19, PPWI Sumsel Bagikan Makanan Gratis

PPWI Palembang
Palembang,OposisiNews.Co.Id - Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD-PPWI) Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan berbagi makanan kepada warga terdampak Virus Corona (Covid-19) di Palembang, Jumat (03/04/2020). Kegiatan itu dilakukan bersama Polrestabes Palembang yang diwakili Aiptu Kurniawan, sekaligus sebagai ajang sosialisasi dan himbauan kepada warga mengenai pencegahan Covid-19.

Kegiatan berbagi makanan gratis ini merupakan salah satu wujud kepedulian PPWI Sumsel terhadap dampak mewabahnya Covid-19 yang terjadi saat ini. Bantuan yang diberikan kepada warga dikumpulkan dari donasi kawan-kawan internal PPWI Sumsel dan beberapa pihak yang terpanggil membantu sesama.

Penasehat DPD PPWI Sumsel, R Perdana Iskandar, didampingi Sekretaris DPD PPWI Sumsel Hardi, turun langsung bersama tim untuk membagikan makanan gratis kepada warga Palembang. Selain itu, Ketua DPD PPWI Sumsel, Syafrizal, juga ikut dalam gerakan PPWI Peduli Penanganan Covid-19 ini.

Tidak kurang sebanyak 150 nasi bungkus habis dibagikan saat itu. Para penerima makanan gratis dari PPWI Sumsel ini umumnya adalah warga yang ketika itu sedang beraktivitas, diantaranya buruh harian, tukang becak dan ojek online.

Pembagian makanan gratis berupa nasi bungkus kepada warga Palembang ini dimulai dari Pasar Kuto. Kemudian dilanjutkan berkeliling menuju Pasar Induk Jakabaring.

Polrestabes Palembang, melalui Aiptu Kurniawan, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa ini merupakan salah satu langkah yang sejalan dengan program Satlantas Polrestabes Palembang yakni memberikan himbauan kepada masyarakat bagaimana cara mencegah Covid-19.

Secara terpisah, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan dukungannya kepada PPWI Sumsel. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga memberikan apresiasi atas inisiatif dan usaha rekan-rekan PPWI Sumsel melakukan kegiatan berbagi kepada sesama di Palembang itu.

"Saya amat mendukung, mengapresiasi dan berterima kasih kepada kawan-kawan PPWI Sumsel atas kegiatan berbagi makanan gratis bagi warga terdampak penyebaran Covid-19 ini. Semoga menjadi inspirasi bagi warga PPWI dan masyarakat umum lainnya dalam bergotong-royong membantu sesama," ujar Wilson dari Jakarta, Jumat 03 April 2020. (REL/Red)
Home » » MUDIK TAK DILARANG: Indonesia Potensial Melompat Lima Besar Negara Paling Terpapar Covid-19

MUDIK TAK DILARANG: Indonesia Potensial Melompat Lima Besar Negara Paling Terpapar Covid-19

OposisiNews.Co.Id – Ketika tulisan ini dibuat, 3 April 2020, lima negara yang paling terpapar Covid-19 sebagai berikut. Amerika Serikat rangking pertama (245.380 kasus), Spanyol (117.710 kasus), Itali (115.242 kasus), Jerman (85.263 kasus), dan Cina (81.620 kasus).

Jika pemerintah tak melarang dengan keras mudik lebaran, besar kemungkinan Indonesia segera melejit masuk ke dalam lima besar negara yang paling terpapar Covid-19.

Hitung-hitungannya sangat sederhana. Tahun lalu, dari wilayah Jabotabek saja, jumlah yang mudik mencapai angka 14,9 juta penduduk. Angka ini membengkak jika ditambah penduduk kota besar lain.

Katakanlah kita tetap asumsikan mudik tahun 2020 di angka 14,9 juta untuk seluruh Indonesia. Di kampung halaman, mereka akan berinteraksi dalam kultur komunal. Mereka berjumpa keluarga besar, tetangga, sahabat.

Katakanlah rata-rata 1 orang yang mudik berinteraksi dengan 3 orang lainnya. Maka mudik menyebabkan interaksi sekitar 45 juta penduduk Indonesia.

Jika 1 persen saja dari jumlah populasi paska mudik itu terpapar Covid-19, artinya setelah mudik akan ada 450 ribu penduduk Indonesia menjadi korban. Angka itu bahkan sudah melampaui populasi Amerika Serikat yang kini berada di puncak negara paling terpapar virus corona.

Lalu dikatakan, mereka yang mudik dihimbau karantina 14 hari. Atau yang pergi atau pulang mudik statusnya menjadi ODP, PDP. Tapi jumlah sebanyak 14,9 juta itu akan diisolasi dimana? Cukupkah infrastuktur kesehatan kita mengurus populasi sebanyak itu?

Kondisi sekarang saja banyak rumah sakit dan tenaga medis menjerit kekurangan fasilitas. Untuk situasi saat ini saja jumlah pasien yang mati di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang sembuh.

Bagaimana infrastuktur kesehatan kita siap dan mampu menampung lonjakan korban pasca mudik.

Sekjen MUI cukup sensitif dan berani menyatakan mereka yang mudik dari wilayah pandemik hukumnya haram. Bukan dalil agama yang akan ditekankan di sini. Namun sekjen MUI mencoba meminimalkan orang mudik menggunakan instrumen yang ia kuasai.

Tetaplah yang paling efektif melakukan intervensi mudik adalah pemerintah pusat. Hingga tulisan ini dibuat sikap Jokowi belum sekeras yang diharap.

Juru bicara menyatakan pemerintah membolehkan mudik dengan catatan. Lalu mensekneg meralat bahwa pemerintah menghimbau tidak perlu mudik. Yang tak mudik akan diberikan insentif ekonomi.

Tapi seberapa efektif himbauan itu? Padahal resiko mudik adalah Indonesia segera melompat menjadi lima besar negara paling terpapar Covid-19.

Sebelum telat, dan agar pemerintah pusat tidak disalahkan, Jokowi agaknya perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, melarang mudik, yang diikuti kontrol ketat pihak keamanan di semua jalur mudik.

Kedua, carikan solusi untuk mereka yang ingin pulang kampung karena kesulitan ekonomi untuk hidup di kota masa kini.

Jokowi sudah umumkan paket menyeluruh untuk Covid-19 dengan total 405 trilyun. Publik perlu diberi informasi rinci. Mereka yang tak bisa mudik, yang ekonominya merosot untuk kebutuhan dasar, bagaimana agar mereka mudah mendapatkan akses program itu.

Virus Corona di dunia semakin cepat menyebar karena momen hari raya imlek 25 Januari 2020. Di Indonesia, mudik dan lebaran mediumnya, bukan Imlek.

Ini memang situasi tak normal. Mudik biasanya begitu hangat dan menggembirakan. Kini mudik justru menakutkan. Namun Jokowi berada dalam posisi menentukan bagaimana mudik 2020 akhirnya dikenang.(Red*)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon