Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Polsek Krembung Sosialisasi Physical Distancing di Pabrik Gula

Polsek Krembung Sosialisasi Physical Distancing di Pabrik Gula

Written By BBG Publizer on Jumat, 03 April 2020 | 19.27

Sidoarjo ,OposisoNews.co.id -Tidak hanya di kawasan pemukiman, physical distancing sebagai salah satu upaya mencegah penyebarluasan Virus Corona juga diterapkan di lingkungan kerja.

Seperti dilakukan di Pabrik Gula Krembung Sidoarjo, diterapkan physical distancing bagi seluruh karyawannya.jumat, 3/4/2020.

Polresta Sidoarjo melalui Polsek Krembung, pada kesempatan ini juga memberikan himbauan langkah-langkah memutus mata rantai penyebaran Virus Corona.

“Syukurlah di Pabrik Gula Krembung sini sudah diterapkan sebagai kawasan physical distancing. Orang yang datang ke pabrik ini juga telah dilakukan sterilisasi. Seperti penyemprotan disinfektan, pengukuran suhu tubuh dan tersedianya hand sanitizer,” ujarnya Kapolsek Krembung AKP Purwanto.(bg)
Home » » Polresta Sidoarjo Siapkan Posko Mudik dan Pelayanan Covid-19

Polresta Sidoarjo Siapkan Posko Mudik dan Pelayanan Covid-19

Sidoarjo , OposisiNews.co.id -Menjelang datangnya bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2020 di tengah pandemik Virus Corona, Polri tengah mempersiapkan berbagai upaya antisipasi apabila ada masyarakat yang tetap ‘ nekat’ pulang ke kampung halaman.

Di Sidoarjo, Polresta Sidoarjo mulai mendirikan Posko Mudik dan Pelayanan Covid-19 yang ada di Stasiun Kereta Api Sidoarjo, Stasiun Kereta Api Tanggulangin, dan Terminal Bus Purabaya, Bungurasih, Waru.

Sesuai dengan penyebutan poskonya, tempatnya akan dibuat senyaman mungkin bagi masyarakat. Serta apabila ada masyarakat yang datang atau pergi melalui tiga titik lokasi tersebut akan melalui beberapa prosedur kesehatan guna antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19.

Antara lain, petugas gabungan baik dari TNI, Polri, Dinkes, Satpol , Dishub serta instansi lain akan mengukur suhu tubuh, masyarakat wajib cuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian melewati bilik sterilisasi yang disemprotkan cairan disinfektan ke tubuh, tidak hanya itu di lokasi posko juga disiapkan petugas medis beserta peralatan kesehatan dan ambulance.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, juga turun langsung melakukan pengecekan pendirian Posko Mudik dan Pelayanan Covid-19 di ketiga tempat tersebut. Ia memastikan pelayanan pada masyarakat dapat berjalan maksimal, serta situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Khususnya guna mengantisipasi penyebarluasan Virus Corona.jumat, 3/4/2020.

“Di tengah pandemi Virus Corona, kami dari Polri juga telah menghimbau kepada masyarakat agar tahun ini untuk tidak melakukan mudik. Namun, bukan berarti kami tidak melakukan upaya-upaya antisipasi masih adanya pemudik. Salah satunya adalah menyiapkan posko ini, agar masyarakat yang tetap ngotot datang ke Sidoarjo dapat kami lakukan sterilisasi dulu,” jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.(bg)
Home » » Terkait Dana Desa, Senator Fachrul Razi: Cairkan Dana Desa Segera

Terkait Dana Desa, Senator Fachrul Razi: Cairkan Dana Desa Segera

Jakarta.OposisiNews.Co.Id - Perkembangan pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat perdesaan. Menyikapi langkah Pemerintah yang sudah bertindak responsif dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan berbagai regulasi lainnya, Pimpinan Komite I DPD RI yang terdiri dari Ketua Dr. Agustin Teras Narang (dapil Kalteng), Wakil Ketua Fachrul Razi (Aceh), Jafar Alkatiri (Sulut) dan Dr. Abdul Kholik (Jateng) menyampaikan beberapa sikap politik lembaga itu di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

Pertama, Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I DPD RI mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait penerbitan Perppu nomor 1 tahun 2020 yang telah dipertegas dalam bagian penjelasan bahwa “Pengutamaan Penggunaan Dana Desa adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di desa”.

Karena itu, Komite I DPD RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan kepada Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri agar segara melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa bagi desa-desa yang belum memperoleh Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen.

Kedua, Fachrul Razi menegaskan untuk memastikan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia agar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran terkait Covid-19 melakukan tahapan sesuai klaster yang terdiri dari: Pertama Tahap Pencegahan, seperti sosialisasi PHBS, Protokol Covid-19, dan lain sebagainya. Kedua, Tahap Penanganan atau Isolasi. Komite I DPD RI melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunung Wuled, Kabupaten Purbalingga dapat menjadi pembelajaran bagi desa-desa lainnya, yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

Ketiga, Tahap Penindakan. Pada tahapan ini, apabila ada yang perlu ditegaskan termasuk mengaktifkan aspek keamanan. Keempat, Tahap Pemulihan, yaitu berupa program kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana telah diatur dalam SE Mendes PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD. Pemulihan yang dimaksud adalah diperuntukan bagi warga desa yang kehilangan pendapatan termasuk pemudik yang kembali dari wilayah perantauannya.

Ketiga, Fachrul Razi menyampaikan bahwa dalam sikap politik DPD RI, mengingatkan kepada Pemerintah Desa agar dalam menyusun rencana anggaran dan kegiatan serta melakukan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 mengacu pada pasal 16 ayat 1 huruf e juncto pasal 17 ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini agar terhindar dari dugaan temuan dan dapat terakomodir dalam Siskeudes.

Terkait poin 2 dan 3 tersebut diatas, Komite I DPD RI meminta pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota diperkuat yang mendasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

Juga, agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan baik, maka Komite I DPD RI juga mendesak para Pendamping Desa di semua tingkatan untuk memperkuat pendampingannya kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. (FRZ/Red)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon