Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » DESA DUMPLENGAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN GERAKAN SAYANG IBU

DESA DUMPLENGAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN GERAKAN SAYANG IBU

Written By BBG Publizer on Jumat, 27 Maret 2020 | 19.42

Ngawi,OposisiNews.Co.Id-Dihadiri oleh seluruh formika Kecamatan Pitu dan kepala desa se-Kecamatan Pitu  , Gerakan Sayang Ibu  (GSI) yang dihadiri  Hj. Antik Budi Sulistyono selaku pembina PKK Kabuapten Ngawi didampingi istri Riyanto Dwi Jatmiko , ketua DPRD Kabupaten Ngawi , terasa hambar ditengah merebaknya virus Corona dan anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak fisik (Physical Distancing).

Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat Kabupaten Ngawi, yang digelar pada hari senin 16/03/2020,  bertempat di kantor desa Dumplengan , ditengah kecemasan Covid-19 terselip hal yang tidak biasa dikegiatan GSI sebelumnya  adanya sajian jamu Gendhong  mendapat perhatian yang hadir dan diserbu oleh peserta yang sudah direncanakan panitia kegiatan untuk  diberikan secara gratis bagi siapa saja yang menginginkan, “ olahan produk warga setempat, “ ujar Suwarno, kepala desa Dumplengan.

Menurut Hj  Antik Budi Sulistyono, kegiatan GSI ini dititk beratkan pada kesehatan  Ibu Hamil, dengan mengurangi angka kematian Bayi, yang kedua di dalam GSI ini, disaat ibu sedang hamil diharap peran serta keluarga, masyarakat sekitar dengan istilah ' Siaga 4 ' , Ayah Siaga, Tetangga Siaga, mobil siaga dan Medis Siaga artinya dimana seorang ibu akan melahirkan semua harus siap, baik keluarga , tetangga,mobilisasi para medisnya harus siaga sehingga kelahiran si bayi langsung mendapat penanganan dan pertolongan medis secepatnya.

Dalam sambutannya Hj Antik Budi Sulistyono,juga menekankan pada percepatan penurun angka kematian ibu dan si bayi yang dilaksanakan bersama-sama antar pemerintah dan masyarakat, “ ini wujud sinergitas  untuk lebih meningkatkan pengetahuan,kesadaran dan kepedulian dimana kesehatan ibu disaat hamil sangat crusial“.

" Saya berharap agar ibu hamil  aktif dalam interaksi sosial,seperti  memeriksakan diri dan berkonsultasi di posyandu atau dibidan desa ", imbuhnya.

Diakir sambutanya Hj Atik memberi pesan moral pada semua yang hadir terkaid maraknya penyebaran Virus Corona yang telah mendunia dan mulai melanda Indonesia .

" Mohon untuk merebaknya Virus Corona kita tidak cemas tetap harus berpikir realistis tanpa harus mengesampingkan ajakan pemerintah untuk sering cuci tangan dengan sabun serta air mengalir setelah melakukan kegiatan diluar rumah , Jaga makan ( makan yang sehat ) , Lakukan kegiatan di dalam rumah jika dimungkinkan dilakukan di dalam rumah , jaga jarak jika bertemu dengan siapapun dan kenakan pelindung mulut/hidung ( masker ) jika memang perlu dilakukan " , pesan Hj Atik.

Ditengah kegiatan pembinaan Gerakan Sayang Ibu, Kepala desa Dumplengan pada OposisiNews mengatakan , " Saya sangat mendukung sekali dengan adanya GSI tersebut yang jelas ada pelajaran yang sangat berguna bagi seluruh warga desa, untuk selalu membiasakan pola kehidupan yang sehat,biasanya kita sering ceroboh dan menunda hal yang dianggap sepele yang akirnya berdampak besar dan baru disesali,” ungkapnya.

Dengan adanya pencerahan dari  Tim penggerak PKK Kabupaten, ia berharap betul-betul timbul kesadaran dan tanggung jawab akan kesehatan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat bukan hanya dimomen maraknya virus Corona tapi bisa diterapkan selamanya , Tutup Istri kades Dumplengan . ( YYK )

Home » » Cegah Virus Corona, Truk Damkar Semprot Disinfektan Mako Polresta Sidoarjo

Cegah Virus Corona, Truk Damkar Semprot Disinfektan Mako Polresta Sidoarjo

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Langkah antisipasi mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di lingkup Mako Polresta Sidoarjo terus dilakukan. satu unit truk damkar memasuki gerbang mako hingga ke seluruh sisi luar menyemprotkan cairan disinfektan.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menjelaskan, jika ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Mako Polresta Sidoarjo Jl. RA Kartini dan Kantor Samsat Sidoarjo. Bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo, dilakukan penyemprotan disinfektan.jumat 27/3/2020.

Tidak hanya bangunan mako saja yang disemprot, Masjid As Siddiq, kendaraan yang ada di mako, bahkan masyarakat yang datang juga tak luput dari penyemprotan disinfektan.

Lebih lanjut Kapolresta Sidoarjo, menambahkan selain dilakukan penyemprotan disinfektan menggunakan truk damkar, di Mako Polresta Sidoarjo Juga telah tersedia botol hand sanitizer di setiap pintu ruang dan pengukur suhu tubuh, serta kini di gerbang masuk Mako Polresta Sidoarjo telah terpasang tenda sterilisasi dari bahaya Covid-19.

Setiap orang yang masuk ke Mako Polresta Sidoarjo, setelah diukur suhu tubuhnya selanjutnya diharuskan melewati tenda sterilisasi yang akan menyemprotkan cairan disinfektan ke anggota badan selama 15 detik.

“Pemasangan tenda sterilisasi ini merupakan upaya pencegahan kami, guna meminimalisir penularan Virus Corona di lingkup Polresta Sidoarjo,” ujarnya.

Penyemprotan cairan disinfektan dalam tenda sterilisasi yang tertutup plastik tersebut, dilakukan terhadap seluruh anggota, pimpinan, pejabat utama, hingga masyarakat yang masuk ke Mapolresta Sidoarjo.

“Bagus sekali upaya sterilisasi pencegahan penularan virus corona yang dilakukan Polres Sidoarjo di kantornya. Kami masuk harus di sterilisasi lebih dulu. Pencegahan penyebarluasan covid-19 memang harus kita lakukan bersama,” ungkap Wahyu Triatmojo, pengunjung Mapolresta Sidoarjo asal Waru.(bg)
Home » » Senator DPD RI: Penegak Hukum Harus Membasmi Mafia Proyek di Aceh

Senator DPD RI: Penegak Hukum Harus Membasmi Mafia Proyek di Aceh

Jakarta,OposisiNews.Co.Id - Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi, MIP, mendesak penegak hukum agar membasmi habis para mafia proyek yang diduga terlibat dalam monopoli tender proyek di Aceh. Desas desus mengenai mafia proyek di Aceh sudah beredar luas di Pusat.

"Sebagai orang Aceh, terus terang saya malu karena Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal Pemerintah Pusat setiap tahun mengucurkan belasan triliun untuk membangun Aceh pasca konflik dan tsunami," kata Fachrul Razi kepada media ini, Kamis, 26 Maret 2020.

Tapi sayang beribu sayang, kata dia, harapan ingin mensejahterakan rakyat Aceh justru tidak tercapai meski sudah 15 tahun pasca damai. Keberadaan mafia proyek yang memonopoli proyek di ULP Aceh dianggap menjadi salah satu kendala pemerataan ekonomi. Untuk itu, Fachrul Razi juga meminta dinas-dinas tidak bermain dengan “mafia proyek”, karena menurutnya Aceh butuh kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

"Kenapa hari ini Aceh masih miskin? Saya rasa, salah satu sebabnya karena banyaknya mafia proyek di Aceh. Dan itu bukan rahasia lagi, yang mengatur semua pemenangan tender proyek seperti desas-desus yang selama ini beredar. Karena itu, kita minta penegak hukum membasmi mafia proyek tersebut agar ada pemerataan ekonomi di Aceh," ungkap Fachrul.

Menurut Senator Fachrul Razi, penegakan hukum bisa mencegah mafia-mafia tersebut berhenti memonopoli pemenangan proyek. Dengan begitu, ujarnya, tidak ada lagi perputaran uang hanya di kalangan satu kelompok saja.

"Bayangkan jika hanya satu kelompok saja yang bermain proyek, maka yang lain gigit jari. Proses peredaran uang terhambat, sehingga masyarakat susah terus, karena uang APBA dan Otsus tidak beredar di masyarakat," ungkapnya.

Fachrul Razi juga menolak pernyataan yang mengatakan bahwa yang menikmati Dana Otsus selalu dituduhkan kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik, padahal mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. *Sementara, mafia proyek masih terus menikmati hasil atas perjuangan mereka,” kecamnya.

"Karena itu, sekali lagi kami minta kepada penegak hukum di Aceh, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, jangan takut, basmi semua mafia proyek tersebut walaupun mereka orang dekat dengan Plt Gubernur Aceh," tegas Fachrul.

Senator DPD RI asal Aceh ini juga meminta kepada masyarakat sipil dan media untuk mengawasi proyek dan penggunaan anggaran di Aceh. “Kami sudah komunikasikan dengan KPK RI untuk mengawasi masalah ini, dan Aceh masih dalam pantauan ketat KPK RI,” tutupnya. (FRZ/Red)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon