Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Terkait Penanganan Jenazah Korban Corona, Wapres Minta MUI Terbitkan Fatwa

Terkait Penanganan Jenazah Korban Corona, Wapres Minta MUI Terbitkan Fatwa

Written By BBG Publizer on Rabu, 25 Maret 2020 | 16.08

Jakarta,OposisiNews.Co.Id - Wakil Presiden RI, Prof. KH. Ma'ruf Amin, kembali meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa seputar jenazah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) yang meninggal dunia.

Permintaan itu disampaikan Ma'ruf saat berkunjung ke Kantor Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin, 23 Maret 2020.

 "Ke depan saya minta MUI dan ormas Islam keluarkan fatwa kalau terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita korona," kata Wapres yang pernah memimpin MUI ini saat memerikan keterangan pers usai kunjungan ke BNPB itu.

Ma'ruf mengatakan, permintaan itu disampaikan jika terjadi kondisi di beberapa rumah sakit yang petugas medisnya kurang atau sesuatu yang tidak memungkinkan terjadi. "Kemungkinan untuk tidak memandikan. Meminta MUI dan ormas untuk itu," ujar mantan Rais Aam PBNU ini.

Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait salat tidak berjamaah, Ma'ruf mengaku juga atas permintaannya. Ma'ruf juga meminta MUI mengeluarkan fatwa terkait syarat melaksanakan ibadah petugas medis yang menangani pasien Virus Corona (Covid-19). Fatwa tersebut, menurut dia, diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para tenaga medis. Misalnya, tentang bagaimana aturan berwudu bagi umat Islam yang mengenakan baju pelindung diri penanganan pasien corona.

 "Ketika para petugas medis menggunakan alat pelindung diri sehingga pakainnya tidak boleh dibuka sampai 8 jam, kemungkinan dia tidak bisa wudu tayamum, saya mohon ada fatwa," ujar Ma'ruf.

Pada kesempatan itu dia juga menyampaikan mengenai pentingnya peran tenaga medis dalam penanganan pasien corona. Selama ini, mereka bekerja maksimal dalam merawat pasien tersebut. "Ini menjadi penting sehingga para petugas tenang walaupun ini sudah terjadi. Jadi harus ada fatwanya," katanya.

Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa seputar salat di rumah. Salat itu termasuk salat Jumat yang digantikan dengan salat Zuhur. (ARM/Red)
Home » » Nyepi 2020, TNI, Polri dan Puskesmas Krembung Bersinergi Cegah Penyebaran Virus Corona

Nyepi 2020, TNI, Polri dan Puskesmas Krembung Bersinergi Cegah Penyebaran Virus Corona

Sidoarjo,OposisiNews.co.id- Di tengah merebaknya Virus Corona (Covid-19), jelang perayaan Hari Raya Nyepi di Pura Margo Wening, Desa Balonggarut, Krembung, Sidoarjo, Selasa 24/3/2020.

Polisi, TNI dan petugas kesehatan dari Puskesmas di wilayah tersebut melakukan pengamanan, terutama melakukan pengecekan suhu tubuh umat dan dihimbau untuk cuci tangan menggunakan hand sanitizer.

Di lokasi pura tidak terlalu banyak aktifitas kegiatan. Hanya ada sekitar 15 orang yang datang sehari jelang Hari Raya Nyepi. Hal ini sesuai dengan himbauan dari pemerintah bahwa untuk sementara ini segala bentuk acara yang dihadiri massa dalam jumlah agar ditiadakan dulu.

“Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimka Krembung, dan pengurus pura bahwa guna mencegah penyebaran Covid-19. Agar kegiatan ibadah menyambut Nyepi yang dihadiri jumlah banyak orang, agar ditunda dahulu,” ujar Kapolsek Krembung AKP Purwanto,

Namun, guna memberikan kelancaran dan menjaga kondusifitas kamtibmas di Hari Raya Nyepi, personel Polsek Krembung bersama Koramil Krembung telah disiagakan di lokasi sejak sehari jelang Nyepi.

“Termasuk pemeriksaan kesehatan umat Hindu yang datang ke pura, serta memberikan sosialisasi pencegahan penularan Virus Corona,” imbuhnya.(bg)
Home » » OKNUM ANGGOTA DPRD BLORA TELAH LANGGAR FAKTA INTEGRITAS YANG DIBACA SAAT DEMO 25/2/2020

OKNUM ANGGOTA DPRD BLORA TELAH LANGGAR FAKTA INTEGRITAS YANG DIBACA SAAT DEMO 25/2/2020

Anggota DPRD Blora di Terminal Padangan Saat Pulang Dari Kunjungan Kerja Di Lombok . NTT
Blora,OposisiNews.Co.Id- Perilaku kurang pantas ditunjukkan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah  saat hendak diperiksa kesehatannya oleh tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sepulang dari kunjungan kerja dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Peristiwa itu terjadi di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/3/2020) malam dari 45 anggota DPRD kabupaten blora ada 37 anggota bersama anak dan istri saat kepulangan kunjungan kerja.

Kejadian yang sempat tersiar meluas melalui media online , cetak ,Tv dan You Tube yang tersiarkan secara masif menjadikan lembaran hitam Arogansi Wakil Rakyat dan mempercikan rasa tidak percaya dan malu warga Blora akan sikap yang dipertontonkan wakil rakyatnya.

Bahkan salah satu aktifis Blora yang enggan namanya diberitakan bersikap keras dan pedas akan kejadian itu , " Saya sangat malu melihat sikap dan kata-kata WS yang mengarah merendahkan  TKW dan kesombongannya akan kesetaraan dengan Bupati , Harusnya WS sebelum berucap itu berkaca , dia itu siapa ? Dan harusnya sadar dia pernah terjerat kasus dugaan Korupsi saat menjabat di DPRD dulu yang sempat melarikan diri dan diduga tertangkap di Jiwan .Jawa Timur ".

Upaya Tim medis Dinkes Kabupaten Blora menyambut kedatangan para wakil rakyat dengan berupaya melakukan medical check- up untuk mengantisipasi tertularnya Covid-19 para wakil rakyatnya berbuah pait.

Bukannya merespons dengan baik, beberapa anggota Dewan tersebut justru menolak untuk dicek kesehatannya. insiden yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Blora berinisial WS, Marah-marah di hadapan tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora .hanya mempermasalahkan SOP dikondisi darurat Corona.

Kejadian memalukan itu sempat viral di Medsos serta menjadi Konsumsi berita Media Cetak & Elekronik Nasioanal ,Kurang etisnya seorang Pejabat publik sebagai Cermin buruk jangan sampai ditiru oleh Pejabat lain,Dengan sikap sombong Dan Arogannya menunjuk nunjuk sambil membentak bentak petugas dinas kesehatan blora.

Bahkan masyarakat hingga sekarang masih hafal apa yang diucapkan WS dan fasih menirukan kata-kata yang ditunjukan pada petugas medis Corona Blora , "Kamu pejabat enggak? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Kita DPR, bukan anak gembala. Pakai aturan. Pakai undang-undang," ujarnya dengan nada tinggi.

 "Perintah dari mana, Pak?" sahut anggota DPRD Blora yang lain. Tak berhenti di situ, WS terus saja meninggi omongannya di hadapan tim medis Dinkes Kabupaten Blora. "Ada undang-undangnya. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana surat tugasnya. Kita DPR kunjungan ada undang-undangnya.  Sekali lagi, WS tak mau diperiksa kesehatannya dan mempersilakan pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit.

 "Kita siap diperiksa di mana saja. Enggak ada surat tugasnya, ayo ke rumah sakit," bentaknya. "Iya, Pak," tutur salah seorang tim medis Dinkes Kabupaten Blora... Belum sampai melangkah, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora yang lain menyahut dengan lantang.

 "Njajal Bupatine sesuk prikso (Coba Bupatinya besok periksa)," teriaknya. Mendengar hal itu, WS pun kembali memanas di hadapan tim medis Dinkes Kabupaten Blora. "Oh iya, saya tanya, jikalau masyarakat dari luar kota masuk ke Blora diperiksa, berarti setiap malam kamu memberhentikan bus luar kota ya? Terus Bupati sekeluarga ke Yogyakarta kamu periksa enggak? Terus Wakil Bupati sekeluarga ke Jakarta kamu periksa enggak?" ujar WS lagi. Tiru warga seperti di YouTube pada awak media OposisiNews.

Sekali lagi, tim medis Dinkes Kabupaten Blora merasa bingung untuk menjawab dan hanya menundukkan kepala.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, para anggota DPRD Kabupaten Blora meminta pindah lokasi ke RSUD Cepu. Namun, ketika rombongan tim medis Dinkes Kabupaten Blora menunggu di halaman depan RSUD Cepu, bus pengangkut anggota Dewan tidak kunjung datang. "Meski demikian, kami sudah memeriksa 14 orang yang datang dari Lombok. Hasilnya aman, suhu tubuh normal. Untuk yang belum diperiksa, kami akan datangi ke rumahnya masing-masing," kata Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (P3PLP) Dinkes Blora, Edi Sucipto.

Dari Peristiwa tersebut diduga telah terjadi PNGABAIAN SEKALIGUS  PELANGGARAN FAKTA INTEGRITAS yang telah di bacakan Ketua DPRD Blora /mewakili Anggota DPRD Blora Periode Tahun 2019 - 2024  saat berhadapan dengan Pendemo  dari Koalisi Forum Blora Selatan (FBS) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  pada Selasa 25/2/2020 .

8 point FAKTA INTEGRITAS DPRD BLORA Periode Th 2019 –  2024 Yang mereka baca antara lain   :

1.Berkomitmen dalam Pemberantasan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme serta menghindari perbuatan tercela
2.Tidak Menerima Suap ,Gratifikasi atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
3.Bersikap Jujur,Transparan dan Akuntabel dalam menjalankan tugas 
4.Mendukung penegakkan Supremasi Hukum
5.Menghindari pertentangan kepentingan Public of interest dalam pelaksanaan tugas
6.Menegakkan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan perundang undangan
7.Menumbuh kembangkan keterbukaan kejujuran dan  memperlancar pelaksanaan tugas yang efektif,efisien dan akuntabel
8.Mewujudkan Pemerintahan BLORA yang maju mandiri bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi nilai nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45 .

Ada beberapa point FAKTA INTEGRITAS yang telah diabaikan juga dilanggar dan sangat jelas pada poin 7 yaitu “Menumbuh kembangkan keterbukaan kejujuran dan memperlancar pelaksanaan tugas yang efektif ,efisien dan akuntabel, bahkan Ketua DPRD Blora Dasum sempat menyampaikan janji Bilamana Melanggar Fakta Integritas siap mempertanggung jawabkan sesuai Perundang undangan dan Hukum yang berlaku.

Bagaimana dengan Reaksi dan tindakan Mahkamah Kehormatan dewan dengan kode Etik dewan Kabupaten blora dengan kejadian tersebut sampai sekarang  belum terlihat, layak menyandang kata ' SETALI TIGA UANG '.

Apalagi dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota,Peraturan Pemerintah tersebut sampai sekarang seperti mandul (Belum bisa memberikan aturan hukum yang jelas) terkait pemberian sangsi pada anggota dewan yang melanggar kode etik karena belum ada Hukum acaranya.

Saat awak media OposisiNews bertemu dan berbincang dengan penggiat sosial cepu terkait dengan insiden yang terjadi di padangan yang dilakukan oleh oknum  Anggota dewan Kabupaten Blora dengan optimis mengatakan ,  “Biarlah nanti masyarakat yang menilai sekaligus beri Sangsi sosial dengan Anggota Dewan tersebut” Ujar Penggiat Sosial Cepu (DW)

Reporter.Dwi P
Editor.Bambang PW
Home » » Mapolres Mojokerto Antisipasi Covid 19 , Pemasangan Lorong Yang Dilengkapi Penyemprotan Hensainitrezer dan Scan Suhu Di Pintu Masuk Mapolres

Mapolres Mojokerto Antisipasi Covid 19 , Pemasangan Lorong Yang Dilengkapi Penyemprotan Hensainitrezer dan Scan Suhu Di Pintu Masuk Mapolres

Antisipasi merebaknya Covid 19 Polres Mojokerto siaga sediakan alat pendeteksi ( scener dan penyemprotan handsainitezer ) aktifitas masuk dan keluar di Polresta
Mojokerto,OposisiNews.Co.Id- Antisipasi semakin meluasnya penyebaran virus Corona dan tingginya ancaman pademi  bahaya Covid-19 (Corona virus disease 2019/penyakit virus korona tahun 2019) yang kian menghantui  .

Polres Mojokerto telah mengambil langkah strategis guna mencegah penyebaran virus Corona dan bahaya Covid-19 disekitar lingkungan Polres Mojokerto pada umumnya dan di dalam Markas Polres Mojokerto dengan membangun Bilik Disinfektan di depan pintu masuk utama Polres Mojokerto.

Bilik ( lorong ) masuk dilengkapi
Penyemprotan hansainitrezer
Setiap tamu atau pengunjung maupun anggota Polisi yang hendak masuk ke Polres Mojokerto wajib melalui bilik disinfektan tersebut terlebih dahulu. Didalam bilik disinfektan itu setiap orang menjalani pemeriksaan kesehatan melalui beberapa tahapan, pengukuran suhu badan, dan cuci tangan dengan antis baru kemudian dipersilahkan  masuk ke dalam kantor Polres Mojokerto.

Bilik disinfektan mulai dibangun hari  Selasa, 24/03/2020 dan di letakkan tepat di depan ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Mojokerto. Dengan dibangunnya bilik disinfektan ini memastikan bahwa kedepannya Kantor Polres Mojokerto benar-benar steril dari virus Corona.

Kapolres Mojokerto
Cek kesiapan alat antisipasi
Covid 19 dipintu masuk
Mapolres Mojokerto
Kapolres Mojokerto, AKBP Feby DP Hutagalung mengatakan, pembangunan bilik disinfektan, pengukuran suhu tubuh hingga cuci tangan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah masuknya virus Corona ke dalam lingkungan Polres Mojokerto.

“Pembangunan bilik disinfektan ini adalah sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Corona di lingkungan kantor Polres Mojokerto. Selain juga ada upaya pemeriksaan awal bagi personil, tamu dan pengunjung yang datang ke Polres Mojokerto menggunakan pengukur suhu dan cuci tangan,” ungkapnya.

Menurutnya, sarana ini lebih awal disediakan oleh Polres Mojokerto. Kapolres menambahkan, jika hal tersebut sebagai upaya maksimal yang bisa dilakukan Polres Mojokerto untuk menjaga personil, tamu dan pengunjung yang datang ke Mapolres Mojokerto.

“Tujuannya agar tidak terkena virus Corona, ikhtiar adalah hal yang bisa kita lakukan secara maksimal selebihnya adalah doa kita bersama semoga Allah Subhanahu Wata’ala selalu melindungi kita semua,” pungkasnya. ( Ly )

Reporter .Lyna
Editor .Bambang PW

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon