Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Cegah Penyebaran Virus Covid-19, Pemkab Sidoarjo Semprot Fasilitas Publik, Jam Kerja ASN Dikurangi dan Tenaga Medis Akan Diberi Insentif

Cegah Penyebaran Virus Covid-19, Pemkab Sidoarjo Semprot Fasilitas Publik, Jam Kerja ASN Dikurangi dan Tenaga Medis Akan Diberi Insentif

Written By BBG Publizer on Kamis, 19 Maret 2020 | 22.06

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Pemkab Sidoarjo mengerahkan puluhan persnonil untuk melakukan penyemprotan desinfectan di tempat fasilitas publik seperti masjid dan tempat ibadah yang lain. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah menempelnya bakteri virus Covid-19.

Lokasi pertama yang disemprot adalah Masjid Agung Sidoarjo, tampak Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin  ikut menyemprot bersama Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo serta Ketua Takmir Masjid Agung.Kamis 19/3/2020.

“Hari ini kita akan melakukan penyemprotan lima masjid dan tempat ibadah yang lain dan juga fasilitas umum, tempat umum harus terlindungi dari penyeberan virus corona ini”, ujar Wabup Sidoarjo yang akrab disapa Cak Nur.

Selanjutnya tugas penyemprotan akan diambil alih oleh puskesmas, jadi bahan akan disediakan di seluruh puskesmas se Kabupaten Sidoarjo sehingga puskesmas bisa gergerak secara massif ketempat-tempat umum dan tempat ibadah.

Pemkab Sidoarjo berusaha semaksimal mungkin melindungi warga dari penyebaran Covid-19, Cak Nur menghimbau kepada warga untuk mengikuti arahan dari pemerintah seperti tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang (massal) dan lebih banyak tinggal dirumah.

“ Ini menunjukkan kepedulian kita yang luar biasa, kalau pemkab sudah berusaha maksimal melindungi maka masyarakat harus mengikuti aturan yang, kalau disuruh dirumah ya dirumah, kalau tidak boleh melakukan kegiatan massal ya tidak dilakukan”, katanya.

Perlu diketahui di propinsi Jawa Timur sudah ada 1 korban meninggal karena Covid-19, dan ada 8 yang positif. Untuk wilayah Sidoarjo ada 6 orang PDP (Pasien Dalam Pengawasan).

Pelaksanaan ibadah sholat jum’at tetap dilaksanakan, ditempat umum saya mohon disediakan tempat untuk cuci atau hand sanitizer. Wabup juga berharap warga Sidoarjo tidak perlu panik namun tetap menjaga kewaspadaan serta yang paling penting kata Cak Nur adalah ber’doa.

Upaya pencegahan di lingkungan kerja pemkab Sidoarjo juga dilakukan dengan mengurangi waktu kerja ASN, berlaku perhari ini mulai hari Kamis 19 maret 2020 sampai dengan 31 maret 2020 jam masuk kerja mulai jam 08.00 – 13.00 wib. Pengurangan jam kerja ASN tersebut berdasarkan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 065/2106/438.1.3.1/2020.

Pemkab Sidoarjo juga berencana akan memberikan dana insentif setiap bulannya kepada seluruh petugas medis di puskesmas selama penanganan wabah virus Covid-19 ini.

“Kami juga memikirkan, masih kami akan rapatkan hari ini juga bagi petugas-petugas kesehatan yang ada di puskesmas dan rumah sakit, oleh karena mereka ini rentan karena berhubungan dengan pasien Covid-19, kama kami memikirkan untuk menambah dana instenstif setiap bulannya, ini masih kami rumuskan belum kita putuskan, mudah-mudah dalam dua hari ini sudah kami putuskan”, pungkas Cak Nur. (Bg).
Home » » Desa Selopuro fokuskan Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Desa Di Tengah Merebaknya Virus Corona

Desa Selopuro fokuskan Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Desa Di Tengah Merebaknya Virus Corona

Lokasi kegiatan DD Selopuro Jalan Poros desa di dusun Jetak
Ngawi, OposisiNews.co.id - Disituasi ceos merebaknya virus Corona ( Covid-19 ) desa Selopuro , kecamatan Pitu kabupaten Ngawi tetap jalankan roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur desa sesuai RPJMDes yang sudah menjadi kesepakatan musyawarah desa .

Seperti yang tertuang dalam RPJMDes Selopuro dengan mengakses anggaran Dana Desa TA 2020 , Pemerintah desa merencanakan memfokuskan infrastruktur di dusun Jetak berupa Pavingisasi jalan poros desa dengan volume Luas 4 meter pajang 1 km yang dianggarkan dari Dana Desa sebesar Rp 800 juta.

Sunarno
 Kds Selopuro
Kecamatan Pitu
Kabupaten Ngawi


Pada OposisiNews, Sunarno Kades Selopuro mengatakan , "Untuk tahun ini ( 2020 red ) pemerintah desa Selopuro mendasar musyawarah desa yang melibatkan semua tokoh masyarakat , LPMD ,BPD dan perangkat desa Selopuro memfokuskan pembangunan jalan poros ( pavingisasi ) di dusun Jetak ".

" Alasan menfokuskan pembangunan jalan poros desa di dusun jetak karena selama ini hanya dusun Jetak salah satu dusun yang belum tersentuh pembangunan jalannya , hanya yang menjadi soal keterbatasan anggaran untuk merealisasikan total jalan poros desa menjadi kendala , karena panjang jalan poros desa di dusun Jetak secara keseluruhan Luas 4 meter panjang 2,5 km ", imbuhnya.

" Harapan pemerintah desa Selopuro bisa mengakses , APBD-P tahun ini ( 2020.red ) untuk menyelesaikan sisa jalan poros desa di dusun Jetak yang masih tersisa kurang lebih L.4 meter P.1,5 Km karena tahun ini Desa Selopuro tidak terkafer BK Sapras , harapan terakhir hanya APBD-P dan perlu menjadi catatan Desa Selopuro merupakan desa penyangga kota yang hanya berjarak kurang lebih 5 Km dari pusat pemerintahan ( Kabupaten ) ", harap Sunarno.

Bagaimana pelaksanaan kegiatan DD ditengah merebaknya virus Corona ?

" Untuk pelaksanaan kegiatan DD tetap dilaksanakan oleh warga sekitar dengan skema Padat Karya Tunai ( PKT ) dibawah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) , Koko ketua LPMD ", tegas Kepala Desa.

" Hanya ada sedikit yang berubah dalam pelaksanaan kegiatan , warga yang ikut dalam PKT akan sedikit berkurang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya merebaknya Corona , dipastikan para pekerja mengunakan masker , cuci tangan saat istirahat untuk makan dan minum semua akan dipantau Desa sebagai keharusan dan ketegasan Pemerintah desa dalam menjaga keselamatan kesehatan warga khususnya yang ikut PKT ", ujar Sunarno.

Saat dikonfirmasi terkaid pelaksanaan PKT , Koko ketua TPK menegaskan , " Untuk meniadakan PKT jelas tidak berani karena aturan DD sudah jelas , kecuali pemerintah mengadakan refisi Permen dan PP pelaksanaan PKT Dana Desa , selama ini belum ada rujukan dari refisi PKT maka Desa tetap dan harus melaksanakan PKT " .

" Untuk PKT sekarang ini memang dilema ditengah merebaknya virus Corona karena pemerintah sendiri menganjurkan membatasi berkumpul dengan orang banyak sebagai langkah memutus mata rantai penularan Virus Corona, namun semua itu tidak mungkin dilakukan pemerintah desa untuk memutuskan PKT karena aturan ", imbuhnya. ( AJB, ADV )

Reporter.Arif AB.Sh
Editor.Bambang PW
Home » » Ombudsman Jatuhkan Sanksi Minta Presiden Bebastugaskan Jabatan Mendikbud

Ombudsman Jatuhkan Sanksi Minta Presiden Bebastugaskan Jabatan Mendikbud

Jakarta,OposisiNews.co.id-  Ombudsman Republik Indonesia membuat satu keputusan yang cukup mengejutkan di tengah bangsa ini disibukan dengan urusan penangkalan penyebartan virus Covid 19. Keputusan itu diambil akibat rekomendasinya diabaikan, dan Ombudsman akhirnya menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim.  Surat penjatuhan sanksi tersebut dikirim kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 18 Maret 2020.

Dalam surat penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Presiden sebagai atasan terlapor, Ombudsman meminta Presiden memberi sanksi pembebasan dari jabatan terhadap Nadiem Makarim selaku Mendikbud RI dengan dasar hukum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Surat yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai ini juga menerangkan bahwa sebagai pejabat negara, yang adalah pejabat publik selaku penyelenggara negara, Mendikbud RI terikat oleh sumpah jabatan, yang antara lain untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Jadi menurut Ombudsman, mengingat bahwa Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan, namun oleh Menteri yang bersangkutan (Mendikbud) tidak dijalankan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang antara lain memberikan sanksi sampai dengan pembebasan dari jabatan yang bersangkutan, dalam hal ini selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berikut ini Rekomendasi Ombudsman yang diabaikan menteri. Rekomendasi Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang dilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rekomendasi Nomor : 0002/REK/0663.2017/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Maladministrasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Universitas Lakidende oleh Menrsitekdiktidan Kopertis Wilayah IX. Rekoemndasi Nomor : 0003/REK/0922.2016/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Maladministrasi oleh Menristekdikti dalam penanganan dugaan plagiat karyua ilmiah oleh Muhammad Zamrun Firihu.

Menanggapi terbitnya Surat Ombudsman tentang Penjatuhan Sangsi kepada Mendikbud, salah satu pelapor di Ombudsman, Stanley Ering mengapresiasi keputusan Ombudsman tersebut.  "Tidak adanya tindakan Mendikbud adalah bentuk pembangkangan terhadap amanat UU 37 Th 2008, hal ini adalah preseden buruk terhadap Pemerintahan, dan ini membuktikan bahwa Kemendikbud yang dipimpin Nadiem Makarim sebagai tidak patuh dan mengabaikan temuan maladministrasi oleh Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik," ungkap Ering saat dimintai tanggapannya di Manado, (19/03/2020).

Ering menambahkan,  rekomendasi adalah produk hukum tertinggi Ombudsman sehingga wajib dilaksanakan oleh terlapor dan atasannya sebagaimana amanat Pasal 38 ayat 1 UU 37 tahun 2008.

"Karenanya sebagai pelapor kami berharap Presiden memerintahkan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan selaku atasan terlapor menindaklanjuti Rekomendasi Penjatuhan Sanksi ini demi tegaknya supremasi hukum dan mengembalikan marwah Pendidikan Tinggi terutama di Universitas Negeri Manado," pungkasnya.

Keluarnya pemberian sanksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Obudsman RI tanggal 25 Februari 2020 yang memperingatkan Mendikbud untuk pelaksanaan Romendasi.   Hal ini juga dipicu oleh karena telah ditahannya dua aktifis Pelopor Angkatan Muda Indonesia yang merupakan pelapor di Ombudsman tentang maladministrasi penyetaraan ijazah S3 dan guru besar Paulina Runtuwene.  Berdasarkan Perka BKN No. 25 tahun 2015 ijazah yang tidak sesuai prosedur adalah palsu.

Bahkan kasus soal dugaan ijazah palsu/tindak pidana pendidikan ini justru telah lebih dahulu dilaporkan Dosen Unima Devie Siwij ke Polda Sulut yaitu 8 Juli 2019 atau beberapa lama sebelum kasus pencemaran nama baik daporkan oleh Paulina Runtuwene di Polda Metro Jaya.Red***
Home » » Plt. Bupati Muara Enim Raih Pembina Damkar Terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Plt. Bupati Muara Enim Raih Pembina Damkar Terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Palembang,Muara Enim. OposisiNews.co.id-| Pemerintah Kabupaten Muara Enim kembali mendapatkan penghargaan di tahun 2020. Tak tanggung-tanggung, kali ini Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H yang di dampingi kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan (Dpkp) Muara Enim,Ir Yulius Msi yang menerima 2 (dua) penghargaan sekaligus, yaitu sebagai Pembina Pemadam Kebakaran (Damkar) terbaik I dan juga Pembina Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terbaik II tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru pada upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP ke-70 Satlinmas ke-58 dan Damkar ke-101 di Griya Agung Sumatera Selatan, Palembang, Rabu pagi (18/03/20 )

Plt. Bupati Muara Enim menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap dirinya sebagai pembina, namun juga sebagai bukti dan indikator kinerja yang baik dari para petugas Damkar & Penyelamatan maupun Satpol PP Kabupaten Muara Enim. Tak lupa Plt. Bupati Muara Enim menyampaikan ucapan Selamat HUT ke-70 kepada Satpol PP, Satlinmas ke-58 dan Damkar ke-101. Plt. Bupati berharap penghargaan ini dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik kedepan, menjaga profesionalitas dan kedekatan dengan masyarakat, baik bagi petugas Damkar maupun anggota Satpol PP Kabupaten Muara Enim

Kepala Dinas Damkar & Penyelematan Kabupaten Muara Enim, Ir. Yulius, M.Si menerangkan bahwa standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan petugas Damkar Muara Enim sudah diatas rata-rata provinsi dan berada di peringkat pertama dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Disamping itu pelaporan kebakaran dengan ketanggapan tindakan penanggulangan Damkar Muara Enim sudah diatas 60% sehingga menjadikan Kabupaten Muara Enim lebih unggul dari daerah lainnya di Sumatera Selatan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Muara Enim, A.M. Musadeq menyampaikan terima kasihnya kepada Plt. Bupati yang dinilainya sukses dalam membina Satpol PP. Menurutnya penghargaan ini sebagai.bentuk keseriusan, perhatian dan kerja keras Plt. Bupati Muara Enim dalam memotivasi Satpol PP termasuk petugas Damkar di Kabupaten Muara Enim.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan mengaku bangga terhadap dedikasi personil Satpol PP, Satlinmas maupun Damkar yang dinilainya telah memberikan kontribusi besar dalam melayani masyarakat, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama ini. ( Parlin )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon