Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Desa klangon kec saradan desa kecil yang bersolek

Desa klangon kec saradan desa kecil yang bersolek

Written By BBG Publizer on Rabu, 18 Maret 2020 | 22.10

Lokasi kegiatan Dana Desa Klangon TA 2020. 
Madiun .oposisinews.co.id-    Diera perkembangan dan kemajuan era modern ini , peningkatan kesejahteraan penduduk akan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dalam rangka terapan menyeimbangkan , pemerintah mulai dari tingkat Desa , Kabupaten , Propensi dan Pusat melakukan perubahan dengan peningkatan pembangunan sarana prasarana publik melalui dana APBN dan APBD .

Sebagai tolak ukur kemajuan peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, dapat di lihat dari perubahan sarana prasarana infrastruktur dan peningkatan daya beli masyarakat ( Ekonomi ) secara menyeluruh .

Seperti yang saat ini sedang dilaksanakan secara bersama dengan melibatkan semua komponen masyarakat desa klangon kecamatan saradan kabupaten madiun, melakukan kegiatan  gotong royong yang langsung dipimpin Didik Kuswadi, Kepala Desa Klangon , hal tersebut merupakan budaya turun temurun ' Gugur Gunung ' yang selama ini masih dipelihara masyarakat selain itu gotong royong yang diistilah Swadaya dan bergeser menjadi Pemberdayaan masyarakat merupakan ketentuan pelaksanaan kegiatan desa yang dianggarkan melalui Dana Desa ( DD ).

Pemerintah desa Klangon dalam mengaplikasikan Dana Desa tahap 1 TA 2020 mengacu pada RAPBDes dengan hasil yang cukup memuaskan baik dari pelaksana kegiatan dan penerima manfaat kegiatan , masyarakat.

Dalam pengerjaan yang seluruh rangkaian kegiatanya di lakukan oleh semua masyarakat desa klangon yang terakomodir melalui skema  Program Padat Karya Tunai (PKT)  menghasilkan hasil pekerjaan yang baik dan bisa di pertanggung jawabkan serta memberikan juga manfaat bagi masyarakat berupa penghasilan tambahan. Untuk tahap 1 DD pemerintah Desa Klangon prioitaskan untuk mengerjakan drainase ,  Tebing Penahan Tanah ( TPT ) dan pembangunan rabat jalan desa.

Sasaran dan perincian kegiatan pembangunan infrastruktur desa Klangon seperti yang tertera di Papan Informasi APBDes 2020 sebagai wujud transparasi publik , seperti  pembangunan rabat jalan di dua titik pengerjaan  ,yaitu di rt 19 dgn volume pekerjaan sejauh 125mx3.0x 0.10 dengan nilai 41.000.000 serta di rt 13 dengan volume 125mx2.5x0.10 dengan nilai pekerjaan rp.34.000.000 .

Kds.Klangon
Didik Kuswandi
Didik kuswandi  selaku kepala desa klangon  kepada awak media oposisi menyampaikan bahwa kepuasanya dan rasa terima kasih yang dalam kepada tim pelaksana kegiatan dan khususnya kepada seluruh masyarakat blabakan yang telah berperan aktif mensuksekan semua program desa dengan baik dan tepat waktu,baik untuk pelaksanaan pembangunan infrakstruktur  desa maupun pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan .

" Untuk kegiatan pembangunan rabat jalan ini  insyaalloh akan di laksanakan berkesinambungan dan akan terus di lakukan untuk memenuhi semua kebutuhan segenap masyarakat desa klangon"ujarnya.

" Alhamdullilah untuk seluruh pekerjaan tahap 1 sudah rampung  dan akan dilanjutkan  program tahap 2  dan program pemberdayaan masyarakat yang mumpuni.  sehingga seluruh masyarakat desa klangon akan bisa merasakan hasil pembangunan dan menikmatinya"pungkasnya.    (ags)
Home » » Yakin Dakwaannya Jelas, JPU Minta Hakim Lanjut Sidangkan Terdakwa Michael S. Sunggiardi

Yakin Dakwaannya Jelas, JPU Minta Hakim Lanjut Sidangkan Terdakwa Michael S. Sunggiardi

Yogyakarta,OposisiNews.co.id-  Sidang lanjutan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir Soegiharto Santoso alias Hoky kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Selasa (17/03/2020). Sidang kali ini mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fora Noenoehitoe SH atas eksepsi penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada sidang pekan lalu.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim Lilik Suryani SH MH, pihak JPU menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Namun, menurut JPU UU ITE tidak mengenal asas teritorial. JPU juga menyatakan, dakwaan yang dibuat sudah sangat jelas dan tidak kabur. Karena JPU menilai terdakwa telah melakukan perbuatan penghinaan dan pecemaran nama baik dengan cara sadar serta sengaja turut berkomentar menanggapi tulisan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Hoky.

”Kami tidak sependapat dengan eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini,” tegas Fora Noenoehitoe.

Untuk itu JPU memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yakni menolak nota keberatan eksepsi penasehat hukum terdakwa, menerima replik atau tanggapan JPU, menyatakan surat dakwaan JPU telah sah dan benar menurut hukum, menyatakan persidangan atas nama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi dapat dilanjutan dengan memeriksa saksi-saksi dan terdakwa.

Kasus ini bermula pada 2017 silam, pada tanggal 24 Maret  2017 terdakwa ketika itu sedang berada di rumahnya di daerah Bogor Jawa Barat, mengomentari postingan dari Faaz Ismail di dinding  Facebook Group APKOMINDO dimana saudara Hoky juga menjadi anggota Grup tersebut. “Sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba  kalau kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut Pak Faaz Ismail, saya  bersedia  menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut,”kata terdakwa Michael dalam komentarnya yang ditujukan  kepada saksi korban Hoky.

Bahwa atas komentar dari terdakwa yang diposting melalui Akun Group APKOMINDO tersebut di atas, kemudian dapat diakses oleh beberapa orang yang masuk kedalam Group APKOMINDO antara lain saksi korban Hoky, saksi Felik Lukas Lukmana Goei, saksi Sogiyatno, dan saksi Rudy Dermawan Muliadi. Atas perbuatannya itu terdakwa dilaporkan ke polisi oleh saksi korban Hoky yang merasa malu, terhina, dan tercemar nama baiknya.

Perbuatan terdakwa akhirnya harus berhadapan dengan hukum dan ancaman Pidana dalam pasal  45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan atas Undang-undang  RI Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Terdakwa Ir. Michael S Sunggiardi sendiri dikenal publik selain sebagai seorang bisnisman di bidang komputer, juga dikenal sebagai akademisi/dosen di sejumlah perguruan tinggi swasta, termasuk juga sebagai pakar tehnologi yang banyak diundang menjadi pembicara di seminar-seminar bidang IT, namun kini harus diadili karena melakukan perbuatan yang diduga keras sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE.

Sementara pelaku penghinaan ketiga yakni Tersangka Rudy Dermawan Muliadi hingga saat ini masih dalam proses tahap pemberkasan P21 dan akan menyusul kedua rekannya untuk diadili di PN Yogyakarta.

Bahwa proses hukum dalam rentetan persoalan di organisasi Apkomindo ini memang cukup panjang. Karena sebelumnya saksi korban Hoky yang juga adalah wartawan senior sekaligus merupakan Wakil Pimpinan Redaksi (Wapemred) Media Digital Online Info Breaking News, sempat dikriminalisasi dan ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul dengan laporan dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo di Bareskrim Polri,  serta  dijadikan sebagai tersangka penganiayaan pasal 351 KUHP oleh Polres Bantul atas laporan Faaz Ismail, yang dalam kasus laporan Hoky tentang ITE, Faaz Ismail telah divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 3 bulan.

Sidang selanjutnya adalah agenda putusan sela di PN Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2020. YYK/Red**

Home » » Prioritas Pencegahan Virus Corona, Rencana Demo Omnibus Law Ditunda

Prioritas Pencegahan Virus Corona, Rencana Demo Omnibus Law Ditunda

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Merebaknya Virus Corona Covid-19, terlebih lagi dalam masa inkubasi selama 14 hari ini menambah kecemasan buruh. Padahal, mereka saat ini sedang berjuang melawan Omnibus Law dari pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada nasib buruh.

Sesuai rencana aksi demo dari beberapa elemen buruh dan serikat pekerja pada 18 Maret 2020 dan 23 Maret 2020. Termasuk juga di Kabupaten Sidoarjo.

Guna mendiskusikan situasi perkembangan terakhir terkait rencana aksi tersebut di tengah masa inkubasi 14 hari penyebaran virus corona,  berlangsung Ngopi Bareng Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo bersama Serikat Pekerja dan Buruh Sidoarjo.Selasa, 17/3/2020.

Hadir dalam forum urun rembuk tersebut, yakni Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. M. Iswan Nusi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi, Ketua SPSI Sidoarjo Soleh, Ketua Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo (PPBS) Edi Kuncoro, serta perwakilan dari serikat pekerja atau buruh Sidoarjo lainnya.

Melalui kesempatan ini Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji memberikan imbaun kepada serikat pekerja dan buruh yang hadir. Agar menyampaikan ke rekan-rekan buruh lainnya, agar mempertimbangkan kembali terkait rencana aksi demo menolak Omnibus Law pada 18 Maret 2020 dan 23 Maret 2020 ditunda. Mengingat saat ini kita sedang dihadapkan pada penanganan persoalan kemanusiaan, yakni pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19.

“14 hari ini kita sedang dalam masa inkubasi pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19. Karena sesuai instruksi pusat, bahwa kita berupaya menghindari kerumunan orang banyak. Sebagai langkah antisipasi penyebaran Virus Corona. Sebab itu, kalau bisa rencana aksi demo besok ditunda dulu demi sisi kemanusiaan, yang mana bukan berarti menghalangi penyampaian aspirasi dari rekan-rekan buruh, ya agar semua khususnya di wilayah kita terselamatkan dari virus ini,” imbau Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.

Imbauan terkait rencana aksi lanjutan dari penolakan Omnibus Law dari buruh di Sidoarjo, juga disampaikan Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Menurutnya saat ini adalah aspek pencegahan Virus Corona menjadi perhatian kita. “Bukan berarti kita tidak memperhatikan aspirasi dari buruh terkait penolakan Omnibus Law. Tetap silahkan sampaikan aspirasi dengan cara lain, bisa melalui diskusi seperti malam ini, dan lebih baiknya pasca masa inkubasi 14 hari nanti,” tambahnya.

Sementara, Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jatim Ahmad Fauzi menegaskan aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 18 Maret 2020 dan 23 Maret 2020 baik di Sidoarjo maupun Jawa Timur akan ditunda, mengingat saat ini ada prioritas yang harus di utamakan lebih dulu. Yakni pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19. Dikuatirkan bila dalam kerumunan masa berjumlah banyak, akan ada penularan dari virus ini. Sebagaimana instruksi dari Presiden bahwa 14 hari ini kita dalam masa inkubasi pencegahan penyebaran Virus Corona.

“Namun bukan berarti menggugurkan harapan kami terhadap pemerintah pusat. Yakni menunda atau tidak jadi mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Sesuai dari tuntutan kami saat ini kepada pemerintah,” pungkasnya.(bg).
Home » » Langkah Stategis Satgas Penanggulangan Virus Covid-19 Kabupaten Tulungagung

Langkah Stategis Satgas Penanggulangan Virus Covid-19 Kabupaten Tulungagung

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M, di.dampingi Dirut RSUD dr.Iskak dan Sekda Kabupaten Tulungagung saat memberikan keterangan pers
Tulungagung,OposisiNews.co.id-Dalam rangka menghindari penyebaran  wabah penyakit Virus Korona ( Covid-19 ) Pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung melaksanakan Sosialisasi Penyakit Covid-19, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Selasa, 17/03/2020).

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M.,beserta Anggota Forkopimda,
Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung, anggota Forkopimcam, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Ormas/ LSM, Perwakilan Media, Kemenag, Perguruan Tinggi, Perwakilan Asosiasi Tenaga Kerja, Perwakilan Kades/ Lurah, Direktur BUMN/ BUMD/ Perbankan, Direktur Rumah Sakit, PKK, dan Dharma Wanita Kabupaten Tulungagung.

Dalam laporanya Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji , M.Si., mengatakan bahwa, maksud dan tujuan diadakanya acara ini untuk mensosialisasikan tentang cara menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

"Sebagai  koordinasi langkah – langkah percepatan penanggulangan Covid-19 di kabupaten Tulungagung,serta penggalangan dukungan dan komitmen dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dalam menghadapi Covid-19 di wilayah kabupaten Tulungagung," terangnya.

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., dalam sambutannya mengatakan, pada saat ini di seluruh Dunia, tidak terkecuali di Indonesia sedang marak memberitakan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh Virus Covid-19 yang terus memakan korban jiwa.

"Gubernur Jawa Timur, juga telah mengeluarkan intruksi  dengan menghimbau kepada Bupati/walikota, untuk menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun ditempat - tempat fasilitas umum. Untuk tempat wisata, supaya menyediakan pos pemeriksaan kesehatan dengan termo guns. Di bidang pendidikan, untuk pelaksanaan kegiatan belajar mulai dari sekolah PAUD, TK/RA, Madrasah, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA dan SMK baik negeri maupun swasta untuk belajar di rumah," paparnya.

Bupati berharap, dengan adanya sosialisasi ini para peserta bisa menginformasikan kepada warga Tulungagung yang lain, sehingga kabupaten Tulungagung bisa terhindar dari bencana wabah penyakit yang disebabkan oleh Virus Korona ini.

Di akhir rapat koordinasi Satgas Penanggulangan Corona, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, secara resmi menunjuk dua PUSKESMAS yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menampung pasien yang berstatus dalam pengawasan suspect Covid-19. Dua PUSKESMAS yang akan di fungsikan sebagai buffer (penyangga) layanan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19, adalah PUSKESMAS Ngantru, di Kecamatan Ngantru dan PUSKESMAS Bangunjaya di Kecamatan Pakel.Kabupaten Tulungagung.

Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung, Supriyanto, Sp.B.,FINACS., M.Kes., mengatakan, ada dua pertimbangan terkait pemilihat kedua PUSKESMAS tersebut, Yang pertama karena lokasi kedua PUSKESMAS tersebut jauh dari pemukiman warga, dan pertimbangan kedua karena di Kecamatan Ngantru dan Pakel memiliki dua unit PUSKESMAS dengan fasilitas rawat inap.

"RSUD dr. Iskak merupakan Rumah Sakit rujukan dari 5 Kabupaten/Kota sekitar Tulungagung. Maka dari itu kita juga harus menjaga Rumah Sakit kita jangan sampai kecolongan, atau overload terkait Corona dan sebagainya," tuturnya.

Lebih lanjut di sampaikan Direktur RSUD.dr. Iskak bahwa, kedua PUSKESMAS tersebut nantinya di fungsikan sebagai faskes pendamping untuk pasien berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan Covid-19) yang berskala ringan. Untuk kasus Corona berat akan langsung di tangani di ICU RSUD dr. Iskak Tulungagung.

"Nantinya jika sudah siap, maka semua PDP Covid-19 akan di karantina di PUSKESMAS yang telah di tunjuk, dan jika kondisinya tidak kunjung membaik, maka pasien akan di lakukan penanganan di RSUD dr.Iskak," paparnya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono saat di wawancarai awak media menjelaskan, layanan kesehatan untuk pasien umum di PUSKESMAS Ngantru dan Bangunjaya akan di hentikan seiring dengan penetapan kedua PUSKESMAS tersebut sebagai tempat karantina awal bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

"Kami tunjuk dua PUSKESMAS ini sebagai buffer (penyangga) layanan pasien terkait Covid-19, untuk menghindari penumpukan pasien di RSUD dr.Iskak," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa, kedua PUSKESMAS yang di jadikan tempat karantina pasien berstatus PDP Covid-19 tersebut mampu menampung hingga 30 pasien. Selain itu pihaknya juga mempersiapkan tempat dan fasilitas pendukung untuk petugas,seperti Alat Pelindung Diri (APD).

"Dinkes Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan RSUD dr. Iskak juga akan melatih dan meningkatkan SDM perawat agar memiliki kapasitas dalam menangani pasien yang berstatus PDP Covid 19," pungkasnya.

Reporter : A. Purnomo.
Home » » Corona Ancam Indonesia, Senator DPD RI: Orang Kaya Republik Ini Jangan Diam

Corona Ancam Indonesia, Senator DPD RI: Orang Kaya Republik Ini Jangan Diam

Jakarta,OposisiNews.co.id - Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, yang menjabat sebagai pimpinan Komite I DPD RI sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan pandemic Virus Corona. Kepada media, senator yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PPWI itu menyampaikan bahwa ia minta kepada para kolongmerat dan orang kaya di negeri ini untuk menyumbangkan hartanya bagi penanggulangan bencana nasional wabah Covid-19 yang sedang dihadapi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Fachrul melalui press-release ke berbagai media, Selasa (17/3/2020) sebagai responnya melihat kondisi negara yang semakin parah dijangkiti wabah Virus Corona. Senator Fachrul Razi mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan dan mengkritik kebijakan pemerintah serta pihak-pihak yang tidak pro terhadap situasi dan kondisi bangsa, termasuk kolongmerat yang menimbun harta disaat kondisi darurat seperti sekarang.

Sebagaimana kita saksikan, Covid-19 yang dimulai dari Wuhan, China, telah menyebar luas di ke seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Kondisi itu telah membuat panik semua pihak, termasuk orang orang yang memiliki kekayaan lebih.

"Virus Corona sudah tiba di Indonesia. Orang-orang kaya memborong makanan, obat-obatan dan masker, seolah olah minggu depan kiamat. Sedangkan pekerja keras tetap berusaha, tanpa pelindung diri dari corona, setiap hari mereka bergelut dengan hidup, bagi mereka kematian dan kehidupan sudah ada yang mengatur," kata Senator Fachrul Razi.

Melawan Corona ini, lanjut Fachrul, memang butuh solidaritas. “Orang kaya yang menimbun barang-baran sembako dan lain-lain itu juga tidak bakalan bisa menghindari serangan virus ini," imbuh Fachrul.

Untuk itu, ungkap Fachrul, sebaiknya semua orang kaya dan berkelebihan, perlu solider terhadap sesama bangsa, bergandeng tangan menghadapi dan mengatasi bencana dunia ini. "Saya minta orang kaya di Republik ini jangan diam. Ayooo... Bersolidaritas untuk melawan penyebaran virus corona,” pinta Fachrul.

Beberapa konglomerat di berbagai negara sudah mulai mengucurkan hartanya untuk meredam imbas virus corona. Lonjakan jumlah kasus yang disebabkan oleh virus ini mendorong para orang kaya ini jadi dermawan dan ikut serta dalam aksi penyembuhan wabah ini.

Dikutip dari catatan media detikcom, mengutip Forbes pada Kamis (30/1/2020), Yayasan Bill Gates dan Melinda Gates telah menyumbangkan US$ 10 juta atau sekitar Rp 140 milyar (dalam kurs Rp 14 ribu) untuk membantu pasien-pasien di China dan Afrika. Termasuk US$ 5 juta atau Rp 70 milyar untuk kerja sama internasional, perawatan, dan pengembangan vaksin.

Sementara pendiri Alibaba sekaligus orang terkaya kedua di China, Jack Ma, dilaporkan menjanjikan US$ 14 juta atau sekitar Rp 196 miliar untuk upaya mengembangkan vaksin coronavirus melalui Jack Ma Foundation.

Update informasi corona di seluruh dunia, pada Selasa (17/3/2020) pukul 10.10 WIB, angka penderita yang terinfeksi Covid-19 mencapai 182.605 orang di 162 negara dan satu alat angkut internasional (kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama, Jepang). Sementara itu, di dalam negeri, hingga Senin (16/3/2020) malam, jumlah pasien positif corona yang sudah dikonfirmasi pemerintah Indonesia adalah 134 orang. (MI/Red)
Home » » Resmi Dilantik Sebagai PPAT Tanah Datar, PPWI Ucapkan Selamat kepada Syilvie Sindra

Resmi Dilantik Sebagai PPAT Tanah Datar, PPWI Ucapkan Selamat kepada Syilvie Sindra

Batusangkar,OposisiNews.co.id-  Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Syilvie Sindra, salah satu mitra PPWI Tanah Datar, atas pelantikannya sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) untuk wilayah kerja Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Wilson melalui Ketua DPC PPWI Tanah Datar, Mon Hendri, di Batusangkar, Selasa, 17 Maret 2020.

Dijelaskan Mon Hendri, yang sehari-hari disapa Bang Elvis, bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan Syilvie sebagai PPAT dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Syilvie bersama seorang rekannya, Susy, dipimpin langsung oleh Kepala BPN setempat, Nurhamida, S.Siat, M.Si, Selasa (17/03/2020).

Sebagaimana biasa, acara pelantikan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia. Selanjutnya, Kepala BPN Tanah Datar, Nurhamida, S.Siat, M.Si menyampaikan pengantar sumpah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah sumpah diikuti oleh kedua PPAT yang diangkat sumpahnya itu.

Usai pembacaan sumpah jabatan, Syilvie Sindra, SH. M.Kn dan Susy, SH. M.Kn selanjutnya mengikuti prosesi penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disahkan langsung oleh Kepala Kantor serta dikukuhkan oleh bapak rohaniawan, serta ikut ditandatangani oleh para saksi. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Jabatan PPAT.

Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan kedua PPAT ini berjalan lancar dan hikmat yang diakhiri dengan ucapan selamat serta foto bersama.

H. Hirjardi, salahsatu tamu undangan yang juga turut serta dalam acara tersebut mengucapkan selamat kepada dua orang PPAT yang sudah diambil sumpahnya dan memberikan suport agar kedua PPAT yang barusaja disumpah dan dilantik itu. “Semoga Ibu Syilvie dan kawannya yang baru dilantik jadi PPAT Tanah Datar dapat mengemban tugas mulia ini dan bisa bekerja secara profesional,” ujar H. Hirjardi kepada awak media usai acara. (RAFI/ELVIS/Red)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon