Polresta Sidoarjo Tangkap Pelaku Pembunuhan Dalam Waktu Dua Jam

Doc.TDP ( 25th ) diringkus Polres Sidoarjo setelah 2 jam melakukan pembunuhan pada ibu mertuanya

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Siti Fadilah, 48 tahun, ibu rumah tangga warga Jalan Sukodono Desa Ganting RT 1 RW 3, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, diketahui meninggal dunia di rumahnya, Rabu 26/2/2020 siang.

Sekitar pukul 12.00 WIB  para tetangga korban dikejutkan dengan teriakan putri Siti Fadilah, Rahayu Firli, sepulang kuliah. Ia teriak histeris melihat ibunya tergeletak tak bernyawa bermandikan darah.

"Spontan kami tetangga di sini langsung mendatangi rumah Bu Fadilah dan melihat korban tergeletak bersimbah darah kemudian warga menghubungi pihak berwajib. Sesaat kemudian polisi datang ke sini," ujar Asmaniyah, warga sekitar TKP.

Di lokasi kejadian, juga hadir Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengecek TKP dan memimpin anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo dan Polsek Gedangan Polres Sidoarjo untuk melakukan olah TKP.

Kepada awak media di lokasi, Kombes Pol. Sumardji menjelaskan bahwa korban adalah seorang perempuan. Serta meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan polisi untuk mengungkap kasus ini.

"Korban ditemukan meninggal dunia di lantai oleh putrinya sepulang kuliah di dalam rumahnya dengan bersimbah darah dan mengalami luka di bagian kepala. Mohon doa dan beri kami waktu untuk dapat segera mengungkap kasus ini," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.

Hasilnya, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo tidak butuh waktu lama mengungkap kasus ini. “Hanya dua jam pelaku dapat kami tangkap di rumah neneknya yang tak jauh dari TKP, ia adalah TDP yakni menantu korban sendiri,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, pada wartawan.

TDP, pria 25 tahun ini tega menghabisi nyawa ibu mertuanya sendiri karena marah tidak dipinjami uang Rp. 3 juta kepadanya. Seketika itu TDP naik pitam, dan memukul kepala korban dengan miniatur kapal dari keramik. Mengetahui sang ibu mertua masih hidup, ia menyeretnya ke dekat dapur lalu memukuli kepala korban dengan tabung gas elpiji. Tidak berhenti di situ, pelaku juga masih tega menusuk tubuh korban dengan gunting hingga nyawanya melayang.

“Setelah membunuh korban. Tersangka mengambil perhiasan, handphone, dan kartu atm milik korban,” imbuh Kombes Pol. Sumardji. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka, dikenakan pasal 338 KUHP ancaman hukuman penjara 15 tahun,jelas Kapolres . (bg)

Bupati Talaud "3 Periode" Resmi Dilantik Mendagri

Jakarta,OposisiNews.co.id- Setelah melewati proses politik dan hukum yang berkepanjangan, Elly Engelbert Lasut akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya. Lasut dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Wakilnya Moktar Arunde Parapaga di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Kemendagri sudah resmi memutuskan menerima pendapat hukum para pakar hukum tata negara bahwa jabatan Elly Lasut belum dua periode sehingga layak dan sah dilantik. Artinya Elly Lasut dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya tapi bukan 3 periode.

Sejatinya Elly Lasut dan Moktar Parapaga dilantik Gubernur atau Wakil Gubernur Sulut. Namun karena persoalan putusan MA yang menyatakan Elly Lasut akan menjabat 3 periode jika kembali dilantik menyebabkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey enggan melantik kedua pasangan yang terpilih pada Pilkada 2018 silam. Bahkan Surat Keputusan (SK) terhadap Bupati Talaud sudah ada sejak era Mendagri Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2019.

Mendagri Tito Karnavian akhirnya memilih untuk melaksanakan pelantikan karena gubernur dan wakil gubernur dinilai berhalangan hadir.

Keputusan Mendagri tersebut dinilai sangat  menghormati hukum. Hal itu disampaikan Elly Lasut usai dilantik sebagai Bupati.

"Ini merupakan suatu penghargaan dan penghormatan pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat yang sudah diputuskan lewat pilkada, dan ternyata penegakan aturan undang-undang di Indonesia sangat tegas, dan kami sangat berterima kasih," kata Elly kepada wartawan.

Elly juga mengatakan, penyelidikan hukum yang sempat menghambat dirinya dilantik sebagai Bupati Talaud sudah selesai.

"Para pakar tata negara, tokoh-tokoh hukum nasional seperti Pak Yusril, Refly Harun dan kawan-kawan yang sangat pakar di bidang hukum itu sudah memberikan pendapatnya sehingga pelantikan ini dilaksanakan," tuturnya.

Bupati Lasut juga berjanji akan langsung menemui Gubernur Sulut untuk melaporkan pelantikan hari ini.

"Sebagai gubernur, beliau itu adalah pemimpin kami di Sulawesi Utara. Jadi langkah kami yang pertama adalah kami tetap mencoba untuk membangun kembali hubungan ini menjadi lebih baik. Kami akan minta bimbingan dan arahan beliau sebagai Gubernur Sulawesi Utara," katanya.

Dari Manado, Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey sempat membuat pernyataan kepada wartawan tentang pelantikan Bupati Talaud. Kepada wartawan, Gubenur Olly mengatakan, dirinya lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain. "Mendagri yang memulai, Mendagri yang mengakhiri," ujar Olly kepada wartawan.Red**

Musrenbang Kecamatan Wonotirto Tentukan Prioritas Pembangunan 2021

Musrenbang Kecamatan Wonotirto Kab Blitar ,Selasa 25/02/2020

Blitar,OposisiNews.co.id -  Pemerintah Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2020 dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, bertempat di Pendopo Kecamatan Wonotirto, Selasa (25/02/2020).

Musrenbang untuk menfokuskan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib, SM, Anggota DPRD Kab. Blitar, Ratna Dewi, dan Sejumlah OPD terkait, Muspika Kecamatan Wonotirto, Kapolsek Wonotirto, Dansub Wonotirto, Semua kepala desa se wilayah Kecamatan Wonotirto,  Ketua BPD,  tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sebelum acara  inti di mulai seperti biasa menyanyikan lagu wajib, Indonesia Raya yang dipandu langsung oleh pembawa acara Kecamatan.

Camat Wonotirto, Sariyanto, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar tahun 2020 ini sudah ditetapkan usulan kegiatan prioritas kecamatan menurut perangkat daerah.

“Kegiatan prioritas itu meliputi, rehabilitasi / pemeliharaan jalan, rehabilitasi/pemeliharaan  jembatan, fasilitasi dan pendampingan rumah swadaya serta pembinaan, pengembangan dan sosialisasi mutu pakan ternak,” terang Sariyanto Camat Wonotirto.

Secara detail kegiatan prioritas tersebut, Sariyanto menguraikan, untuk rehabilitasi / pemeliharaan jalan yakni desa Sumberboto ke Pandanarum dan Sumberboto ke Pasiraman, jalan Desa Tambak Rejo ke Dusun Sidorejo, jalan Desa Gunung Gede ke Sumberboto, jalan jorongan ke Banyurip Desa Ngadipuro.

Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan yakni di desa Ngeni dan untuk kegiatan fasilitasi dan pendampingan rumah swadaya yaitu desa se-kecamatan Wonotirto dengan jumlah 100 rumah.

Untuk kegiatan prioritas yang terakhir yaitu pembinaan, pengembangan dan sosialisasi mutu pakan ternak di Kaligrenjeng dengan jumlah 6 kelompok.

“Jadi, Kecamatan Wonotirto telah menetapkan 5 usulan kegiatan prioritas daerah yang meliputi pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar, pembangunan SDM serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan daya saing ekonomi pada sektor unggulan dan potensial." Jelas Sariyanto. (BS)


Editor ; Basuki

DI HADAPAN RATUSAN PENDEMO KETUA DPRD BLORA BACA FAKTA INTEGRITAS

Doc .Demo DPRD Blora

Blora,OposisiNews.co.id-  Dengan dibacakannya 8 Fakta integritas oleh Ketua DPRD Blora yang mewakili Anggota DPRD Blora pada  Selasa 25/2/2020 dihadapan ratusan Pendemo yang notabene warga masyarakat Blora, wajib dikawal sampai berakhirnya masa baktinya ,Periode Th 2019 - 2024 .

Massa Aksi demo yang tergabung dalam Koalisi Forum Blora Selatan (FBS) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Blora  turun dijalan dalam rangka mendesak kepada aparat penegak hukum karena dianggap lemah dalam penegakan hukum di Pemerintahan kabupaten Blora.

MAKI ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Blora dalam tuntutannya ,menuntut adanya penindakan dari aparat penegak hukum  serta ketegasan menindak , menangkap , mengungkap dan menyerahkan pelaku tindak kriminal pindana dan perdata diwilayah hukum Blora untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa tebang pilih.

Seperti yang terangkum awak media OposisiNews . Tuntutan pendemo yaitu :
1.Tegakkan Supremasi Hukum ,2.Lanjutkan penanganan kasus kasus  Korupsi di blora yang mandeg ditengah jalan 3.Percepatan Pemberantasan Korupsi untuk Blora lebih baik 4.Kedepankan Kepentingan Masyarakat & Bangsa 5.Keadilan untuk Selamanya.

Aksi masa berjalan aman  tertib dan terkendali. Sebelum  melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Blora dan Kejaksaan Negeri Blora,Pengunjuk rasa sebagaian besar berasal dari randublatung ,Mendenrejo,Kedungtuban di Sepanjang perjalanan menuju blora  mereka meneriakkan yel-yel anti korupsi, dan meminta penegakan hukum yang tegas untuk pelaku korupsi.

Dalam Orasinya Pendemo mempertanyakan berhentinya penanganan dugaan Korupsi Kunjungan Kerja (KUNKER) DPRD BLORA Periode 2014-2019,Terhitung sudah 5 Bulan Penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Blora terkesan lambat dan terindikasi dipeti eskan,berbeda dengan Penanganan dugaan korupsi Dana Program Upaya Khusus  Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Th 2017-Th 2018 yang sekarang ditangani Kejaksaan Tinggi Semarang.

Dengan terus meneriakkan yel-yel Anti Korupsi… Tangkap Koruptor..Adili Koruptor..Dengan Start dari Stadion Kridosono Blora Dengan di Komandoi Orator Diatas Truck Komando konvoi Pendemo longmas  menuju Kantor DPRD Blora ,Setelah ditemui Perwakilan Forum Komunikasi Blora Selatan.

Kedatangan rombongan pendemo ditemui oleh Ketua DPRD Blora dengan ikut naik dimimbar orasi diatas Truck Komando ,Demi menuju Kabupaten Blora bebas korupsi ,DPRD Blora yang diwakili dan ditanda tangani oleh Ketua DPRD Blora DASUM Membacakan 8 FAKTA INTEGRITAS DPRD BLORA Periode Th 2019 –  2024  yaitu

1.Berkomitmen dalam Pemberantasan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme serta menghindari perbuatan tercela 2.Tidak Menerima Suap ,Gratifikasi atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 3.Bersikap Jujur,Transparan dan Akuntabel dalam menjalankan tugas  4.Mendukung penegakkan Supremasi Hukum 5.Menghindari pertentangan kepentingan Public of interest dalam pelaksanaan tugas 6.Menegakkan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan perundang undangan 7.menumbuh kembangkan keterbukaan kejujuran dan  memperlancar pelaksanaan tugas yang efektif,efisien dan akuntabel 8.Mewujudkan Pemerintahan BLORA yang maju mandiri bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi nilai nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45 .

Berkaitan dengan Fakta Integritas tersebut Ketua DPRD Blora yang mewakili Seluruh DPRD Blora juga menyampaikan “ Siap Menerima Konsekuensi Hukum Apabila melanggar Fakta Integritas tersebut”Setelah Ketua DPRD menyampaikan Fakta Integritas ,Kapolres Blora Antonius Anang yang ikut berdiri diatas Truck Komando bersama Ketua DPRD Blora  Menyampaikan harapannya agar Aksi demontrasi ini juga mementingkan kepentingan masyarakat lain agar demontrasi bisa berjalan aman tertib Sekaligus agar aspirasi bisa disampaikan secara baik,sampai selesai dan pulang selamat sampe tujuan.

 Antisipasi dari  pihak Kepolisian Resort Blora dalam menghadapi  ini masa demonstrasi dengan cara mensterilkan dua titik lokasi yang akan menjadi tujuan demonstrasi tersebut, yaitu Gedung DPRD dan Kejaksaan Negeri Blora, dengan menutup  Jalan Ahmad Yani dari arah selatan dan utara.

Menurut Kepala Bagian Operasional Polres Blora, Kompol Zuwono, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pengamanan demonstrasi.agar berjalan tertib, aman dan terkendali dengan mengerahkan 300 personil, Sabhara, Reserse, Intel dan Polsek,  pengamanan dari satu peleton Satuan Polisi Pamong Praja .
dipimpin langsung oleh Kapolres Blora  (DWI/IPUNG)

Pemdes dan BPD Ngancar Gelar Pleno Sahkan APBDes 2020

Kantor desa Ngancar , Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 

Ngawi,OposisiNews.co.id - Pemerintah Desa (Pemdes) bersama Badan Pemusayaratan Desa (BPD) Ngancar  Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi  menggelar pleno persetujuan dan pengesahan APBDes Ngancar tahun 2020 di saksikan anggota BPD /LPMD dan perangkat , Jumat ( 17/01/2020 ).

Rapat pleno tersebut selain dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020 juga membahas rencana pendataan dan penertiban aset desa berupa lahan tanah kas desa dan sawah garapan tunjangan perangkat ( bengkok ).

Nurhadi Hamdani ,
Kades Ngancar Kec.
Pitu Kab.Ngawi

Kepala Desa Ngancar, Nurhadi Hamdani  menuturkan, Rapat pleno pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) merupakan perintah Undang-Undang nomor 6 th 2014 tentang desa , PP nomor 43 dan 60 th 2014 , Permendagri nomor 111 dan 113 th 2014 dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Pasal 43)
,Perbup tentang Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa (Permendagri Pasal 32) dan Perbup tentang pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6) yang harus dan segera dilaksanakan sebagai acuan kerangka anggaran dan kerja  desa sesuai RPJM dan RKD serta terlapor secara transparan . Bisa dikata momen ini merupakan momen paling sakral desa dalam menentukan penganggaran rencana propram dan kinerja  desa selama 1 tahun anggaran",jelasnya

Pembahasan penetapan dan pengesahan APBDdes tahun 2020, kata Nurhadi H, diantaranya bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan kemasyarakatan.

" Sementara Penetapan APBDes 2020  harus dirapat plenokan dengan BPD selaku pengawas pengunaan anggaran desa dan APBDes yang sudah disyahkan harus sesuai parameter karena diinput secara online dalam Simkeudes," kata kades Ngancar.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD), sambung Nurhadi H,Semua proses adminitrasi yang menyangkut pendapatan asli desa  harus masuk dalam rekening kas desa (RKD) dan untuk mengali itu maka diperlukan sinegritas semua unsur di desa Ngancar untuk optimalisasi PAD .

Lebih lanjut Nurhadi H menjelaskan, adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngancar tahun 2020 berasal dari Pendapatan Desa sebesar Rp 1.531.574.121,00 dan Belanja Desa Rp. 1.528.707.060,96 , surplus Rp 2.867.060,04 , untuk pembiayaan penerimaan Rp 37.132.939,96 sedang pengeluaran Rp 40.000.000,00 selisih Rp 2.867.060,04
," terangnya. ( BB )