Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » TERSANGKA KORUPSI PENGADAAN TANAH SMPN 1 MANTINGAN , MENGGUGAT LEWAT PRA PERADILAN

TERSANGKA KORUPSI PENGADAAN TANAH SMPN 1 MANTINGAN , MENGGUGAT LEWAT PRA PERADILAN

Written By BBG Publizer on Selasa, 11 Februari 2020 | 19.18

Hs ( pakaian batik depan ) S ( memegang kamera ) dan KS Saat tinjau pelaksanaan DAK 
Ngawi,OposisiNews.co.id – Mencairnya gunung es kasus dugaan mar-up pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan menjadi nafas segar penegakan hukum di bumi Ramah .

Setelah cukup lama berhenti ( 3 tahun ) dan menjadi perbincangan dikalangan aktifis dan pencari berita , Kepolisisan Resort Ngawi kembali melakukan penyelidikan dan pengumpulan data masalah pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN 1  Mantingan , akirnya menemukan titik terang.

Bukti transper
Mendasar pada bukti dan keterangan saksi ,akhirnya menyeret 2 orang tersangka dengan inisial (Hs) ASN di lingkup Dindik Ngawi dan (S) swasta yang diduga perantara / makelar pengadaan tanah. Penetapan ke dua tersangka mendasar hasil olah Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) yang dilakukan Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Jawa Timur dan Satreskrim Polres Ngawi.

Keduanya bakal dijerat dengan UU Tipikor dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Menurut informasi yang dihimpun awak media OposisiNews ,diduga S merupakan mantan Narapidana pemerasan pada oknum Kepala Sekolah Dasar yang pernah mendekam di hotel Prodeo Lapas kelas II B Kabupaten Ngawi.

Namun untuk inisial Hs yang berstatus ASN dilingkup Dindik Ngawi saat kejadian itu, melakukan gugatan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Ngawi pada Senin 10 Februari 2020. Itu terungkap dari Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Ngawi.

Uraian gugatan Pra Peradilan dengan Nomor pendaftaran 1/Pid.Pra/2020/PN Ngw tertanggal 10 Februari 2020 tersebut, pemohon atas nama Drs. Hadi Suharto, MSi dan sebagai Termohon Kapolres Ngawi yang tercatat dalam kolom Para Pihak. Dalam kolom Klarifikasi Perkara tidak banyak materi yang diuraikan. Hanya saja disebutkan bila hal tersebut berkaitan dengan ganti kerugian.( Ck-news.red )

Dalam Pendaftarannya, Hadi Suharto mengajukan Petitum Permohonan dengan 5 tuntutan sebagai berikut :
1.     Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2.     Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Sub. Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana   telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu penetapan aquo tidak mempunyai hukum mengikat;
3.     Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan atas diri Pemohon;
4.     Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan Pemohon;
5.     Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Mr pemilik lahan yang
Dijual untuk SMPN 1
Mantingan
Persoalan yang menjerat Hs dan S berawal dari pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun 2017 lalu. Kedua tersangka diduga secara bersama-sama melakukan mar-up dengan bukti nilai transaksi di rekening pemilik tanah tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban.

Dari praktek nakal itu Pemerintah dirugikan milyaran rupiah.  ( Red BB** CK-News )


Home » » Kapolresta Sidoarjo Jaga Kondusifitas Kamtibmas Hadapi Pilkades Serentak dan Pilkada

Kapolresta Sidoarjo Jaga Kondusifitas Kamtibmas Hadapi Pilkades Serentak dan Pilkada

Doc.Kapolres Sidoarjo launcing 2 tim pengamanan Pilkades serentak dan Pilkada , Selasa 11/02/2020 di halaman Mapolres Sidoarjo
Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Menghadapi dua agenda di tahun 2020, yakni Pilkades serentak pada 19 April 2020 dan Pilkada Kabupaten Sidoarjo pada 23 September 2020. Polresta Sidoarjo melaunching dua tim guna mengamankan situasi kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif.

“Menghadapi Pilkades serentak dan Pilkada Kabupaten Sidoarjo, kami membuat tim Delta Squad dan tim Satgas Anti Botoh Polresta Sidoarjo. Tujuannya adalah agar situasi kamtibmas Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif dalam rangka menyambut dua agenda besar tersebut,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, saat melaunching Tim Delta Squad dan Tim Satgas Anti Botoh, Selasa 11/2/2020.

Tim Delta Squad berjumlah 63 personel, bertugas sebagai tim reaksi cepat guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Misalnya melakukan patroli malam hari, mencegah terjadinya tindakan curanmor, curas dan curat, serta patroli balap liar, maupun tindakan kejahatan lainnya.

Sedangkan Tim Satgas Anti Botoh berjumlah 144 personel, menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho bertugas untuk memberantas praktik politik uang hingga penyalahgunaan informasi melalui media sosial, yang semua itu dapat mengganggu situasi kamtibmas selama gelaran Pilkades dan Pilkada nanti.

“Kami juga telah mensosialisasikan tugas dan peran dua tim ini. Serta diharapkan kepada para calon dapat mematuhi segala peraturan tata tertib Pilkades maupun Pilkada. Sehingga situasi kamtibmas di wilayah kita tetap terjaga aman dan kondusif,” himbau lulusan Akpol 1997 ini.   ( BG )
Home » » Persidangan II DPR, Bupati Flotim Ajukan 4 Ranperda

Persidangan II DPR, Bupati Flotim Ajukan 4 Ranperda

FLOTIM, OpisisiNews.co.id- Pemerintah Kabupaten Flores Timur, melalui Bupati Flores Timur, Antonius Hebertus Gege Hadjon, ST, mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Flores Timur guna dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi peraturan daerah, bertempat di Ruang sidang utama, Bale Gelekat Lewotana, Larantuka, 10/2/2020. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Flotim, Mathias Werong Enay, ST dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD, Yoseph Paron Kabon, ST, Para Anggota DPRD Flotim dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten FloresTimur.

Adapun 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan, masing-masing dengan pokok materinya yang diajukan Bupati Anton Hadjon dalam sidang tersebut, yakni,

Pertama : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa perubahan terhadap kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perubahan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk melembagakan sejumlah pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan validitas data kependudukan, pemenuhan hak anak melalui penerbitan Kartu Identitas Anak, kerja sama atas hak akses data kependudukan untuk perencanaan pembangunan, pembangunan politik dan demokrasi dengan lembaga pengguna dan pengaturan mengenai pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Kedua: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Flores Timur  Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor  11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri meliputi pengaturan mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta  pembentukan layanan terpadu satu atap untuk mewujudkan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan bagi calon pekerja migran.

Ketiga: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahn 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada 3 (tiga) Periode Pemilihan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah menunjukkan nuansa demokrasi di desa dengan berbagai dinamika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak. Penguatan regulasi daerah sebagai respon atas permasalahan penyelenggaran pemilihan kepala desa dan penyesuaian terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mutlak dilakukan agar pada waktunya dengan perubahan peraturan daerah ini, penyelenggaran pemilihan kepala desa semakin berkualitas baik  yang menyangkut aspek hukum pemilihan Kepala Desa (electoral law) maupun proses pemilihan kepala desa (electoral process).  Materi perubahan peraturan daerah ini diarahkan untuk mengatur kelembagaan Panitia Pemilihan Kabupaten, pengaturan mengenai Penetapan Pemilih dari tahapan pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap, penyesuaian syarat Calon Kepala Desa yang berkaitan dengan  Laporan Kepala Desa baik LPPD, LKPJ maupun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ketentuan mengenai Calon Kepala Desa dari anggota BPD maupun pengaturan terkait Status hukum yang disandang baik sebagai tersangka atau terdakwa bagi Calon Kepala Desa Terpilih.

Keempat: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur. Penyelenggaran Ketertiban umum di daerah selama ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah  Kabupeten Flores Timur. Sehubungan dengan  perkembangan kondisi sosial masyarakat saat ini, terdapat beberapa asepek kehidupan sosial yang terkait dengan penyelenggaraan ketertiban Umum yakni  pemondokan/kontrakan, tertib tempat hiburan dan tertib susila yang belum diatur sehingga melalui perubahan peraturan daerah ini memberikan payung hukum bagi perangkat daerah yang meyelenggarakan urusan ketertiban umum untuk melaksanakan penertiban dan operasi yustisi guna memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak masyarakat atas ketertiban umum.

Pada momentum yang terhormat itu, Bupati Anton berharap agar Ranperda yang diajukan mendapatkan perhatian dan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD guna menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas. Sebab, menurutnya pelaksanaan otonomi daerah telah memberi tanggung jawab yang  besar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Demikian pula dengan berbagai perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dinamika kehidupan masyarakat, senantiasa menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif agar penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.( MN )

Reporter : Marten
Home » » Sidang Pra Peradilan Kuasa Hukum : Lonceng Kematian Bagi Aktivis Pergerakan

Sidang Pra Peradilan Kuasa Hukum : Lonceng Kematian Bagi Aktivis Pergerakan

BLITAR, Oposisi News Co.id - Atas dasar penetapan tersangka yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Tersangka yang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah/Polda Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 2019; Ketua LSM JIHAT, JTM mengajukan permohonan Pra Peradilan ke PN Blitar yang sidang perdana digelar pada Senin ( 10/2 ).

Sidang Pra Peradilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Mulyadi Aribowo, SH, MH dengan dihadiri oleh pemohon bersama Kuasa Hukum-nya dari Kantor Advokat dan Penasehat Rudi Haryono, SH & Rekan; dimana pemohon JTM didampingi oleh lima Advokat dari tujuh Advokat yang diberi kuasa oleh pemohon.

Pada pembukaan sidang oleh Hakim Tunggal sebelumnya disampaikan agenda sidang yang harus selesai dalam tujuh hari dan secara tegas disampaikan penjadwalannya yang telah disetujui para pihak baik Pemohon maupun Termohon; dan untuk agenda sidang pertama dibacakan Permohonan Pra Peradilan yang dibacakan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum, Hendi Priono, SH dan dilanjutkan jawaban Termohonan yang disanggupi akan disampaikan besok Selasa ( 11/2 ).

Dalam uraian permohonan Pra Peradilan dari Pemohon berdasarkan Laporan balik dari Dr. Harun Rosidi, Sp.OT ke Mabes POLRI yang perkaranya dilimpahkan ke Polda Jatim dimana Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka; dalam persidangan disampaikan secara rinci dasar hukum permohonan Pra Peradilan dan disampaikan alasan dan dasar hukum Pemohon dalam mengajukan Pra Peradilan tentang duduk perkara, keberatan – keberatan Pemohon dirinci perihal subyek dan kedudukan Pemohon sebagai Terlapor, perihal penerapan Pasal yang disangkakan kepada Pemohon, perihal dua alat bukti dan kesimpulannya.

Saat kesempatan wawancara dengan awak media seusai persidangan, Penohon bersama Kuasa Hukum Pemohon, Hendi Priono, SH didampingi Moelyono, SH, MH serta Kuasa Hukum yang lain menyampaikan bahwa ” dugaan SIP Dokter yang kedaluarsa di RSK Budi Rahayu, namun oleh Jaksa dituntut masalah STR dan ini yang mengkriminalisasi saya,jadi intinya Penyidik Polda Jatim sudah memahami pada saat saya menyampaikannya melalui Tim Kuasa Hukum saya, ” imbuhnya.

Kuasa Hukum Pemohon, Hendi Priono, SH menambahkan bahwa ” intinya begini; bahwa ada perbedaan yang mendasar antara laporan dan pengaduan, pada saat itu ( kasus pelaporan Dokter yang habis SIP nya, Red ) bahwa Pemohon Pra Peradilan hanya melaporkan artinya kewenangan untuk penyelidikan, penyidikan dan sebagainya adalah kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. Dan atas vonis bebas itu tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk melakukan lapor balik karena dalam Undang – Undang tentang perlindungan saksi dan korban itu ada aturan yang tegas bahwa saksi, pelapor itu tidak bisa dilaporkan; kecuali menurut kami bahwa dalam proses perkara yang sudah berjalan itu sudah melalui dua kali proses pengajuan ke lembaga Pra Peradilan dan yang paling akhir tujuan kita memperjuangkan ini adalah untuk kepentingan umum agar masyarakat yang mau memberikan informasi ke pihak Kepolisian atau melakukan pelaporan tidak merasa takut dilakukan pelaporan balik. Jadi logikanya kalau bisa dilakukan pelaporan balik, masyarakat tidak akan berani melaporkan secara aktif suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi”, katanya.

Ditempat yang sama juga ikut sedikit menambahkan Kuasa Hukum Pemohon, Moelyono, SH, MH menyatakan bahwa ” bagi Tim kami dalam perkara ini dalam tanda kutip ” Lonceng Kematian ” bagi kawan – kawan anggota pergerakan ( LSM/Ormas, red ) yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik intinya begitu. Jadi kalau kriminalisasi semacam ini nanti bisa berlanjut, kawan – kawan yang aktivis mengawasi pelayanan publik dalam hal ini terus terang juga membantu pemerintah, membantu aparat penegak hukum akan lari tenggang langgang.

 Maka kami sebagai Tim Kuasa Hukum akan mengawal proses atau perkara ini sampai selesai." Jelasnya salah satu kuasa hukum." BS

Operator : Basuki
Editor.     : Bambang pw

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon