Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Hujan Deras Disertai Angin Porak Porandakan Rumah Warga

Hujan Deras Disertai Angin Porak Porandakan Rumah Warga

Written By BBG Publizer on Jumat, 07 Februari 2020 | 20.10

Doc. Petugas dari Posek Krembung Sidoarjo Exsekusi Pohon Tumbang
Sidoarjo - OposisiNews.co.id -Hujan lebat disertai angin kencang terjang sebagian Wilayah Krembung, sekitar pukul 17.30 Wib. Seperti yang terjadi di Desa Lemujut, tepatnya di RT 8 RW 4 dan RT 2/1 Desa Lemujut Kecamatan Krembung   akibat peristiwa tersebut.
Kamis, 6/2/2020.

Pantauan OposisiNews di beberapa lokasi seperti desa Lemujut, dua rumah warga berinisial  Samsul Arifin ,Ridwan RT 8 RW 4 atap rumah mengalami rusak berat bahkan imbas angin yang berputar juga memporak-porandakan atas rumah Mashuri di RT 6 RW 3 dusun besuk, kemarin sore.

“Kejadiannya sore kemarin, waktu hujan deras dan angin kencang datang, selain banyak atap rumah yang rusak juga  berapa pohon juga ada yang tumbang,” ujar warga setempat.

Terkait kejadian tersebut personel Polsek Krembung Polres Sidoarjo yang dipimpin Kapolsek krembung AKP Purwanto, Kanit Sabhara,dan beberapa anggota dan di bantu oleh Koramil, Krembung, Satpol PP dan warga setempat bersama-sama membersihkan puing - puing reruntuhan atap dan melakukan pemotongan pohon tumbamg di pekarangan warga.

Rumah warga yang atapnya rusak sementara diberikan terpal agar tidak kehujanan, dan menunggu bantuan dari BPBD kabupaten Sidoarjo.katanya ( bg).
Home » » Sertifikasi NKV Dorong Peningkatan Daya Saing Produk Sarang Burung Walet

Sertifikasi NKV Dorong Peningkatan Daya Saing Produk Sarang Burung Walet

Jakarta,OposisiNews.co.id - Kementerian Pertanian mencanangkan peningkatan produksi dan gerakan ekspor tiga kali lipat (Gratieks) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pertanian nasional. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya memenuhi potensi pasar produk peternakan yang masih terbuka luas. Salah satu komoditas dengan potensi pasar yang besar adalah sarang burung walet (SBW).

Di Indonesia, terdapat 18 provinsi penghasil SBW dengan potensi lebih dari 800 unit rumah walet per provinsinya, dan sebanyak 520 rumah walet yang telah diregistrasi di Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian).

“Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar sarang burung walet dunia. Produksi kita mencapai sekitar 79,55% produksi sarang burung walet dunia. Dari segi penjaminan, kita dorong semua produsen memiliki Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)," ungkap I Ketut Diarmita, Dirjen PKH di Jakarta, 7/2/2020.

Berdasarkan data BPS, data ekspor sarang burung walet Indonesia tahun 2018 adalah sebanyak 1.291,9 ton dengan nilai USD 291.233.100 atau setara dengan 4,077 triliun. Sedangkan selama rentang waktu Januari sampai dengan November tahun 2019, Indonesia telah mengekspor 1.128,3 Ton sarang walet atau setara dengan 4.472 Triliun (Pusdatin Ditjen PKH 2019).

Ada 12 negara tujuan ekspor SBW yaitu China, Hongkong, Vietnam, Singapura, USA, Canada, Thailand, Australia, Malaysia, Jepang, Laos, Korea. Sedangkan pangsa pasar terbesar untuk ekspor sarang burung walet dari Indonesia adalah Hongkong.

"Ekspor SBW ke Hongkong mencapai 48% dari total ekspor Indonesia, menyusul Vietnam 28%, dan China 10%," tambah Ketut.

Lebih lanjut, Dirjen PKH menerangkan bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu dan daya saing sarang burung walet adalah melengkapinya dengan NKV. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. Sementara, sebagai bentuk penjaminan serta pelaksanaan amanat undang-undang juga dilakukan pengawasan berbasis pengujian.

"Sejak tahun 2005 sampai saat ini, tercatat sebanyak 2633 unit usaha bidang peternakan telah memiliki NKV, termasuk 64 unit usaha sarang burung walet," imbuh Ketut

Dalam rangka mendukung Gratieks, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan ekspor SBW sebesar 30% pada tahun 2020 menjadi 1.466 ton, dan meningkat menjadi 2.200 Ton pada tahun 2022.

"Untuk meningkatkan daya saing, kita dorong terus agar produk SBW tersertifikasi NKV, dan ekspor SBW ke depan akan lebih diarahkan kepada produk yang sudah diolah atau yang sudah mengalami proses pencucian," pungkasnya. ( Red**)

Narahubung:
Drh. Syamsul Ma’arif, M.Si.,
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Kementan
Home » » Raih Penghargaan IKPA Terbaik, Ditjen PKH Terima Kartu Santri

Raih Penghargaan IKPA Terbaik, Ditjen PKH Terima Kartu Santri

Jakarta,OposisiNews.co.id__Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meraih penghargaan IKPA ( Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran )  terbaik dan menerima Kartu Santri (Kartu Tidak Antri) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

Penghargaan diberikan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta V di Ged Auditorium Kanpus Kementerian Pertanian, 6/2/2020.

Apresiasi untuk Satker Ditjen PKH ini, diberikan karena tata kelola keuangan Ditjen PKH dinilai terbaik ke-2 untuk kategori pagu sedang dengan nilai 96.53, sedangkan posisi pertama di terima oleh Sekjen Kemenkum HAM dengan nilai 97.01. Dari lingkup Kementan, penghargaan diterima juga oleh Ditjen Hortilkultura pada posisi ke-3, dan Badan Ketahanan Pangan di posisi ke-5.

Selain mendapatkan penghargaan terbaik, Ditjen PKH juga menerima “Kartu Santri”. Kartu ini membuat Ditjen PKH berhak mendapatkan layanan prioritas berupa bebas antrian sebagai apresiasi kepada para pengguna layanan karena telah melaksanakan pengelolaan dana APBN dengan baik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen PKH, I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa penghargaan diterima atas penguatan program tata kelola keuangan yang telah dilakukan.

"Penghargaan ini merupakan buah hasil sinergi seluruh bagian di Ditjen PKH, yang dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja professional, mengikuti aturan serta integritas dan komitmen diri yang kuat," jelasnya.

Ketut, menegaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan dasar bagi kita untuk mengubah performa institusi. "Kita harus hormati institusi dengan integritas dan loyalitas, serta jalankan amanah. Terintegrasi dari atas ke bawah," jelasnya.

Ketut menerangkan bahwa penguatan dalam tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja laporan keuangan melalui program elektronik Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

"Saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran di Ditjen PKH, anggaran merupakan amanat yang sangat penting yang harus digunakan dan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab" ungkapnya.

Sementara itu Kepala KPPN Jakarta V, Lasmaria Manurung menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian untuk pemberian penghargaan apresiasi satker terbaik mitra KPPN, dan pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa indikator dalam pelaksanaan APBN yang dilakukan secara adil dan transparan pada kategori pagu besar, sedang dan kecil.

"Nilai semua satker bagus, artinya petugas pengunduh data bekerja dengan optimal, dan semua mitra KPPN Jakarta V telah menjalankan E-Rekon LK dengan baik,'" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Ludiro mengapresiasi sinergi Satker dalam memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas secara efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.

"Kedepan, Kami mengajak Satker untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2020 dapat berjalan optimal dan lebih baik dari sebelumnya," imbaunya.( Red** )

Narahubung:
Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc., Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
Home » » Pemkot Blitar MOU Kejaksaan Negri Blitar Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha

Pemkot Blitar MOU Kejaksaan Negri Blitar Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha

Doc.Penandatangan MOU kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara oleh plt Walikota Blitar dan Kejari Blitar di Ruang Sasana Praja Blitar. Senin 03/02/2020
Kota Blitar, OposisiNews Co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melakukan MOU penandatanganan kesepakatan bersama  Pemerintah Kota Blitar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar tentang kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, bertempat di Ruang Sasana Praja Kantor Walikota Blitar, Senin (03/02/2020).

Dalam sambutannya, Plt Walikota Blitar Santoso mengapresiasi kepada Kejaksaan Negeri Blitar yang telah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum kepada Pemkot Blitar.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ( MOU ) ,Pemkot Blitar dalam menjalankan roda pemerintahan akan didampingi sekaligus bertindak sebagai Pengacara Negara jika terjadi kasus hukum Perdata dan Tata Usaha dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Adanya bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum dari Kejari Blitar ini semoga dapat menjadi perhatian dan masukan berharga bagi kami untuk lebih mendalami tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara,” jelas Santoso.

Disampaikannya, di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, banyak perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan kehatian-hatian karena berpotensi timbul gugatan masyarakat. Mengingat semakin banyaknya pelayanan terhadap masyarakat dan hubungan dengan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan akan timbul sebuah permasalahan hukum.

“Menyikapi hal tersebut, kita harus bertindak secara cermat, hati-hati dan menghormati hak-hak masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah, kita tidak perlu resah adanya potensi sengketa ini, dengan mencari celah untuk menghidarinya,” tandasnya.

Kesediaan Kejaksaan Negeri Blitar, menurut Santoso.Merupakan upaya untuk membantu Pemkot Blitar agar menciptakan kepastian hukum kepada badan/pejabat pemerintah dan masyarakat.

“MoU ini adalah sebagai payung hukum untuk semua OPD untuk berkonsultasi dengan kejaksaan apabila menjumpai permasalahan dalam bekerja,” terang Santoso.

Santoso menambahkan, pemilihan Kejaksaan Negri sebagai mitra untuk memberikan bantuan hukum ini sungguh tepat, karena sudah sesuai dengan UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disebutkan Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

“Dengan adanya MoU ini, saya yakin permasalahan atau sengketa hukum yang ada, akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena Pemkot Blitar dibantu langsung oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya,” pungkasnya. BS

Reporter : Basuki
Editor. Bambang PW
Home » , , » Bupati Kukuhkan Pengurus K3S Tulungagung

Bupati Kukuhkan Pengurus K3S Tulungagung

Doc.Bupati Tulungagung Drs. Maroto Birowo, M.M., saat mengukuhkan kepengurusan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
Tulungagung.OposisiNews.co.id-Bupati Tulungagung Drs. Maroto Birowo, M.M., mengukuhkan kepengurusan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Tulungagung sisa masa bhakti 2018-2023, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung. Jum'at, (7/2/2020).

Prosesi pengukuhan ini, dihadiri Ketua DPRD Tulungagung, sejumlah Kepala SKPD, Pengurus Tim Penggerak PKK, dan Dharma Wanita serta perwakilan organisasi wanita di Kabupaten Tulungagug.

Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Bhirowo, M.M.,mengatakan, agar para pengurus K3S untuk memberikan perhatian serius pada potensi ancaman penurunan kualitas kehidupan, dengan lebih mengaktifkan dan memberdayakan peran posyandu dan dasa wisma.

Lebih lanjut di sampaikan Bupati bahwa, K3S yang mempunyai tujuan program pengentasan kemiskinan yang diwujudkan dengan berbagai kegiatan sosial hendaknya dapat bersinergi dengan OPD terkait.

"Dengan bersinergi dengan OPD terkait dalam melaksanakan program, dapat menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat," paparnya.

Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada kepengurusan yang lama yang sudah purna tugas atas dedikasinya dalam mengemban tugas dalam mensukseskan program pembangunan kabupaten tulungagung melalui PKK dan program K3S.

Bupati berharap, kepada pengurus  K3S yang baru dilantik hendaknya dapat menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh amanah.

"Saya berharap supaya para pengurus dapat mendorong peran aktif kader kadernya dalam membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang sudah direncanakan," pungkasnya. (Pr-Hms)

Reporter : A. Purnomo/hms

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon