Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Pemkab Sidoarjo Santuni Korban Meninggal Tertimpa Pohon

Pemkab Sidoarjo Santuni Korban Meninggal Tertimpa Pohon

Written By BBG Publizer on Kamis, 06 Februari 2020 | 20.13

Doc.Pemberian santunan Rp 10 juta pada keluarga korban meninggal tertimpa dahan pohon Sono oleh Pemkab Sidoarjo , Kamis 06/02/2020  
Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Hujan lebat yang disertai angin kencang diwilayah Sidoarjo kota Senin sore kemarin, (3/2) membawa korban meninggal dunia.

Dahan pohon sono yang berada di Jalan A. Yani Alun-alun Sidoarjo patah menimpah pengendara motor yang melintas. Alif Maulana warga Kota Pasuruan menjadi korbannya. Meski sempat sadar dan dirawat di RSUD Sidoarjo, namun takdir berkata lain. Remaja berusia 23 tahun tersebut menghembuskan nafasnya di RSUD Sidoarjo Selasa sore kemarin, 4/2.

Peristiwa tersebut menggugah simpati Pemkab Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH bersama kepala BPBD Sidoarjo dan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo mendatangi rumah korban, Selain untuk mengucapkan bela sungkawa juga untuk memberikan santunan. Pemkab Sidoarjo memberikan santunan sebesar Rp. 10 juta. kamis, 6/2/2020.

Kedatangan Wabup H. Nur Ahmad Syaifuddin kerumah korban yang berada di Kelurahan Kandang Sapi Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan diterima oleh kedua orang tua almarhum, Gatot Aprianto dan Maria Ulfa. Tiba dirumah duka, Wabup H. Nur Ahmad Syaifuddin menyampaikan bela sungkawa sedalam dalamnya kepada kedua orang tua korban. Wabup berpesan untuk tabah menghadapi musibah tersebut. H. Nur Ahmad Syaifuddin juga menyempatkan diri memimpin doa tahlil untuk almarhum Alif Maulana.

Gatot Aprianto menceritakan waktu kejadian tersebut putranya pulang dari mengikuti tes CPNS di Surabaya. Kabar musibah tersebut datang dari pengemudi ojek online yang menolong putranya waktu itu. Menurut Gatot waktu kejadian anaknya  memakai jas hujan. Hal tersebut didapat dari cerita pengemudi ojek online itu. Dirinya bercerita bahwa putranya sadar dan dapat diajak berbicara saat di RSUD Sidoarjo. Namun Selasa sore, Alif menghembuskan nafas yang terakhir. Gatot mengatakan bahwa putranya mengalami luka dalam. Menurut dokter rumah sakit ada beberapa tulang rusuk Alif yang patah. Katanya (bg)
Home » » Polisi Tangkapi Netizen, Alumni Lemhannas: Pejabat Jangan Baperan

Polisi Tangkapi Netizen, Alumni Lemhannas: Pejabat Jangan Baperan

Jakarta.OposisiNews.co.id – Lagi - lagi seorang ibu rumah tangga di Bogor harus berurusan dan ditangkap polisi dampak bermensos. Tidak tanggung-tanggung, IRT bernama Zakria Dzatil diseret dari Bogor ke Polrestabes Surabaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Zakaria Dzatil,  wanita yang sedang dalam masa menyusui anaknya harus meninggalkan buah hatinya karena  diadukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ke polisi dengan pasal penghinaan melalui media sosial. Alhasil, Zakria Dzatil harus mendekam dibalik jeruji besi korban UU ITE lainnya.

Merespon hal tersebut, seorang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan bahwa dirinya sungguh amat kecewa dengan sikap dan pola pikir, serta tingkah-laku kebanyakan pejabat di negeri ini.

Menurut dia, seharusnya kritikan rakyat yang disampaikan, seberapapun keras dan brutalnya bahasa yang digunakan masyarakat, wajib diterima sebagai sesuatu yang positif dan menjadikannya sebagai energi dalam melaksakan tugasnya dengan lebih baik lagi.

“Saya benar-benar prihatin dan kecewa berat dengan cara pejabat-pejabat kita dalam merespon kritikan rakyatnya. Sungguh sesuatu yang diluar jangkauan nalar saya, mengapa mereka mau menjerumuskan diri untuk mengurusi hal-hal sepeleh seperti yang diunggah oleh netizen di Bogor itu. Seyogyanya, Walikota Surabaya itu berterima kasih dan mengundang netizen tersebut, meminta usulan, saran, dan bantuan lainnya, agar si walikota itu lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Wilson Lalengke yang merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia itu, Rabu, 5 Februari 2020.

Kepada pewarta media ini, Wilson menambahkan bahwa sebenarnya, para pejabat itu semestinya merasa malu ketika kritikan rakyat, walaupun itu terkesan seperti hinaan, dilawan dengan menggunakan ‘alat tangkap’ jeratan hukum.

 “Zakria Dzatil itu hanyalah seorang ibu rumah tangga, sama seperti rakyat kebanyakan lainnya. Bukan lawan tanding Walikota Surabaya dan para pejabat negeri. Malu sangatlah mempermasalahkan hal-hal recehan begitu. Cari lawan tanding yang sebanding. Jangan merendahkan martabat Anda dengan menjerat-jerat rakyat kecil. Pakai tangan polisi lagi,” imbuh Wilson dengan nada menyesalkan tindakan pejabat yang main tangkap warga seenaknya.

Lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University Inggris ini juga menyayangkan jika para pejabat memiliki sensitivitas yang cenderung negatif dalam merespon fenomena di masyarakat. Menurut dia, pejabat memang perlu sensitif terhadap suara rakyat. Tapi harus sensitivitas positif.

“Setiap orang yang ditakdirkan untuk jadi pejabat publik, mereka harus sensitif terhadap kebutuhan rakyat. Untuk mengetahui apa yang diperlukan masyarakat, pejabat harus mendengarkan suara rakyat. Aspirasi warga itu tidak harus disampaikan dengan cara yang Anda sukai, bahkan lebih banyak disampaikan dengan cara yang kasar, menyakitkan, dan sering juga melecehkan si pejabat. Yaa, jangan baperan dong, Anda sudah diberi makan oleh rakyat, hingga ke celana dalam Anda dibelikan rakyat, mengapa seenaknya pejabat gunakan tangan polisi untuk menangkapi rakyat karena celotehannya yang tidak enak didengar telinga?” jelas tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan netizen itu.

Di sisi lain, Wilson juga menyayangkan sikap pejabat Pemda Bogor yang membiarkan begitu saja warganya diseret ke Polrestabes Surabaya. “Delik penghinaan itu adalah pasal karet yang sangat subyektif. Pasal itu lebih berfungsi memuaskan rasa sakit hati dan dendam manusia yang tidak ada ukuran keadilan yang pasti. Sehingga, hukum tentang UU ITE ini sangat tidak mungkin bisa menghasilkan keputusan yang adil. Untuk itu, sebagai rakyat Bogor, seharusnya Ibu Zakria mendapatkan pembelaan oleh Pemda Bogor dan Jawa Barat. Artinya, Pemda Bogor bertanggung jawab untuk membela warganya dari perlakuan tidak adil oleh pihak lain menggunakan pasal-pasal subyektif tadi,” urai Wilson yang juga menyelesaikan studi pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia ini.

Selanjutnya, Wilson mengingatkan bahwa penangkapan dan pemenjaraan netizen akibat kicauan mereka di berbagai media sosial merupakan pelanggaran atas UUD 1945 dan TAP MPR No. 17 tahun 1998 tentang HAM. “Negara ini sudah kacau-balau dalam penerapan hukumnya. Sudah terang-benderang Pasal 28F UUD 1945 mengatakan ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’. Tapi mengapa rakyat dikerangkeng ketika bersuara menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia? Bagaimana logikanya UU ITE dan KUHPidana lebih tinggi dari UUD dan TAP MPR? Sudah tidak benar negara ini mengatur sistem hukumnya, struktur hukumnya terbolak-balik, sesuai kehendak penguasa dan aparat hukum saja,” jelas Wilson dengan mengutip isi pasal 28F UUD 1945.

Terakhir, sebagai seorang pendidik, Wilson mengatakan bahwa hakekatnya setiap pejabat dan para elit negara adalah guru yang akan digugu dan ditiru oleh segenap rakyat di negeri ini. “Sikap, pola pikir, dan perilaku para pejabat dan elit, serta tokoh masyarakat menjadi contoh bagi masyarakat dalam bersikap, berpola pikir, dan bertindak di lingkungannya masing-masing. Ketika pejabatanya baperan, yaa rakyatnya ikut baperan juga. Pejabatnya suka tangkapi warga, rakyatnya doyan penjarakan tetangganya juga. Sikap arif, bijaksana, welas asih, dan gemar memaafkan, jauh dari kehidupan bangsa ini, karena pejabatnya memberikan contoh perilaku yang salah dan tidak bermoral,” pungkas Alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad-21 tahun 2000 itu.   (APL/Red)
Home » » Wabup Sikka : Penyuluh Pertanian Harus Serius Dampingi Petani

Wabup Sikka : Penyuluh Pertanian Harus Serius Dampingi Petani

SIKKA, OposisiNews.co.id- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus serius dan lebih aktif lagi dalam melakukan pendampingan terhadap petani pasalnya penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Sikka, Romanus Woga, dalam sambutan rapat koordinasi Penyuluh Pertanian triwulan l, bertempat di aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Selasa,4/2/2020, dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Ir. Maurizt da Cunha, pejabat yang mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementrian Pertanian, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Pimpinan BRI Cabang Maumere, Pimpinan BNI Cabang Maumere,  petugas POPT Kabupaten Sikka, pengurus KTNA Kabupaten Sikka, para Kepala BPP dan para Penyuluh Pertanian Lapangan se-kabupaten Sikka.

Pada kesempatan itu, Wabup Romanus mengajak Penyuluh untuk bekerja secara efektif, dengan melakukan pendampingan yang tekun serta mampu berinovasi agar pengetahuan petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha pertaniannya guna peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sikka.

"Menjadi Penyuluh pertanian yang baik itu harus didorong dengan keyakinan dan niat yang kuat. Penyuluh harus serius mendampingi dan membina petani", pesan Wabup Romanus.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut yakni, membahas program dan kegiatan pertanian tahun 2020, merumuskan langkah-langkah percepatan implementasi program Komando Strategis Pertanian (KONSTRATANI), merumuskan langkah-langkah percepatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui kolaborasi dan sinergritas dengan lembaga perbankan, mendorong partisipasi petani milenial untuk mngembangkan unit bisnis pada sektor pertanian. ( EN )
Reporter : Ernensia
Home » » WARGA RESAH DENGAN AIR TERGENANG DI PEREMPATAN TINGGANG

WARGA RESAH DENGAN AIR TERGENANG DI PEREMPATAN TINGGANG

Bojonegoro,OposisiNews.co.id - Perempatan Pasar Tinggang yang berada di wilayah desa Bancer Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro setiap kali hujan lebat datang  selalu mengakibatkan genangan air ,Tepatnya di jalan arah timur Perempatan Tinggang,

Warga merasa resah dengan genangan air khususnya Pedagang yang berjualan di sekitar pasar Tinggang  saat hujan lebat yang berlangsung lama  mengakibatkan genangan tidak dapat menampung Volume air terlalu besar menyebabkan Air akan masuk di toko dan Warung serta membanjiri sekitar pasar Tinggang .

Awak media OposisiNews saat berteduh di tempat tersebut mendapatkan Penjelasan dari Pemilik Warung yang kena dampak banjir dari Genangan Air,Warga tesebut mengeluhkan dengan Tidak adanya Gorong gorong di depan Pasar Tinggang untuk memudahkan mengalirnya Air .

 “Mestinya di depan toko dan warung di buatkan Gorong gorong atau Drainase agar Air bisa mengalir dengan lancar”Keluh Pemilik Warung yang lokasinya ada di pasar Tinggang.

Saat hujan lebat air akan mengalir deras dari arah timur ke barat (Tepat diperempatan Tinggang) sehingga bilamana Lokasi Genangan tidak mampu menampung  debit Air mengakibatkan Banjir Pasar Tinggang.

Kebijakan pemerintah apakah itu pusat, daerah, tingkat satu, tingkat dua, sampai level Kecamatan dan Kelurahan diduga tidak pernah memasukkan faktor keselamatan, keamanan dan (apalagi) kenyaman warganya.

Apa pun rencana, dan bagaimana pun  pelaksanaan suatu kebijakan, proyek atau pekerjaan selalu meletakkan masyarakat sebagai prioritas rendah, atau bahkan paling rendah. Pertimbangan keberlangsungan suatu aktivitas meletakkan posisi masyarakat hanya sebagai pengguna.

Kurang pekanya rekanan proyek dalam melakukan pekerjaan baik itu  Perbaikan dan pelebaran  jalan, penanaman kabel listrik, telepon, air-bersih, gas tidak jarang  membuat para pengguna atau masyarakat merasa kurang nyaman dampak galian yang dikerjakan asal-asalan tanpa dikembalikan. ( DW )
Home » » Pemkab Blora Terkesan Tutup Mata Tingginya Laka Lantas Di Simpang 7 Cepu

Pemkab Blora Terkesan Tutup Mata Tingginya Laka Lantas Di Simpang 7 Cepu

Simpang 7 cepu
Cepu,OposisiNews.co.id -  Sering terjadinya kecelakaan di Simpang Tujuh Tuk buntung Cepu Kabupaten Blora semakin menambah deretan panjang nama korban laka lantas di simpang 7 Cepu.

Sangat disayangkan hingga saat ini Instasi Terkaid dan Pejabat yang berkompeten terkait Lalu lintas dan angkutan jalan dan Keselamatan Pengguna jalan di wilayah Cepu khususnya di Wilayah Taman Seribu Lampu ,Simpang Tujuh sebagai Central Kota Cepu belum juga memasang TRAFFIC LIGHT (Lampu Lalu Lintas) dan di  Perempatan Putuk Tangsi Turibang Cepu( Depan Bank BNI ) Karena Kedua Lokasi tersebut Rawan Terjadinya Kecelakaan dan memakan korban jiwa.

Harapan warga cepu penguna jalan, Instasi terkaid bisa mencontoh dan merespon keinginan warga seperti di Kota Blora yang beberapa waktu merespon keinginan warga penguna jalan dengan memasang traffic light di beberapa perempatan di tengah Kota blora yang dianggap rawan kecelakaan telah terealisasi.

" Sepertinya harapan warga penguna jalan di Cepu mesti sabar , mudah-mudahan daftar korban laka lantas disimpang 7 Cepu tidak bertambah akibat tidak adanya traffic light ", ungkap Dwi salah satu aktifis pengiat sosial Cepu.

Dari Pantauan dan data yang terhimpun dari Awak Media OposisiNews , tingkat kerawanan kecelakaan di Kota blora lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat kerawanan kecelakaan di Kota Cepu . Khususnya kawasan  simpang 7 cepu yang merupakan jalur utara jalan antar Provinsi Jawa Timur - Jawa Tengah dengan itensitas lalu lintas padat dan didominasi   kendaraan Roda Empat sampai Kendaraan Berat dengan Roda 10 besar , semestinya untuk menjaga dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan karena padatnya dan bertambahnya pengguna kendaraan serta semakin  semrawutnya lalu lintas di kawasan simpang 7 tuk buntung CEPU  pihak yang berkompeten seperti Dinas pemukiman perumahan dan perhubungan (RUMKINHUB) kabupaten blora segera   memasang rambu traffic light di Simpang 7 Tuk buntung Cepu

Semrawutnya lalu lintas menjadi hal biasa terjadi  di saat pagi hari ( jam kerja dan sekolah )  Petugas Kepolisian dan petugas perhubungan harus berjibaku menjaga , mengatur dan mengurai lalu lintas, sangat disayangkan hingga saat ini kawasan simpang 7 ini belum mendapat perhatian serius dari  pemerintah daerah kabupaten blora untuk pemasangan rambu traffic light (rambu lalu lintas) , ADA APA ?

"Semestinya para pejabat pembuat komitmen di pemerintah daerah kabupaten blora tidak menutup mata tingginya angka korban laka dan  potensi kecelakaaan yang terjadi di simpang 7 tuk buntung cepu " ujar Dwi.

Masih menurut Dwi , pengiat Lembaga Sosial Masyarakat pada OposisiNews mengatakan , " Dalam Ketentuan Perundang undangan no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa kecelakaan terjadi mengakibatkan korban luka sampai meninggal dunia dikarenakan penyelenggara jalan atau pejabat berwenang yang  tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak atau belum diperbaiki ,sesuai dengan pasal 24 ayat 2 bisa diancam  dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda sebanyak banyaknya 12 juta rupiah
penjelasan terkait dengan ketentuan pidana pada UU no 22 th 2009 pada bab xx pasal 273 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara tidak segera memperbaiki RAMBU DAN  JALAN yang rusak hingga mengakibatkan korban kecelakaan mengalami luka luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang diancam pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah dalam ayat 2 apabila korban luka berat ancaman pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah dan apabila korban meninggal dunia ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda sebanyak banyaknya 120 juta rupiah ".
(DWI/IPUNG)


Home » » Evakuasi Korban Kecelakaan Kerja Perbaikan Pipa PDAM Cukup Dramastis

Evakuasi Korban Kecelakaan Kerja Perbaikan Pipa PDAM Cukup Dramastis

Ngadimin ( 40th ) korban laka kerja berhasil dievakuasi oleh Tim Gabungan Tanggap Bencana Kab.Magetan
Magetan,OposisiNews.co.id – Kecelakaan Kerja menimpa petugas PDAM magetan , Ngaidin ( 40th ) saat memperbaiki pipa di Sarangan yang putus akibat longsor tepatnya di desa Ngancar (arah air terjun Tirto Gumarang) kecamatan Plaosan,Magetan. Rabu (5/2/2020).

Tim gabungan tanggap bencana
Kab.Magetan
Dalam evaluasi korban melibatkan PDAM TIRTA LAWU dibantu  BPBD Magetan, PMI,TNI, POLRI, Perhutani, Potensi
Relawan Magetan ( PRM ).

Dari keterangan kronologis  Komandan SRU TRC-PB BPBD Magetan. Hendrik Parno Siswanto , Korban bernama Ngaidin (44th), warga Dukuh Gangging, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, " Kepala korban terhantam pipa saat sedang memasang baut untuk memperbaiki pipa PDAM yang terputus. Saat ia memasang baut untuk memperbaiki pipa, bautnya terjatuh dan korban sempat menghidar namun malang kepalanya menghantam pipa,” terang Hendrik .

"Evakuasi korban cukup dramastis selama 6 Jam, karena terkendala medan yang sulit. tebing yang curam dan licin, korban mengalami luka di kepala, Setelah berhasil di evakuasi korban langsung dilarikan ke Rumah sakit  Sayidiman Magetan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut,”Lanjudnya.( US )

Reporter.Umar S
Editor.Bambang PW


OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon