Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Kapolresta Sidoarjo Menjelaskan Terkait Viralnya Video Pemalakan Sopir Truk di Lingkar Timur

Kapolresta Sidoarjo Menjelaskan Terkait Viralnya Video Pemalakan Sopir Truk di Lingkar Timur

Written By BBG Publizer on Jumat, 24 Januari 2020 | 21.22

Kapolres Sidoarjo , Kombes Pol Zain Dwi Nugraha di depan awak media . Jum'at 24/01/2020
Sidoarjo - OposisiNews.co.id - Penyebaran informasi dan viralnya video pemalakan belakang ini terhadap sopir truk di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, melalui akun facebook tentang pemalakan terhadap Sopir Truck pada 20 Januari 2020.

Menyikapi viralnya vidio tersebut Polresta Sidoarjo Bertindak cepat untuk Klarifikasi terhadap Dzulkifli dan Adi Sucipto yang diduga pelaku pemalakan sopir truk di Lingkar Timur Sidoarjo, akhirnya dipanggil Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Dzulkifli, adalah Petugas Security di wilayah Wadung Asri, Buduran, Sidoarjo.

Dihadapan polisi, Dzulkifli menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Bahwa pada sekitar pukul 16.00 wib , ia bersama seorang kawan berpapasan dengan kendaraan truk wing box di Barat Perempatan, Desa Prasung, Buduran.

Saat itu arus lalu lintas macet, saya menegur sopir truk ,bahwa setiap pukul 16.00 wib truk besar dilarang lewat supaya tidak menambah kemacetan. Akan tetapi kernet truk tidak terima. Saya pun mengejarnya dan menghentikannya hingga sebelah utara Desa Wadung Asih. Saya lanjut menegur sopir truk dengan menaiki sebelah pintu truk. Dan saya tidak minta apapun kepada sopir truk. jelas Dzulkifli.

Terkait peristiwa ini, polisi juga akan mengembangkan. Termasuk meminta klarifikasi dari sopir truk yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya serta saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut, sehingga kejadian tersebut akan lebih jelas.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho mengatakan, saat ini telah menurunkan personelnya untuk tingkatkan kegiatan patroli di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo untuk antisipasi sehingga tidak terulang lagi kejadian serupa, dan masyarakat merasa aman dan nyaman.jum'at 24/1/2020.

Kejadian seperti yang viral di video tersebut, tidak benar karena itu merupakan salah paham. Dan kepada para sopir truk, apabila ada kejadian pemalakan agar melaporkan ke Polresta Sidoarjo. Jangan direkam lalu di sebarkan ke media sosial agar tidak membuat resah masyarakat , katanya.   (bg)

Reporter. Subagyo
Editor.Bambang PW
Home » » BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Turun Kelas

BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Turun Kelas

BPJS Kesehatan Tulungagung saat hearing bersama Komisi C DPRD Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Senin (20/1) 
TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id– Kepala BPJS Kesehatan Tulungagung, M. Idar Aries Munandar, dalam rilisnya menyampaikan, ada kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan dalam turun kelas.Kamis,(23/01/2020)

“BPJS Kesehatan punya Program Praktis atau Perubahan Kelas Tidak Sulit. Yakni, memberikan kemudahan perubahan kelas termasuk turun kelas yang berlaku mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 30 April 2020 tanpa menunggu masa waktu satu tahun di kelas perawatan yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut M.Idar mengatakan, setelah tanggal 30 April 2020, layanan Program Praktis sudah tidak berlaku lagi dan kembali pada ketentuan sebelumnya. Artinya, peserta harus menunggu masa waktu satu tahun sejak terdaftar di kelas perawatan yang sama untuk bisa melakukan perubahan kelas.

Pernyataan tersebut sekaligus meralat pemberitaan yang terunggah pada Senin (20/1). Dimana saat itu tertulis, ”Penurunan kelas ini berlaku mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020. Setelah itu tidak boleh turun lagi”.

Seperti diberitakan, Komisi C DPRD Tulungagung menilai layanan BPJS Kesehatan di Tulungagung masih jauh dari harapan. Utamanya, terkait rumah sakit rujukan yang belum mempunyai dokter spesialis sendiri.

Masih mengecewakannya layanan BPJS Kesehatan Tulungagung ini menjadi sorotan Komisi C DPRD Tulungagung saat hearing bersama BPJS Kesehatan Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Senin (20/1) lalu.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, H Heru Santoso MPd, seusai hearing menyatakan , layanan BPJS Kesehatan di Tulungagung masih jauh dari harapan. Apalagi saat ini besaran iuran BPJS Kesehatan sudah naik 100 persen.

“Ada kenaikan iuran tapi belum ada perubahan pelayanan jaminan kesehatan. Besaran kapitasi untuk Puskesmas juga tetap belum ada perubahan meski iuran BPJS Kesehatan naik,” ujarnya.( PR/HMS )



Reporter : A.purnomo/hms.
Home » » Polresta Sidoarjo Jamin Sterilisasi Keamanan Tempat Ibadah Imlek

Polresta Sidoarjo Jamin Sterilisasi Keamanan Tempat Ibadah Imlek

Sidoarjo - OposisiNews.co.id - Menciptakan keamanan Guna memberikan jaminan serta menciptakan rasa nyaman bagi umat Tionghoa, dalam melaksanakan ibadah di klenteng memperingati Tahun Baru Imlek 2571. Polresta Sidoarjo dan jajaran, melakukan sterilisasi tempat ibadah umat Tionghoa.jum'at 24/1/2020,

Seperti halnya di Klenteng Tri Dharma Teng Swie Bio, Krian, Sidoarjo. Waka Polsek Krian Kompol Suwarto melakukan pengecekan tempat ibadah tersebut, yang mulai malam ini digunakan ibadah.

“Kami ingin memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi umat Tionghoa yang akan beribadah di Klenteng Tri Dharma Teng Swie Bio ini,” ujar Waka Polsek Krian Kompol Suwarto di lokasi.

Selain itu, personel keamanan baik dari TNI, Polri, Banser dan instansi terkait lainnya juga mulai tampak, bertugas mengamankan berbagai tempat ibadah yang akan digunakan dalam perayaan Tahun Baru Imlek.khatanya (bg).
Home » » Sidang Kedua KIPD, Kades Pilang Mangkir

Sidang Kedua KIPD, Kades Pilang Mangkir

Doc.suasana sidang ajudikasi Non Litigasi oleh KIPD ke II di Semarang
Semarang.OposisiNews.co.id – Sidang ajudikasi non-litigasi yang ke dua dalam penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Provinsi Jawa Tengah kedua kali, Suyatno, Kepala Desa (Kades) Pilang kecamatan Randublatung kabupaten Blora, selaku termohon mangkir.

Sidang antara Kades Pilang sebagai termohon dengan Abu Ali Maskuri sebagai pemohon dipimpin oleh Majelis Ketua Handoko Agung S., S.Sos dengan anggota Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH, dan Drs. Sosiawan, SH, dengan Panitera pengganti Nuraini Dewi Maharani di kantor KIP Jawa Tengah, Jl. Trilomba Juang No. 18 Semarang.

Agenda sidang kedua ini untuk meminta penjelasan dari kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon. Namun dalam sidang kedua ini, Kades Pilang diwakili oleh kuasa hukumnya karena tidak bisa hadir.

"Masih berlanjut, kita lihat saja nanti hasilnya," jawab singkat Ayu usai sidang, Kamis (23/01/2020).

Ayu menambahkan bahwa landasan untuk tidak memenuhi permintaan pemohon berdasarkan dari Surat Keputusan (SK) Bupati Blora tentang Penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di kabupaten Blora.

"Berdasarkan SK Bupati Blora Nomor 040 tahun 2017," imbuh Ayu.

Sementara itu, Abu Ali Maskuri mengaku kaget dengan pernyataan kuasa hukum Kades Pilang. Dirinya tetap bersikukuh memperjuangkan untuk mendapat salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018.

"Saya kaget, kok SK Bupati dibawa kesini. Seharusnya kalah dengan undang-undang KIP, ini sangat lucu jika SK Bupati sebagai pinjakan dan memposisikan diatas KIP " ucap Ali.

Sebelumnya, telah diberitakan Kades Pilang dilaporkan warganya ke KIPD Jawa Tengah, karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan APBDes mulai dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018.
Sidang ditunda dan akan dilanjutkan Minggu depan dengan agenda pembuktian.( DW/Sld )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon