Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Serah Terima Jabatan Kalapas llA Dihadiri Plt Bupati Sidoarjo

Serah Terima Jabatan Kalapas llA Dihadiri Plt Bupati Sidoarjo

Written By BBG Publizer on Selasa, 21 Januari 2020 | 21.43

Doc.Sertijab Kalapas Kelas II A Sidoarjo
Sidoarjo - OposisiNews.ci.id - Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, SH. hadiri pelaksanaan Serah terima jabatan (Sertijab) dan Pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Sidoarjo, berlangsung di halaman LP  Kelas IIA Sidoarjo, Selasa 21/1/2020.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a yang sebelumnya di emban oleh Muhammad Susanni A.Md.IP, SH.,MSi kini digantikan oleh Teguh Pamuji AMd.IP.,SH.,MH. dari Lapas Rutan Medaeng. Sedangkan Muhammad Sannusi pindah tugas menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIa Mataram.

Sertijab kepala lapas itu, turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Jawa Timur Susy Susilawati , Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, Perwakilan Kodim Sidoarjo, Pengadilan, Imigrasi dan pejabat lainnya.

Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) kepala  Lapas itu dipimpin oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Timur,Susy Susilawati.

Dalam kesempatan pisah sambut itu, Mantan Kepala Lapas Kelas II A Sidoarjo, Sannusi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, demi menyukseskan program-program dan meningkatkan layanan Lapas II A Sidoarjo selama dipimpinnya.

"Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya Pemkab Sidoarjo yang telah memberikan dorongan dan dukungan, demi meningkatkan layanan yang lebih baik selama lapas ini saya pimpin," kata Sannusi yang sudah menjabat satu  tahun empat bulan sebagai Kepala Lapas IIa Sidoarjo ini.

Sannusi berharap kepada kepala Lapas yang baru agar melakukan yang terbaik, setidak-tidaknya diatas yang dibuat oleh kepala lapas yang lama dan mengejar predikat Wilayah bebas Korupsi (WBK) di Lapas IIa Sidoarjo.


Sementara itu  Kepala Lapas Kelas II A Sidoarjo yang baru, Teguh Pamuji AMd.IP.,SH.,MH. mengatakan bahwa dirinya akan tetap mempertahan capaian kinerja dari pimpinan sebelumnya.

"Saya akan tetap mempertahankan capaian kinerja yang sebelumnya, mudahan bisa ditingkatkan dan memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lapas II A Sidoarjo " kata Teguh.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM  Jawa Timur Susy Susilawati mengatakan bahwa lapas IIa Sidoarjo memang sudah sangat memperihatinkan, dimana yang seharusnya ditempati  320 orang, kini sudah mencapai 1200 orang.Ungkapnya.

"Dengan kondisi ini, mudah mudahan ada perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu melakukan pembinaan,"Kata Susy.

Sementara itu, Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, SH pada kesempatan tersebut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mantan Kepala Lapas Kelas II A Sidoarjo atas pengabdian, Dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun waktu yang sangat besar manfaatnya khususnya kepada warga binaan. 

"Koordinasi yang telah terjalin selama ini, dapat terus terbina, terpelihara, karena berpindah tersebut adalah tugas-tugas kedinasan. Atas nama Pemerintah Daerah saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Pak Sannusi yang mengabdikan diri di Lapas  Kelas II A Sidoarjo  ini. Kami juga berkewajiban memberi perhatian kepada lapas, karena mayoritas warga binaan adalah warga kami. Saya akan berusaha membantu semaksimal mungkin, sehingga rutan bisa layak dihuni," kata Cak Nur sapaan akrab Plt.Bupati.

Selain mengucapkan selamat, diakhir acara Plt. Bupati juga berkesempatan menyerahkan cinderamata kepada mantan Kepala Lapas Kelas II A Sidoarjo dan diikuti para undangan yang hadir.  (bg).
Home » » DANA PESANGON MANTAN DESA PATALAN ,MEMANAS

DANA PESANGON MANTAN DESA PATALAN ,MEMANAS

Doc.Kantor desa Patalan,Kec.Blora, Kab Blora - Jateng
Blora.OposisiNews.co.id -Naryana mantan kades Patalan Kecamatan Blora kota Kabupaten Blora Periode 2013 – 2019  yang  OF dari kancah  Pilkades kabupaten Blora pada Agustus Tahun 2019, protes akan hak pesangonnya pada Kepala Desa terpilih 2019-2025.

“Saat itu masih ada  kesempatan sekali untuk bisa mendaftar di cakades tetapi saya tidak ingin  maju lagi karena fokus istirahat ngemong cucu” alasan Naryana mantan Kades Patalan akan ketidak ikut sertanya di Pilkades Patalan pada Awak media OposisiNews .

Naryana merasa prihatin dengan  Sikap perlakuan Kades Patalan Sekarang (kades Patalan Terpilih tahun 2019-2025) Supriyatno padanya, karena pasca 3 hari Pasca Sertijab ia ( Kades Mantan.reds )  menanyakan terkait Tunjangan Tali Asih  “Dana Pensiun” Kepada Supriyatno Kades Patalan Terpilih, jawabnya sangat menyakitkan.

Dana Pensiun Sebagai Hak mantan Seorang Kades setelah tidak menjadi Kepala Desa sempat memanas takala Nuryana melakukan protes pada Kades terpilih ( Suprayitno ) yang dianggap telah ingkar janji dari kesepakatan dan tradisi desa Patalan sebelumnya.

Terkaid dana pensiun / pesangon mantan kades, Suprayitno hanya menyanggupi Dana Pensiun 2 tahun ." Dana pensiun untuk mantan kades sesuai Perda yaitu 2 tahun ".

Berpegang pada kesepakatan desa dan tradisi pesangon pada mantan kades sebelumnya . pada tahun 2013 - 2019 saat dia ( Nuryana ) menjabat sebagai kepala desa Patalan (2013-2019 ) yang saat itu Supriyanto ( incambent ) sebagai rifalnya , selaku kontestan pemenang Pilkades Nuryana mewakili pemerintah desa memberikan pesangon pada Supriyanto tanah garapan selama 3 tahun jika dinominalkan berkisar RP 18 ,5 juta mendasar kesepakatan dan tradisi desa Patalan.

”Yang mengherankan disaat saya menyerahkan Jabatan kades ke Suprayitno Bulan September 2019 lalu Kenapa pesangon yang diberikan saya  hanya 2 tahun tidak sama dengan saat Suprayitno menyandang status mantan kades 2013 , ”Keluh Mantan Naryana.

”Memang  saat  mau Purna saya tidak membuat Kesepakatan tentang jumlah Dana Pensiun yang perlu saya terima yang  diketahui pihak BPD ,Karena saat itu saya berpikir positif Thinking  terhadap Suprayitno(Kades sekarang) kalau Dana Pensiun untuk saya Setidaknya akan di sepakati sama yaitu dihitung 3 tahun seperti Saat Suprayitno Purna tahun 2013 yang dinominalka  total Rp18,5 juta ,ternyata  hanya disepakati 2 tahun oleh Kades terpilih mendasar Perda sekarang.

Mantan kades ( Nuryana.red ) hanya menerima 2 x 7 juta dengan total Rp 14 jutaan jika dinominalka  “menurut Nilai Kurs sekarang Mestinya dikalikan 3 tahun yakni 3 th x 7 menjadi 21 jutaan”Ucap Mantan Naryana,Nilai tersebut nurut pengakuan Mantan Naryana Tiap tahunnya diambil dari Perhitungan 10% dari hasil/sewa Bengkok desa dalam Setahun(Perkiraan 70 juta/tahun).

Dari pertingkain dana pensiun tersebut Kades Patalan Suprayitno Diduga telah melanggar Undang Undang tentang Desa yakni UU No 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf a,b dan c yang bunyinya Bahwa seorang kepala desa dilarang  Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri ,Anggota keluarga,Pihak lain dan atau Golongan tertentu ,Dilarang Menyalahgunakan wewenang,tugas,hak dan kewajibannya Serta Dilarang Melakukan Tindakan Diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.

Dengan membedakan jumlah Dana pensiun yang diterima Mantan Kades Naryana sekarang yang dihitung hanya 2 tahun dengan yang diterima Kades Suprayitno Saat Purna,tahun 2013  dengan dihitung 3 tahun,Sikap dan Tindakan Kades Patalan Suprayitno merupakan tindakan diskriminatif cenderung  Egois , kurang adil dan mengindahkan kearifan lokal ' tradisi pemerintahan desa Patalan .

Sesuai dengan  UU NO 6 TAHUN 2014 tentang Desa Pasal 30 Bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

" Seharusnya sebagai kepala desa dalam menjalankan roda pemerintah dan keharmonisan pemerintahan tidak hanya mengacu pada Perda , seharusnya juga harus bisa bijak mensikapi aturan-aturan pemerintah yang tidak tertulis dan telah menjadi kesepakatan bersama apalagi sudah tercantum di kausal Perdes", ucap Naryana   ( DW )

Home » » Bupati Tulungagung Terima Kunjungan Konsul Jenderal Jepang

Bupati Tulungagung Terima Kunjungan Konsul Jenderal Jepang

Doc.Bupati Tulungagung bersama Sekda, saat terima kunjungan Konsul Jenderal Jepang Mr. Tani Masaki
TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-Bupati Tulungagung terima kunjungan konsul jenderal Jepang dari Surabaya Mr. Tani Masaki, di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso,Tulungagung.Selasa, (21/01/2020).

Dalam acara tersebut turut di hadiri sekda Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si., beserta OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.

Bupati tulungagung, Drs.Maryoto Birowo, M.M, dalam sambutannya mengucapkan, selamat datang kepada Mr. Tani Masaki, Konsul Jenderal Jepang yang berkedudukan di Surabaya, yang telah berkenan hadir di Tulungagung. Bupati berharap, Kunjungan ini menjadi peluang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Jepang di berbagai bidang termasuk investasi.

Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten diantara 38 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terbagi dalam 19 Kecamatan, 271 Desa/Kelurahan. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan Visi pembangunan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia",

yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang lebih spesifik dan langsung mengarah ke urusan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Potensi unggulan dan peluang investasi di kabupaten tulungagung,terkait Pembangunan ekonomi, Pembangunan daerah, dan Industri Unggulan," paparnya.

Lebih lanjut di sampaikan Bupati bahwa, dengan terus dipacunya pembangunan di Kabupaten Tulungagung, maka capaian kinerja pembangunan dapat mencapai peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 sebesar 71,24 meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 71,99.

"Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Angka ini lebih tinggi dibanding angka Jawa Timur sebesar 70,77 dan Nasional sebesar 71,39," tandasnya. ( PR/ HMS )

Reporter : A.Purnomo/hms.
Home » , » Dengan Bantuan Benih Ikan Nila, Karang Taruna PRIMA Ciptakan Wahana Wisata Air

Dengan Bantuan Benih Ikan Nila, Karang Taruna PRIMA Ciptakan Wahana Wisata Air

Banyuwangi.Oposisinews.co.id- Karang Taruna Pemuda Ringinsari Maju ( PRIMA ) Dusun Ringinsari Desa Kembiritan Kecamatan Genteng mendapatkan bantuan benih ikan jenis Mujair Nila dari Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi. Dalam penyerahan bantuan secara simbolis tersebut di berikan oleh Hariyono, Kordinator Balai Benih Ikan (BBI) Genteng di sepanjang saluran air tersier di Dusun Cendono Lingkungan Kidul Kali setempat. Selasa, (21/01/2020)


Dalam proses penaburan ikan di Kali yang juga di hadiri Camat Genteng ,Firman Sanyoto beserta Sekcam, lalu Ali Mufat ,Kordinator Sumber Daya Air (Korsda) dan Sukamto Kepala Desa Kembiritan tersebut awalnya di promotori oleh Indra Guna Purwadi selaku Ketua Karang Taruna PRIMA. Namun karena progam Barkanli di lingkungan Dusun-nya tidak mempunyai tempat, kemudian dia bekerja sama dengan pemuda dan warga Lingkungan Kidul Kali Dusun Cendono,
sehingga mereka sepakat untuk menerima dan mengelola bareng progam Barkanli tersebut.


Camat Genteng Firman Sunyoto mengatakan dengan
adanya progam itu ada beberapa hal yang di dapatkan manfaatnya antara lain masyarakat bisa mengkonsumsi makanan yang berguna menambah protein hewani,
bisa mendidik generasi untuk mencintai lingkungan.
Selain itu, ikan yang di pelihara di sungai nantinya masyarakat menjadi sadar lingkungan dengan tidak membuang
kotoran dan sampah sembarangan di sungai.


Firman juga titip pesan terhadap PRIMA dan masyarakat untuk menciptakan kedisiplinan kepada warga yang melanggar aturan di sungai,
misal ada yang menyetrum ikan dan mengobat ikan. "Jika ada yang melanggar pidana bagi yang nakal nyetrum dan sebagainya, untuk di laporkan biar di proses secara hukum. " Ujarnya.


Hal itu, di maksudkan untuk memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku saja namun akan menjadikan yang lainya untuk ikut peduli melestarikan lingkungan. Firman juga optimis kedepannya tempat itu selain bisa di jadikan wahana wisata air juga menjadi pasar kuliner.


"Kearifan lokal budaya masyarakat yang asri,
adem,ayem seperti ini yang di cari wisata mancanegara. Karang Taruna PRIMA dan warga Cendono jangan pesimis, besok jika ada  jajanan kuliner mungkin akan bermunculan home stay, Nah justru
wisata yang jauh dari keramaian atau jauh dari jalan raya itu yang di sukai wisatawan.
 " Ujarnya lagi.


Di tambahkan Ali Mufat,Korsda Genteng yang juga menyampaikan apresiasinya terhadap Ketua PRIMA dan Kelompok masyarakat (Pokmas) dengan inisiasi mendapatkan bantuan tersebut, dia berharap nantinya juga ikut menjaga kelancaran air dan bisa menciptakan wahana wisata yang bersih.


"Semoga kedepan bisa lebih maju menjadi wahana wisata dan bersih, ketersediaan air yang cukup untuk hidupi ikan, dengan rutin bersihkan kotoran sampah. Karena kendala utama kita adalah sampah yang sulit di tanggulangi,Saya meminta ikut menjaga keindahan,tertib air biar asri, saya siap spot progam ini." Ujarnya.


Sementara Sukamto,Kades Kembiritan menghimbau agar masyarakat menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi kebersamaan antar sesama. Bantuan sumbangsih dari Dinas terkait itu agar di kelola dengan baik, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Untuk menciptakan hidup bersih, mulanya memang harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri. " Mengingat luas greografis desa kita yang terbesar di Genteng, Untuk itu peran serta masyarakat sangat penting untuk membantu perkembangan pembangunan desa." Katanya.


Di tempat yang sama, Indra Guna Purwadi- Ketua PRIMA menyampaikan terima kasihnya terhadap semua pihak yang hadir. Di depan jajaran birokrat Kecamatan Genteng tersebut Indra berharap agar selalu di libatkan dalam progam pemerintahan. "Termasuk memberikan bimbingan kepada kami ,semua pihak untuk bisa memberikan bantuan progam agar PRIMA dan warga Cendono bisa berjalan dengan lancar." Pintanya. (DR/HR ).  

Reporter.Dra/Herman
Home » » Layanan BPJS Kesehatan Masih Jauh Dari Harapan

Layanan BPJS Kesehatan Masih Jauh Dari Harapan

Doc.Komisi C DPRD Tulungagung saat hearing bersama BPJS Kesehatan Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung
Tulungagung.OposisiNews.co.id – Komisi C DPRD Tulungagung menilai layanan BPJS Kesehatan di Tulungagung masih jauh dari harapan. Utamanya, terkait rumah sakit rujukan yang belum mempunyai dokter spesialis sendiri.

Masih mengecewakannya layanan BPJS Kesehatan Tulungagung ini menjadi sorotan Komisi C DPRD Tulungagung saat hearing bersama BPJS Kesehatan Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Senin (20/01/2020).

Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, H. Heru Santoso, M.Pd, seusai hearing menyatakan , layanan BPJS Kesehatan di Tulungagung masih jauh dari harapan. Apalagi saat ini besaran iuran BPJS Kesehatan sudah naik 100 persen.

“Ada kenaikan iuran tapi belum ada perubahan pelayanan jaminan kesehatan. Besaran kapitasi untuk Puskesmas juga tetap belum ada perubahan meski iuran BPJS Kesehatan naik,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Heru, masalah rumah sakit rujukan yang tidak mempunyai dokter spesialis sendiri menjadikan pasien dengan layanan BPJS Kesehatan terkatung-katung.

“Dengan tidak ada dokter spesialis, pasien BPJS Kesehatan mulai pagi sampai sore belum terlayani karena dokter spesialisnya belum datang,” paparnya.

Heru Santoso berharap kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dan dicek oleh BPJS Kesehatan secara berkala. Jangan sampai terulang pasien sudah membayar iuran BPJS Kesehatan tetapi pelayananannya tidak maksimal.

Menanggapi sorotan Komisi C DPRD Tulungagung, Kepala BPJS Tulungagung, M. Idar Aries Munandar, mengatakan informasi yang didapat dari wakil rakyat itu menjadi bahan yang bermanfaat bagi BPJS Kesehatan Tulungagung. Ia pun menyatakan kedepannya akan melakukan perbaikan dan teguran pada rumah sakit yang menjadi sorotan dewan.

“Bahkan kami bisa melakukan pemutusan kontrak dengan rumah sakit itu. Sejauh ini sudah ada yang mendapat teguran,” ujarnya.

Sedang imbas dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Idar Aries Munandar mengakui sudah banyak peserta BPJS Kesehatan di Tulungagung yang turun kelas menjadi kelas 3. Yang sudah turun kelas 3 sampai akhir Desember 2019 sebanyak 655 peserta.

“Penurunan kelas ini berlaku mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020. Setelah itu tidak boleh turun lagi,” tandasnya.( PR/HMS )


Reporter : A. Purnomo/hms.

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon