Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » KPU Sidoarjo Mulai Persiapkan Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020

KPU Sidoarjo Mulai Persiapkan Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020

Written By BBG Publizer on Jumat, 17 Januari 2020 | 21.19

Doc.Persiapan Pilkada 2020 oleh KPU Sidoarjo
Sidoarjo.OposisiNews.co.id - Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan digelar tangggal 23 September 2020. Segala persiapannya sudah mulai dilakukan KPU Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020 di pendopo Delta Wibawa, Jumat , 17/1/2020.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin berharap pelaksanaan Pilkada nantinya dapat berjalan aman dan lancar. Persiapannya pun harus dimulai saat ini. Koordinasi seperti ini juga harus dilakukan karena pelaksanaannya lintas lembaga. Sinergitas sangat dibutuhkan bagi suksesnya pelaksanaan Pilkada nantinya.

“Harus ada sinergitas baik KPU maupun OPD yang lain, salah satunya Dinas Kesehatan dan kecamatan yang ada,”pintanya.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Iskak mengatakan KPU adalah sebagai pelaksana Pilkada. Fasilitasi pelaksanaan Pilkada sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari anggaran maupun tempat pelaksanaannya. Untuk itu dirinya berharap fasilitasi pelaksanaan Pilkada dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemkab Sidoarjo. Fasilitas tersebut tidak hanya di tingkat kabupaten saja tetapi sampai ditingkat desa, RW sampai RT. Ia mencontohkan fasilitas kantor sekretariat PPK ditiap kecamatan yang harus dipenuhi. Pihak kecamatan diharapkannya juga telah mempersiapkan calon sekretaris serta staf  bagi kantor sekretariat PPK tersebut. Fasilitas lain yang tidak kalah pentingnnya adalah tempat menyimpan kotak suara yang harus tersedia.

“Nanti setelah teman-teman PPK ditingkat kecamtaan terbentuk itu kan harus ada sekretariat dan perangkatnya, komputer satu misal, itu sudah kita sepakati sudah clear, bapak ibu camat se kecematan sudah menyatakan kesiapan itu,”ucapnya.

Mokhammad Iskak juga menyampaikan tiga bulan kemarin dirinya juga sudah berdiskusi dengan Pemkab Sidoarjo terkait fasilitasi anggaran Pilkada. Terkait anggaran tersebut sudah beres. Bahkan anggaran tersebut dirasanya cukup. Namun akan ada perubahan anggaran Pilkada. Anggaran awal Pilkada sesuai dengan KUA PPAS  masih Rp. 45 milyar. Namun seiring dengan adanya tambahan terkait badan Adhoc, anggaran Pilkada berada dikisaran Rp. 74,9 milyar. Anggaran tersebut paling banyak terserap untuk honor badan Adhoc sebesar Rp. 50 milyar. Dikatakannya jumlah badan Adhoc sebanyak 21 ribu orang. Terdiri dari anggota PPS sebanyak 1.047 orang dan anggota KPPS sebanyak 20.000 orang. Ditambah PPK yang masing-masing kecamatan berjumlah 5 orang.

“Adendum anggaran inshaalloh hari ini proses, kalau tidak ada hal tertentu, hari ini akan terlaksana,”ucapnya.

Fasilitasi lainnya menurut Mokhammad Iskak adalah penggratisan tes kesehatan bagi pelamar PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) maupun KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Nantinya ada 26 Puskesmas yang dapat didatangi untuk memperoleh surat keterangan sehat. 26 Puskesmas yang telah ditunjuk tersebut sudah diumumkannya bersamaan dengan pengumuman pembukaan pendaftaraan calon PPK dua hari lalu. Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo.  Dinas Kesehatan Sidoarjo siap memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dengan menunjuk 26 Puskesmas sebagai rujukan melakukan pemeriksaan.

“Ditingkat PPS dan KPPS Dinkes (Dinas Kesehatan) akan menggratiskan biaya itu, di Perdanya kan ada biaya Rp. 20 ribu, kita sudah sepakat bahwa itu akan gratis,” khatanya. (Bg.Kominfo.red)
Home » » Polresta Sidoarjo Ungkap 21 Kasus Berhasil Dengan 25 Tersangka

Polresta Sidoarjo Ungkap 21 Kasus Berhasil Dengan 25 Tersangka

Doc .Konferesi Pers Sat Reskrim Sidoarjo, Jumat 17/01/2020
Sidoarjo -OposisiNews.co.id-Kejahatan jalanan yang kerap bikin resah masyarakat, berhasil ditindak Satreskrim Sidoarjo,dalam kurun waktu 1 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020, Satreskrim Polresta Sidoarjo dan jajaran telah berhasil menangkap dan mengungkap 25 tersangka dari 21 kasus kejahatan jalanan.

21 Kejahatan jalanan tersebut, antara lain 11 kasus pencurian dengan pemberatan, 1 kasus curanmor, 2 kasus pembunuhan, 1 kasus pengancaman, 2 kasus pengeroyokan, 3 kasus penganiayaan, dan 1 kasus pornografi.

"Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, selama 1,5 bulan tim Reskrim berhasil mengungkap 21 kasus kejahatan jalanan dan menangkap sebanyak 25 tersangka," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, Jum'at 17/1/2020.

Upaya selanjutnya, Polresta Sidoarjo terus melakukan pencegahan ,  pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan kasus  lainnya , untuk menciptakan wilayah Sidoarjo aman,  salah satunya Polres sidoarjo  menggiatkan patroli di berbagai wilayah di jam rawan, cangkrukan kamtibmas, menjalin sinergitas dengan TNI dan Forkopimda maupun Forkopimka, serta terus menyampaikan berbagai himbauan kamtibmas.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho juga mengatakan, jika terjadi tindakan kejahatan di wilayahnya, masyarakat Sidoarjo dapat menekan panic buton pada aplikasi Delta Siap Polresta Sidoarjo. Sehingga personel Polresta Sidoarjo dan jajaran yang ada di dekat lokasi dapat dengan cepat melakukan tindakan.  (bg)

Reporter.Subagyo
Editor .Bambang PW
Home » » Pemkab Tulungagung Akan Tetap Menjamin Pendapatan PNS Puskesmas Berstatus BLUD.

Pemkab Tulungagung Akan Tetap Menjamin Pendapatan PNS Puskesmas Berstatus BLUD.

Doc.Hearing Komisi C bersama Sekda Kab. Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si, dan dinas terkait soal pendapatan PNS Puskesmas berstatus BLUD
Tulungagung.OposisiNews.co.id- Komisi C DPRD Tulungagung mengapresiasi janji Pemkab Tulungagung yang akan tetap menjamin pendapatan PNS Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak terkurangi. Janji Pemkab Tulungagung ini disampaikan Sekda Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si, saat hearing bersama Komisi C DPRD Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung. Jumat, (17/01/2020).

“Sekarang tinggal Dinas Kesehatan memberitahu para PNS di Puskesmas yang berstatus BLUD terkait hasil hearing hari ini. Jawaban Sekda mengenai pendapatan yang tidak sampai terkurangi tentu ditunggu-tunggu oleh PNS Puskesmas yang sudah BLUD,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, H.Asrori, S.H.

Sukaji mengungkapkan bahwa, kekhawatiran PNS di sembilan Puskesmas di Tulungagung yang sudah beralih status menjadi BLUD merupakan ketakutan sepihak. Ia mengatakan Pemkab Tulungagung, utamanya Bupati Tulungagung pasti tidak akan menyengsarakan PNS-nya.
“Tidak akan terkurangi. Bahkan bisa bertambah,” ujarnya.
Lebih lanjut dalam paparannya Sukaji mengatakan, PNS di Puskesmas berstatus BLUD secara aturan tidak boleh menerima tunjangan kinerja (tukin). Namun Pemkab Tulungagung sudah mempunyai solusinya. Yakni dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS Puskesmas berstatus BLUD yang tidak lagi menerima tukin.

Hearing bersama Sekda Kabupaten Tulungagung, Drs.Sukaji, M.Si., ini merupakan kelanjutan hearing Komisi C DPRD Tulungagung dengan Dinas Kesehatan dan sembilan Kepala Puskesmas BLUD pada Selasa (14/1) lalu.

Dengan hasil final hering Komisi C dengan Sekda memberikan angin segar akan nasib  PNS Puskesmas status BLUD yang khawatir terkurangi pendapatannya karena tidak boleh menerima tukin bisa bernafas lega.( PR )

Reporter : A. Purnomo.
Editor.Bambang PW
Home » » Humas PT BSI Melalui Watshapp Angkat Bicara , Terkaid Demo Warga Pancer Tolak Tambang Emas

Humas PT BSI Melalui Watshapp Angkat Bicara , Terkaid Demo Warga Pancer Tolak Tambang Emas

Banyuwangi- OposisiNews.co.id
Setelah ramai dan firal media online OposisiNews dan mensos beredarnya foto surat berita acara serah terima paket sembako antara PT BSI dengan salah satu warga dusun Pancer dinilai banyak pihak sebagai bentuk upaya pembungkaman warga dalam meneriakan penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu oleh sejumlah warga desa Pancer.

Pihak pengelola tambang PT BSI melalui pesan watshapp-nya angkat bicara untuk  memberikan konfirmasi  perihal surat tersebut pada awak media .jum,at ( 17/1/2020)

Humas PT.BSI Mufizar mengatakan melalui pesan singkat whatsApp "  Program ini berawal dari permohonan masyarakat kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk membantu warga miskin di sekitar perusahaan.

Mereka adalah warga manula yang sudah benar-benar tidak memiliki mata pencaharian, sehingga untuk kebutuhan makan sehari-hari harus dibantu oleh warga (tetangga terdekat) ," kata mufizar

" Menyikapi permasalahan ini, beberapa warga mengajukan ke BSI untuk turut membantu kebutuhan pangan warga miskin tersebut. BSI menyanggupi permintaan tersebut karena di perusahaan ada program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yaitu kategori sosial dan budaya. PPM sendiri merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 1824 Tahun 2018 ," jelasnya

"Selain itu, warga yang selama ini dibantu, tidak terjangkau program Rantang Kasih yang dibuat Pemkab Banyuwangi. Sehingga, permasalahan keseharian mereka belum teratasi",tandasnya

"Bantuan sosial berupa sembako ini merupakan bagian dari Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Program PMT ini menyasar dua kelompok masyarakat, yaitu PMT untuk balita yang penyalurannya melalui posyandu kerja sama dengan puskesmas. Sedangkan PMT manula diserahkan langsung oleh petugas perusahaan ", imbuhnya.

Penerima program PMT manula dari PT.BSI hingga saat ini sebanyak 20 orang. Mereka tinggal di sepanjang wilayah Pancer, Kaliwuluh, hingga Ringinagung.

Bantuan yang diberikan berupa sembako sebagaimana tertera di dokumen yang beredar tidak ada bantuan berupa uang.
Kalimat terakhir yang menyatakan uang adalah untuk penjelasan bahwa uang yang diterima dari Divisi Keuangan (Finance) oleh petugas perusahaan sudah dibelanjakan dan diserahkan kepada penerima.

Sebagai tambahan dari PMT, program-program yang tercakup dalam PPM BSI meliputi BPJS warga tidak mampu, beasiswa prestasi untuk anak tidak mampu, bedah rumah, layanan kesehatan ke rumah warga tidak mampu, dan bantuan bagi warga berkebutuhan khusus (difabel) ." pungkas Mufizar. ( HR/Tim )

Reporter. Herman/tim )
Editor.Bambang PW
Home » » Komisi III Minta PT Greenfield Indonesia Selesaikan Limbah Secepatnya

Komisi III Minta PT Greenfield Indonesia Selesaikan Limbah Secepatnya

Doc.Komisi III DPRD Blitar hering PT Greenfield Indonesia. Rabu 08/01/2020
Blitar.OposisiNews.co.id- Komisi III DPRD Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat dengan menggelar hering terkaid Limbah Usaha yang mengancam hajat hidup dan kesehatan warga seputar sungai terdampak dari kegiatan usaha PT.Greenfield Indonesia yang dilaksanakan diruang rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Rabu,(8/1/2020).

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto, saat membuka rapat menyampaikan jika hering siang ini dalam rangka merespon pengaduan warga dan hasil tidak lanjut kunjungan kerja ' Sidak' Komisi III ke Greenfield di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar beberapa pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut panoto meminta pihak Greenfield menyampaikan upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah limbah. Managerial Head Of Gas Government Infarmen safety PT Greenfields, yang bergerak di bidang peternakan sapi.

Sunarko mengatakan, dari jumlah populasi 7000 ekor sapi setiap harinya menghasilkan limbah sekitar 1000 meter kubik kotoran .

"Dari kegiatan peternakan tersebut menghasilkan tiga jenis limbah yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah B3. Dimana semua limbah tersebut sudah di kelola berdasarkan wujudnya, seperti limbah padat ada yang dikelola sendiri oleh PT. Greenfields yang digunakan sebagai alas tidur pedhet, ada yang dikelola dengan kerjasama pihak ke 3 seperti yang dilakukan oleh PT. Wajak Malang untuk keperluan bahan membuat pupuk " terangnya.

"Sedang limbah cair diolah untuk pupuk yang di gunakan sendiri oleh PT. Greenfields, di gunakan oleh PT Dewisri untuk pupuk pohon kopi, PTPN XII untuk perkebunan teh di Sirahkencong. Dan limbah B3 masih tahap proses pembuatan TPS yang dilaksanakan oleh PT Pancuran Mas", Imbuhnya.

Merespon yang disampaikan pihak PT Greenfield Indonesia, sejumlah anggota Komisi III diantaranya seperti M. Andika Setiawan, Budiono dan Adib Zamhari dalam forum rapat siang itu ' hering' menilai upaya pengelolaan limbah yang telah dilakukan masih belum maksimal, terbukti masih menimbulkan persoalan yang urgen pada warga sekitar.

Dimana komisi III menerima bukti foto dan video dari masyarakat bahwa limbah dari PT. Greenfields masuk ke sungai-sungai di lereng peternakan. Dalam video tersebut terlihat sungai berubah warna menjadi keruh, muncul bau tidak sedap, bahkan irigasi yang seharusnya aliran sungai bisa menggerakkan turbin pembangkit listrik menjadi macet karena limbah produksi pabrik.

Anggota Komisi III dari PDI Perjuangan, Budiono memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan pihak PT. Greenfield Indonesia dalam mengolah limbah. Namun pihaknya berharap ada penanganan yang lebih cepat terhadap persoalan limbah ini, sehingga tidak lagi menimbulkan keluhan ditingkat warga sekitar.

Sunarko mengatakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan memaksimalkan land aplikasi, dimana saat ini tengah dikaji pemasangan pipa untuk distribusi limbah cair untuk pupuk tanaman kopi PT Dewi Sri (Kawisari). Untuk merealisasikan proses tersebut dibutuhkan waktu sekitar enam bulan, karena harus dilakukan penyiapan lokasi, pengadaan pipa hingga pemasangannya.

M. Andika Agus Setiawan, ST mempertegas permintaan Komisi III dengan menanyakan berapa lama lagi masyarakat di lereng peternakan bisa menghirup udara segar dan mengambil manfaat kembali dari sungai. Karena waktu enam bulan itu cukup lama dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu M. Andika meminta ketegasan dari pokok permasalah ditingkat bawah yang selama ini dikeluhkan dampak kegiatan PT. Greenfield Indonesia yang dirasakan dan mengancam kesehatan warga. Pihaknya juga menyampaikan apakah tidak menutup kemungkinan limbah tersebut dianggkut dengan menggunakan truk tangki, sehingga tidak meluber ke sungai jika turun hujan seperti saat ini." Ungkapnya.

Rapat kerja yang berlangsung hampir dua jam tersebut berjalan cukup alot, karena tidak ada titik temu, sehingga pimpinan rapat terpaksa memberikan waktu sekitar 15 menit untuk break agar pihak greenfiels untuk bisa mengambil keputusan.

Diakhir hering komisi III, Panoto kembali menegaskan, apabila permasalahan ini tidak kunjung selesai dalam waktu dekat, rekomendasi pemberhentian izin PT. Greenfields bisa saja di terbitkan, mengingat ini menyangkut hajat hidup dan kesehatan orang banyak.

"Namun sebelum mengeluarkan rekomendasi Komisi III akan mengadakan rapat dengan Eksekutif untuk membahas dan mencocokkan data yang telah di paparkan PT. Greenfields." Jelasnya. ( BS )


Reporter : Basuki
Editor.Bambang PW
Home » » Dandim 0808 Blitar , Istruksikan Semua Jajaran Kodim 0808 Profesional

Dandim 0808 Blitar , Istruksikan Semua Jajaran Kodim 0808 Profesional

Doc.Kodim 0808 Blitar
Blitar.OposisiNews.co.id– Dandim 0808/Blitar Letkol.Inf. Kris Bianto, S.E., meminta kepada seluruh anggota Perwira, Bintara, dan Tamtama, serta ASN Jajaran Kodim 0808/Blitar agar melaksanakan tugas secara profesional demi kepentingan Rakyat dan Bangsa Indonesia.

“Para Danramil beserta Babinsa dan seluruh anggota Staf Kodim 0808/Blitar untuk dapat bertindak dan bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas maupun program sebagai satuan teritorial yang berada di kewilayahan demi kepentingan rakyat dan Bangsa Indonesia,” tegas Dandim 0808/Blitar.

Instruksi itu disampaikan oleh Dandim 0808/Blitar usai melaksanakan Upacara Bendera 17-an di depan Halaman Makodim 0808/Blitar jl. Ahmad Yani, No.06 Kota Blitar, berkorelasi menjadi perintah yang harus dilaksanakan semua jajaran Kodim 0808 , Jumat (17/01/2020).

Lanjut orang nomor satu di Kodim 0808/Blitar ini juga menambahkan, terutama kepada Babinsa yang ada di jajaran Kodim 0808/Blitar agar mampu membaur dan menyatu bersama masyarakat setempat. Tetap jaga kekompakan bersama Tiga Pilar, setiap ada permasalahan apapun yang terjadi, Babinsa harus bisa menengahi, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga binaannya.

Tidak lupa juga kita harus jaga keharmonisan hubungan kerja sesama anggota, baik di Makodim maupun di Koramil agar kita dapat melaksanakan tugas dengan baik.

“Di musim yang seperti ini para anggota harus bisa menjaga kondisi kesehatannya dan siaga. Prajurit dituntut stamina dan Fisik yang prima guna mendukung tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang prajurit yang berada di satuan teritorial,” pungkasnya.( BS )


Reporter .Basuki
Editor.Bambang PW
Home » » Keruk Emas "Hanya" Ditukar 5Kg Beras, Di Duga PT BSI Coba Bungkam Suara Warga Pancer

Keruk Emas "Hanya" Ditukar 5Kg Beras, Di Duga PT BSI Coba Bungkam Suara Warga Pancer

Doc.Prapto orator demo
Tolak pertambangan emas
Oleh PT.BSI
Banyuwangi- OposisiNews.co.id
Beredarnya foto surat berita acara serah terima paket sembako antara PT BSI dengan salah satu warga dusun Pancer dinilai modus PT BSI bungkam warga dalam meneriakan tolak tambang emas Gunung Tumpang Pitu , Banyuwangi.

Dalam surat berita acara serah terima itu sangat jelas menyebutkan jumlah dan macam paket sembako nama warga penerima dan pihak PT BSI sebagai pemberi paket sembako.

Doc.Surat dukungan
Pertambangan emas
 PT BSI pada Warga Pancer 
Disurat yang dibubuhi stempel PT BSI pada hari Selasa tertanggal  ( 14/1/2020) menjelaskan  bahwa masyarakat Dusun Pancer sebagai penerima manfaat bersedia berkomitmen mendukung kegiatan operasional PT BSI, demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sekaligus sebagai kwitansi tanda terima uang ( Kopensasi )

Menurut Ari salah satu tokoh masyarakat Pancer yang gentol suarakan tolak tambang adalah, dimana didalam surat itu disebutkan jika paket sembako berisi, 5kg beras, 1kg telur, Susu rendah gula 650gr dan minyak goreng 1 liter, namun dikalimat bawah menyatakan jika surat berita acara itu juga merupakan pengganti kwitansi uang.

"Kalau yang dibagikan adalah paket sembako, kenapa harus disebutkan surat berita acara itu sebagai pengganti kwitansi uang? Aneh Khan , ada maksud dan tujuan apa dibalik semua ini ? ", tutur Ari kepada wartawan yang menemuinya dilokasi aksi warga didusun Pancer desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran pada hari Jumat (17/1/2020).

Lain Adahalnya yang dialami Prapto , warga Dusun Pancer . mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan paket sembako atau kopensasi dalam bentuk apapun seperti yang disebutkan disurat berita acara itu.

Prapto menduga jika yang diberi paket sembako adalah warga Dusun Pancer yang selama ini pro tambang emas saja.

"Kalau memang paket sembako itu untuk semua warga dusun Pancer kenapa semua tidak mendapatkan, dan harusnya semua ini di musyawarahkan jangan memilah milah warga yang Pro dan Kontra pertambangan emas selama ini , jangan warga diadu terus demi kepentingan PT BSI ", ujar Prapto yang diamini warga lainnya.( HR/tim )

Reporter.Herman/tim
Editor.Bambang PW
Home » » M.Yunus Wahyudi," Bukan Hanya Saya, WALHI & Jatam Juga Disudutkan Oleh Akun Mbah Kangkung"

M.Yunus Wahyudi," Bukan Hanya Saya, WALHI & Jatam Juga Disudutkan Oleh Akun Mbah Kangkung"

Doc.Macan Blambangan bersama-sama emak-emak peduli Banyuwangi
Banyuwangi- OposisiNews.co.id
Beredarnya status dari akun blogger bernama," Mbah Kangkung", dibeberapa grup WA aktivis Banyuwangi yang syarat muatan mendiskreditkan para aktivis dan lembaga swadaya masyarakat yang menyuarakan vokal pertambangan emas  berbuntut panjang.

Doc.M Yunus wahyudi
Setelah M.Yunus Wahyudi yang merasa dicemarkan nama baiknya lewat tulisan Mbah Kangkung berjudul," Pahlawan KW5 Itu Bernama M.Yunus Wahyudi", ternyata didalam beberapa judul tulisan lainnya, Mbah Kangkung diduga juga telah mendeskriditkan pihak-pihak lain yang selama ini vokal terhadap keberadaan aktivitas perusahaan tambang emas di kabupaten Banyuwangi.

Hal itu disampaikan M.Yunus Wahyudi kepada awak media pada hari Jumat (17/1/2020)," Selain saya, ternyata WALHI dan Jatam juga menjadi sasaran tulisan Mbah Kangkung dalam blognya itu".ungkapnya.

Bahkan masih menurut pria yang juga berjuluk Macan Blambangan itu yang paling memprihatinkan saat Mbah Kangkung dalam tulisannya yang berjudul," Drama Emak-Emak Caper Ala Jatam", menyiratkan bahwa apa yang dilakukan masyarakat anti tambang emas didusun Pancer Desa Sumberagung yang didominasi emak-emak hanyalah para pemain drama yang didalangi kaum kapitalis.

"Jelas dari tulisan-tulisan Mbah Kangkung, hampir semua menyudutkan para aktivis dan siapa saja tidak terkecuali masyarakat yang anti tambang emas, dan ini tidak bisa dibiarkan, semua harus bersatu dan melaporkan akun Mbah Kangkung agar tidak terus membangun opini negatif yang bisa meresahkan masyarakat", tegas M.Yunus Wahyudi.( HR/tim )

Reporter. Herman/tim
Edidor.Bambang PW
Home » » Camat Kalibaru Himbau Kepala Desa lakukan Verifikasi Nasabah (KUR )Yang Bermasalah

Camat Kalibaru Himbau Kepala Desa lakukan Verifikasi Nasabah (KUR )Yang Bermasalah

Doc.Sosialisasi KUR Mikro dan Kecil BRI Cab .Genteng Kec.Kalibaru kab .Banyuwangi , Kamis 16/01/2020
Banyuwangi - OposisiNews.co.id
Camat Kalibaru Ahmad Nuril Falah menyampaikan kepada para nasabah Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Unit BRI Kalibaru segera melakukan upaya pengembalian kredit dari pihak nasabah yang bermasalah ( kredit macet ).

Hal tersebut disampaikan Nuril saat memberi sambutan dalam acara Sosialisasi KUR mikro dan kecil BRI cabang Genteng yang digelar diaula kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa-Timur,kamis kemarin (16/1/2020 ).

Pada acara yang dihadiri kepala BRI Cabang Genteng,kepala Unit Kalibaru serta Kades se-wilayah kec kalibaru,dengan melibatkan semua Ketua LMDH Kadus,dan para pengusaha UMKM baik Mikro dan kecil. Nuril menyampaikan perihal laporan Neraca keuangan BRI Unit Kalibaru dalam 2 tahun terakhir tidak seimbang,

" Kami tidak ingin bila Unit BRI Kalibaru tutup. Oleh sebab itu atas nama Forpimka Kalibaru, menghimbau kepada semua Kades di kecamatan Kalibaru untuk melakukan verifikasi para nasabah KUR yang bermasalah " ujar Nuril.

" Upaya pemanggilan ke polisi akan dilakukan jika para nasabah belum menyelesaikan tunggakannya. Namun bila bisa diselesaikan di kantor desa itu lebih baik. Oleh karena itu saya berharap kepada para nasabah KUR Unit BRI Kalibaru untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya. " imbuh camat Kalibaru

Ditempat sama Kepala Unit BRI Kalibaru Andhi Setiawan mengatakan tujuan digelarnya sosialisasi adalah,memberitahukan kepada masyakat bahwa KUR 2020 dibuka kembali.

" Bulan November 2019 KUR sempat tutup, hari ini kita buka kembali dengan produk yang berbeda salah satu adalah penurunan bunga menjadi 6 persen " kata Andhi.

Disinggung tentang pernyataan Camat Kalibaru terkait pemanggilan kepihak berwajib bagi nasabah KUR bermasalah.ia menambahkan," itu hanya intermezzo Pak Camat. Yang jelas untuk BRI sendiri bertindak sesuai prosedur yang ada ." pungkasnya. ( HR )
Home » » Pembukaan Sidang II DPRD Flotim, Wabub Ajak OPD dan DPRD Bekerja Cepat, Tepat dan Tuntas

Pembukaan Sidang II DPRD Flotim, Wabub Ajak OPD dan DPRD Bekerja Cepat, Tepat dan Tuntas

Doc.Wabup Flotim Agustinus Payong Boli SH membuka persidangan II DPRD Flotim.Rabu 15/01/2020
Flotim- Oposisi News.co.id- Pembukaan masa persidangan II DPRD Kabupaten Flores Timur resmi dibuka. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd, berlangsung di ruang sidang DPRD Ina Gelekat, Larantuka, belum lama ini, Rabu, 15/1/2020.

Doc. Jajaran OPD Flores Timur .NTT
Turut hadir dalam sidang itu Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, SE, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Flores Timur, Ny. Rina Nugroho, para Anggota DPRD Flores Timur, Pimpinan OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Flores Timur.

Beberapa agenda penting yang dibahas dalam sidang itu antara lain, pengajuan 3 (tiga) usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur dari pemerintah Daerah dan 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur yang diinisiasi oleh DPRD kabupaten Flores Timur. 

Selain itu Pemerintah Flores Timur menyampaikan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2019, yang mana berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Flores Timur, pemerintah  terus melaksanakan berbagai kebijakan dan program.

Kebijakan anggaran Tahun 2020 berupa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama, serta telah dievaluasi oleh Gubernur NTT selaku Pejabat Pembina dan Pengawas  dan telah pula kita sempurnakan bersama sesuai ketentuan. Segala catatan yang menjadi perhatian selama proses pembahasan tentunya akan diperhatikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020 demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Diawal tahun 2020 ini,  saya mengajak kita semua, baik itu Pemerintah Daerah dan Lembaga DPRD serta para pemangku kepentingan di Lewotana ini, untuk bekerja cepat, bekerja tepat dan bekerja tuntas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kita masing-masing. Hal ini penting agar program dan kegiatan yang sudah secara bersama-sama kita bahas dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran  2020 ini dapat kita laksanakan hingga pada akhirnya dapat kita pertanggungjawabkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ujar Wabub Agus. (AL-O1)

Reporter.Martin
Editor.Bambang PW

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon