Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Komisi A DPRD Tulungagung Beri Arahan Dindikpora Terkait Pembagian Seragam Sekolah Gratis

Komisi A DPRD Tulungagung Beri Arahan Dindikpora Terkait Pembagian Seragam Sekolah Gratis

Written By BBG Publizer on Selasa, 14 Januari 2020 | 21.13

Doc.Hering Dindikpora oleh DPRD Tulungagung komisi A dan Sekda Kab.Tulungagung.Senin 13/01/2020
Tulungagung.OposisiNews.co.id - Komisi A DPRD Tulungagung hearing bersama Sekda Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si., Dindikpora, serta OPD Kabupaten Tulungagung, meminta Dindikpora Kabupaten Tulungagung untuk mencontoh Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam hal pembagian seragam sekolah gratis pada siswa SD dan SMP.

“Kami menekankan agar Dindikpora dalam dua tiga hari kedepan dapat studi banding ke Surakarta untuk melihat cara pembagian seragam sekolah gratis disana,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, seusai hearing di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung. Senin, (13/01/2020).

Menurut Gunawan, dengan menggunakan metode seperti di  Kota Surakarta akan menyelesaikan masalah yang sering kali menjadi persolan saat pemberian seragam sekolah gratis di Tulungagung.

“Kami ingin pada tahun 2020 ini sudah diberlakukan seperti di Surakarta. Prinsipnya, pelaksanaan disesuaikan dengan peraturan perundangan,” tuturnya.

Gunawan mengakui, kendati Komisi A DPRD Tulungagung sudah melakukan studi banding di Kota Surakarta, namun belum diketahui pasti apakah pemberian seragam sekolah gratis di sana yang berupa uang dapat dibenarkan oleh aturan atau tidak.

“Aturan di Surakarta itu apa sudah disetujui BPK itu perlu ditanyakan. Kalau kita menyampaikan dengan APBD seperti di Surakarta nanti bisa seperti bansos (bantuan sosial). Bansos tidak boleh,” paparnya.

Hal yang sama dikatakan Imam Khoirudin, anggota Komisi A DPRD Tulungagung lainnya. Ia menyatakan setuju dengan konsep yang dijalankan oleh Kota Surakarta. Dikatakan di Surakarta yang mendapat bantuan pendidikan hanya siswa yang secara ekonomi kurang mampu. Tidak seperti di Tulungagung yang semua siswa mendapatkannya.

Lebih lanjut di sampaikan, saat Komisi A DPRD Tulungagung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada, Jumat (15/11) silam, dijelaskan oleh Kasi Kesiswaan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Tarno, bahwa setiap siswa dari keluarga miskin di Kota Surakarta memperoleh kartu gesek yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah di 22 toko. Setiap siswa di jenjang SD masing-masing mendapat 450 ribu rupiah per tahun, sedang untuk siswa SMP sebesar 600 ribu rupiah per tahun.

"Semua siswa yang mendapat kartu gesek yang berupa kartu Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) dapat membeli kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu, buku dan tas di 22 toko yang telah ditunjuk itu. Ke-22 toko tersebut sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta," paparnya.

Menanggapi permintaan dewan, Sekda Kabupaten Tulungagung, Drs., Sukaji, M.Si., menyambut positif. Ia menyebut rencana studi referensi ke Kota Surakarta adalah kegiatan yang bagus.

“Mengapa tidak dicontoh kalau memang sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Sukaji membantah jika pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa kelas satu SD dan siswa kelas tujuh SMP di Tulungagung selalu dililit masalah. Menurutnya, pembagian seragam sekolah gratis tidak bisa bersamaan dan memakan waktu akibat proses pelaksanaan tender.

“Ini nanti yang perlu disosialisasikan ke calon penerima seragam sekolah gratis. Karena lelang memang membutuhkan waktu. Selain juga pengukurannya,” tuturnya. ( PR/HMS )


Reporter : purnomo/hms.
Home » » Kemendagri Tunjuk Nur Ahmad Syaifuddin Jabat Plt. Bupati Sidoarjo

Kemendagri Tunjuk Nur Ahmad Syaifuddin Jabat Plt. Bupati Sidoarjo

Doc.Penetapan PLT Bupati Sidoarjo . Nur Ahmad Syaifudin pasca OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo . Saiful Ilah. Acara dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya . Selasa 14/01/2020
Sidoarjo - OposisiNews.co.id -Kementerian Dalam Negeri resmi menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin untuk menjabat Plt. Bupati Sidoarjo. Surat Perintah Tugas (SPT) Plt. Bupati Sidoarjo diterima langsung oleh Wabup Nur Ahmad Syaifuddin yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Ruang Kerja Gubernur Jatim Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Selasa 14/1/2020.

Penyerahan SPT oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor :131/01/011.2/2020 Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2020 nomor :131.35/232/SJ Tentang Penugasan Wakil Bupati Sidoarjo selaku Pelaksana Tugas mengantikan Bupati Sidoarjo.Saiful Ilah yang sedang menjalani serangkaian kasus menjeratnya yang dilakukan OTT KPK tgl 07/01/2020.

Disaksikan Sekda Propinsi Jawa Timur Heru Tjahyono, Sekda Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf. M. Iswan Nusi, Anggota DPRD Sidoarjo Komisi B Rizza Ali Faizin dan M. Rozik serta pejabat dari Propinsi Jatim dan pejabat pemkab Sidoarjo.

Setelah menerima SPT Plt. Bupati Sidoarjo ,Wabup Nur Ahmad Syaifuddin akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur Jatim Khofifah berharap pemerintah kabupaten Sidoarjo tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. Pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan lewat anggaran APBD 2020 menjadi perioritas kerja.

Selain itu, Khofifah juga menginginkan terjalinnya hubungan komunikasi yang kondusif antara eksekutif dan legeslatif serta jajaran forkopimda di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

"Pertama saya sampaikan selamat kepada Wakil Bupati Sidoarjo atas amanah baru sebagai Plt. Bupati Sidoarjo, yang kedua rencana pembangunan tahun 2020 yang sudah dianggarkan menjadi perioritas kerja dan yang ketiga memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat", ujarnya.

Nur Ahmad Syaifuddin usai menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat seluruh kepala OPD akan dikumpulkan untuk membahas program kerja yang sudah masuk dalam rencana pembangunan APBD 2020.

"Program yang belum selesai di pastikan akan diselesaikan,  kedua membuat suasana yang bagus di dalam birokrasi. Nanti kita akan kumpulkan semua OPD, mulai Sekda sampai staf ahli kami ajak bersama-sama harus melihat kedepan jangan melihat kebelakang lagi", tuturnya.

Nur Ahmad juga menekankan agar semua jajarannya melakukan instropeksi, "Kita harus instropeksi apa yang kurang bagus dan harus ditinggalkan, jadi saya berharap ada semangat baru dan apapun yang terjadi disekitar kita yang terpenting kita bisa mengambil hikmah yang baik".

Komunikasi dengan berbagai pihak akan dilakukan Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, termasuk dengan legislatif.

"Saya secepatnya akan menggenjot semangat untuk bekerja lebih baik , profesional dan  akan melakukan komunikasi yang harmonis, mungkin selama ini ada polemik yang ada antara eksekutif dengan legislatif , khususnya berkenaan dengan rumah sakit barat menjadi agenda perioritas yang segera dilaksanakan dan termanfaatkan ", kata PLT Bupati Sidoarjo.(Bg)

Reporter.Subagyo
Editor.Bambang PW
Home » » Polresta Sidoarjo Bersama Dinas Terkait, Rapikan Pohon Besar di Lingkungan Mako

Polresta Sidoarjo Bersama Dinas Terkait, Rapikan Pohon Besar di Lingkungan Mako

Doc.Perapian pohon besar rawan patah / tumbang di komplek Mako Polresta Sidoarjo oleh Polresta Sidoarjo dan Instasi Terkaid , Selasa 14/01/2020
Sidoarjo- OposisiNews.co.id - Tidak hanya menyampaikan himbauan ke masyarakat terkait rawannya pohon tumbang, Polresta Sidoarjo juga merapikan dan melakukan pemotongan pohon-pohon besar yang ada di lingkungan Mako Polresta Sidoarjo.

Pemotongan pohon melibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo mentargetkan pada lokasi - lokasi tanaman/ pohon besar yang kondisinya rawan patah dan roboh untuk dilakukan perapian dan sebagian pemotongan dahan seperti di area parkir kendaraan serta pohon-pohon besar di kawasan lingkungan Mako Polresta Sidoarjo.Selasa ,14/1/2020.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho mengatakan pemotongan pohon di Mako Polresta Sidoarjo, sebagai upaya antisipasi pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Selain itu, upaya Polres Sidoarjo ini juga sebagai himbauan ke masyarakat agar berhati-hati bila berteduh saat hujan disertai angin di bawah pohon besar .

“Jadi selain kami menggiatkan sosialisasi ke masyarakat, akan bahaya pohon tumbang. Kami juga melakukan tindakan nyata dengan melakukan perampingan dan pemotongan pohon-pohon besar di lingkungan Polresta Sidoarjo dan jajaran,” ujarnya , Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho.( bg).

Reporter.Subagyo
Editor .Bambang PW
Home » » Gubernur Jawa Timur Melantik Bupati Majakerto Sisa Masa Jabatan 2016-2021

Gubernur Jawa Timur Melantik Bupati Majakerto Sisa Masa Jabatan 2016-2021

Doc. Foto bersama Gubernur & wakil gubernur Jawa Timur dan Bupati Mojokerto di Ruang Wilwatikta Gedung Negara Grahadi Surabaya . Selasa 14/01/2020
Mojokerto.OposisiNews.co.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengambil sumpah dan melantik Pungkasiadi sebagai Bupati Mojokerto sisa masa jabatan 2016-2021. Pelantikan digelar di Ruang Wilwatikta Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/1) pagi.

Doc. Penandatanganan
Documen pelantikan oleh
Pungkasiadi , Bupati Mojokerto
Bersama dengan itu, Yayuk Ismawati Pungkasiadi juga dilantik sebagai Ketua TP PKK sisa masa bhakti 2016-2021 sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mojokerto sisa periode 2016-2021, oleh Arumi Emil Elestianto Dardak selaku Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jawa Timur.

Doc.Bupati Majakerto
Gubernur Khofifah dalam amanat sambutannya berpesan tentang pentingnya menyelaraskan RPJMD dan RPJMN. Orang nomor satu di Jawa Timur tersebut  menyerukan agar pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jawa Timur meliputi wilayah Gerbangkertosusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), Selingkar Wilis dan Lintas Selatan berjalan lancar. Khofifah juga selalu mengutarakan optimismenya terhadap masa depan Jawa Timur lebih baik.

Khofifah turut membahas beberapa proyek strategis pembangunan Jawa Timur, yang terbagi menjadi 218 proyek yang ditaksir menelan biaya investasi senilai Rp 292 triliun. Dimana semua pedoman rencana pembangunan telah tertuang jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tersebut.

“Ada 218 proyek harus segera kita maksimal pelaksanaannya. Kami harap itu masuk RPJMN lintas Kementrian. Selanjutnya RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyesuaikan. Proses akselerasi tak cukup dengan lari, tapi melompat. Jatim harus terdepan. Secara De Jure (hukum) mungkin Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan. Tapi saya rasa secara De Facto (praktik) Ibu Kota negara adalah Jawa Timur. Apalagi kita mempunyai spirit Majapahit yang ada di Kabupaten Mojokerto,” kata Khofifah.

Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Elestianto Dardak, pada arahannya mengaku yakin tehadap TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Yayuk Ismawati Pungkasiadi. Melihat dari pengalaman Yayuk yang sudah lama bergelut di TP PKK, Arumi optimis jika lompatan-lompatan progresif akan terus dilakukan.

“Masa-masa sosialisasi telah lama dijalankan oleh Ibu Yayuk Pungkasiadi. Saya yakin, beliau mampu membawa TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Mojokerto lebih baik lagi dalam jabatan yang baru. Saya juga ucapkan selamat pada Kabupaten Mojokerto yang menjadi juara 2 Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, sebagai Pelaksana Posyandu Terbaik. Kami di Provinsi Jawa Timur hanya memfasilitasi, namun kita tetap bekerja bersama. Saya juga mohon pada Bapak Bupati Mojokerto, untuk terus mensuport TP PKK dan Dekranasda ke depannnya,” pesan Arumi.

Bupati Pungkasiadi, usai pelantikan menjabarkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Mojokerto sesuai RPJMD 5 tahun. Dirinya mengaku siap menjalankan tata laksana Pemerintah Kabupaten Mojokerto lebih baik di 12 bulan ke depan.

“Kita akan terus melanjutkan semua pembangunan yang bersinergi dengan pusat, provinsi, dan daerah. Sebagaimana arahan Ibu Gubernur yang tertuang di Perpres 80 tahun 2019, kami di Kabupaten Mojokerto  akan menjalankan instruksi pembangunan tol Mojokerto-Gempol, Kawasan Ekonomi Utara Sungai, pembangunan TPA regional, juga pengembangan situs Majapahit,” kata Bupati.

Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh dan jajaran, semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, pimpinan DPRD, dan Forkopimda Kabupaten Mojokerto. ( Lyn )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon