Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » PN Jakarta Pusat Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Rektor Unima

PN Jakarta Pusat Bantah Pernyataan Kuasa Hukum Rektor Unima

Written By BBG Publizer on Senin, 13 Januari 2020 | 20.23

Artikel

Doc.Keterangan foto: suasana sudang gugatan PAMI terhadap Presiden RI terkait rekomendasi Ombudsman.
"Rumengan Tuding Pengacara Rektor Unima Lakukan Pembohongan Publik"

Jakarta,OposisiNews.co.id- Beredarnya informasi di berbagai media lokal di Manado bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Presiden dan Rektor Unima atas gugatan perbuatan melawan hukum terkait tidak dilaksanakannya Rekomendasi ORI Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, mengundang reaksi keras Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia John Fredi Rumengan selaku penggugat.

JF.Rumengan
Pernyataan Kuasa Hukum Rektor Unima James Karinda bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.G/2019/PN Jkt-Pst telah mengalahkan Gugatan Rommy Cs atas nama PAMI. Dan SK Pengangkatan Rektor UNIMA dan SK Tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS adalah sah dan legitimate, menurut Rumengan adalah pembohongan publik.

Pasalnya, kata Rumengan, majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara namun hanya menyetujui duplik yang disampaikan tergugat Presiden RI lewat pengacara negara dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara sehingga menolak gugatan dimaksud.
"Selain itu yang perlu diluruskan, gugatan ini tidak ditujukan terhadap Rektor Unima tapi hanya presiden, sehingga berita yang disebarkan kuasa hukum Rektor Unima bahwa pengadilan memenangkan presiden dan rektor itu jelas adalah berita hoax," kata Rumengan kepada wartawan usai menemui Panitera Pengganti Tambat Akbar di PN Jakarta Pusat (13/01) siang.

Panitera Pengganti Tambat Akbar juga membantah ada putusan yang menyatakan Pengangkatan Rektor UNIMA dan SK Tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS adalah sah dan legitimate.

"Yang benar adalah pengadilan menolak gugatan karena tidak berwenang mengadili perkara tersebut, itu saja," kata Akbar di kantor PN Jakarta Pusat (13/01) siang.

Menyikapi masalah ini, DPP PAMI melalui  DPD PAMI Sulut akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan oknum pegacara yang menyebar berita hoax ke induk organisasi pengacara agar diproses pelanggaran kode etik dan ke pihak Kepolisian Daerah Sulut dengan tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoax.

"Kami juga disarankan oleh pihak pengadilan, paling lambat dalam 14 hari ke depan, melayangkan gugatan baru jika ada novum atau  bukti baru," kata Rumengan lagi.

Dia juga mengatakan sudah memiliki novum tentang adanya pertimbangan dalam amar putusan hakim yang mengabulkan tuntan penggugat dalam kasus perdata dimana pihak  tergugat melawan negara karena mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI.

"Jadi dengan adanya putusan tersebut maka sesungguhnya itu menjadi yurisprudensi bahwa pengadilan memiliki kewenangan mengadili perkara yang kami gugat," pungkasnya.

Berikut ini beberapa link berita yang dianggap nara sumbernya menebar berita bohong. ( Red"*)
Home » » Sidoarjo Kembali Raih Penghargaan K3 Dari Gubernur Jatim

Sidoarjo Kembali Raih Penghargaan K3 Dari Gubernur Jatim

Doc .Gubernur Jatim berikan penghargaan K 3 peringkat ke III Jawa Timur pada  wakil  bupati sidoarjo .Nur Ahmad Syaifudin
Sidoarjo - OposisiNews.co.id - Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, yang mewakili Bupati Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik Peringkat III tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan juga kepada sembilan Bupati/walikota lainnya seperti Surabaya, Gresik, Kab Pasuruan, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro dan Probolinggo.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada  Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin pada saat Apel dalam rangka Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kawasan Industri PT. SIER Surabaya, Senin, 13/1/2020.

Gubernur Jawa timur Khofifah menyampaikan bahwa salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan apresiasi dan memotivasi kepada Perusahaan yang telah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang “Keselamatan Kerja” dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang “Penerapan Sistem Manajemen K3” sehingga mencapai kecelakaan nihil, serta mengimplementasikan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, dalam upaya terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman, kondusif, dan sehat serta meningkatkan produktivitas kerja perusahaan di wilayah Jawa Timur.

“ Selain itu Penghargaan sebagai Pembina K3 diberikan kepada Bupati/Walikota dengan Perusahaan Penerima Penghargaan terbanyak periode Tahun 2019. Di Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019, masih tercatat sebagai Pembina Terbaik K3 dengan harapan untuk tahun ini dan selanjutnya masih tetap menduduki Pembina Terbaik Tingkat Nasional”, ujarnya.

Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Pemkab Sidoarjo tidak pernah absen mendapat penghargaan ini setiap tahunnya. Terdapat 60 perusahaan di Sidoarjo yang menjadi dasar penilaian, sedangkan 2 perusahaan diantaranya PT. Ispat Indo dan PT. Waskita Karya, keduanya meraih penghargaan P2-KIV AIDS Tahun 2020.

"Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir  tetapi lebih kepada motivasi untuk selalu meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan," ujarnya.

Dengan penerapan K3 yang baik dapat menjamin kesehatan dan keselamatan setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya.  Wabup berharap kedepan dapat terus mendorong, mensupervisi, dan membina perusahaan yang ada untuk membudayakan K3 dan menerapkan sistem manajemen K3 (bg).

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon