Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » SIKAP KRITIS BUKAN ANARKIS

SIKAP KRITIS BUKAN ANARKIS

Written By BBG Publizer on Kamis, 15 Oktober 2020 | 19.27


Ngawi , OposisiNews.Co.Id -
Catatan kecil dari Ngawi menuju Jakarta. Sebuah perjuangan rakyat kecil dari Ngawi untuk Indonesia. Lahirnya generasi muda yang peduli terhadap masa depan dan nasib bangsa menjadi harapan baru untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Di tengah hiruk pikuk demontrasi penolakan terhadap Omnibus Law yang terjadi di berbagai kota, muncul pejuang konstitusi dari kota Ngawi.

Jovi Andrea Bachtiar SH
Masyarakat Ngawi memilih jalur yang lebih konstitusional untuk menyampaikan aspirasinya. Walaupun mengkritisi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR, DPD dan Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 tetapi tidak melakukan demontrasi besar-besaran yang berujung anarkis. Beberapa pemohon mengajukan Uji Formil UU Cipta Kerja melalui Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi yang terdiri dari:

- Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. 

- Jovi Andrea Bachtiar, S.H. 

- Galang Brillian Putra, S.H. 

- Happy Hayati Helmi, S.H.

- Zico Leonard Djagardo, S.H.

- Yasin Hasan, S.H.

Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dari berbagai latar belakang yang berbeda, mengingat UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur tentang ketenagakerjaan, namun terdapat 11 Kluster yang di antaranya adalah kluster pendidikan, lingkungan, masyarakat adat, dll.

Alasan yang mendorong untuk mengajukan Uji Formil UU Cipta Kerja karena dianggap bertentangan dengan Prosedur & Syarat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di antaranya :

Melanggar Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, hurus f dan huruf g UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, yaitu :

Huruf a : Asas Kejelasan Tujuan

Huruf e : Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Huruf f : Asas Kejelasan rumusan

Huruf g : Asas Keterbukaan

Selain itu berkaitan dengan munculnya 3 Naskah RUU yang memicu terjadinya polemik., yaitu:

-Naskag RUU dengan 905 halaman (Saat persetujuan bersama Presiden dan DPR tertanggal 5 Oktober 2020)

-Naskah RUU dengan 1035 halaman (draf final pertama)

-Naskah RUU dengan 812 halaman (Naskah Final kedua)

Terhadap perubahan naskah dari 905 ke 1035 halaman seharusnya jika ada perbaikan seharusnya hanya berupa perbaikan teknis penulisan saja (typo/salah ketik, spasi, paragraf, dll) tetapi tidak dibenarkan adanya perbaikan secara substansi materi muatan. Namun, kami menemukan banyak perubahan substansi muatan, dan hal itu bertentangan dengan Pasal 72 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbarui dengan UU No. 15 tahun 2019.

Oleh karena itu, para pemohon melalui Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi melalkukan perlawanan secara konstitusional, yakni melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Apapun hasilnya catatan kecil dari Ngawi ini sangat inspiratif. Semoga bisa mengisnpirasi masyarakat Indonesia untuk lebih elegan dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan dan nasib bangsa sudah sewajarnya kita bersikap kritis tetapi harus bisa menghindari cara-cara anarkis. Kita gunakan jalur secara konstitusioanal sesuai prosedur yang benar.  ( BHR )

Penulis.Budi Hantara.

Editor.Bambang Pw



Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon